Ditemukan 4626 data
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. MINWARDI Bin H. WAHAB JASA
280 — 166
11.13 Fotocopy Legalisir Amandemen Akhir Pemberhentian pekerjaan (Kontrak anak 2) Kegiatan Pembangunan Pasar pekerjaan Pembangunan Pasar Modern (1 Paket) Nomor : Amd-02/644/PU-CK/KTR-ANAK 2/FISIK/165/XI/2015, tanggal 26 November 2015.
11.14 Fotocopy Legalisir Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.
38. Amandemen kontrak anak 2 Nomor: Amd-01/644/PU-CK/KTR-ANAK2/FISIK/165.1/I/2, tanggal 14 Januari 2015.
39. Fotocopy Legalisir Surat pengantar Nomor: 26 / ULP/2014, tanggal 14 April 2014.
40. Fotocopy Legalisir Verifikasi Dokumen Permohonan Lelang 10 April 2014.
179. Draf Amandemen Contract Change Order (CCO) Nomor : Amd-01/644/PU-CK/KTR-ANAK 2/FISIK/165.1/I/2015 pekerjaan Pembanguan Pasar Modern (1 Paket).
180. Draf Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
181. Surat PT.
216. Amandemen kontrak anak 2 Nomor: Amd-01/644/PU-CK/KTR-ANAK2/FISIK/165.1/I/2, tanggal 14 Januari 2015.
217. Fotocopy Legalisir Surat pengantar Nomor: 26 / ULP/2014, tanggal 14 April 2014.
218. Fotocopy Legalisir Verifikasi Dokumen Permohonan Lelang 10 April 2014.
HENDRIK FAYOL, S.H., M.H.
Terdakwa:
TONI HANDRIYANI, S.T. bin ZAINAL ABIDIN
119 — 0
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
kegiatan pembangunan Jembatan Ketungau II T.A. 2018;
01 (satu) Nomor: 602/ADD.1/PEMB.JBT.KETUNGAU/PPK.DPU-STG/IX/2018 tanggal 14 September 2018;
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
570 — 1184
Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut kemudian BOBY ZULHAIDIR meminta kepada ANTONI IMAM melakukan penyelesaian kredit yang dananya akan di sediakan oleh Terdakwa melalui BOBY ZULHAIDIR, untuk itu pada tanggal 21 Februari 2017,ANTONI IMAM selaku pihak yang mewakili CV SARANA KARYA ABADImenandatangai Amandemen Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor 74.ATanggal 21 Februari 2017 dimana pihak CV SARANA KARYA ABADI dibeHalaman 69 dari 161, Putusan Nomor: 4/Pid.SusTPK/2019/PT TJKrikan kredit Modal kerja
OCKTRESIA MAGDALENA SIHITE, SH
Terdakwa:
ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH. M.Si
220 — 50
. > 30 GT (dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 01 / ADM / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.
24) Asli Surat Perubahan / Amandemen / Addendum Nomor : 01 / PRB / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.
Hamka Juniawan, S.H.
Terdakwa:
YATIE, S.KM., M.Si
65 — 45
- 45. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Dokumen Amandemen Kontrak Nomor:06/RENOVGDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: 900/027/BPKPD-V/XI/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Batas Akhir dan Langkah-langkah Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2018.
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
121 — 75
Kapuas (fotocopy);
88) 1 (satu) Perjanjian Perubahan (Amandemen) Terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kab. Kapuas untuk Hibah Air Minum Nomor : AMA-015/NPPH-090/PK.4/2011 tanggal 07 Juli 2011 (fotocopy);
89) 1 (satu) Perjanjian Perubahan (Amandemen) Kedua Terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab.
84 — 27
Batas akhir masa kontrak /jangka waktu berakhirnya kontrak kerja dimaksud adalah tanggal 04Juli 2013, dan setelah batas akhir kontrak dimaksud tidak adaaddendum kontrak/ amandemen kontrak / cco yang dilakukansehubungan dengan kegiatan pengadaan dimaksud.Terdakwa menjelaskan bahwa nilai kontrak pekerjaan dimaksudsesuai pasal 5 surat perjanjian nomor : Ksb.Pol.
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
149 — 396
Adanya pernyataan dan penjelasan perihal Surat wasiat,sebagaimana posita 10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 dan29 serta petitum 3,6,7 dan 8 gugatan PARA PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan,Pengadilan Negeri Slawi berhadapan dengan kewenangan absoluteLingkungan Peradilan lain, menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945dan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UUNo. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2)UU
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya tidak memenuhicukup syarat untuk dijadikan alas hak Pendaftarakan Tanah, apalagi ternyata aktatersebut dibuat di atas Sertipikat Hak Milik/objek sengketa yang telah diterbitkanTahun 1975 1978 oleh Tergugat;Sama kita ketahui bahwa hak milik dilindungi dalam konstitusi Indonesia.Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyebutkan pada Pasal 28Gayat (1) sebagai berikut : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya
537 — 382
membuat Undangundang secara positif untuk merumuskan normanorma baru;Bahwa tentang Putusan MK itu konstruktif dan perlu diikuti dan Sangatkonstuktif dan sangat relevan dengan perkembangan jaman dimanaHal 109 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selsekarang Indonesia tentu berbeda dengan saat KUHAP dirumuskan padatahun 1981 dimana rezim hukum Hak Asasi Manusia Internasional belummempengaruhi begitu luas terhadap hukum nasional Indonesia sekarangsetelah reformasi apalagi setelah terjadi amandemen
309 — 151
ETERNAL OIL II dan perjanjian Amandemen kontrakkapal Desember tahun 2013 dengan pemilik kapal PT. Pelumun yang diwakilioleh Direkturnya Maryono kapal yang disewa MT.
SANTANA ex MAULANA ;Bahwa yang diatur dalam amandemen konitrak tersebut meliputi prihal nilaisewa dan jangka waktu sewa ;e Bahwa seingat saksi kapalkapal yang menjadi rekanan pertamina berjumlah240 kapal dikurangi 63 kapal hak milik Pertamina sendiri jadi 180 kapal yangdisewa yang dimiliki oleh 50 60 orang pemilik ;e Bahwa semua kapalkapal yang disewa pertamina memiliki specifikasi sesuaidengan kontrak ;e Bahwa pernah mendapat klaim untuk pendistribusian karena kapal Rusak,namun kasus signifikan
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
DWI ANDRIANTO
263 — 70
Dharma Perdana Muda;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker Nomor 161331302018271 tanggal 27 Juli 2016 pembayaran belanja moda sesuai kontrak Nomor 04/PERJ/ SK/DBU/KM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 30/BAPP/ SK-DBU/KM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dan lampirannya;
- 7 (tujuh) lembar Amandemen kontrak No. 3 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal
Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
Jangcik Bin Sidik
58 — 42
HK.0102-Ca/429 Tanggal 25 Agustus 2022;
- Foto copy 1 (satu) eksemplar Pernyataan Minat untuk Mengikuti Program Sistem Penyedian Air Minum Berbasis mayarakat (SPAM-BM) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 600/704/DPUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021;
- Asli 1 (satu) eksemplar Kontrak Swakelola (Apbn Rupiah Murni) Untuk Melaksanakan Swakelola Pengadaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Nomor: 10/PKS-APBN/PAMSIMAS/MJ/2022 Tanggal 30 Agustus 2022;
- Asli 1 (satu) eksemplar Amandemen
91 — 39
memenuhi syarat maka saksimenerbitkan Surat Perintah Pembayaran(SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudianberdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepadaKontraktor berikut nomor rekening Kontraktordan nilai uang;e Bahwa benar, pagu anggaran tahun 2012untuk Propinsi NTT untuk pembangunanHalaman 83 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGrumah cetak adalah Rp. 184.400.000.000,dan terealisasi Rp. 56.688.358.600, yangkarena ada pengurangan pekerjaanberdasarkan amandemen
/Terdakwa : Drs. ARWAN ARUCHYAT
89 — 0
PASIFIK PUTRA METROPOLITAN Tahun 2010 ;
- Satu Bundel Dokumen Administrasi teknis dan biaya PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT. DASSINDO INTERNUSA SEMESTA Tahun 2010 ;
7. Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 001/AMD/XI/ PPK-A/STPI-2011 tanggal 9 Nopember 2011 antara STPI dengan PT.
Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 002/AMD/V/ PPK-A/STPI-2012 Tanggal 7 Mei 2012 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP FIXED WINGS DAN LISTRIK SIMULATOR (MULTIYERS) ;9. Satu bundel AMANDEMEN KONTRAK Nomor : 003/AMD/VII/ PPK-A/STPI-2012 Tanggal 6 Juli 2012 antara SEKOLAH
456 — 314
Sel6.35.6.36.6.37.bahwa persiapan pengiriman helikopter ke Indonesia,konfigurasi 24 seat, program training dan paparankelengkapanyang sudah dipasang oleh pihak pabrikanuntuk memenuhi konfigurasi sesuai permintaan TNI AUpada saat itu;Bahwa berdasarkan rapat Pada tanggal 30 Desember 2016di tanda tangani Amandemen No. 1 dari kontrak jual beliNo.
198 — 136
selama gambar itudari awal sampai akhir tidak berubah, bila ada perubahan maka fixprice tidak berlaku kecuali ada tambahan dana 10 (sepuluh) persen;Bahwa Bupati tidak berwenang/ berhak memutuskanpekerjaan/kontrak, ketika ada kesepakatan seperti terjadinya gempabumi, harga minyak naik;Bahwa tidak ada sanksi untuk pemutusan kontrak yang dilakukan olehBupati hanya kontraktor bisa mengajukan komplen/ claim;Bahwa denda dapat dikenakan bila tidak diamendemen atau tidakdiperpanjang kontraknya bila ada amandemen
5152 — 9305
Pasal 4 itu adalahamandemen terhadap KUHP yang konteks materinya itu tidak harusberurutan 1 2 3 4 bukan begitu, karena 1, 2 itu ujung akhirnya sanksipidana yang dikenakan adalah pasal 3, sedangkan pasal 4 itu namanyapasal amandemen KUHP yang akhirnya melahirkan yang disebut pasal156a KUHP, sehingga dengan demikian walaupun didalam UndangUndang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu dalam pasal 4 nya dikatakanbahwa didalam KUHP setelah pasal 156 ditambah pasal 156a, makateksnya ada disitu, begitu dia disahkan
adalah berdasarkan prinsip prinsip, kantadi seperti sumpah kalau ahli sering sekali diingatkan sumpahnya makadisitulah keterangan yang disampaikan berdasarkan ilmu pengetahuandan simpulan juga berdasarkan ilmu pengetahuan terkait dengan faktafakta hukum yang diajukan oleh penyidik ;Bahwa di dalam Pasal 156 a plus UndangUndang No. 1 PNPS 1965,Ahli tadi sudah menerangkan panjang lebar, kapan dia menggunakanpasal 1, pasal 2 yang diakhiri kalau misalnya harus sampai lanjut padapasal 3, kalau pasal 4 itu amandemen
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
SUHERMAN Als FITO Bin SYAHBUDDIN Alm
112 — 33
- 1 (satu) dokumen Amandemen 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/DPDTU/SATKER/PPK2/11/2015 tanggal 27 November 2015, Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan Embung Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan dengan CV. Kharisma Alam.
426 — 283
lebin ke jual beli karena sudah dijelaskan bahwakompensasi atas lahan dihitungnya per meter persegi kemudiantegakan dihitung per pohon dengan jenis dan ukuran diameternya,pengadaan lahannya dengan jual beli;Bahwa kesepakatan soal pembebasan lahan sesuai dengandokumen yang saksi terima menggunakan instrumen jual belli;Bahwa sesuai PerMen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012sudah merupakan turunan dari Undangundang Nomor 32 Tahun2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang saat inisudah di amandemen