Ditemukan 4438 data
153 — 42
MelakukanpemerHalaman 205 dari 195 halaman,Putusan No.178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg206iksaanfisik,Mendiskusikanpermasalahan yangberkembangdenganPenyidik danmemintaPenyidikmelengkapibuktibuktiyangdiperlukan,Merekonstruksifaktadanproseskejadianberdasarkanbuktibuktiyangdiperoleh10.Menyusunlaporan hasilaudit.e Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi Informasi Awal dan datakeuangan mengenai kasusyang diaudit adalah sebagai berikut:.
96 — 19
laporankerja dari alat kelengkapan maupun panitia khusus,memberikan persetujuan terhadap laporan alat kelengkapandan atau panitia khusus untuk diambil keputusan dalamParipurnaBadan Anggaran tugasnya yaitu melakukan perencanaan danpembahasan anggaran mulai dari KUA(Kebijakan UmumAnggaran)Prioritas Plafon Anggaran Sementara,Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD,pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap rancanganAPBD, evaluasi dari laporan pertanggungjawaban keuanganpemerintah daerah yang telah diaudit
171 — 50
Laporan keuangan tahunan koperasi untuk posisi terakhir yangtelah diaudit oleh kantor akuntan public/koperasi jasa audit,khusus bagi koperasi yang mengajukan permohonan fasilitaskredit sebesar Rp. 5 Milyar keatas atau permohonanpenambahan fasilitas kredit yang menyebabkan maksimumfasilitas kreditnya menjadi sebesar Rp. 5 Milyar keatas.f.
140 — 39
Januari 2017 telah dilakukan serah terima dana januari 2017sisanya 1,6 M belum diterima dan baru diterima mei 4,6 M transfer ke rekperusahaan Bank BukopinBahwa Review BPKP feb 2017, kekurangan 7 juta dan pada tanggal 9 mei2017 sudah dipotong Des 2017 periksa BPK RI ada pengembalian, Feb suratBNPB BPKP sebesar Rp. 346.740.979,00 sebagai bentuk kemahalan dansudah dibayarBahwa Ada MOU BPKP dengan BNPBBahwa Yang menandatangai laporan akhir kegiatan mengetahui kepala BPBDdan BPKBahwa hasil Pekerjaan Telah diaudit
74 — 19
Sus TPK/2016/PN.BdgPeraturan Daerah APBD, pembahasan hasil evaluasigubernur terhadap rancangan APBD, evaluasi darilaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahdaerah yang telah diaudit oleh BPK RId.Badan Legelasi tugasnya yaiftuU merencanakanProlegda (Program Legeelasi Daerah), melakukanpembahasan dan kajian naskah akademik danrancangan peraturan daerah prakarsa DPRD,melakukan rapatrapat koordinasi denganpemerintah daerah terkait Prolegda dan melakukanrapat gabungan dengan komisikomisi terkaitRaperda
9870 — 4510
mendapatkan izin Penyelenggara PerjalananIlbadah Umroh adalah Akta Notaris Pendirian dan PerubahanPerusahaan, telah menjadi biro penyelenggara pariwisata terlebihHal 883 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpkdahulu selama 2 (dua) tahun, ada rekomendasi dari Kementrian Agamadan Kementrian Pariwisata di Provinsi setempat, serta SuratKeterangan Domisili Perusahaan dan bukti setoran pajak;Bahwa kemudian untuk perpanjangan izin dari PPIU diperlukan adanyalaporan keuangan dari PPIU yang telah diaudit
Dan masingmasing aspek tersebut ada nilainya;Hal 890 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa Kementrian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan BiroPPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainyawajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjangizinnya;Bahwa Kementrian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempatPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai denganlokasi yang ada pada dokumennya.
Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftardengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada BankMandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utamasebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.c.
1999 — 1703
Karena Ini uang yang tidak sedikit Rp7.500.000.000,00(lima ratus miliar rupiah) ;Bahwa PT BPP tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit;Bahwa PT Bali Pacific Pragama (PT BPP) berdiri sejak tahun 2005 danperusahaan tersebut tidak pernah diaudit namun tetap melakukanpembayaran pajak, faktanya ada orang pajak yang mengurus, jadi Saksitidak begitu mengikutinya;Bahwa Saksi tidak mengetahui keterangan pada setoran tunai ke CV RatuSamagat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah
Penuntut Umum untuk membuktikan ;Bahwa berdasarkan undangundang Terdakwa diperintahkanoleh Hakim untuk membuktian harta Terdakwa karena ini knususmenyangkut TPPU ;Bahwa jika Penuntut Umum ingin meminta pengeluaranTerdakwa sewaktu mencalonkan diri sebagai Gubernur, makamenurut Terdakwa KPK yang lebih mengetahuinya sepanjangmenyangkut halhal seperti itu ;Bahwa ketika Terdakwa menjadi calon gubernur ProvinsiKalimantan Barat terkait harta kekayaan dan dana operasionalselama mengikuti Pemilukada sudah diaudit
199 — 303
perhitungan dan penetapan Kerugian Negara dansepengetahuan ahli bahwa sedang ada proses di Mahkamah Agungmengenai hal ini, apakah hanya BPK yang boleh atau juga boleh olehInstansi lain, terkait MOU ahli tidak berhak berpendapat karena sedang haltersebut sedang berproses;Bahwa Ahli menerangkan dilihat dari konteks dasar Hukum dengan tegasdisebutkan pada pasal 13 UU No 15 tahun 2004 jelas tidak ada, kalau diUndangundang lain yang menyebutkan jenisjenis audit, menjelaskanaspek apa saja yang harus diaudit
M. NURUL HIDAYAT, SH., dkk.
Terdakwa:
Ir Deni Pasha Satari Bin Gunawan Satari
166 — 43
Sang Hyang Seri (persero)
- Asli Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 (RKAP 2012) PT. e-Farm Bisnis Indonesia;
- Asli Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 September 2012 tentang Laporan Keuangan PT. e-Farm Bisnis Indonesia tahun 2011 yang telah diaudit oleh KAP Toni H Ratim, Kegiatan Usaha PT.e-Farm Bisnis Indonesia sampai dengan bulan juli tahun 2012, lain-lain yang
146 — 39
proses perpindahan uang dari PT Pasifik Fortune Manajemen kerekening BCA di Pasifik place dan CIMBNiaga karena tehnisnya di pak Itman HariBasuki, ada juga yang dipindahkan melalui internet banking, juga dipindahkan olehRumanti karena Rumanti itu orang keuangan ;Bahwa dari PT Pasifik Fortune Manajemen ada program kerja yang jelas saat maudapatkan dana itu ada berupa tertulis belum sempat dibukukan, belum sempatdipertanggung jawabkan;Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen ini belum pernah diperiksa atau diaudit
205 — 321
anggaran dalam DPPA2013 khususnya pengadaan busway (Articulated dan Single) diubahmendekati nilai kontrak (Sudah ada informasi nilai kontrak),sedangkan untuk anggaran pengendalian teknis dalam kegiatanbusway (Articulated dan Single) mengalami kenaikan hal ini karenaadanya pengawasan yang dilakukan oleh BPPT yang honornyadibayarkan melalui anggaran pengendalian teknis.Bahwa dengan mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS)/MOUTahun 2012 antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta danBPPT yang telah diaudit
198 — 55
Prosedur audit yang ahli lakukan adalah :Halaman 309 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Meminta ekspose dan penjelasan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bogoratas perkara dimaksud; Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundangundangan yangberlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit; Mengumpulkan, mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dokumen/datadministrasi dan keuangan berikut kelengkapannya, serta buktibukti lainyang relevan terkait dengan proses dan pelaksanaan kegiatan
104 — 30
Bag Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi Informasi Awal dan data keuangan mengenaikasusyang diaudit adalah sebagai berikut:a. Informasi mengenai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat:1. Data Umum.Nama InstansiJawa BaratAlamat KantorKepala DinasDinas Pertanian Tanaman Pangan ProvinsiJalan Surapati Nomor 71 BandungDr.lr.Dr.Endang Suhendar, M.S. (alm)(tanggal13 Januari 2010 s.d. 10 September 2012).Ir.Diden Trisnadi, M.P.(tanggal 11 September2012 s.d sekarang)Epb.
469 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeuntunganOperasional operasional (EBITDA)Pemohon Keberatan/SIMPpada tahun 2007 sebesar3%, tahun 2008 sebesar 4%dan tahun 2009 sebesar 3%.Hal ini sesuai denganLaporan Keuangan yangtelah diaudit dan telahdisampaikan kepadaTermohon Keberatan/KPPU. Berdasarkan bagan di atas terbukti bahwa kasus Steel Cartel di Brazilsangat berbeda dengan kasus yang terjadi dalam perkara ini.
Pemohon Keberatan/SIMP sebelumnya telahmenyampaikan hal ini kepada Termohon Keberatan/KPPU (LaporanKeuangan yang telah diaudit).
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
276 — 130
Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRSelanjutnya pada tanggal 6 April 2013, pokja ULP mengumumkan PT MRCsebagai perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi lelang proyek PeningkatanJalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA2013 s/d TA 2015 (multi years).Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumen penawaranlelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yang menjadi lampiranpenawaran PT MRC, antara lain tidak melampirkan neraca keuangan tahun 2012yang telah diaudit
Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013, pokja ULP mengumumkan PTMRC sebagai perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi lelang proyekPeningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kabupaten BengkalisPropinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 (multi years).Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumen penawaranlelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yang menjadi lampiranpenawaran PT MRC, antara lain tidak melampirkan neraca keuangan tahun 2012yang telah diaudit dan surat dukungan material
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
213 — 107
BENNY GUSTIAWAN selaku PPK dan saksi buat surat ke Inspektorat untuk diaudit; Bahwa saksi ada tanda tangan di gambar kerja pembangunan gedungakademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018; Bahwa titik nol pembangunan gedung akademik center Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dilakukan pada bulan Agustus 2018; Bahwa yang hadir pada waktu pelaksanaan titik nol pembangunan gedungakademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah saksi,PPK, kontraktor
349 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangkekayaannya berasal dari bantuan Negara yang diberikan sebagaihibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yangditerima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadikekayaan Yayasan" ;Bahwa dalam hal ini, pencantuman kekayaan awal YLPPI sebesarRp. 1.000.000, dalam Akta Pendirian YLPPI Nomor : 24 tertanggal 29Desember 1977 yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang danpencantuman Sumbangan BI sebesar Rp. 27,4 milyar kepada YLPPIdi dalam Neraca Keuangan YPPI (terdapat pula yang diaudit
418 — 144
PT.MSU saksi tidakingat apakah ada pembayaran operasioanl karena ada banyak.Bahwa saksi hanya tahu dari JOAN setahu saksi joan adalah anak buah TOMYdibagian keuangan, atasannya TOMY saksi tidak tahu.Bahwa PT.LIPPO CIKARANG sebagai induk perusahaan adalah perusahaanterbuka yang dimiliki oleh public, pertanggungjawaban kepada public,pemegang saham dan otoritas OJK dan Bapepam itu dilakukan dalam bentukaudit tahunan dialakukan oleh internal audit atau akuntan public dan secararutin 3 bulan sekali kami diaudit
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Pemda DKI Jakarta setiap Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) diharuskan menandatangani dokumen pencairananggaran, sehingga tanpa tandatangan dari Kepala SKPD dana tersebuttidak dapat dicairkan;Bahwa untuk kegiatan pengadaan busway tahun 2012 dan tahun 2013terdapat anggaran untuk kegiatan pengendalian teknis dan pendampingpengendalian teknis dengan kegiatan rapat , koordinasi baik di internalDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atau dengan pihak eksternal ;Bahwa Terdakwa tidak pernah diaudit
82 — 14
Badan Anggaran tugasnya yaitu. melakukan perencanaan danpembahasan anggaran mulai dari KUA(Kebijakan Umum Anggaran)Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah APBD, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap rancanganAPBD, evaluasi dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahdaerah yang telah diaudit oleh BPK RId.