Ditemukan 4478 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andang abnding antang anding andung auwyang abundan ajidang akndung andangã anduang andjang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1425/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 4 Januari 2016 — JOHNI SUHENDRA Alias LATIF
137 — 1015
  • sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanHal 81 dari .99 hal Put No1425/Pid.Sus/2015/PN JKT Brtdan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratoriumsetelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala BP POMsebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — KARDA WIRANATA bin KADI
75 — 397 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACE) ;Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pemberiansejumlah uang yang diberikan oleh pihakpihak yang bergerak dalam bidangkontraktor atau rekanan supaya Terdakwa selaku anggota DPRD KabupatenKarawang periode tahun 2004 2009 dapat memberikan sejumlah proyekaspirasi yang ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawangdan hal tersebut bertentangan dengan tugas pokok, wewenang, fungsiTerdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Karawang ;Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 WHuruf aUndang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 11-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PID/2017/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2017 — - MARTHA KALI KULLA
157 — 52
  • Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP; Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal : Pasal 102 ayat (1) huruf aUndang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan,maka Majleis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan KesatuPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Terdakwatelah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
307 — 193
  • pokoknya sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga;Hal 50 dari 81 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN BonBahwa Ahli mengerti dimintai pendapat terkait dengan perkara adanya 8(delapan) dugaan kredit fiktif di PT BPR Bontang Sejahtera yang di lakukanoleh Terdakwa dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp 365.000.000,00(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama oranglain;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bunyi dari Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 532/Pid.B/ 2016/ PN Mlg
Tanggal 21 Desember 2016 — ABDUL ROHIM, S.Ag
98 — 15
  • Pasal 64 ayat (1) KUHPidanawon nce nese Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabilaperbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan faktafakta yang ada dipersidangan telah memenuhi unsurunsur daripada pasalpasal yangdidakwakan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 63 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAUZI TOHASAN
135 — 94
  • FAUZI TOHASAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3juncto Pasal 18 Undang undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, dan Dakwaan Kedua yang Pertama Yaitu Pasal5 Ayat (1) huruf aUndang undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bjb
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.YANDI PRIMANANDRA,S.H.
2.RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH
Terdakwa:
1.PARIDAH Alias IDAH Binti Alm. RAHMADI.
2.AGI KUSNANDAR Alias AGI Bin ABDUL WAHAB.
3.FATMAWATI Alias KAKAK AFIT Binti Alm. M. TALINA.
49 — 21
  • Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan lebih subsidairsebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah dakwaansubsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuludari dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakimtidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/PDT.SUS/2010
VINCENT SISWANTO; HTC CORPORATION
87 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /alasan bahkan apabila alasanalasan itu) kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupunbertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelaiaian dalam acara(vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatuputusan;Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, jelasbahwa Judex Facti telah melakukan kekhilafan dalamputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri jakartaPusat No. 61/2009 karena Judex Facti telah memelintirdan memanipulasi ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf aUndang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 29 Nopember 2017 — EVELYN SOPUTRA Cs melawan Dr. AUCKY HINTING Dkk
1243 — 678
  • tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukumLebih lanjut, Turut Tergugat Il menolak petitum Para Penggugat pada angka 5dan angka 7 yang meminta Turut Tergugat Il untuk memberikan sanksi kepadaTergugat dan Tergugat ll.Bahwa sanksi pemerintah berupa penutupan tempat praktek merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf aUndang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 22-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 890/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2016 — AGUS WAHIDIN
97 — 30
  • mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang mempunyai relevansi denganperkara ini dianggap termuat dan terbaca kembali dalam berita acara persidangan danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganmaka selanjudnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut : KESATU 176 PrimairPasal 137 huruf aUndang
    ANALISA YURIDIS :KESATU Primair Pasal 137 huruf aUndang UndangNo.35 tahun 2009tentang Narkotika. Subsidiair Pasal 137 huruf bUURI No 35 tahun2009 tentangNarkotika.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Anak
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 17/ Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI
240 — 168
  • KEDUA : Terdakwa didakwa melanggar Pasal : Pasal 102 ayat (1) huruf aUndang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksadengan secara seksama terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkaraa quo, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamTuntutannya bahwa yang paling bersesuaian dengan rangkaian perbuatan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-05-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 8 Nopember 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. TRISENSA MINERAL UTAMA; PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.
267 — 262
  • Pertambangan Eksploitasi .Berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dijelaskandi atas, maka KEPUTUSANKEPUTUSAN TERGUGAT YANGMENJADI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAMPERKARA A QUO SEBAGAIMANA TELAH DISEBUTKAN DI ATAS,56PENERBITANNYA = TELAH SESUAI DENGAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN,PROSEDUR ATAU PERSYARATAN MAUPUN DARI SEGISUBSTANSIF berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)huruf b, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2),Pasal 46 ayat 2, Pasal 47 ayat 5, Pasal 48 huruf aUndang
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
  • Pemohon telah mengucapkan Talak Bain Kubraa kepada Termohon ;Atas, alasan alasan tersebut, Pemohon meminta agar diizinkan menjatuhkantalak bain kubraa dan ditetapbkan sebagai wali bagi seorang anak hasilperkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG, yangberumu 5 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut padaangka 8 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun952006, dan perubahan kedua
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 01-08-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PID/2017/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2017 — - YUSAK SABEKTI GUNANTO - SELLA RICA Alias SELLA
206 — 120
  • tersebut.Bahwa para korban dijanjiikan oleh DIANA AMAN dengan gaji yang besarditambah bonus.Halaman 19 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg Bahwa selain ketiga saksi korban tersebut Terdakwa juga akanmemberangkatkan FLORENCIA NANABO, WELMINCE KASE,WELMINCE TANISIB, RATNA BANUNAEK, SEPRIANA TANONE,YUMINA RATI WASTI TANEHE, MARSELINA BOIKLETES, YUSTINABALOK dan RIFIONA BERKANIS.Untuk Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO : Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
202 — 89
  • yakni :ASAS KEPASTIAN HUKUMBerdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang RepublikIndonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang undangan,Kepatutan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan Pemerintahan;Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo bertentangandengan Asas Kepastian Hukum sebagimana bunyi Pasal 10 Ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 69-K/PM II-10/AD/IX/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — Praka Cahya Nugraha
164 — 41
  • tetapdipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya seluruh permohonan PenasihatHukum dalam Nota Pembelaannya maupun dalam dupliknya tidak dapat dikabulkandan permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutannya dalampidana tambahannya, Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidanapokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaanalternatif pertama tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
266 — 167
  • Pasir Prima CoalIndonesia dan mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf aUndang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa telahdinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkanuntuk mencabut obyek sengketa tersebut, maka hal ini berartipetitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan olehPengadilan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-08-2010 — Putus : 21-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 21 Desember 2010 — -PT. TRIMADU MURNI ASRI -BUPATI PASER -PT. AGRO INDOMAS
162 — 123
  • Paser selama pemeriksaanperkara ini berlangsung sampai Putusan dalam perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwarlengenai beeen L 232berdasarkan alat alat bukti yang disampaikan Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yangdapat membuktikan bahwa ada terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketatetap dilaksanakan sesuai maksud Pasal 67 ayat (4) huruf aUndang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 4/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
RATIH OCTARIA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
438 — 354
  • Dengan demikianMajelis Hakim berkesimpulan penerbitan surat keputusan a quo yang menjadiobjek gugatan secara prosedural telah terpenuhi dan beralasan secara hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat telan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1352/Pid.Sus./2009/PN.Bjm.
Tanggal 9 Maret 2010 — H. MUHAMMAD AINIE IJUH Bin DJUHRI
168 — 23
  • kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh' melakukan~= atau turut serta melakukanperbuatan, melakukan beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 18 a ayat (6) huruf aUndang