Ditemukan 4601 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serai sejati sehati serang suradi
Penelusuran terkait : Pt. serasi autoraya Pt. serasi auto raya Pt. serasi auto raya; Pt serasi shipping indonesia Direktur jenderal pajak ; pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya;; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya;
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6097 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Hal ini dinyatakanoleh Mariam Darus Badrulzaman yaitu bahwakebebasan berkontrak yang bertanggung jawab,yang mampu memelihara keseimbangan perludipelihara sebagai modal pengembangankepribadian untuk mencapai kesejahteraan dankebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi,selaras, dan seimbang dengan kepentinganmasyarakat.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD FAHMI, S.H, M.H
2.EDI SYAHJURIT TARIGAN SH., MH.
Terdakwa:
Dedi Iskandar Bin Jumadi Alm.
115 — 37
  • Serasi Nusa Indomec.
  • 1 (satu) lembar asli Evaluasi Administrasi.
  • 1 (satu) lembar Evaluasi Kualifikasi.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16 /SPM.15/1.02.02/2016 tanggal 09 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar (SPM) No. SPM : 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 16/900/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2021 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 1 April 2022 — Penuntut Umum:
FERRY M JULIANTO,SH
Terdakwa:
1.TANTI TARIDA HARAHAP
2.MASRENI SIREGAR
3.SAIPUL BAHRI SIREGAR
129 — 31
  • Al-Iman tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel proposal usulan SPP Desa Aek Bargot kelompok Dahlia tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel proposal usulan SPP Desa Aek Bargot kelompok Latulip tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel proposal usulan SPP Desa Padang Baruas kelompok Edelweis tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel proposal usulan SPP Desa Padang Baruas kelompok Kita Bersama tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel proposal usulan SPP Desa Padang Bujur kelompok Serasi tahun 2018;
  • 1 (satu
    Padang Lawas Utara, Desa Padang Bujur atas nama Kelompok SERASI dengan Jumlah Pinjaman Rp. 60.000.00,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Padang Bujur atas nama Kelompok SAROHA dengan jumlah pinjaman Rp. 72.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    Padang Lawas Utara, Desa Padang Bujur atas nama Kelompok SERASI dengan jumlah pinjaman Rp. 61.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Balimbing Jae atas nama Kelompok WIRID YASIN dengan jumlah pinjaman Rp. 58.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD FAHMI, S.H, M.H
2.EDI SYAHJURIT TARIGAN SH., MH.
Terdakwa:
Dony Sukma Bin Nursalmi.
148 — 56
  • Serasi Nusa Indomec.
  • 1 (satu) lembar asli Evaluasi Administrasi.
  • 1 (satu) lembar Evaluasi Kualifikasi.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16 /SPM.15/1.02.02/2016 tanggal 09 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar (SPM) No. SPM : 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 16/900/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
EMAN NUGIANA Als MAN Bin H. SANIP
59 — 15
  • apabila Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 140 K/Sip/1971 mengenai yudex facti yang didasarkan padapetitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaanPengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusantuntutan primair dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperolehsuatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalamkerangka yang serasi
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
219 — 164
  • PUTUSAN MARI No.140 K/SIP/1971 yang pada pokoknyamenyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultrapetita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dalam intigugatan jika dianalogikan dalam perkara aquo harta peninggalan H. Husnidan Hj.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
175 — 66
  • 141391303022755 tanggal 12 Desember 2014;SP2D Nomor 1413913030231 20 tanggal 15 Desember 2014;SP2D Nomor 141391303023726 tanggal 17 Desember 2014;Laporan Keuangan PT Djaja Bima Agung Tahun 2014;Laporan Keuangan PT Triyasa Nagamas Farma Tahun 2014;Laporan Keuangan PT Trijaya Medika Farma Tahun 2014;Laporan Keuangan PT Catur Dakwah Crane Farmasi Tahun 2014;Kuitansi Jasa Pengiriman Nomor: 0120/kwt/fncsas/xii/2014 tanggal12 Desember 2014 untuk Pembayaran Jasa Pengifiman dari PTDjaja Bima Agung kepada PT Serasi
    Antar Semesta;Kuitansi Jasa Pengiriman Nomor 0120.tmf/kwt/fncsas/xii/2014tanggal 12 Desember 2014 untuk Pembayaran Jasa Pengirimandari PT Trijaya Medika Farma kepada PT Serasi Antar Semesta;Bilyet Giro No CW 263213 tanggal 10 Desember 2014 untukPembayaran Asuransi dari PT Djaja Bima Agung kepada PTAsuransi QBE Pool Indonesia;Keterangan para saksi yang dituangkan dalam BAP penyidikKejaksaan Agung;Keterangan Ahli dari LKPP yang dituangkan dalam BAP penyidikKejaksaan Agung;Bahwa berdasarkan buktibukti
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
125 — 444
  • kurang Pertimbangan (niet voelvondegemotiveerd) harus dibatalkanJurisprudensi MA RI No. 51.K/Sip/1972 tertanggal 25 Maret 1972Dalamputusan tingkat pertama tidak boleh mengandung kontradiksi antarapertimbangan hukum dengan amar putusannya setiap amar putusanharus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan.Amarputusan Hakim Pengadilan tidak boleh bersifat kabur, yang dapatmenimbulkan berbagai macam penafsiran.Jurisprudensi MA RI No.1109.K/Sip/1972 tertanggal 14 Mei 1973AmarPutusan yang tidak serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — ARDI SIREGAR, SH. DKK. VS NEGARA RI. CQ. PEMERINTAH RI. CQ. PRESIDEN RI. CQ. MENTERI KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. CQ. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DKK.
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati ataumenikmati dan/atau memiliki rumah yang layak lingkungan yangsehat, aman, serasi dan teratur;Penjelasan: Pemenuhan hak warga negara tersebut dapat dengancara membangun sendiri, dengan cara sewa, membeli tunaiataupun angsuran, hibah dan cara lain yang sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD FAHMI, S.H, M.H
2.EDI SYAHJURIT TARIGAN SH., MH.
Terdakwa:
Azhar Pandapotan, S.T, M.Kes Bin Z. Rangkuti.
173 — 56
  • Serasi Nusa Indomec.
  • 1 (satu) lembar asli Evaluasi Administrasi.
  • 1 (satu) lembar Evaluasi Kualifikasi.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16 /SPM.15/1.02.02/2016 tanggal 09 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar (SPM) No. SPM : 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016.
  • 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 16/900/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD FAHMI, S.H, M.H
2.EDI SYAHJURIT TARIGAN SH., MH.
Terdakwa:
Sutrisno, S.Si Bin Sugiono Alm.
130 — 39
  • Serasi Nusa Indomec.
  • 1 (satu) lembar asli Evaluasi Administrasi.
  • 1 (satu) lembar Evaluasi Kualifikasi.

    • (Dikembalikan Kepada Iwansyah Putra)

    1. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16 /SPM.15/1.02.02/2016 tanggal 09 Juni 2016.
    2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar (SPM) No. SPM : 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 640/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Maman Jusmana
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung
Terbanding/Tergugat II : Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Menteri BUMN
Terbanding/Tergugat V : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat VI : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Penggugat II : Gunarto
Turut Terbanding/Penggugat III : Adin
Turut Terbanding/Penggugat IV : Mochamad Rizal
Turut Terbanding/Penggugat V : Terry Dwiwantoro Cq. Hj. Nursigan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Rd. Mohammad Mucharram
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sjafril
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Lucy Iswati Cq. F. Sunardhi Budianto
Turut Terbanding/Penggugat IX : Emmy Karmini
Turut Terbanding/Penggugat X
73 — 37
  • tentangPerumahan Dan Kawasan Permukiman :Pasal 19 :(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untukmemenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhandasar manusia bagi peningkatan dan pemerataankesejahteraan rakyat;(2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan = sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin haksetiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ataumemiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
473 — 2260
  • Bahwa dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan yangnegara adalah tindakan yang teratur serasi, dan seimbang.Contoh paling konkret adalah ketika Tergugat menerbitkanObjek Sengketa didahului dengan izin mengenaipembukaan lahan merupakan perwujudan langkah langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengurusan izin perkebunan kelapa sawit yang dilakukanoleh Penggugat;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 30/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat:
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
246 — 201
  • Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraannegara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akantetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasiandan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan objek sengketaaquo, yang mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas untuk1 (Satu) areal yang sama;c.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 April 2019 — Maman Jusmana, DKK LAWAN Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung, DKK
154 — 36
  • tentangPerumahan Dan Kawasan Permukiman :Pasal 19 :(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untukmemenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhandasar manusia bagi peningkatan dan pemerataankesejahteraan rakyat;(2) Penyelenggaraan rumahdan perumahan = sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjaminhak setiap warga negara untuk menempati, menikmati,dan/atau memiliki rumah ss yang layak dalamlingkunganyang sehat, aman, serasi
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5544 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Maksuddari sidang Peradilan Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak adalah dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang sehingga terdakwayang dalam umur 8 tahun sampai dengan umur belum genap 18 tahun perlumemperoleh perlakuan yang bersifat pembinaan dan perlindungan, mengingatia adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia,yang merupakan potensi dan penerus citacita bangsa.Menurut majelis
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
168 — 1176
  • Hal ini terlihat dari isi SKMenhut tersebu, tidak jelas berdasarkan apa Tergugat II menetapkanSK.463 terperkara, karena SK ditetapak harus dengan penelitianterpadu,berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999apakah ada tim lain (siluman/bayangan) tidak jelas, dan terkesansewenangwenang, karena tim padu serasi yang dibentuk dengan SKTergugat IT sendiri, namun mengabaikan hasilpenelitiannyd; 22022 n nnn nnn nnn nnn2 Elemen Keadilan (Justice);Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
EL ADRIAN SHAH
107 — 198
  • yang semula diberi nama AURELIALUBIS akan tetapi atas saran neneknya dimana nama si anak terlalu pendek sehinggaperlu ditambah agar lebih panjang dengan pengharapan rezeikinya dan juga umur kelakakan banyak dan panjang sehingga Pemohon menambah nama anaknya dibelakangnama yang sudah ada sebelumnya sehingga menjadi AURELIA FADELIA ASHIFALUBIS ;Menimbang bahwa nama adaah sebuah doa dan harapan kelak yang manaselaku orangtua yang sudah memberikan nama kepada anaknya dengan opengharapannama tersebut serasi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1070 — 245
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Urusan pemerintahan umum menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yangterkaitpemeliharaan ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjaminhubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemfasilitasi kehidupan demokratis.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
192 — 84
  • foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Kendaraannomor : U002000373 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Toyota, nomor referensi :IFF/0016/ZX69/2006, no DO Dealer : 06.0514.06 3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen pendukung identitas mobilyang berupa, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor NomorRegistrasi B2025RW, BPKP Kendaraan nomor polisi B2528RW, danKTP atas nama Adiyasari Setiawan Widjojo 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri, nomorrekening 1200007377737 SERASI
    foto copy legalisir Berita Acara PenyerahanKendaraan nomor : U002000373 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Toyota, nomor referensi :IFF/0016/ZX69/2006, no DO Dealer : 06.0514.06 3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen pendukung identitasmobil yang berupa, Surat Tanda Nomor Kendaraan BermotorNomor Registrasi B2025RW, BPKP Kendaraan nomor polisiB2528RW, dan KTP atas nama Adiyasari Setiawan Widjojo 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri,nomor rekening 1200007377737 SERASI