Ditemukan 4431 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didit diauddin dia'udin diandis diandito dianudin diaudin disudut djaudin dikulit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
111 — 44
  • DaerahKabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2008.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati KabupatenRaja Ampat Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 22 Desember2011 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2011.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati KabupatenRaja Ampat Nomor: 23 Tahun 2008 tanggal 02 Juli2008tentang Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang18318441.42.43.44.45.46.telah diaudit
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA; Tempat lahir : Negeri Oma; Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
189 — 614
  • Pulau Haruku termasuk negeriOma belum turun;Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kepala Pemerintahan Negeri OmaTerdakwa Josep Caleb Pattinama tepatnya di negeri Sameth saat pelantikanHalaman 62 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2017/PN AmbRaja Negeri Sameth sekitar bulan Oktober 2016 dan membicarakan mengenailaporan Saniri Negeri Oma dan dijawab oleh Terdakwa Josep Caleb Pattinamasaat itu bahwa masalah itu sudah diaudit oleh BPKP, ternyata setelah saksimendapat laporan dari BPKP itu bukan laporan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
218 — 527
  • Investigatif denganAudit penghitungan kerugian keuangan negara adalah kedua jenis audittersebut bertujuan untuk membuktikan adanya penyimpangan atauHalaman 409 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBpelanggaran melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugiankeuangan negara.Bahwa perbedaan mendasar antara audit Investigatif dengan auditpenghitungan kerugian keuangan negara adalah pada tahapanpenanganan kasus oleh penyidik, audit investigatif dilakukan ketika kasusyang dimintakan untuk diaudit
    pada tanap penyelidikan, sedangkan auditpenghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan jika kasus yangdimintakan untuk diaudit pada tahap penyidikan.Bahwa tujuan dari audit Investigatif adalah untuk mengungkapkan faktaatau kejadian yang sebenamya tentang indikasi tindak pidana korupsidan/atau tujuan spesifik lainnya Ssesuai peraturan yang berlaku.Bahwa tujuan dari audit penghitungan kerugian keuangan negarabertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangannegara yang diakibatkan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
233 — 136
  • Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013,pokja ULP mengumumkan PT MRC sebagai perusahaan yang lolos tahapprakualifikasi lelang proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang PangkalanNyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 (multiyears).Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumenpenawaran lelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yangmenjadi lampiran penawaran PT MRC, antara lain tidak melampirkan neracakeuangan tahun 2012 yang telah diaudit dan surat dukungan material
    MRC, antara lain tidak melampirkanneraca keuangan tahun 2012 yang telah diaudit dan surat dukunganmaterial pasir dan granit yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan.Adanya kekurangan kedua dokumen tersebut seharusnya menggugurkanPT. MRC karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi,apalagi harga penawaran PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
297 — 396
  • berdasarkan SK Direksi nomor 83.Bahwa saat audit saksi melihat anggaran dasar kemudian semua BPPbagian dicocokkan dengan operasional apakah bertolak belakang atausejalan dengan BPP tersebut.Bahwa tugas saksi memberikan masukan ke direktur umum karena kamidibawah direktur umum.Bahwa dalam melakukan audit ada dibentuk tim untuk melakukan audit.Bahwa anggota tim yang melakukan audit adalah orang yang sama dandiganti jika ada yang melaksanakan cuti ataupun telah mutasi.Bahwa Tahun 2015 PT Bank Maluku belum diaudit
    terkait denganpembelian tanah dan gedung untuk pembukaan kantor cabang diSurabaya.Bahwa Tahun 2015 PT Bank Maluku belum diaudit karena saat itu telahditunjuk OJK dan dari kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaanjuga telah dibawa ke ranah hukum terkait dengan pembelian tanah dangedung untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya.Bahwa Jadwal kami audit pada tahun 2015 adalah pada bulan Agustus2015.Bahwa dalam tahun 2015 tidak ada dilakukan audit khusus untukpembelian tanah dan gedung untuk pembukaan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 9/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 19 Agustus 2013 — - NUNUNG NURHAYATI
62 — 76
  • paling sedikit Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 tahun buku terakhiKemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPPRS /KPRS MBersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan sesilih aktiva lancar degan hulancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan ataudukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.Sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahuLaporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
186 — 120
  • Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat : Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengankegiatan yang diaudit. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, mMeneliti,memferifikasi dan menganalisis data/dokumen/bukti yangdiperoleh dari dan/atau bersama Penyidik. Meminta data/dokumen/bukti lainnya = yangdianggap kurang dalam Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara melalui Penyidik. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuatoleh Penyidik terhadap pihakpihak yang terkait dalam kasustersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
76 — 31
  • 2)3)4)5)6)7)Meminta ekspose dan penjelasan dari Penyidik Kejaksaan NegeriCikarang atas perkara dimaksud;Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundangundangan yangberlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;Mengumpulkan, mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dokumen/dataadministrasi dan keuangan berikut kelengkapannya, serta buktibukti lainyang relevan terkait dengan proses dan pelaksanaan Pengadaan Mesindan Tempat Penyimpanan Incinerator untuk 17 Puskesmas oleh DinasKesehatan Kabupaten
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 33 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg.
Tanggal 14 Agustus 2012 — WAWAN MERDIAWAN AGUSMAN, SE Bin SUJAYA SABDI
82 — 43
  • Perbuatan terdakwa tentang data fiktif menurut Terdakwa tidak merugikanNasabah ;Apakah pegadeaan Singaparna diaudit oleh BPKP,BPK atau SPI ? Sebelumnya pegadeaan cabang Singaparna untuk periksaan oleh SPI,kalau BPK dan BPKP tidak masuk ke Pegadeaan ;Apakah terdakwa melakukan laporan berkala ?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
102 — 25
  • . 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kerugiankeuangan negara terdiri atas 3 hal yaitu. meliputi berkurangnya uang,berkurangnya surat berharga, dan berkurangnya barang;BahwaAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukandengan prosedur sebagai berikut:1)2)3)4)5)6)7)Meminta ekspose dan penjelasan dari Penyidik Kejaksaan NegeriCikarang atas perkara dimaksud;Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundangundangan yangberlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
148 — 105
  • Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangandi atas dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan Bank Mandiri, akantetapi Bank Syariah Mandiri bukanlah merupakan BUMN, karena BankSyariah Mandiri tidak memiliki karakteristik sebuah BUMNsebagaimana diatr dalam ketentuan undang undang BUMN, misalnyasebagai berikut : Halaman 234 dari 328 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PT MDN leeeeeeeeeeeeees (BSM tidak ada nama persero) (Pengangkatan direksi) Tidak diaudit
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Nopember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
86 — 52
  • Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dalam perkara ini tidak ada KerugianNegara karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama hanya mengadopsi secarakeseluruhan analisis dari segi realisasi administrasi keuangan berkaitan denganpekerjaan yang dilakukan ole Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Papua pada tahun 2014, pada hal PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa telah selesai direalisasikan pada tahun 2011 dan awaltahun 2012 yang telah diperiksa dan diaudit oleh lembaga
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2024 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 22 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SLAMET PUJIONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. AKHMAD ZAINAL, S.Sos. Diwakili Oleh : ALVIN BERRY DIKA
163 — 82
  • Dharma Bahari Sumekar-III Nomor: 1.02.030/120/435.403/2020 tanggal 30 Maret 2020;
    93. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor: 01/LKPD-Sumenep/IV/ 2020 tanggal 8 April 2020;
    94. Asli Permintaan Data atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2019 yang telah diaudit Nomor ; 539/484/435.021.01/2020 tanggal 9 April 2020;
    95. Asli Pemeriksaan Teknis dan Nautis KM.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
180 — 134
  • PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan PengawasanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020sebagai berikut:Penyidik Kejaksaan Negeri Fakfak melakukan ekspose DugaanTindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Dana HibahPenyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Fakfak Tahun 2020.Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat : Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengankegiatan yang diaudit
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp
Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
191 — 84
  • InspektoratPropinsi ditetapkan dengan SK Gubernur.Bahwa insentif PBB tidak menjadi obyek pemeriksaan karenatidak masuk APBD, sehingga tidak terlihat oleh saksiselaku pemeriksa dan saksi tidak tahu setelah ada temuanBPK bahwa insentif PBB tidak dikelola sesuai denganketentuan yang berlaku.Bahwa temuan BPK tahun 2007 sebesar Rp. 11.000.000.000,(sebelas miliar rupiah), agar dimasukkan dalam APBD dandikembalikan ke Kas Daerah.Bahwa saksi tahu ada SK Bupati no. 973/504/31/2007 , tanggal21 Desember 2007 setelah diaudit
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 —
77 — 13
  • ketiga tersebut di atas, Majelis hakim mengambil alin menjadipendapat sendiri mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana yangditerangkan oleh ahli dan hasil audit dari BPKP tersebut sehingga dalam perkaraini telah secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.226.814.413,00, (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratusempat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah);Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang mendalilkandalam kasus ini kerugian negara harus diaudit
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - ELLISNAWATY SIAGIAN
125 — 41
  • menjadipendapat sendiri mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana yangditerangkan oleh ahli dan hasil audit dari BPKP tersebut sehingga dalam perkaraPage 272Putusan Pengadilan TIPIKORNo.32/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdnini telah secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.226.814.413,00, (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratusempat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah);Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang mendalilkandalam kasus ini kerugian negara harus diaudit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
272 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016trahun buku yang besangkutan, laporang arus kas, dan laporangperubhan ekuits, serta catatan atas laporan keungan tersebut;Kemudian ayat (4) menyatakan: neraca dan laporan laba rugi dari tahunbuku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hruf a bagiperseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kempadameteri sesuaidngan ketentuan peraturan perundangan undangan;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
199 — 49
  • Oleh karena itu dalam audit ini dataMadrasah (Kemenag) sebanyak 42.896 satuan pendidikan tidaktermasuk dalam ruang lingkup yang diaudit. Sedangkan untukpengadaan TA 2011, sampai posisi pertanggal 19 Juni 2012 atausudah 6% (enam setengah) bulan dihitung sejak batas akhir masaKontrak tanggal 30 November 2011, data satuan pendidikan yangdinyatakan valid sebanyak 55.943 dari 64.503 satuan pendidikan(86,73%), sehingga masih terdapat 8.560 satuan pendidikan (13,27%) yang tidak valid.
    RUPS dilaksanakan diKantor Kementerian BUMN Lt.7.Yang dibahas dalam RUPS tersebut adalah Laporan Keuangan yangsudah diaudit akuntan publik independen (Kantor akuntan Muharram).Laporan keuangan terdiri dari Neraca dan Rugi Laba dalam setahunyang merupakan aktivitas perusahaan dari seluruh Direktur terkaitsebagai pertanggung jawaban laporan keuangan.e Bahwa dana dari APBN dalam kegiatanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan TA2010 dan TA 2011 terlapor dalam LaporanKeuangan Tahunan Perusahaan 2010
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
271 — 103
  • yaitubulan Januari, Pebruari dan Maret 2013 saksi sudah disidik ;Bahwa hasil audit internal katanya saksi salah menunjuk KGPP Hari Utomodalam appraisal harga dan tidak melakukan prinsip kehatihatian ;Bahwa saksi tidak tahu hasil rekomendasi audit internal tersebut ;Bahwa setelah cicilan ke 1, 2 dan 3 atas pembelian gedung Strata Title diJalanGatotSoebroto Jakarta Selatan , saksi tidak tahu apakah ada cicilan lagi karenasaksi sudah tidak menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum ;Bahwa setahu saksi setelah diaudit