Ditemukan 4367 data
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanakanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusanwajib dan urusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola,pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataannyaterdakwa bersamasama dengan
272 — 155
SBImembantu alur perjalanan barang ke kaimana dari pulau jawa.Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi kerusuhan pada saat krisismoneter dan era reformasi tahun 19981999, tempat usaha Terdakwadan PT. SARANA BAHTERA IRJA tidak mengalami kerusakan ataupunpelemparanpelemparan oleh masyarakat dan bahkan dilakukanpenjagaan oleh masyarakat sendiri.
109 — 35
Tetapi itu boleh ada kalau memang di dalam pasalmerumuskan dengan tegas bahwa delik itu terkandung rumusan yangbernama crime by ommision, dia tidak melakuan perbuatan yang harus dialakukan.Bahw Undangundang korupsi secara keseluruhan disusun dalam suasanakebatinan reformasi yang mengutamakan hukum pidana sebagai /ex palionis,lex palionis itu apa? Hukum pidana itu digunakan sebagai sarana balasdendam.
80 — 18
negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
121 — 29
negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
296 — 112
disebutkan dalamamar putusan iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, makapidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai advis hukum(legal advice), perlu dikemukakan disini, bahwasekalipun harus diakui, hak penuntutan itu mutlak = adapada Penuntut Umum sesuai dengan asas dominus litis,namun demikian, tidaklah seyogyanya bagi seorang PenuntutUmum yang baik, lebih lebih di era reformasi
81 — 139
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi Ill Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2345. Rita Sukendar (anggota)6.
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
148 — 300
Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau, lokasiKoperasi Air Kehidupan berada pada areal Hutan Produksi, olehkarena itu. dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan untuk mendapatkan legalitas terhadap arealyang kami miliki, Sesuai dengan program TORA yang telahdilaksanakan oleh Pemerintah tersebut, kami mengajukanpermohonan telaahan terhadap areal Koperasi kami tersebutsesuai dengan Peta Indikatif alokasi kKawasan hutan untukpenyediaan sumber tanah objek reformasi agraria (Tora), danapabila
190 — 189
Bahwa saksi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2009 2014 dari Partai Bintang Reformasi (PBR) pada Komisi Ill bidangPembangunan dan Pertambangan.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
288 — 133
(vide : R.Wiyono, op.cit hal 5152);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, diperolehadanya fakta hukum bahwa pada tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri RImenyampaikan Rancangan Renstra Tahun 20102014 kepada Menteri NegaraPPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi,dan Unit Kerja Presiden Bidang Penawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP4), yang mana proyek pembangunan 7 (tujuh) kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) dimasukkan dalam program kegiatan
197 — 132
,(satu miliar rupiah) untuk pengesahan APBD 2015 hanyalah isusaja;Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap padaketerangannya;Bahwa pekerjaan saksi Anggota DPRD Sumut 2009 s/d 2014Fraksi GBBR (Gerindra Bulan Bintang Reformasi);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan PenyidikKPK;Bahwa saksi tidak pernah terima uang ketok, tapi pernah terimauang untuk pengesahan APBD sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terkait LPJP 2012
162 — 36
Saksi Ade Charge yaitu AndriIndrawan menerangkan bahwa Terdakwa sering mengeluh ingin keluar dariBagian Keuangan, tetapi tidak memberikan alasan mengapa ingin keluar dantidak juga menceritakan Terdakwa tertekan atau ada yang mengintimidasi;Bahwa sejak Tahun 1998 pemerintah telah menyatakan dirinyamelaksanakan reformasi sehingga sudah dituntut untuk melaksanakan goodand clear government yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme, apalagibirokrasi pemerintah selalu mendapat sorotan baik oleh aparat penegak
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanyajaminan perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Negara kepada Rakyatsebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi dan tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 yaitu : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";Penerapan asas tersebut sejalan dengan pembuat konstitusi yang memandang sudahperlunya perlunya diberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi segenapRakyat Indonesia sehingga pada awal periode reformasi
197 — 343
dalam penyelenggaraan pemerintahdaerah oleh Kepala Daerah, penerapan azas umum di dalampenyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, kKewenanganKepala Daerah seputar pemberian perizinan di bidang tertentudan halhal terkait pertanggungjawaban pelimpahan wewenangbaik berupa delegasi maupun mandat;Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di persidangan baikuntuk KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan dalam perkaraperkara lainnya sebagaimana yang ahli terangkan dalam BAP AhliNomor 6 ;Bahwa setelah terjadinya reformasi
69 — 28
D/UP/D.4,tanggal 5 April 2007, diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.IYogyakarta; 2 222 9 2222222 228 Bahwa, dalam rangka reformasi pelayanan angkutan umum, khususnya di KotaYogyakarta, sejak Tahun 2004 telah dilakukan study kelayakan angkutan yang sifatnyaeksekutif study, dengan kesimpulan di Kota Yogyakarta perlu dioperasikan Bis Cepatdan Terbatas (Patas); Bahwa pada Tahun 2005, dilakukan study lebih mendalam, terkait dengan angkutanperkotaan di Yogyakarta, dengan melibatkan Magister
71 — 19
Hanya 2fraksi (fraksi amanat pembangunan reformasi dan farksigerindra hanura) yang menyatakan menolak dan tidaksetuju terhadap keinginan Ketua DPRD tersebut.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
681 — 382
masingmasing halaman kemudian pada bagianakhir menandatanganinya.Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidikan, diberikan tanpapaksaan dari pihak manapun ;Saksi sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Medan sejak April 2017sampai dengan September 2018, saksi juga sebagai unsur pimpinan diPN Medan ;Tupoksi sebagai Waka PN Medan antara lain membantu tugastugasKetua PN Medan, melakukan tugastugas ketua saat Ketua PN Medanberhalangan, sebagai koordinator bidang pengawasan, selaku timakreditasi dan reformasi
310 — 92
Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta suratketetapan yang mengabulkannya disebut alasanalasan apa yangmenyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan 1...Sikap hatihati ini perlu diperhatikan dalam era reformasi yang menuntutpihakpihak terkait dalam suatu perkara selalu bersikap jujur dan hatihati.Terkait dengan sikap hatihati dalam penerapan atau penggunaan lembagaSita jaminan ini, patut pula disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.
115 — 151
Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urwajib dan urusan pilihnan antara lain reformasi birokrasi dan tata kependidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan paninfrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidupbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca kokebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataaterdakwa bersama sama dengan JAMAL ABDILAH, ASMARAN
71 — 23
Ahli memberikan penjelasan bahwa sejalan denganpaket reformasi undangundang yang mengatur kKeuangan negara, yaituUndang Nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undangundang Nomor :1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danUndangundang Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan PertanggungJawaban Keuangan Negara dimana asas penggelolaan KeuanganNegara adalah efisien, efektif, akurat, akuntabel dan transparan.