MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penetapan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/4209-a/XII/2017/RESKRIM tanggal 27 Desember 2017, satu dan lain sesuai surat Panggilan Nomor : S.Pgl/982/XII/2017/RESKRIM tanggal 27 Desember 2017 serta

Nomor 1709 K/Pdt/2016Jakarta Barat;Bahwa posisi bangunan rumah tinggal Penggugat berdampingan ataumenempel dengan dinding bangunan gedung bertingkat setinggi 4 lantaimilik Tergugat;Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung Bertingkat 4 Lantai Milik Tergugat TelahMerusak Struktur Bangunan Rumah Tinggal Milik Penggugat;3.Bahwa Tergugat selaku pemilik bangunan telah melakukan kegiatan konstruksiatau merenovasi bangunannya menjadi bangunan gedung bertingkat 4 lantai,sehingga merupakan bagunan gedung bertingkat

Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung(Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010).

Bangunan gedung bertingkatrendah adalah bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai bangunangedung sampai dengan 4 (empat) lantai;Bahwa kegiatan konstruksi bangunan gedung milik Tergugat denganmeningkatkan/meninggikan bangunan miliknya menjadi 4 lantai, karenaTergugat akan mengalihfungsikan bangunan gedungnya menjadi tempatusaha kostkostan;Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedungbertingkat milik Tergugat, justru telah mengakibatkan struktur bangunanmilik Penggugat menjadi rusak

gedung yang selanjutnya disingkat IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun gedung baru, mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai denganpersyaratan admininstratif dan teknis yang berlaku;Bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat terbukti Tergugat telahmemperoleh Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T7) untuk dapatdilaksanakannya pembangunan sesuai prosedur hukum termasuksyarat teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Untuk bangunan gedung negaraHalaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 1709 kK/Pdt/2016(termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan50 tahun;b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secarasama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan.Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa(salvage value) sebesar 20%;c.

Status kepemilikan bangunan gedung, dan;c.

Nomor 4 Tahun 2015 tentangKetertiban Umum untuk melakukan penertiban terhadap bangunanbangunan tanpa Izin mendirikan Bangunan Gedung (IMBG),b.

Tahun 2009 tentangBangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten BogorNomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum danPeraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang IzinMendirikan Bangunan Gedung;Bahwa Pasal 13 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa setiaporang atau badan sebelum mendirikan bangunan harusmemiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Gedung jo.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung) danhanya mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanahpara Terbanding saja3.

Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);Halaman 56 dari 64 Hal.

wanprestasi;

Gedung Bangunan Tambahan Lantai 3 dan Lantai 4 serta Cafetaria YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH MAKARIOS (YAP PGMAHKM);

PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH MAKARIOS (YAP PGMAHKM);

UndangUndang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;Bahwa Walikota Medan telah mengabaikan UndangUndang No. 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung, oleh sebab itu apabila terhadap Peraturan DaerahKota Medan dan Peraturan Walikota Medan sebagaimana disebutkan diatas tidakdilakukan uji materiil, dipastikan seluruh peraturan ini akan berdampak padakonsistensi

Gedung ;Bahwa untuk mempertegas hal tersebut diatas berikut kami kutip redaksi dariPasal 8 UndangUndang No. 28 Tahun 2002 sebagai berikut ayat :1 Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yangmeliputi :a Status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atastanah ;b Status kepemilikan bangunan gedung ; dance Izin mendirikan bangunan gedung ;d Sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan

gedung atau bagianbangunan gedung ;3 Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertibpembangunan dan pemanfaatan ;Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 61 P/HUM/20134 Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, danpendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) danayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;Bahwa kemudian bunyi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan

Pelaksanaan UndangUndangNo. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang redaksinya kami kutipayat :1Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunanagedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) wajib melengkapidengan:Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjianpemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ;Data pemilik bangunan gedung ;Rencana teknis bangunan gedung ; danHasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yangmenimbulkan

Untuk tanda bukti yang bukan dalambentuk sertifikat tanah, diupayakan mendapat fatwa penguasaan/kepemilikan dari instansi yang berwenang ;Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka dalampermohonan mendirikan bangunan gedung yang bersangkutan harusterdapat persetujuan dari pemilik tanah, bahwa pemilik tanah menyetujuipemilik bangunan gedung untuk mendirikan bangunan gedung denganfungsi yang disepakati, yang tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatantanah antara calon pemilik bangunan gedung

ALI MUBAROK, lahir di Sidoarjo tanggal 11-05-2000, guna untuk mengurus penyelesaian ganti rugi terhadap sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 790, seluas 179 M2, tertulis atas nama : NUR MAINAH, kepada pihak PT. Minarak Lapindo Jaya ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,-.

ALIMUBAROK, lahir di Sidoarjo tanggal 11052000, guna untuk menguruspenyelesaian ganti rugi terhadap sebidang tanah pekarangan diatasnya berdirisebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Ketapang KecamatanTanggulangin Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yangtertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 790, seluas 179 M2, tertulis atas nama :NUR MAINAH, kepada pihak PT.

ALI MUBAROK, lahir di Sidoarjo tanggal 11052000;5 Bahwa pada tanggal 18012013, suami Pemohon bernama Kastoni ,meninggal dunia ;6 Bahwa Suami Pemohon Meninggal dunia karena7 Bahwa suami Pemohon, selain meninggalkan Pemohon dan ke 3 (tiga)orang anaknya, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanahpekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak diDesa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo PropinsiJawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.790,

ALI MUBAROK, lahir di Sidoarjo tanggal 11052000;161718Bahwa pada tanggal 18012013, suami Pemohon bernama Kastoni ,meninggal dunia ;Bahwa Suami Pemohon Meninggal dunia karenaBahwa suami Pemohon, selain meninggalkan Pemohon dan ke 3 (tiga)orang anaknya, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanahpekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak diDesa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo PropinsiJawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.790,

Ali Mubarok ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P8 benar dalam Sertifikat Hak MilikNo. 790, seluas 179 M2, tertulis atas nama : NUR MAINAH, berupa sebidang tanahpekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa KetapangKecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur ;Menimbang, bahwa benar ahli waris dari Alm. Kastoni untuk melakukantindakan hukum atau mengurus ganti rugi terhadap tanah tersebut ke pihak PT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nadia Amar binti Ahmad Amar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Nadia Amar adalah : Yahya Amar (suami), Mahir Amar (anak kandung), Fahim Amar (anak kandung), Aiman Amar (anak kandung) dan Munif Amar (anak kandung) serta Hindun (ibu kandung);
4. Menetapkan tujuan Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan oleh para Pemohon sebagai persyaratan untuk mendirikan bangunan

gedung sekolahan di Kelurahan Nangkaan;

Menetapkan barang bukti berupa :- Seutas tali tambang yang pada bagian ujungnya terikat besi berbentuk U yang digunakan sebagai alat peyantol tali kedinding / tembok bangunan gedung walet ;- 1 (satu) buah bor yang lengkap dengan mata / kepalanya ;- 1 (satu) buah besi skrap ;- 1 (satu) buah senter kepala ;- 1 (satu) buah semprotan kecil ;- 4 (empat) buah mata bor ;- 1 (satu) buah linggis ;- Batu gosok ;- 1 (satu) buah tang ;- Seutas tali nilon ;- Potongan karet ban ;- Goni plastik ;-

terdakwa menyeberang ke deretanbangunan gedungdengan memakai tangga yang digunakan sebagaitit/jembatan hingga mencapai bangunan/gedung sarang burung wallettersebut.

Selanjutnya saksi korban SE SIONG Als SIONG, saksiMUHAMMAD Als AMAT bersama petugas petugas kepolisian polsekHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 799/Pid.B/2017/PNLbpperbaungan langsung naik ke atas bangunan/gedung sarang burung wallettersebut dan kemudian menangkap terdakwa.

Perbaungan, Kab.Serdang Bedagai ;Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa masuk kedalambangunan gedung walet milik saksi korban ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00WIB Terdakwa masuk kedalam bangunan gedung walet milik saksikorban ;Bahwa pertama sekali Terdakwa naik melalui bangunan kosong yangberjarak 7 (tujuh) pintu dari bangunan/gedung sarang burung walletmilik saksi korban dengan cara terlebih dahulu melemparkan talitambang yang ujungnya sudah terpasang besi yang

berbentukU/cantolan, kemudian setelah lengket maka Terdakwa memanjatnyadan setelah sampai diatas selanjutnya Terdakwa menyeberang kederetan bangunan gedung dengan memakai tangga yang digunakansebagai titijembatan hingga mencapai bangunan/gedung sarangburung wallet tersebut ;Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalamgedung/bangunan sarang burung wallet tersebut dengan caramengebor tembok bangunan tersebut, namun belum sempat masuk kedalam bangunan/gedung sarang burung wallet tersebut perbuatanHalaman

/gedung sarangburung wallet milik saksi koroban Se Siong Alias Asiong dengan cara terlebihdahulu melemparkan tali tambang yang ujungnya sudah terpasang besi yangberbentuk U/cantolan kemudian setelah lengket maka Terdakwa memanjatnyadan setelah sampai diatas selanjutnya Terdakwa menyeberang ke deretanbangunan gedungdengan memakai tangga yang digunakan' sebagaitit/jembatan hingga mencapai bangunan/gedung sarang burung wallettersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalam gedung/bangunansarang

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan SITTI RUKAYYAH sebagai wali anak kandung yang bernama MOHAMMAD ADITYA,laki-laki lahir di Pamekasan tanggal 19 Mei 2004;
3. Memberi iji kepada pemohon(SITTI RUKAYYAH) untuk mewakili kepentingan anaknya yang bernama MOHAMMAD ADITYA yang masih di bawah umur (belum dewasa) untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung terletak di Desa Grogol,Kecamatan Tulangan Kabupaten

Bagus Bachrul Salam Sugiarto, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Maret 1996, guna mewakili anak-anak Pemohon tersebut dalam melakukan transaksi jual beli atas harta wanisan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, yang terletak di Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 539, seluas 71 M2, tertulis atas nama: Doctorandus Sugiarto; 3.

Sugiarto) semasa hidup mempunyai hartapeninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnyaberdirisebuah bangunan gedung, yang terletak di Desa Japan Kecamatan SookoKabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalamSertipikat Hak Milik No. 539, seluas 71 M2, tertulis atas nama: DoctorandusSugiarto;Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakanhukum yaitu melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah pekarangansebagaimana tersebut diatas;Bahwa oleh

Bagus Bachrul Salam Sugiarto, lahir di3.Sidoarjo tanggal 13 Maret 1996, guna mewakili dalam melakukan transaksijual beli atas harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yangdiatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, yang terletak di Desa JapanKecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sebagaimanayang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 539, seluas 71 M2, tertulis atasnama: Doctorandus Sugiarto;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

Bagus Bachrul Salam Sugiarto, lahir diSidoarjo tanggal 13 Maret 1996, guna mewakili anakanak Pemohon tersebutdalam melakukan transaksi jual beli atas harta wanisan berupa sebidangtanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung, yangterletak di Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, PropinsiJawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 539,seluas 71 M2, tertulis atas nama: Doctorandus Sugiarto;3.

Pembangunan bangunan gedung tanpa izin;b. Pembangunan bangunan gedung tidak sesuai izin;c. Penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;d. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidakdilaksanakan pelaksana;Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUNJKT.2.4.2.5.2.6.e. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidakdiawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan;f. Pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dangolongan B tanpa izin;g.

Penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF;h. Bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dantidak diperpanjang;i. Bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidakdilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunangedung yag disyaratkan;j. Perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin;k.

Pembongkaran bangunan gedung tanopa PRIB;Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan GubernurDKI Jakarta diatas, maka sangat jelas bahwa penyegelanditujukan terhadap bangunan gedung, sedangkan Mesin LiftingUntuk Kegiatan Produksi (Overhead Crane, Single Bridge Crane)bukan merupakan bangunan gedung;Bahwa, dasar hukum dan bukti dimana Mesin Lifting UntukKegiatan Produksi (Overhead Crane, Single Bridge Crane) bukanmerupakan bangunan gedung, terbukti dimana Tergugat tidakbisa memasang papan segel

Menyampaikan surat segel kepada pemilik, pengelolabangunan gedung dan/atau pihak yang dianggap dapatmewakili pemilik bangunan gedung;b. Memasang papan segel pada lokasi bangunan geudng yangjelas dan terlihat;c.

Bukti T17 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan SanksiPelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ABRAHAM BILHAQQY dan RAYHAN FAYSAL HAQ untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan ke BANK atas harta berupa :- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa/Kelurahan Suko Blok A-6, sebagaimana HakGuna Bangunan No.1991,Desa Suko,Surat Ukur Tgl 22-06-2004, No. 00123/08.02

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama YOLANDA FATIKA RAHMA, dan NAZWA FAIZATUL MUKARROMAH, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa :- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di Desa Kepuhkemiri Blok 08-11, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

gedung di DesaKepuhkemiri Blok 0811, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua orang anaknya yangmasih dibawah umur yang bernama YOLANDA FATIKA RAHMA, dan NAZWAFAIZATUL MUKARROMAH, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas hartaberupa :e Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di DesaKepuhkemiri Blok 0811, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana HakGuna Bangunan No. 796, Surat Ukur Tanggal 23072007, No. 00624/09.15/2007, Luas152 M2, atas nama :1.

MOCHAMMAD BAYU TASYANA, lahir di Sidoarjo pada tahun 2008;Bahwa anak pemohon yang ke3 bernama MOCHAMMAD BAYU TASYANA telahmeninggal dunia pada tahun 2009 ;Bahwa pemohon juga meninggalkan harta berupa :Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung di DesaKepuhkemiri Blok 0811, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana HakGuna Bangunan No. 796, Surat Ukur Tanggal 23072007, No. 00624/09.15/2007, Luas152 M2, atas nama :1. Nona YOLANDA FATIKA RAHMA 18/12/1998 ;2.

Niaga.Jkt. 7Pasal 1 angka3 UU Bangunan Gedung;Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunangedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatanpemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.Pasal 7 ayat (1) UU Bangunan Gedung;Setiap bangunan gedung hams memenuhi persyaratan administratif danpersyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung;Pasal 37 ayat (1) UU Bangunan Gedung;Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau penggunabangunan

pemeriksaan secara berkala.Pasal 72 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung;Pemanfaatan Bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilikbangunan gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi..

bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedungsesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan,perawatan dan pemeriksaan secara berkala.Pasal 7 ayat (1) UU Bangunan Gedung;Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratanteknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.Pasal 37 ayat (1) UU Bangunan Gedung;Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunangedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi

persyaratan laikfungsi.Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang PeraturanPelaksaan UndangUndang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (PPPelaksanaan UU Bangunan Gedung);Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratanadministratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yangditetapkan.Pasal 71 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung;Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedungyang telah selesai

UU Bangunan Gedung;Pemanfaatan Bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunangedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi.Hal. 35 dari 45 Hal.

gedung milikPenggugat karena menurut Pasal 106 ayat (2) PERDA Kota BukittinggiNomor 1 Tahun 2015 disebutkan :"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari: a. tanda buktistatus hak atas tanah, atau tandabuktiperjanjian pemanfaatan tanah; b. data pemilik bangunan gedung;c. rencana teknis bangunan gedung; d. hasil analisis mengenaidampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan. e. hasil analisis dampak lalulintas (andalalin) bagibangunangedun

Menyatakan Bangunan Milik Penggugat adalah bangunan yang layakdan telah sesuai dengan administratif bangunan Gedung;5.

Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 danPasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun2015 menyatakan:Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhipersyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai denganfungsi bangunan gedung yang ditetapkanb.

Kelayakan bangunan gedung baik secaraadministratif maupunteknis ditetapkan dengan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung bukanberdasarkan putusan pengadilan;2. DPMPTSPPTK dan Tergugat memiliki kewenangan untukmenerbitkan SLF dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan.3.

KEWAJIBAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG YANGTIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI PEMILIK DANPENGGUNA BANGUNAN GEDUNGBahwa pembongkaran bangunan gedung merupakan kewajiban pemilik danpengguna bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41ayat (2) huruf f Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung, yang menyatakan:Pasal 41(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik danpengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban:fi membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan

Gedung Pasal 42 Peran masyarakat dalampenyelenggaraan bangunan gedung, yang terdapat pada huruf (d) melaksanakangugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan /atau membahayakan kepentingan umum;Jo.PPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN2005 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;Pasal 103;Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai denganperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGJo Pasal 104 Masyarakat

tidak boleh melanggar ketentuanminimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRWkabupaten/kota, RDTRKP, dan /atau RTBL;(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai,jalan kereta api, dan /atau jaringan tegangan tinggi; danHalaman 7 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGb. jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, jarak antarbangunan gedung, dan jarak antara as jalan

, dan/atau RTBL;2 Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:a.

bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan/ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 122 Perda Kota Tangerang Selatan No.5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menentukan jika gugatan perwakilan terhadappenyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf ddapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan bangunan gedung telahmenimbulkan dampak yang mengganggu atau = merugikan masyarakat danlingkungannya yang tidak diperkirakan pada

yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis yang berlaku;Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2015 Tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung selanjutnya

Menyatakan secara hukum pekerjaan konstruksi bangunan gedung bertingkat 4 lantai milik Tergugat, yang telah menyebabkan struktur bangunan rumah tinggal Penggugat menjadi rusak, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.007.108.500,- (satu milyar tujuh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah).4.

Bangunan Gedung(Perda DKI Jakarta Nomor : 7/2010).

menjadi rusak akibat darikegiatan konstruksi bangunan gedung milik Tergugat.

Marlan bin Djakariamenerangkan bahwa sebelum bangunan gedung bertingkat milik Tergugat ada,30rumah Penggugat tidak mengalami kerusakan, setelah bangunan gedung bertingkatmilik Tergugat ada, rumah Penggugat mengalami kerusakan, di antaranya dindingretak dan lantai menjadi miring, bangunan mesjid yang berada di belakang daribangunan gedung bertingkat milik Tergugat, juga menjadi rusak akibat darikegiatan konstruksi bangunan gedung milik Tergugat.

gedung yang menimbulkan kerugianpihak lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung dan atau perencanadan atau pelaksana dan atau pengawas.

bangunan gedung yang menimbulkankerugian pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung dan atauperencana dan atau pelaksana dan atau pengawas.

i 2000, untuk menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Grabagan, Kecamatan Tu!angan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan No. 781 Surat Ukur No. 00822/09.22/2006 tanggal 19 September 2006 seluas 90 M2 atas nama Pemegang Hak: MUHAMMAD KHOIFIN;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.84.000,- ( delapan pu!uh empat ribu rupiah);

KHOIFIN) disamping meninggalkan isteri dan 2 (dua)orang anakjuga meninggalkan harta berupa:Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdin sebuah bangunan gedung yang terletak diDesa Grabagan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa timursebagaimana Sertipikat Hak guna Bangunan No.781 Surat Ukur No.00822/09.22/2006tanggal 19 September 2006 seluas 90 M2 atas nama Pemegang Hak : MOHAMMADKHOIFIN;e bahwa pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual atassebidang tanah pekarangan

WILDAN MAHIRU AMARULLOBH, lahir di Sidoarjo, tanggal 5 Juli 2000, untukmenjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yangterletak di Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan No. 781 Surat Ukur No.00822/09.22/2006 tanggal 19 September 2006 seluas 90 M2 atas nama Pemegang Hak:MOHAMMAD KHOIFIN;3Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

ahir di Sidoarjo, tanggal 5 Juli 2000, untukmenjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yangterletak di Desa Grabagan, Kecamatan Tu!angan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan No. 781 Surat Ukur No.00822/09.22/2006 tanggal 19 September 2006 seluas 90 M2 atas nama Pemegang Hak:MUHAMMAD KHOIFIN;Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.84.000, ( delapan pu!

Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepisungai, tepi pantai, jalan kreta api, dan/atau jaringan tengan tinggi;B.

Jarak antara Bangunan gedung dengan batasbatas persil, danjarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diijinkan padalokasi yang bersangkutan;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal 14 ayat (1)menyebutkan, Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedungwajib memilik izin mendirikan banguan gedung selanjutnya Pasal 21ayat (1) menyebutkan, Setiap bangunan gedung yang

Gedung, yang pada Pasal 13 ayat(1)huruf a menyebutkan "Setiap orang atau badan wajib memiliki IMBdengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untukHalaman 27 dari 38, Putusan Nomor 165/PDT/2018/PT KPGmengalukan kegiatan: a. pembangunan bangunan gedung dan / atauprasarana gedung", selanjutnya pada Pasal 23 ayat (1) huruf dmenyebutkan "Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhipersyaratan intensitas bangunan gedung yang terdiri atas garissempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang)

;Bahwa terhadap pelanggaran terkait dengan bangunan gedung yangtidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka di dalam undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal39 ayat (1) menyebutkan Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:1. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki2. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedungdan/atau lingkungannya3.

Tidak memiliki izin mendirikan bangunan;Bahwa dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal 115 ayat (1)menyebutkan Pemilik bangunan gedung yang melaksanakanpembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengandiperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.

Bahwa selanjutnya mengenai asuransi bangunan gedung pabrik danbangunan gedung kantor diatur dalam Pasal 5 Surat PerjanjianPelaksanaan Pemborongan, yang menentukan sebagai berikut:Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor: 14:Pihak kedua (i.c. Tergugat) diwajibkan untuk mengasuransikan secaraall risk atas bangunan gedung pabrik tersebut selama pembangunanberlangsung:b).

Bahwa juga untuk penjaminan bangunan gedung pabrik dan bangunangedung kantor diatur dalam Pasal 7 Surat Perjanjian PelaksanaanPemborongan, yang mengatur sebagai berikut:Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor: 14:Pihak kedua (i.c. Tergugat) akan menjamin bangunan gedung pabriktersebut selama 10 (Sepuluh) tahun sesuai dengan perhitungan standartyang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Dinas TataHal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2097 K/Pdt/2012Kota Semarang.

Tergugat) akan menjamin bangunan gedung kantortersebut selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan perhitungan standartyang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Dinas TataKota Semarang. Jaminan bangunan gedung kantor tersebut dihitungsejak penyerahan gedung kantor dari pihak kedua (i.c. Tergugat)kepada pihak pertama (i.c. Penggugat).

Tergugat diwajibkan untuk mengasuransikan secara all risks atasbangunan gedung pabrik dan bangunan gedung kantor selamaHal. 10 dari 29 hal. Put.

Biaya pembuatan rumah genset sesuai dengan Rencana AnggaranBiaya Bangunan Gedung, pekerjaan prasarana gudang, pekerjaanKantor Mazuvo Indo, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah);(1.f).