Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — MASIM M E L A W A N 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG II. ARIFIN WIDJAJA
88 — 43
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Diwakili Oleh : MARIEL SIMANJORANG
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
148 — 77
  • 2002, dijelaskan bahwa kewenangan PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenanganBupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayahKabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugatjustru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugatmerupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk), sehinggaseyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri KehutananRI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
    dan 3 di atas;Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hakatas areal objek sengketa seluas + 1.700 Hektar tanpa Pembandingmenguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukumpembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehinggapembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggungatau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungandengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata UsahaNegara akan selalu ada titik singgung
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 08-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA BATAM Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 22
  • No XXX/Pdt.G/2021/PA.BtmKetika saya singgung harta bersama, suami bilang kalau Zahratul Aini telahditerima sebagai calon mahasiswa di Dubai. Rencana mau jual mobil buatongkos ke sana, bagian kamu % harga jual mobil itu, soal barangbarangdirumah tidak bisa dibagi karena itu barang rumah tangga!Itulah model rumah tangga kami, yang mulia hakim.Lain dari yang lain.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 166/Pid.B/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — PUTRA REINALDI MESAKH alias RIAN
33 — 10
  • tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;14Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 220/Pdt.G/2016/PN. Mks
Tanggal 22 Desember 2016 —
78 — 70
  • Sudirman pemilik tanah seluas + 450,71 M2 sesuai Surat KeteranganGarapan (Surat Keterangan Pengeporan Hak atas Tanah) tanggal 24 Agustus1994, kemudian dioperkan/dialinkan haknya kepada Penggugat sesuai SuratPernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 07 April 1997yang dilegalisir olen Camat Tamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatan hukumnyasebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas, maka ulasan tentangperspektif yuridis normatif dari Penggugat
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sgt
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
M. RAMLIANSYAH
Tergugat:
1.KSU KARYA BARU
2.PT. TEPIAN NADENGGAN
3.BEANG HONG
88 — 46
  • Hal. 28 dari 33tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung telahmerumuskan ukuran atau kriteria dalam menentukan titik singgung antarasengketa tata usaha negara dan sengketa perdata (kepemilikan) salah satunyaadalah apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, maka termasuksengketa Tata Usaha Negara, namun jika sengketa tersebut lahir dari SuratKeputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa tersebut harus
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 27-09-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 01-02-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 1 Februari 2018 — SATI binti RAIN GEPENG, DKK MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN
146 — 97
  • sengketa hak kepemilikan atastanah antara milik Para Penggugat dengan, sehinggadibutuhkan pemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atastanah tersebut apakah benar dari objek bidang tanah yangdipermasalahkan tersebut adalah milik Para Penggugat, untukitu. dari peristiwa hukum yang ada tersebut dan untukmendapatkan keadilan dari hak keperdataan atas kepemilikantanah tentunya menjadi kKewenangan absolut dari PengadilanNegeri ;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitikberatkan dalam titik singgung
    Oleh karenanya, dalil surat gugatanPara Penggugat tersebut menitikberatkan pada titik singgung kepemilikanhak keperdataan atas tanah, yang merupakan domain kewenangan absolutPeradilan Umum / Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara ;Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 32/G/2017/PTUNSRG.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Maret 2012 —
181 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya putusan yang dikategorikan sebagaionvoldoende gemotiveerd sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
HERRY DEVRIANSYAH
82 — 27
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : DAUD KAMAL MALIK, SE. BIN HADY SUPENO, SH Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Pembanding/Penggugat II : DESY ANNISA , SE. BINTI HADY SUPENO, SH Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Pembanding/Penggugat III : FARHAT BALFAS BINTI ABU BAKAR Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Terbanding/Tergugat V : RUSMAJI
Terbanding/Tergugat VI : ADI FAJAR AHWAN
Terbanding/Tergugat VII : SAMURI bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat VIII : LILIEK ERFIANI binti NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat IX : MUKHOLIT bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat X : SUPINI binti SADIK (alm)
57 — 35
  • peraturanperundangundangan sebagaimana yang dijadikan pertimbangan pengadilantingkat pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor14/Pdt.G/2020/PN.Rbg, Tanggal 13 Oktober 2020, adalah sudah benar, perkaraa quo adalah sengketa waris orang Islam;Menimbang, bahwa di dalam praktik terdapat uraian syarat atau batasansuatu kasus atau perkara bilamana suatu kasus menjadi sengketa hak yangmenjadi kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri dan bilamana suatukasus menjadi sengketa waris Islam, atau biasa disebut titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-08-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — KALISONG,dk;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI BARAT di LABUAN BAJO,dkk
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa pernah diukur pada tahun 1982 atas permintaan KapolsekSalmon Jalesi; Yang menunjuk batas adalah Haku Mustafa; Saksi Petrus Tagus yang pada pokoknya menerangkan bahwa: la dimintai bantuan oleh Haku Mustafa untuk mengurus tanah sengketa yangpernah diserahkan kepada Polsek tahun 1962 tapi belum ada imbalannya;Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangatlah naif jika Judex Facti sematamata mengejar bukti formil dan mengabaikan sisisisi lain dari alat bukti yangada apalagi ternyata bahwa titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH VS H.M. YUSUF A, selaku Direktur PT Piyeung Jaya Perkasa dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatIll dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-10-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN. Nnk
Tanggal 10 Oktober 2012 — SAHARUDDIN Alias BOTAK Bin MANDU
46 — 15
  • dalam persidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : e Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang UndangNo. 35e Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang UndangNo. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;16Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusunsecara alternatif, Majelis hakim memandang tidak tepat oleh karena antara dakwaanyang satu dengan yang lain tidak saling mengecualikan dan Majelis Hakim melihatterdapat titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-08-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 495/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Februari 2016 — PROF. DRS. J. PAMUDJI SUPTANDAR, Lawan 1. Hj. KUSTIATI RAHARDJO, 2. Alm. H. KOESEOMO HARDONO, 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 4. Ny. AIDA SARI IMRAN, SH., 5. Ny. ONG KIM LAN NIO, 6. PT. BANK DANAMON INDONESIA,
106 — 54
  • Koestrini telah menundukan dirisecara sukarela pada ketentuan hukum barat, maka jelas bahwaperkara a quo adalah wewenang mutlak dari Pengadilan Negeriuntuk memeriksanya;Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara seperti yang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenaiKompetensi Absolut dari Turut Tergugat IV terkait denganpengajuan pengalihan tanah yang Penggugat singgung dalamgugatannya, maka dengan ini Penggugat menyampaikan bahwahal tersebut akan diajukan dengan gugatan tersendiri
    Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahannya yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepertiyang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dariTurut Tergugat IV terkait dengan pengajuan pengalihan tanah yangPenggugat singgung dalam gugatannya
    tidak sah dan harus dibatalkan atau BATAL DEMI HUKUM;Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut terdapat adanyasengketa tentang prosedurprosedur yang dilakukan oleh para pejabat pembuatSertifikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa apabila adanya prosedurprosedur tentang tata caraperalihan dari atas nama seseorang kepada seseorang yang lain yangdilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim telahada titik singgung
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SELONG Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel.
Tanggal 27 September 2016 — - LALU MURTIADI, DK MELAWAN - AMAQ RUHUN, DKK
37 — 14
  • Dari sisi Subyek hukum.Bahwa Gugatan para Penggugat Error in perssona karena didalam gugatanpara Penggugat telah menggugat Tegugat 1 s/d Tergugat 19, akan tetapidi dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat hanya Tegugat1 s/d Tergugat 13 lah yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini,sementara kapasitas atau hubungan hukum Tergugat 14 s/d Tergugat 19sama sekali tidak ada dan tidak pernah di singgung sehingga gugatan parapenggugat kami nilai cacat subyektif dan haruslah gugatan tersebut
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
1.paulina hendarjani
2.isa alkatiri
Tergugat:
nyu mega arie utomo
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54 — 12
  • Oleh sebab itu TERGUGAT menjawab dan menanggapi dalilPARA PENGGUGAT sebagai berikut: Sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya DALAMEKSEPSI, bahwa PENGGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI LEGALSTANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUOTERHADAP DIRI TERGUGAT.Karena berdasarkan datadata,saksisaksi dan fakta hukum yang telah kami temukan ternyataPENGGUGAT II BUKAN warga dari Jalan Candi Mendut SelatanVII/8 Kel.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/P/PW/2021/PTUN.Mks
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon:
ABBAS Bin H. HUSENG
328 — 311
  • BPKP yang dimintakan oleh Kejaksaan ; apakah BPKPmasuk ruang lingkup Inspektorat, jadi tidak serta merta seperti itu karenayang berwenang melakukan audit adalah Inspektorat ; Bahwa klausul dapat dijadikan sebagai pijakan pejabat pemerintahan, karenaapa yang dilakukan oleh Kadis sudah tepat dan bukan pelanggaran danmenyimpang dan patut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Bahwa benar tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa ; Bahwa Dalam penyalahgunaan wewenang ada titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
KARNIAWAN SAPUTRA
81 — 31
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;Hukum Administrasi Negara;IImu Perundangundangan;Teori Hukum Pembangunan;Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun 2003mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam Undangundang Dasar1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat (1) UndangundangDasar
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 207/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : SAGUNG AYU ESTEKA INTAN PRATIWI DEWI
Terbanding/Penggugat I : FAHRUL RAZI
Terbanding/Penggugat II : CV. MAURA PERKASA
Terbanding/Penggugat III : PT. TRIA PARAGON REALTY
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABAPUTEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT NURHANIAH, SH., M.Kn
100 — 42
  • didukungdengan Pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Pengggugatterhadap pelunasan pembayaran pembelian Objek Sengketa yang harusdibayarkan selambatlambatnya pada tanggal 29 Desember 2017, makaketerlambatan Tergugat dalam melakukan pelunasan pembayaran pembelianObjek Sengketa termasuk dalam kriteria ingkar janji/cidera janji (wanprestasi)yang ketiga yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Bahwa terdapat titik singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 21 Januari 2014 — SAIFUL BAHRI
53 — 25
  • Dakwaan subsidarits diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibatyang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;o= Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan