Ditemukan 4547 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : regina regent retno reino ri.no regono regino region reguna
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
171 — 130
  • GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTUM.Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, Yaitugugatan Perkara Tata Usaha Negara di pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta yang terdaftar dengan Reg.No. 62/G/2014/PTUN.JKT tanggal 26 Maret 2014 adalah tidak memilikidasardasar hukum yang menjadi obyek gugatan, yakni obyektanah yang menjadi dasar tuntutan hak, melainkan hanyamenunjuk masingmasing Girik berdasarkan Surat Ketetapanluran Pembangunan Daerah DKI Jakarta tanggal 15 April 1978,IPEDA tanggal 25 Mei
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-12-2014 — Upload : 08-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — 1. TAUFIK HIDAYAT, DKK VS PT. ALANDICK INDONESIA
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1405K/Sip/1971, tanggal 23 April 1973)Gugatan Para Penggugat Prematur.2.Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat atas dasarpekerjaan proyek pemasangan menara BTS (Base TransceiverStation) / Tower BTS di berbagai daerah atas dasar tender dariberbagai penyedia jasa telekomunikasi.Bahwa atas dasar pekerjaan proyek tersebut, Para Penggugat padaawalnya dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) untuk pekerjaan disetiap proyek pemasangan menara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — UUS RUSLAN, SE. M.Si
55 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1689 K/Pid.Sus/2013112dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Kasasi sesuai dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 17 April 1978 Nomor: 28 K/Kr/1977, Putusan MA tanggal 15Nopember 1978 Nomor: 133 K/Kr/19778 dan Putusan MA tanggal 6 Juli 1983,Reg.No. 298 K/Pid/1982 tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian;Bahwa dalam menentukan Kerugian Negara Majelis Hakim pada tingkat pertamadan kedua hanya berdasarkan keterangan dari TUTI SUSILAWATI, SE, AKauditor dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat yang
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 01-03-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN KLATEN Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.
Tanggal 7 April 2011 — Terdakwa
978 — 492
  • Reg.No. 381 /K/Pid/1995,telah menanggapinya dengan menyatakan yang padapokoknya :...bahwa keterangan saksi mahkota dalam hukumtidak sah menurut'~ hukum. Hal yang demikian intbertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjungtinggi hak asasi manusia, oleh karena itu alat buktiketerangan saksi mahkota tersebut harusdikesampingkan.(Nota Pembelaan : hl. 167 ) ;Menimbang, bahwa atas keberatan yang dimajukan olehPenasihat Hukum terdakwa tersebut perihal kehadiransaksi mahkota.
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama
Register : 09-10-2018 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 912/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Nuraini binti Abdul Somad
2.Hj. Maryam binti Abdul Somad
3.Nusyirzan bin Syafi i
4.Imron Rosadi bin Syafi i
5.Yenni Hailani binti Syafi i
6.Agustini Yunengsi binti Hasan
Tergugat:
1.DEDI IRAWAN bin SYOFYAN
2.NURMALA BINTI ABDUL MAJID
3.ABDUL HAMID BIN ABDUL MAJID
4.OSMAN BIN ABDUL MAJID
301 — 113
  • (ASLI)Reg.No.74/E, tertanggal 28 .SOMAD) untuk menjagaOktober 1938, disertai sketsadan memelihara tanahtanah. (ASLI) . .milik Abdul Majidsebagaimana yangdiamanatkannya dalambukti T.1, 1, II, IW1.Membuktikan bahwaAbduladalahMajid Bin Umarsebagai wargaNegara Indonesia yangberprofesi sebagaisaudagar atau pedagang. TL, T, TH, IV4Surat Keterangan KematianABDUL MAJID BIN UMAR,Tanggal 14 Desember 1992, yangdikeluarkan olehSingapura.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/PID.SUS/2013
Tanggal 18 April 2012 — Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD;
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula mengenai uang pengganti adalah berpedoman padaPasal 18 ayat (1) huruf b, hal mana Terdakwa berdasarkanpendapat Judex Facti tidak terbukti adanya uang yang diperoleh dariperkara tindak pidana korupsi a quo.Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November1983 No. 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agungtanggal 4November 1983 Reg.No. 57 K/Pid/1983.Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
154 — 101
  • karenanyamenjadikan gugatan aquo adalah kabur, karena tidak adapersesuaian antara dalil pada posita dengan tuntutan/petitum;Menurut Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3) Reglemen Indonesia yangdiperbaharui (HIR), Hakim karena jabatannya diwajibkan untuk melengkapisemua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pihakpihak yangberperkara sepanjang tidak memutuskan atas sesuatu yang tidak digugatatau memutus lebih daripada yang digugat;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Agustus1974 Reg.No
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 10-05-2007 — Putus : 11-03-2008 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 27/Pdt.G/2007/PN-Kbj
Tanggal 11 Maret 2008 — -Raja Kuasa Purba, SH, Dkk LAWAN Dr.Ir.Indah Ginting, Dkk
107 — 12
  • No.189/Perd/1977/PT.Mdn;3 .Mahkamah Agung No. 63 K/Sip/1979 tanggal 7 Mei 1981, maupunperkara perdata yang sedang diperiksa ini yaitu Perkara Perdata Reg.No. 27/Pdt.G/2007/PN.Kbj., yang didaftarkan pada tanggal 10Mei 2007 seluruh ahli waris dari alm.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Upload : 10-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 / PID / 2020 / PT DPS
Drs. I KETUT SUDIKERTA;
414 — 265
  • ,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 31 Desember 2019 dan Surat Kuasa tersebuttelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadailan Negeri Denpasar pada, tanggal, 13Januari 2020 Reg.No : 103/Daf/ 2020 ;Pengadilan Tinggi tersebut .Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2 / PID / 2020 /PT.DPS, tertanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2011 — PT. MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
99 — 57
  • Atas pencabutan tersebut butir b, Penggugat kemudianmelakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada menteriKehutanan di Pengadilan TUN Jakarta dan tercatat dalam Reg.No. 120/G/1883/HPH/PTUNJKT tanggal 12 Oktober 1993.d. Ketua Pengadilan TUN Jakarta melalui PenetapanNo. 120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 17 Nopember 1993menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan No.468/KptsII/93 tanggal 1 September 1993.e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — H. SUDENDI, S.E., M.M
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga mengenaibesar kecilnya Denda yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebagaialasan Kasasi, ltu adalah wewenang Judex Facti, sebagaimana dalamputusan Mahkamah Agung tanggal 4 November No. 1983 Reg.No.57K/PID/1983.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
90 — 64
  • Bapak MARGI yangdibuat oleh Kepala Desa Kuta dan diketahui serta dibenarkan olehCamat Pujut selanjutnya ditandatangani di atas Meterai sesuai Reg.No. 391/PJ/90.7) SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Persil. 4409 tertanggal 23Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Desa Kute dan diketahui sertaHalaman 70 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRselanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut sesuaiReg.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 08-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
144 — 75
  • (putusan Mahkamah Agung Reg.No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umumbahwasanya terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu PutihHalaman 91 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2021/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — YANOS SEPTADI
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandungtelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga merupakanputusan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Kasasi sesuaidengan putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 nomor : 28 K/Kr/1977, putusan MA tanggal 15 Nopember 1978 nomor : 133 K/Kr/19778dan putusan MA tanggal 6 Juli 1983, Reg.No. 298 K/Pid/1982 tentangkesahalah penerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 588/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Bar.
Tanggal 20 Juni 2012 — R.E.BARINGBING,SH.; Lawan; 1. D.L. SITORUS; ABUBAKAR, SH.; 3. PURWANDOKO; 4. PT. TRI MASTRADING COMPANY; 5. PT. PERTAMINA (Persero);ZAINAL ABIDIN, SH/Notaris;7. MARLON SILITONGA, SH/Notaris
103 — 41
  • Dikuatkan Camat Kebon Jeruk ;Reg.No.113/1.711.1/1994 tanggal 02 Maret 1994.( Bukti P .....)d) Surat Hasil Pengecekan Lapangan yang diterbitkan Lurah DuriKepa tanggal 25 Januari 1994.( BuktiP ..... )e) Tanda Bukti Pembayaran PBB sebelum terjadi Jual Beli dariTahun 1989 sampai dengan 1992 atas nama Samit bin Kibi.( BuktiP.....; P....;P.....)f) Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Pebruari 1994yang diketahui Ketua RW.02 Kelurahan Duri Kepa ; DikuatkanLurah Duri Kepa Reg.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus/2014/PT.Dps
Tanggal 19 Maret 2014 — HENDRA KURNIAWAN
128 — 60
  • Anyelir 28 C Tanjung Bungkak IDenpasar Bali yang bertindak berdasar surat kuasa khusus nomor : 002/SK/Pid.B/H&P/2014 dan telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar padatanggal 13 Januari 2014 Reg.No : 48/Daf/2014 ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsurat yangbersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas : Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1691 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — FIRMAN HIMAWAN, S.Ip
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehinggamerupakan Putusan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuanKasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978nomor: 28 K/Kr/1977, Putusan MA tanggal 15 Nopember 1978 nomor:183 K/Kr/19778 dan Putusan MA tanggal 6 Juli 1983, Reg.No. 298K/Pid/1982 tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian; Bahwadalam menentukan Kerugian Negara Majelis Hakim pada tingkatpertama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
660 — 375
  • tertulis dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrasekepada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tenggang waktupengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ditentukanoleh UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 1999 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tidak tetap dan yang harusdibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar terdapat halhal yang dapatmenjadi alasan pembatalan Putusan Arbitrase BAPMI Reg.No
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 416/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT ANEKA TAMBANG disebut juga PT ANTAM Tbk UNIT BISNIS PENGOLAHAN Dan PEMURNIAN LOGAM MULIA Diwakili Oleh : Fernando Siagian, S.H
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
796 — 919
  • 416/PDT/2021/PT SBYmemutus eksepsi tentang kKewenangan mengadili di Tingkat Banding denganalasan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 305/K/Sip/1971tertanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Hakim tidakberwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidakdigugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asasperdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapaSiapa yang digugatnya , demikian juga sesuai Yurisprudensi MARI Reg.No
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
91 — 34
  • Wiyono, hal. 38).Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud mengutungkan dirisendiri, orang lain atau suatu koorporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yangdimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya (VidePutusan Mahkamah AgungRI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989).Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorangakan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan