Ditemukan 4603 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serai sejati sehati somasi serang
Penelusuran terkait : Pt. serasi autoraya Pt. serasi auto raya; Pt serasi shipping indonesia Direktur jenderal pajak ; pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya Direktur jenderal pajak vs pt serasi autoraya
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2007 — Putus : 01-04-2008 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 284/Pid.B/2007/PN.Smp
Tanggal 1 April 2008 — Drs. Ec. MULYADI
134 — 45
  • tidak mungkin terjadi kebocoran, kecuali terjadi kesalahan pemasanganmaupun kesalahan penggunaan, yaitu mesin dipaksa digunakan terus menerusmaupun terjadi getaran pada saat pengangkutan, dan seharusnya mesin dicopeldi lapangan bukan dicopel di bengkel pabrik karena hal ini sangat riskan dandapat menyebabkan terjadi kerusakan mesin ;Bahwa saksi bisa mengatakan terjadi kebocoran sejak awal, berdasarkanketerangan dari penjaga pompa di lapangan ;Bahwa kemungkinan penyebab kebocoran adalah : Kurang serasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
210 — 159
  • Serasi danSulistiono Dalman selaku Kepala Sub Dinas Energi Dinas Pertambangan dan Energi(Distamben) Provinsi Gorontalo.e PT. LEN Industri bermitra dengan PT. Gomzu Deguchi sebagaipelaksana paket provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggaramensubkontrakkan pekerjaan : pengiriman barang kepada PT. Cahaya Utama Samudera;e instalasi, testing dan commissioning kepada Asep Gatot (Kepala SubDinas Energi pada Distamben Provinsi Sulawesi Tenggara) dan tim yang terdiri dariRatija dan Dadang S;e PT.
    Mitra Serasi dan PT. Sangkan Jaya;e PT. Gomzu Daguzi sebagai pelaksana paket pekerjaan provinsiJawa Barat, Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur mensubkontrakkan pekerjaanpengadaan unit SHS kepada PT. Dwimukti Graha Elektrindo;e PT. Altari Energi Surya sebagai pelaksana paket pekerjaanprovinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan mensubkontrakkan pekerjaan :e pengadaan unit SHS kepada PT. Dwimukti Graha Elektrindo.e pengiriman kepada PT. A&T Freight Management Indonesiae PT.
    Serasi No.028/SPERJ/BN/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007tentang Pekerjaan Pemasangan / Instalasi PLTS 50Wp di Provinsi Sulawesi Utara,yang ditandatangani oleh Nany Wardhani Kepala Unit Bisnis Energi PT. LENIndustri (Persero) bersama Garpar Manukang Direktur CV. Serasi, yang telahdilegalisir oleh Nauzie Novryadin tanggal 4 Januari 2012e BB 1413 : Fotocopy Laporan Kemajuan Proyek PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
YASIN YUSUF Pgl. YUSUF BIN SUBIKAN
105 — 57
  • metalikBA 1283 QX, di showroom Reza Motor 2 Pekanbaru, seharga Rp260.000.000,(dua ratus enam puluh juta rupiah) ; Bahwa memberikan KTP, dengan nama Afrizal, tetapi setelah saksiamati, foto yang tertera di KTP tersebut adalah foto Yasin Yusuf ini Bahwa, awalnya mobil tersebut saksi tawarkan seharga Rp275.000000,dan setelah nego disepakati menjadi seharga Rp260.000.000,, yangpembayarannya saksi terima dari Yasin Yusuf; Bahwa, setelan selesai pembayaran, saksi menyerahkan mobil HRV,BPKB atas nama Serasi
    Autoraya, STNK atas nama Serasi Autoraya, 1lembar faktur pembelian, 1 lembar Surat Pelepasan Hak dari PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
M. SAMEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA diwakili SENGKONO DHARMMAWAN
218 — 85
  • Bahwa yang dimaksud dengan asas tertid penyelenggaraannegara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akantetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasiandan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketaaquo, yang mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atasuntuk 1 (Satu) areal yang sama ;Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor : 141/G/2020/PTUN.BDGc.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Petra Edhi Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
117 — 76
  • Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPermukiman:1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untukmemenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusiabagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atausetiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati,menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi
    Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yanglayak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;C. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman;d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman;e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialamisecara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman; danf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terutama dalam Pasal 25, ditegaskan bahwa :"Tidak satu pun ketentuan dalam kovenan ini yang boleh di tafsirkan sebagaimengurangi hak inheren semua rakyat untuk menikmati dan memanfaatkansepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka" ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No.4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Permukiman, disebutkan :"Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmatidan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,serasi
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 18 Juni 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
46 — 13
  • Biasanya salingdiam atau salah satu pergi hingga suasana kembali baik dan akrab lagi;Dalam berbagai fakta dan peristiwa, Penggugat dan Tergugat masihharmonis dan dipuji oleh tetangga, famili, temanteman maupun relasirelasinya sebagai pasangan serasi sehingga Penggugat dan Tergugatsering diminta menjadi among tamu dalam berbagai acara pernikahansejawat, tetangga maupun relasirelasinya;Antara Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan hubungan suamiisteri, masih saling berbagi tugas untuk kepentingan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 26-09-2011 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 15 Mei 2012 — Ir. DEDEK PRANATA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN; KOSIM KOTAN. DKK
60 — 64
  • kekuasaan Negara; Menimbang, bahwa Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistimketatanegaraan pada pokoknya dimuat dalam dasar pertimbangan dalampembentukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebagaimana tersebut dalam penjelasannya, pada pokoknya menyatakanbahwa untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman,tenteram serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalamhukum, dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan,memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halamanrumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kotasecara keseluruhan);. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara areaterbangun dan tidak terbangun;Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapatdikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutankota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dankonservasi hayati.Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
58 — 23
  • Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilandan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabiladiperoleh putusan yang lebin mendekati rasa keadilan, danasalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair,sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.Dalam petitum subsidair dalam sebuah surat gugatan/permohonan seringkali ditemui kalimat yang umum yaitu kalimatex aequo et bono dan biasanya digabung dengan kalimat kalaumajelis hakim berpendapat lain
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 133/Pdt.G/2020/PA. Mmj
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 44
  • dunia;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya,memohon kepada hakim agar memutus sesuai petitum primer atauberdasarkan petitum subsider, dan berdasarkan faktafakta hukum diatas bahwa dalam perkara a quo merupakan perkara kewarisanbertingkat, yang diawali perbuatan hibah, serta agar putusan inimemenuhi rasa keadilan kepada para pihak, hakim memutus perkaraini berdasarkan petitum subsider Penggugat (ex aequo et bono/rasakeadilan dan kepatutan), sepanjang masih dalam dalam kerangkayang serasi
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Spn
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penggugat:
1.ZAIPAN, S.Pd
2.ANWAR
Tergugat:
1.NAJAMUDIN
2.SUDIRMAN
3.SURAYA
4.RUKYATI
5.ASRUN
6.DASNAWATI
96 — 14
  • Putusan No. 140K/Sip/1971, Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitupermohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanyatidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengandemikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan,asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatanpara Penggugat, dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-03-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — ADE IRAWAN, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
159 — 52
  • Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat merupakanbentuk konkrit dari hasil kerjasama dengan Penggugat sebagaipelaku produksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariperusahaan, sehingga layak dengan adanya keuntungan tersebutdinikmati juga oleh Penggugat, demi meningkatkan kinerja danproduktivitas yang lebih baik, dan diharapkan dengan terjaminkenaikan gaji yang layak dengan terdiri dari 3 (tiga) komponentersebut akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis,serasi, dan selaras serta
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkb
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 213
  • TRIPO HARYONO, lahir di Telang tanggal 1 Juli 1967, umur 51 tahun,jenis kelamin lakilaki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa KualaPuntian RT/RW. 004/ Kecamatan Talang Lago Kabupaten Banyuasin,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;BAHARUDIN, lahir di Palembang tanggal 24 April 1975, umur 43 tahun,jenis kelamin lakilaki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Serasi IIRT/RW.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
201 — 158
  • Ketentuan inibertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi,seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budayamasyarakat setempat;Bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (corporate socialresponsibility) tidak dirasakan oleh masyarakat Desa Palas khususnyamasyarakat adat batin Sengeri sebagaimana dimaksud dalam PeraturanDaerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab SosialPerusahaan di Provinsi Riau yang menyebutkan pada Pasal 10 bahwaprogram tanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
375 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum KambangTanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp226.674,tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKamsiah selaku Bendahara Penerima:;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 151a.n. RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp.
    PerumahanKambang Tanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilaiRp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku Bendahara Penerima;1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 152a.n. RS. PERTAMINA yang beralamat di Jalan Gas KompertaHal. 115 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.
    Perumahan KambangTanjung Serasi RT.10 Kelurahan Pembataan senilai Rp194.292,tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKamsiah selaku Bendahara Penerima:Hal. 116 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid. Sus/20201 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB Nomor 160a.n. M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jalan Jend A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 PK/Pdt/2013
Tanggal 28 Mei 2015 — Tuan JOHANNES GINTING, Dkk vs PT. DUTA PERTIWI, Tbk, Dkk
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni yang baik ParaPenggugat Rekonvensi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diaturdalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PerhimpunanPenghuni JITC serta kebiasaankebiasaan yang dilakukan pengurussebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada demi tercapainya kehidupan yang sehat tertib, amandan serasi di lingkungan sarusun non hunian JITC Mangga Dua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 6 P/HUM/2019pada akhirnya melahirkan suatu. kesewenanganpengaturan, sehingga akan merusak tatanan ketertibandan kepastian dengan adanya ketentuan a quo;c) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan karenaantara kepentingan Biro Penyelenggara Umrah denganPemerintah dalam penggunaan kewajiban nyatanyatatidak seimbang dan tidak serasi serta selaras mengingatBiro Penyelenggara (PPIU) harus mentaati begitu saja atastindakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrahmeskipun tindakan tersebut dianggap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 323/PID/2019/PT DKI
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO Diwakili Oleh : Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
307 — 221
  • Serasi B39 Graha Estetika RT. 001/008Kelurahan Pedalangan Kecamatan BanyumanikKota Semarang Jawa TengahIslamKaryawan SwastaTerdakwa menghadap didampingi oleh Adhi Yulianto, SH, Joko Nurwanto,SH, Hotman P. Girsang, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum padaKantor Hukum AJ & Pariners beralamat di Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/PDT/2010
Tanggal 18 Juli 2011 —
90 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 10 September 2008, halaman 150 s/d 152);Bahwa stigma korupsi akan serasi terkondisi apabila para Pemohon Kasasitetap melakukan pembayaran tarif kepada Termohon Kasasi karena sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Perjanjian BOTdemi hukum telah berakhir pada tanggal 26 September 2007, atau83setidaknya mengenai kapan berakhirnya Perjanjian BOT masih menjadikontroversi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Bahwa penahanan pembayaran tarif oleh Pemohon Kasasi adalahdidasarkan