Ditemukan 845 data
252 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 370K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang Merek Dunhill, yang intinya:Pemakaian dan peniruan merek orang lain harus dikualifikasikan sebagaipemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindunganhukum;Tidak Ada Batas Waktu Mengajukan Gugatan Pembatalan Atas Dasar ltikadTidak Baik;20.Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undangundang Merek disebutkanGugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yangbersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan
ARDYANSYAH, SH
Terdakwa:
FERI FIRNANDA BIN ABU BAKAR
24 — 6
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan
29 — 6
maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
1.BAGINDA SH
2.Vicky Rizky Marvil,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ROZI BIN LAHMUDDIN
20 — 5
kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasysvHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Jth. oe>dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
1.Rio Bataro Silalahi, SH
2.Sri Makharani.SH
Terdakwa:
Tommy Susanto
16 — 6
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatunkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
MUHAMMAD RHAZI, SH
Terdakwa:
JONI SAFRIADI BIN NURALIS
96 — 10
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
47 — 12
pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upayamelindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antarasanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggarhukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
24 — 6
semua barang bukti tersebut haruslah dirmapas untukdimusnakan ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
ARDYANSYAH, SH
Terdakwa:
1.NUR HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN M. ISA
2.AHMAD ZABIDI ALIAS BIDI BIN ALM ABDUL WAHAB
32 — 4
Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganysvHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Jth. ce>Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Para Terdakwadan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
22 — 3
Perkara Pidana Nomor 112/Pid.B/2016/PN Kag Halaman 22 dari 24 halamanTerdakwa :Muhammad Asep Syaipudin Bin Juhakemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksiyang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makacukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaterdakwa sebagaimana yang dimuat
21 — 15
danTerdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daripembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmembebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam,melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinanpengulangan atau peniruan
83 — 7
barang bukti tersebut kembalikankepada pimiliknya yang sah;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwaterdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
754 — 984
Desain Industri PLAFON. 27.Bukti TK/PR17ASample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri ID 0 027 943D, tanggal penerimaanpermohonan 01 Maret 2010, dengan JudulDesain Industri PLAFON. 28.Bukti TK/PR17BSample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri IDDO000036643, tanggal penerimaanpermohonan 07 Desember 2012, Dengan JudulDesain Industri PLAFON. 29 Bukti TK/PR17C Sample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil
peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri IDDO000036645, tanggal penerimaanpermohonan 07 Desember 2012, Dengan JudulDesain Industri PLAFON.
Kalau di desainindustri tidak ada.Bahwa perlindungan yang sifatnya teritorial ini dalam rangka melindungiterhadap pelanggaran, peniruan, kalau punya desain industri atas hp ini,maka berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk kalau ada yangmeniru desain ini, orang ini akan dipidana sebagai pelanggar desainindustri ini, ini yang sifatnya teritorial perlindungan karena aparat penegakhukum di indonesia bagaimana bisa memberlakukan hukumnya China,hukumnya Jepang perlindungannya disana, didaftarkannya
LIE TJIE KIAT
Tergugat:
1.CHING SEN SUGINO
2.CHING MIN SUGINO
3.LAM SOK PING
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
310 — 148
Jkt.Pst9.10.Ad.12.13.14.Bahwa pada awalnya, hanya PENGGUGATlah yang menggunakan hasil invensitersebut, namun seiring dengan perpindahan beberapa karyawan PENGGUGATpada TERGUGAT, akhirakhir ini diketahui oleh PENGGUGAT, bahwaproduk PENGGUGAT yang telah diberi perlindungan paten tersebut ditiru olehTERGUGAT ;Bahwa hasil peniruan paten milik PENGGUGAT tersebut telah diproduksi secaramassal oleh TERGUGAT dan diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia yangsekaligus juga menjadi kompetitor PENGGUGAT, (bukti
adi bidang teknologi berupa produk atau proses, ataupenyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ;Maka oleh karenanya, emboss pada lembaran aluminium bukanlah suatupemecahan masalah spesifik di bidang teknologi baik berupa produk maupunproses, melainkan hanyalah sebuah estetika yang berada dalam ranahperlindungan pada desain industri ;Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 9(Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (dua belas) fakta yang benar :a. bahwa tidak adanya peniruan
Starmas IntiAluminium Industry / PENGGUGAT, dikarenakan klaim merupakan kesatuanyang sangat penting dan merinci, sehingga berbeda sedikit kata, makamemiliki perobedaan pada makna dan tujuannya ;b. bahwa tidak adanya peniruan invensi seperti apa yang didalilkan olehPENGGUGAT ;c. bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kepada PENGGUGAT dan wajib dipelajarioleh PENGGUGAT, bahwasannya klaim turunan merupakan kesatuandengan klaim utama / klaim mandiri, yang mana klaim mandiri / klaim utamasebagai tolak ukur apakah
21 — 4
Penuntut Umum,dalam dakwaan Kesatu, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamrequisitoirnya, dan mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena harus diperhatikandan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
75 — 19
, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
290 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dariyang berhak;1.5.2 Selain itu, yurisprudensi melarang terdaftarnya merekmerek yang mempunyaipersamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telahterdaftar dan terkenal, diantaranya adalah:e Yurisprudensi Nomor 010 K/N/HaKI/2003 tanggal 5 Mei 2003 DUNHILL vs D.DUNHILL;e Yurisprudensi Nomor 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003 AQUA vsAQUALIVA;e Yurisprudensi Nomor 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004 NOKIA vsNOKIIA;1.5.3Bahwa peniruan
Terbanding/Terdakwa I : HAPU TARA MBIHA II Alias AMA NAI MUNGGU
Terbanding/Terdakwa II : BARON KAPENGA TANA HOMBA Alias BARON
Terbanding/Terdakwa III : RETANG HADAMBIWA Alias SEMU
101 — 32
Juga harus diperhatikan tuntutan bahwa pemidanaanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan tindak pidana sejenis danjuga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.> Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhnkan olehPengadilan Negeri Waingapu pada diri terdakwa belum memadai,bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif.Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan
268 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga terbukti sekalikalau TERDAKWA melakukan perbuatan melawan hukum secara sengajadan berulang kali walaupun TERDAKWA sudah mengetahuinyasebelumnya.Bahwa di Akta Perjanjian Lisensi Nomor 6 tanggal 12 Oktober 2000 yangdibuat Notaris Ina Megahwati S.H. dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa apabilaTerdakwa melakukan peniruan dan/atau penjiplakan merek Campus tidakdiperlukan peringatan.Jadi tidak benar pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwaPelapor tidak melakukan peringatan peringatan.Sangat
MUHADIR,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASRUL BIN ALM MUSTAFA HASAN
20 — 7
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan