pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediamandi Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1988;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 21 tahun 8 bulan, dan telahdikaruniai anak satu orang perempuan yang bernama ANAK umur 24tahun; Bahwa saksi tahu

SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediamandi Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1988;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 21 tahun 8 bulan, dan telahdikaruniai anak satu orang perempuan yang bernama ANAK umur 24tahun; Bahwa saksi tahu

karena Pemohon adalah kakakPemohon ;Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat tionghoa dengandisaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan dirayakan dengankeluarga dekat dengan makan makan ;Bahwa pemohon menikah secara adat tionghoa pada tanggal 17Desember 1994 di Restoran Central Tomang Jakarta Barat ;Bahwag dalam perkawinan Pemohon dengan Rahardja Iskandar telahmempunyai 2 orang anak :Kahterine dan Clara yang saat ini sudahdewasa;Katherine berumur kira kira 25 tahun dan Clara berumur kira kira 24tahun

sudah menikah secara adat tionghoa dengandisaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan dirayakan dengankeluarga dekat dengan makan makan ;Bahwa pemohon menikah secara adat tionghoa pada tanggal 17Desember 1994 di Restoran Central Tomang Jakarta Barat ;Halaman 4 penetapan nomor 430/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt Bahwag dalam perkawinan Pemohon dengan Rahardja Iskandar telahmempunyai 2 orang anak :Kahterine dan Clara yang saat ini sudahdewasa; Katherine berumur kira kira 25 tahun dan Clara berumur kira kira 24tahun

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohonMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh PendudukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN BilBerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan UndangUndang Republik Indonesia

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

tertanggal 30 Agustus 2021 dan Sertifikat memeluk agama islamdari Kementerian Agama Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada KTP dan KKpemohon adalah untuk kesatuan identias Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

tentangbiaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohondikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan wuraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

P UT U S A NNomor: 0572/Pdt.G/2014/PA.BmsBISMILLAHIRRAHMANIRRAHTEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalamSsidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antara :ASTRIATI WULANDARI binti SLAMET RIYADI, umur 24tahun, agama Islam, pekerjaan Pendidikan , bertempat tinggal di RT.04RW. 06 Desa Sidabowa Kecamatan PatikrajaKabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,sebagai

Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar nama Pemohon dalambukti P1, P3, P4 dan P5 dinyatakan adalah orang yang sama dengannama yang tertulis dalam bukti P6, P7 dan P8, sehingga Pemohon dapatmendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang mengeluarkanPetikan Daftar Besar Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan sebahagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

perbaikan aktakelahiran kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohontersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentinganpendidikan dan masa depan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

LATALEdi hubungkan dengan bukti P.1(Surat Kematian ) dan buktiP.2,P.3,P.4 dapatiah diketahui Kakek Pemohon yang bernama LA UWO telahmeninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992dan Pemohon telah diberikan kuasaoleh anakanak dan istri dari Aimarhum LA UWO untuk mengurus segala sesuatuyang berkaitan dengan Almarhum LA UWO (bukti P.4), oleh karenanya pemohontelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian dari Almarhum LAUWO; Menimbang, bahwa dalam pasal 44Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.24tahun

dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang No.24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukandan Pasal 105 Ayat (1), (2) huruf K Peraturan PresidenR. No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;~ MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;2.

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahmad Saichu(Pemohon ) dengan Ummi Kholifah (Pewaris/ister' Pemohon ) telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 1986 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sehingga alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokhlm 14 dari 25 Penetapan No.0116/Padt.P/2018/PA.Gsdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon ,dan Pemohon adalah merupakan istri Ummi Kholifah (Pewaris), sehingga alatbukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1863BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon IV,dan Pemohon IV adalah merupakan anak kandung dari Ahmad Saichu(Pemohon ) dengan Ummi Kholifah (Pewaris/ibu kandung Pemohon IV),sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo.pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon VII,dan Pemohon VII adalah merupakan anak kandung dari Ahmad Saichu(Pemohon ) dengan Ummi Kholifah (Pewaris/ibu kandung Pemohon VI),sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo.pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukumantara para Pemohon dengan almarhumah Ummi Kholifah/Pewaris, yaknisebagai suami dari Pemohon , sebagai ibu kandung dari Pemohon Il s/dPemohon XIl, dan sebagai anak kandung dari Pemohon XIll, sehingga alatbukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165

Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkanperistiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yangberwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karenadokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatanhukum

P2 oleh karena dalamKTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), nama Pemohon telahtertulis dan terbaca status Kawin, seharusnya tertulis dan terbaca menjadi"status Belum Kawin harus ada perubahan terhadap Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon yang memerlukan Penetapan dariPengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UndangUndang Nomor 24Tahun

Christian Ferdinand Wenas telah meninggaldunia kurang lebih 28 (dua puluh tahun) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasmaka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalampendaftaran Penduduk dan Pencatatan ;Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN ArmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :1.

yang tercantum di dalam ljazah atas nama Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal dan bulan kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Halaman 3 dari 8 halamanBahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Minggu 02Februari 1997;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar tunaidan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksitetangga dari para Pemohon ;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Minggu 02Februari 1997;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar tunaidan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahsumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

saksitetangga Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Maret 1994; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undanganlainnya;Halaman 3 dari 7 halamanBahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

para Pemohon karena saksitetangga para Pemohon;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Maret 1994;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undanganlainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

di dalam kepentingan pendidikankemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon selakuorang tua anak Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

para Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, 12Februari 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2dan juga dihadiri undangan lainnya;Halaman 3 dari 7 halamanBahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

karena saksitetangga dari para Pemohon ;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, 12Februari 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

tersebut terdapatperbedaan nama Anak Pemohon di ljazah dengan Akte Kelahiran anakPemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon untukmelamar pekerjaan sebagai TentaraMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Halaman 4 dari 6 Nomor 75/Pdt.P/2021/PN STBMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinyakekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian ituHal. 5 dari 8 Hal.PENETAPAN,Nomor: 69/Pdt.P/2015/PN.Pal.6dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulanCatal PEGISIGIEGISIEL 110, ~~~~=~=~ = nn nnn nnn nnn nnn enmnnnnnnmnnnsn Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 24Tahun

patutlahdinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklard); wono Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon tidak dapat diterima,maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepadapemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti;nono Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, LembaranNegara (L.N) 20751 Jo 27564), Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata Indonesia, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 24Tahun