Ditemukan 447 data
81 — 16
Raya, 6 Agustus 2012;T.XVII4 : Foto copy Kwintansi, senilai Rp.27.700.000, (dua puluh juta tujuhratus ribu rupiah) atas nama WARSITO, tertanggal 23 Pebruari 2016.beserta lampirannya;T.XVII5 : Foto copy Tanda Terima Surat, tertanggal Palangka Raya, 27Pebruari 2016;T.XVII6 : Foto copyBerita Acara Pemeriksaan Tanah, atas nama WARSITO,Nomor: 140.09/BAPEM/468/X/KLPNRG/2013 tertanggal PalangkaRaya, 31 Oktober 2013 beserta lampirannya;.T.XVII7 : Foto copy Peta Kadastral Bidang Tanah, Zona 49.2 Selatan,Datum
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
355 — 210
Persyaratan teknis :e = Izin lingkungan;e Proposal dan rencana teknis yang ditandatanganioleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur,bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukumatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 :50.000 atau lebin besar dengan informasi luaskawasan hutan yang dimohon dalam bentukhardcopy dan softcopy format shapefile dengankoordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS84;e Laporan dan rekomendasi hasil penelitian TimTerpadu.;> Tim Terpadu sebagaimana tersebut
188 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan denganfakta datum tersebut, dapat dikemukakan konstruksi dan kesimpulanhukum berikut:e In casu pemberitahuan Putusan A quo adalah tanggal 15 Agustus 2011;e Berarti batas tenggang waktu mengajukan Keberatan kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan terhadap Putusan A quo berdasar Pasal 1.4 adalah 14 (empatbelas) hari kerja dari tanggal 15 Agustus 2011 yaitu jatuh pada tanggal 7September 2011;e Ternyata, Permohonan Keberatan terhadap Putusan
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
302 — 219
menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
414 — 212
menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 191
menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum
P.51/Menlhk/ Setjen/Kum.1/9/2019.18 Bahwa yang membuat Baseline (rencanaPenggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1(Satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikanbaseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile(SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tatabatas dan
526 — 352
, berdasar Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005, yang dimaksud denganhari:Hari adalah hari kerja,e Sedangkan yang dimaksud dengan hari Pasal angka 26 Perkom No. 1/2010adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.e Putusan KPPU dalam hal ini Putusan A quo dijatuhkan pada tanggal 18 Mei2011,e Putusan A quo diberitahukan secara resmi kepada Pemohon sebagai Terlapor Vpada tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti P2).1 Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan denganfakta datum