jumlah PPh yang masih harusdibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).Ketidak sesuaian antara putusan mengabulkan keseluruhan permohonanbanding dengan perhitungan jumlah pajak penghasilan yang masih harusHalaman 8 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 225 /B/PK/PJK/2017dibayar ternyata disebabkan karena adanya satu sengketa pajak yang telahdikabulkan dalam Putusan Pengadilan Pajak namun tidak dimasukkandalam perhitungan jumlah PPh yang masih harus dibayar. Kronologis darifakta hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:a.

Bahwa yang menjadi sengketa pokok permohonan peninjauan kembaliini adalah tidak diperhitungkannya laba selisih kurs hutang (pokok) keAsia Prosperity yang disebut juga sebagai Penyesuaian Fiskal LabaSelisin Kurs Hutang (pokok) ke APC, BV sebesar Rp86.856.209.379,00yang telah dikabulkan, dalam perhitungan jumlah PPh yang masih harusdibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;c.

Kesalahan hitungterjadi karena nilai sengketa Rp86.856.209.379,00 tidak/luputdimasukkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006.Nilai sengketa yang masuk dalam perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun 2006 adalah onilai sengketa sebesar MRp6.741.210,00,sebagaimana dapat dilihat pada alinea pertama halaman 27 PutusanPengadilan Pajak yaitu:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tidakterdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbandingsehingga koreksi

Bahwa dengan adanya perhitungan jumlah penghasilan netto yang lebihbesar Rp86.856.209.379,00 dari yang seharusnya tersebut, makaberpengaruh terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun2006, yaitu:Putusan PP Seharusnya Penghasilan Netto Kompensasi kerugian Penghasilan kena pajak: Rp255.592.406.288,00;Rp 72.550.584.258,00; Penghasilan yang seharusnya tidak terutang pajak penghasilan : Rp169.089.074.395,00;:Rp 13.952.747.635,00;Rp168.736.196.909,00Rp 72.550.584.258,00;Rp169.089.074.395,00;(Rp72.903.461.744,00

Intertek Utama Services sebagaiperusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Importir/ouyer yang selanjutnyadokumen tersebut oleh Terbanding dijadikan dasar perhitungan dalammenetapkan kekurangan bayar Bea Keluar PEB yang kemudian dibebankandan harus dibayarkan oleh Pemohon Banding;Bahwa adanya jasa PT.

Surveyor Indonesia untukmementukan kadar Ni tersebut sebagai dasar perhitungan Bea keluar;Bahwa dengan adanya Keputusan Terbanding Nomor: KEP133/WBC.15/Halaman 4 dari 17 halaman.

tanggal 9 Juli 2013tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh PT Sambas Minerals Mining, atas nama : PT.

Rumus Bea Keluar:BK = Tarif x jml satuan Barang x Harga Ekspor /persatuan barang xnilai tukar mata uang;Bahwa, rumus perhitungan bea keluar sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang ditungkan dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dan untuk Harga Ekspor (HE)disesuaikan dengan kadar Ni yang diterbitkan oleh PT.

Perhitungan FOB (nilai Ekspor):FOB = Jumlah Barang x Harga Ekspor persatuan barang;= 54.960 WMT x32.69 USD;= 1.796.642 USD (Nilai yang ditulis dalam PEB,Invoice dan LS );Note : Harga Ekspor menggunakan asumsi Ni : 1.8 2 %;B.

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekera / Buruh PengawasKetenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh PengawasKetenagakeraan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sehingga PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanHalaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDa. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khususmelalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.b.

Perhitungan upah kerja lembur dilakukan perHalaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDhari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung daripekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana..

kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yangdilakukan oleh CV.

Legimin, masa kerja 12 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 5 x Rp 935.000 =Rp 4.675.000,00Penggantian perobatan dan perumahan 15% =Rp3.225.750,00Jumlah Rp 24.730.750,0027.Wagiran, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon : 2x9xRp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 4 x Rp

No. 823 K/Pdt.Sus/2011Penggantian perobatan dan perumahan 15 % = Rp3.085.500,00Jumlah Rp 23.655.500,0035.Jamiah, masa kerja 19 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 7x Rp. 935.000 =Rp 6.545.000,00Penggantian perobatan dan perumahan15 % = Rp 3.506.250,00Jumlah Rp 26.881 .250,0036.Marni, masa kerja 11 tahun , dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00

Zaini, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Hal. 21 dari 35 hal. Put.

juga Nanik Among, masa kerja 23 tahun,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 8 x Rp 935.000 = Rp 7.480.000,00Penggantian perobatan dan perumahan =Rp 3.646.500,00Jumlah Rp 27.956.500,0019.Ramaseh, masa kerja 30 tahun, dengan perhitungan upah terakhiryang diterima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 10

Yusuf Imam Santoso atau yang disebut juga Ima, masa kerja 7,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon : 2x/7x Rp 935.000 = Rp 13.090.000.00Hal. 26 dari 35 hal. Put.

No. 1661 K/Pdt/201 111Pendapatan Pulsa LokalPendapatan Pulsa SLJJPendapatan SJJMOBiaya Pasang Baruo 29 5Pendapatan sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan setiap awal bulandan nota perhitungan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat palinglambat tanggal 15/n+1 ;.Bahwa Nota Perhitungan sebagaimana disebutkan dalam poin 10 di atasyang menjadi dasar revenue net off sharing atau pembagian keuntunganbisnis, sehingga Penggugat tahu berapa nilai yang menjadi haknya, tidakpernah diberikan perhitungan

No. 1661 K/Pdt/201 120.Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, Pasal 17 perjanjian a quo21tentang operasional dan pemeliharaan, dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya diperhitungkan jumlah sst dan sharing pendapatan yang dipotongdalam perhitungan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) sebesar Rp 5.000,per sst ;Biaya pemeliharaan yang menjadi hak Penggugat apabila diperhitungkankeseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah :a.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah memberikan NotaPerhitungan (dasar perhitungan pembagian hasil kerjasama) kepadaPenggugat (point 11. dan point 15. Surat Gugatan), namun di satu sisimenyatakan bahwa "Belum kembalinya Nilai Kompensasi atau NilaiHal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/201 1Investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat setelah dlperhitungkandari sharing atau bagian pendapatan berdasarkan nota perhitungan dariTergugat" (point 21 huruf a.

pembanyaran, tetapi pelanggan Tergugat tetap membayarsedangkan Tergugat tidak membayar pada Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi jadi perhitungan yang lengkap dan benaradalah :Nilai Investasi/Asset :1.

PenggugatPembayaran April 2009Sisa Investasi menjadiDiscount Factor 22%860.846.906,38860.846.906,3887.578.319,00773.268.587,3814.176.590,77787.445.178,15787.445.178,1527.854.121,00759.591.057,1513.925.836,05773.516.893,20773.516.893,2028.183.901,00745.332.992,2013.664.438,19758.997 .430,39758.997 .430,3928.918.480,00730.078.950,3913.384.780,76743.463.731,15 Bahwa perhitungan ini adalah sesuai dengan perhitungan yangsesungguhnya sedangkan perhitungan Majelis Hakim TingkatPertama tidak menghitung bulanbulan

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.280.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.024.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 256.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 951.703.01!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

dipungut sendiri Masa PajakSeptember 2009 sebesar Rp1.649.082.140,00;bahwa berdasarkan Surat Keberatan, Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berasal dari sample (biaya pemasaran danpromosi) sebesar Rp13.689.783,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam pembahasanakhir pemeriksaan dan tidak ada alasan dalam surat keberatan, tetapi dalam perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54022/PP/M.VB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingUraian: Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiDasar Pengenaan Pajak;: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak WajibPajak Besar Dua Nomor LAP144/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 11 September 2009,Angka Romawi II Huruf E angka 8 halaman 22 diketahui bahwa perhitungan DPPPPN Keluaran Masa Pajak Januari

);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat KetetapanPajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah SertaPenghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan Dalam hal SuratKetetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlahPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atautidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untukMasa Pajak Februari 2007 adalah sebagai berikut :URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 19.993.201.260 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlahPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.745.229.489)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10.789.460.727)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a. 1+a.2+a.3+a.4+a.5 )Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanc. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b. 1c.1)19.993.201.260368.439.757.89105.984.134.7220394.417.193.87336.843.975.78947.589.205.27847.589.205.278 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.745.229.489)Kelebihan Pajak yang sudah :a.

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara

Menurut Terbanding tarifnya sebesar 0,370% dan Pemohon Banding sebesar 0,sehingga terdapat selisih sebesar 0,180%; Menurut Pemohon Banding :bahwa salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan, sehinuntuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dUU PPh No. 36 tahun 2008) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Oleh karenanya, menurutpemahaman Pemohon Banding, jika salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 tersebut berubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah. Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo.

Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason OfIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang JeIndonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju dengan formula yang disTerbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun oleh karena salah satu unsur formula dperhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan

PPh Pasal 15 tahun 2009,tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangsejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan tsehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuaiformula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

PPh Iyaitu Tarif PPh Badan yang telah berubah menjadi 28 % sesuai dengan Undangundang Nomor 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangNomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efel Pasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang JeIndonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam SuratDirektur Jenderal Pajak No.

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00 WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakan19hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

dengan sekarang, padahal seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.021.348.527DPP (80/100xDPP Pk) Rp 817.078.82Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 204.269.70PPN (10/100xDPP) Rp 20.426.971bahwa

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 732.62!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 26 PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara

PBB Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46812/PP/M.1X/19/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Bea Cukai Nomor: KEP71/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang penetapan kembali perhitungan

Bea Keluar oleh Direktur JendralBea dan Cukai atas barang yang diekspor, berdasarkan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor 005394 tanggal 30 Desember 2010;PERHITUNGAN MENURUT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIBahwa perhitungan menurut fiskus kekurangan pemayaran Bea Keluaradalah sebagai berikut:a.

Jumlah : Rp 633.214.000,00ALASAN PENGAJUAN BANDINGBahwa alasan pengajuan banding adalah perhitungan penetapan beakeluar tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan antara lain:Bahwa pemasukan barang kedalam kawasan pabean dipelabuhan muattelah disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai;Bahwa barang ekspor didalam kawasan pabean dipelabuhan muatpemuatannya kedalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut danpengusaha TPS;PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku

IPTN Nomor SKEP/1433/1PTN/36.03/IV/1987, tanggal 08April 1987 juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT.

Dirgantara Indonesia (Persero)Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp.952.452, (sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh duarupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus vers!

bekerja besaran gaji pokok ataubase paynya sebesar Rp. 3.833.500, Sehingga perhitungan manfaatpenslun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat 36 adalah =33,58 x 2,5% x 12 x 10,672578 x Rp.

struk gajibulan terakhir Penggugat48 bekerja besaran gaji pokok atau base paynyasebesar Rp. 4.419.000, Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligusyang seharusnya diterima oleh Penggugat 48 adalah 27,84 X 2,5% X 12 X10,672578 X Rp. 4.419.000, Rp. 393.898.044,46.

Bahwa perhitungan pembayaran Manfaat Pensiun IPTN sangat berbedadengan perhitungan pembayaran pesangon karyawan PT. DirgantaraIndonesia, karena pembayaran Manfaat Pensiun IPTN harus melaluiperhitungan aktuaria, sehingga basis perhitungan antara iuran danmanfaat pensiun harus menggunakan sistem penggajian yang sama ;.

EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus dan berakhir sejak tanggal 6 April 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa upah/gaji sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan

kesalahan, tanpa diikuti mekanisme/prosedurhukum yang berlaku, dan status hubungan kerja Penggugat merupakanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga sudah sepatutnya Tergugatdihukum untuk membayar selurunh hak hak PHK berupa pembayaran Ganti rugsecara maksimal hingga masa berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) beserta hak hak PHK lainnya yang belum dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk selurunh hak hak PHK berupa pembayaran Gantirugi secara maksimal hingga masa berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) beserta hakhak PHK lainnya yang belum dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:. Masa Kontrak PKWT : 16 Januari 2018 s/d 16 Januari 2019.. Terhitung di PHK : 31 Maret 2018.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan(THR) yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan dihitung secaraProporsional, dengan perhitungan sebagai berikut :THR Keagamaan tahun 2018 secara Proporsional4/12 X Rp. 14.500.000, =Rp. 4.833.000,Terbilang= (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)4.

Perhitungan ganti rugi9 bulan x Rp14.500.000,00 = Rp130.500.000,00(seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat mengenaiTunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018, Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan, yang pada pokoknya menyatakanPekerja/ouruh yang mengalami pemutusan

Pig.oeMenyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus danberakhir sejak tanggal 6 April 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupaupah/gaji sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu dalam perjanjiankerja sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah),dengan perhitungan sebagai berikut:9 bulan x Rp14.500.000,00 = Rp130.500.000,00Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo

Menghukum Tergugat untuk membayar berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), dengan perincian dan perhitungan, sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- sehingga hak-hak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 45.752.000