Membiarkanperselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkan1920menyelesaikan perselisinan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi padapeningkatan eskalasi perselisinan yang bisa berakibat lebin buruk.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuandi depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear

Eksepsi atas GugatanGugatan Penggugat Obscure Libel, dikarenakan:Dalam Petitum tidak jelas apa yang diminta sehingga dapat dinyatakanbahwa antara Posita dan Petitum tidak linear atau tidak bersesuaiankarena tidak diuraikan secara terperinci sebagaimana YurisprudensiPerdata 550K/SIP/1979 petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidakdapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugiankerugian yang dituntut dan Yuriprudensi No. 582K/Sip/1973;Karena itu maka sangat tepat dan beralasan

Dalam EksepsiMenimbang bahwa Tergugat mengajukan eksespsi bahwa dalam Petitumtidak jelas apa yang diminta sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Positadan Petitum tidak linear atau tidak bersesuaian karena tidak diuraikan secaraterperinci sebagaimana Yurisprudensi Perdata 550K/SIP/1979 petitum tentangganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincianmengenai kerugiankerugian yang dituntut. dan Yuriprudensi No. 582K/Sip/1973oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki sSubstansi penerapan nilainilai falsafan dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear

Sepanjang sejarah, para ahli filsafathukum berdebat tidak hentihentinya mengenai kepastian hukum dan keadilan ini.Saya berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalansecara linear, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akan pernahada keadilan tanpa kepastian hukum, Dalam konteks hukum positif kita, kepastianhukum lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara.

Mahkamah nampaknya ingin menegaskan bahwa kepastianhukum dalam hukum acara, haruslah berjalan secara linear dengan keadilandalam hukum materil:Dikaitkan dengan pertimbangan hukum Perkara Nomor 69/PUUX/2012itu, maka pertanyaan yang mengandung kesamaan dapat ajukan: Bukankahnorma Pasal 283 ayat (3) KUHAP yang mengandung kepastian hukum itu, harustetap kita biarkan, sementara keadilan yang mungkin akan dapat diwujudkandengan menyidangkan kembali perkara yang telah mempunyai kekuatan hukumtetao itu.

Ahiberpendapat, norma hukum materil yang sematamata memberikan kepastianhukum itu haruslah disejalankan secara linear dengan hukum materil yangmengandung sifat keadilan.Saudara Antasari Azhar yang menjadi salah satu pemohon dalam perkara iniadalah manusia kongkrit yang hadir di tongah kita. Putusan pengadilan atas beliau,dilihat dari sudut kepastian hukum, sudah pasti. Beliau sudah dipenjarakan 18tahun oleh 3 kali putusan pengadilan, dan 1 kali PK oleh Mahkamah Agung.

Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi atau di pihak lain,sudah memerlukan alat alat bukti yang harus diperiksa pada pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim tingkat bandingmenilai bahwa untuk sebagian besar dari Eksepsi TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi, sudah menyangkut substansi pokok perkarayang memerlukan pembuktian, surat ataupun saksi dan persidangan ditempat,dan demikian juga, penilaian kesesuaian antara dalil dalam surat gugatanseolah tidak memiliki korelasi dan linear

Mks.Bahwa sepengetahuan saksi Ada 12 (dua belas) fakultas dan programPascasarjana yang ada di lingkup Universitas Muslim Indonesia;Bahwa sepengetahuan dan pengalaman saksi sebagai dosen di lingkungan UMIyang menjadi kriteria untuk menjabat sebagai Dekan di lingkup Universitas MuslimIndonesia harus sesuai dengan disiplin ilmunya dari sekian fakultas harus lineardengan kondisi kemapanan SDM yang ada di UMI, sehingga kalau ada fakultasyang tidak linear antara disiplin ilmunya berarti berkaitan dengan

Ketua Program StudiDoktor IIlmu Hukum Program Pascasarjana UMI; Bahwa dari setiap jabatan atau amanah yang diberikan kepada saksi semuadicantumkam masa amanahnya di dalam SK. tersebut, Didalam pemberian setiapamanah selalu ada masa amanah seperti yang saksi alami waktu itu dari tahun2019 diharapkan sampai dengan tahun 2023, ternyata amanah tersebut berakhir ditahun 2020 sebelum waktunya; Bahwa sepengetahuan saksi syaratsyarat untuk diangkat menjadi dekan yangpaling utama disiplin ilmunya harus linear

Pater ari barista : 1.252, ae )246 eee. dd 386+P eaicarteane erie 1 903,751,528 807 731.6384 Linear Trad: Prose yo Nab 166,765 1.428 766.749 2 Sampling rede ee SAR 370 A370fi Hering Promos eS 2 364,244,221 : ol ats 22. unites bP 352,846,684 ; 5 SH Keb. ld 3.3. Bahwa dasar hukum koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UUPPh juncto Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP395/PJ./2001;3.4.

Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi,Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.

Karena itu, dalamsuatu rumah tangga jika telah terjadi Ssuatu perselisihan dan pertengkaranmeskipun tidak secara lahiriyah, namun mengakibatkan sikap suami atau istriyang tidak lagi saling memperdulikan, maka menurut Majelis Hakim, rumahtangga tersebut harus dipandang telah memenuhi unsur perselisihan danpertengkaran ;Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon danTermohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebutberlangsung linear, monoton, dan begitubegitu saja

Linear denganhal tersebut berarti, bahwa seseorang untuk dapat dikategorikan sebagaipenyalah guna, adalah orang yang mengkonsumsi Narkotika hanya untukdirinya sendiri, serta tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipuntanpa motif keuntungan, apabila seorang penyalah guna telah mengakibatkanorang lain juga dapat menikmati Narkotika dari dirinya, maka penyalah gunatersebut juga telah melakukan peredaran gelap Narkotika.

makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki sSubstansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, halmana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansihukum yang linear

Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.

Bahwa pengabaian yang dilakukan oleh Judex Facti tingkat bandingatas bukti Pbdg1 s/d bukti Podg5 tersebut tidaklah disertai dengananalisa pertimbangan dan alasan yuridis yang mendalam, tetapisematamata didasarkan pada argumentasiargumentasi dariTermohon Kasasi (Semula Penggugat/Terbanding) yang mendalilkansistem pembayaran yang linear (satu bentuk) melalui transaksiperbankan, yaitu harus disertai dengan detail /nquiry ReceivedPayment Slip, dan bukti pemotongan PPh.

Permasalahan yang sejatinya dapatdi atasi dengan baik dan tidak sampai mempengaruhi harmoni rumah tanggapenggugat dan tergugat, pada akhirnya menjadi berlarutlarut, terusmenerus,dan linear sebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dibiarkanbegitu saja berlangsung dari waktu ke waktu tanpa suatu usaha nyata untukdari kedua belah pihak untuk mengakhirinya.Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihnandan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebutsebagaimana

pengalaman diri dalam pengabdiansebagai guru baik pada saat menjadi Guru Honorermaupun kemudian diangkat menjadi Guru PegawaiNegeri Sipil, dan karenanya dengan pengalaman kerjayang ada tersebut Penggugat' telah memilikiPangkat/Golongan ruang Penata Tingkat (IlI/d)Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pernahmenjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Taba PenanjungKabupaten Bengkulu Tengah;7) Tingkat Pendidikan Penggugat secara formal yang telahmenempuh pendidikan Strata Il (S2) dengan jenjangformal yang linear

PekerjaanPensiunan, Jenis Kelamin lakilaki, Agama Kristen, Alamat Puri Nirwana BlokC No.01 Rt.011/016, Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, KabupatenBogor, dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menjadi Dosen tetap di Universitas Krisnadwipayana sejak2012 sedangkan Penggugugat menjadi Dosen tetap sejak tahun 2002 ;Bahwa saksi mengetahui ada teman saksi yang juga masih mengajar diUniversitas Krisnadwipayana tetapi berlatar belang pendidikan yangberbeda tidak linear