Ditemukan 447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : datuk datus dasum datu dalam darum datun datam
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 27 April 2017 — H.SURIANI Melawan AGUS SULAEMAN, DKK
81 — 16
  • Raya, 6 Agustus 2012;T.XVII4 : Foto copy Kwintansi, senilai Rp.27.700.000, (dua puluh juta tujuhratus ribu rupiah) atas nama WARSITO, tertanggal 23 Pebruari 2016.beserta lampirannya;T.XVII5 : Foto copy Tanda Terima Surat, tertanggal Palangka Raya, 27Pebruari 2016;T.XVII6 : Foto copyBerita Acara Pemeriksaan Tanah, atas nama WARSITO,Nomor: 140.09/BAPEM/468/X/KLPNRG/2013 tertanggal PalangkaRaya, 31 Oktober 2013 beserta lampirannya;.T.XVII7 : Foto copy Peta Kadastral Bidang Tanah, Zona 49.2 Selatan,Datum
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
355 — 210
  • Persyaratan teknis :e = Izin lingkungan;e Proposal dan rencana teknis yang ditandatanganioleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur,bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukumatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 :50.000 atau lebin besar dengan informasi luaskawasan hutan yang dimohon dalam bentukhardcopy dan softcopy format shapefile dengankoordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS84;e Laporan dan rekomendasi hasil penelitian TimTerpadu.;> Tim Terpadu sebagaimana tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
188 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan denganfakta datum tersebut, dapat dikemukakan konstruksi dan kesimpulanhukum berikut:e In casu pemberitahuan Putusan A quo adalah tanggal 15 Agustus 2011;e Berarti batas tenggang waktu mengajukan Keberatan kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan terhadap Putusan A quo berdasar Pasal 1.4 adalah 14 (empatbelas) hari kerja dari tanggal 15 Agustus 2011 yaitu jatuh pada tanggal 7September 2011;e Ternyata, Permohonan Keberatan terhadap Putusan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
302 — 219
  • menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
    P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
414 — 212
  • menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
    P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 191
  • menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
    P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
526 — 352
  • , berdasar Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005, yang dimaksud denganhari:Hari adalah hari kerja,e Sedangkan yang dimaksud dengan hari Pasal angka 26 Perkom No. 1/2010adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.e Putusan KPPU dalam hal ini Putusan A quo dijatuhkan pada tanggal 18 Mei2011,e Putusan A quo diberitahukan secara resmi kepada Pemohon sebagai Terlapor Vpada tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti P2).1 Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan denganfakta datum