Ditemukan 4549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : regina regent retno ri.no regen regono regino region reguna
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
88 — 34
  • Wiyono, hal. 38).Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud mengutungkan dirisendiri, orang lain atau suatu koorporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yangdimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya (VidePutusan Mahkamah AgungRI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989).Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorangakan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg
Tanggal 22 Juni 2017 — H. Zul Arman, ST Bin Zul Basri
140 — 52
  • Wiryono, hal. 38).Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai darikenyataan yang terjadi (dihubungkan) dengan perilaku terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide PutusanMahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkaraIda Bagus Putu Wedha).Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu memang berhakdiperoleh oleh seseorang, akan tetapi jika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — UUS RUSLAN, SE. M.Si
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1689 K/Pid.Sus/2013112dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Kasasi sesuai dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 17 April 1978 Nomor: 28 K/Kr/1977, Putusan MA tanggal 15Nopember 1978 Nomor: 133 K/Kr/19778 dan Putusan MA tanggal 6 Juli 1983,Reg.No. 298 K/Pid/1982 tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian;Bahwa dalam menentukan Kerugian Negara Majelis Hakim pada tingkat pertamadan kedua hanya berdasarkan keterangan dari TUTI SUSILAWATI, SE, AKauditor dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 474/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Nuke Pithryanti
2.Indirawati
3.Pinkan Aldyba Devanda Ramayanti
40 — 12
  • ,M.H, para Advokat yang berkantor di PJ LAW OFFICE & Rekan,yang beralamat kantor di Jalan Mertsari 196 Sidakarya, Denpasar 80224, Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2018, yang telah didaftarkandikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Mei 2018,Reg.No.1279/Daf/2018;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 474 /Pid.B/2018/PN Dpstanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 20/Pdt.G/2016/PN kag
Tanggal 14 Februari 2017 — - HADI SUROYO VS H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, DKK
158 — 67
  • Ogan Komering Olirdimana dapat di lihat GS 240/1991, GS 241/1991, GS 242/1991, GS 243/1991 REG.NO.581a/INV.01/200 dimana dalam Peta Situasi tersebut terdapat coretan dan berdasarkanpengetahuan Hakim yang di hubungkan dengan keterangan saksisaksi Ahli bahwa apabilasurat sudah di keluarkan oleh Pejabat yang berhak dalam hal ini adalah BPN atau seseorangbegitu juga badan hukum tidak berhak mencoret, dalam kasus ini yang mengeluarkanadalah BPN, maka seharusnya terlebih dahulu di konsultasikan atau di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PALGUNO, DKK VS ANIK YULI MARDANI, DKK
86 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghadapi kesulitanKeuangan dan mengalami kerugian secara akumulatif selama tiga tahun sejaktahun 2009 sampai dengan tahun 2011...kemudian pada angka 9 Paragraf ke2 (dua) halaman 11 (sebelas) dalamdalilnya Penguggat menegaskan :aaa a ane Walaupun Penggugat melakukan efisiensi namun Penggugat tidakakan menutup kegiatan usahanya di Indonesia dan sesuai praktek yang telahada selama ini,.....Dasar hukumnya adalah sebagai berikut :Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 08 Desember1982 Reg.No
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI;
279 — 237
  • undangundang di seluruh wilayah Negara diterapkansecara tepat dan adil, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajibmemeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskanTerdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusanpengadilan bawahannya itu;Bahwa Mahkamah Agung melahirkan yurisprudensi yang mengabulkanpemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas Terdakwa Raden SonsonNatalegawa yang diajukan Jaksa, melalui putusan Mahkamah Agung Reg.No
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — Vera Aldilla Roza, SH Binti Asril Idrus, SH
76 — 26
  • Wiyono, hal. 38) ;Menimbang, bahwa Bahwa pengertian unsur dengan maksudmengutungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi adalah sudah cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi dihnubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya(VidePutusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni1989) ;Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh olehseseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukandengan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
I MADE RIDJASA, BA
254 — 416
  • Soekarno No.99XGuliang Kawan, Bunitin Bangli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan NegeriDenpasar Reg.No.3143/Daf/2019 tanggal 19 Nopember 2019Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN Dps tanggal 24 Oktober2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN.Dps tanggal 24Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS PT. INTI PALM SUMATRA, dkk
120 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tua dan Uzur karena kesalahan adminstratif di pidana untukdipenjara demi kepentingan seseorang yang tidak benar tolong kepadaHakim Agung Yang mulia untuk merenungkannya dan benar benarmenegakkan Hukum, bukan mencederai Hukum; Terpidana Kami Tua Sihotang berdasarkan Putusan Pidana Reg.No 310/Pid.B/2012/PN TB tanggal 25 Juli 2012 terbukti melakukantindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam pasal 264KUHP yang ancaman hukumnya lebih dari 5 (lima) tahun namundalam Vonnis hakim tersebut yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 4 Agustus 2015 — Drs. FAOGOHUKU HULU alias AMA BONNY
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 263 ayat (3)KUHAP, sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlakuumum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadiwewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris (tidak tunduk padaKasasi), bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 39K/Pid.Sus/201 1;Dengan demikian Judex Juris yang menambah hukuman PemohonPeninjauan Kembali adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkanputusan Mahkamah Agung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — AWONG HIDJAJA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI., II. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI., III. IDRIS ISMAIL, SE., DKK;
141 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwaketika Penggugat melakukan gugatan Di Pengadilan Negeri Bale Bandungdalam Reg.No.76/Pdt.G/2004/PN.BB, padahal Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kota Cimahi) ikut pula digugat selaku pihak, yakni selaku TurutTergugat II.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
63 — 9
  • secara180langsung tersebut, hal itu dilakukan terdakwa karena alokasi dana yang tidak memadaidalam DPA awal sebesar Rp. 950.000,000 dan untuk kelancaran proses belajar mengajar ;Menimbang, bahwa majelis berpendapat ,makna mendapat untung tidak harusselalu menambah atau bertambah nya kekayaan seseorang ,namun adalah sudah cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi (dihubungkan) dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya ( VidePutusanMahkamah Agung RI Reg.No
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pdt.G /2015/PN Gin
Tanggal 21 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
167 — 140
  • Dalam hal ini bertindak untuk selakukuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 004/SKPDT.G/LFAstina/V2015,tertanggal 20 Januari 2015, yang telahdidaftarkan dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21Januari 2015 Reg.No. 21/2015, yang untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWAN:RUDY MARCIO MEETRA, Lahir di Bandung, 21 Juli 1968, umur 47 tahun,Lakilaki, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat diJin Tanjung No.3 Denpasar, Dusun
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANDI MUSTAFA, S.E. Bin ANDI THAMRIN
114 — 81
  • . : 821K/Pid/2005 dan Reg.No. : 709K/Pid/2007);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI,SH
Terdakwa:
I WAYAN KARIANA, S.KM.,M.PH.
153 — 81
  • Sekar TunjungXIl167 Gatot Subroto Timur DenpasarBali yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar kelas IA , Reg.No. 3192/Daf/2019 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor DenpasarNomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN.Dps tanggal 6 November 2019Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Hal 1 dari 124 Putusan Nomor 20/Pid.SusTpk/2019/PN.Dps Telah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa; Telah
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 26-01-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 40/PDT/2016/PT-MDN
Tanggal 16 Maret 2016 — Alm ATIMAH DIWAKILI OLEH AHLI WARISNYA SUWARNI, DKK LAWAN PTPN II d/n PERSEROAN TERBATAS PTPN XI DKK
76 — 50
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg.No.51/Pdt.G/2013/PNLP tanggal 09 Oktober 2014 ;2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
193 — 156
  • Ketentuan hukum di atas diperkuat dengan adanya YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengatur bahwa eksepsiketidakberwenangan mengadili dapat diajukan secara mandiri danterlebih dahulu, terpisah dari pembelaan terhadap pokok perkara:a.Sehubungan dengan masalah penerapan atau implementasiPasal 136 HIR, Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmembuat putusan yang patut dijadikan sebagai Yurisprudensitetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 22 K/Sip/1974 tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
350 — 206
  • ., antara lain menyatakan : Menyatakan perbuatan Tergugat yang dilakukan tanpa persetujuanPenggugat menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 27Pebruari 2002 yang kemudian ditetapbkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. adalah melawan hukum; Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum;(linat butir 11 Jawaban Tergugat II Intervensi)b.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
369 — 1180
  • .; Vide: a.Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 12 1970Reg.No.492.K/ Sip / 1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 2 1980 Reg.No. 820.K/Sip / 1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 6 2003 Reg. No. 2778.