Wiyono, SH.dalam bukunya PembahasanUndang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit SinarGrafika 2008, halaman 46, menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung,yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaanlebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

., sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengandihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN BLhal. 131Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisANDI MADERUMPU, SH.MH.BAHERMAN, SH.Hakim Anggota IIDEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.Panitera PenggantiAMPRA GUSTONO, SH.DALAM EKSEPSI1. Bahwa Tergugat membantah dalil dalil yang diajukanpara Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakuisecara tegas oleh Tergugat ;2.

Simanjuntak SH.Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke3, halaman 353 dan 354, yangmenyatakan Unsurunsur perbuatan melawan hokum adalah :a. Perbuatan itu harus melawan hukum;b. Perbutan harus menimbulkan kerugian;c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (Sebab akibat);2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan itu harus melawanhukum adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanandengana.

Suminem telah meninggal duniasebelum tahun 2011, dan Saksi Subagyana dan Saksi senidiri tidak pernahmenandatangani surat persetujuan tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Endang Murniati, SH.dalam rangka transaksi jual beli tanah SHM Nomor : 1915/Sariharjo dan tidakpernah menandatangani surat dalam bentuk apapun berkaitan tanahBahwa KTP yang dibawa oleh orang yang mengaku sebagai Subagyonosebagaimana dalam berkas perkara, bukanlah KTP milik Subagyana/adikBahwa Saksi Subagyana

perikatan itu jika tidak dilakukan tipumuslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan;Menimbang bahwa dalam tentang penipuan dalam ilmu hukum adalah serangkaian tipu muslihatagar pihak lain menyetujui kesepakatannya, misalnya dengan memujimuji daganganyapadahal barang dagangannya tidak baik, atau misalnya dalam jual beli mobil dengancara merendahkan kilometer dalam spedometer mobil yang mau dijual;Menimbang bahwa sejalan dengan penipuan tersebut di atas menurut Prof Subekti,SH.dalam

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata,Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 112,mengatakan, bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yangsalah sasaran, oleh karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orangyang masih di bawah umur. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard.

Oleh karena anak yang masih di bawah umur menurut HukumPerdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih dibawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili olehwalinya yang sah, hal ini adalah sejalan dan senada dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 112, mengatakan, bahwa GugatanPenggugat dikategorikan

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya HukumAcara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danHal. 83 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pat.G/2019/PA.PrgPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman112, mengatakan, bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagaiGugatan yang salah sasaran, oleh karena yang ditarik sebagai pihakTergugat adalah orang yang masih di bawah umur.

744/SPMK/PANSELEKSIFOTOUDARA/DPUPR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PTTritunggal Selaras Consultant Utama :e Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012 ;e Angka 4, menyebutkan bahwa wakiu penyelesaian selama 45 hari kalenderdan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;e Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over(Penyerahan Lapangan) ;e Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersamadengan SIGIT PUJI HARJO, ST. dan JUMALI, SH.dalam

744/SPMK/PANSELEKSIFOTOUDARA/DPUPR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepadaPT Tritunggal Selaras Consultant Utama :e Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012 ;e Angka 4, menyebutkan bahwa wakiu penyelesaian selama 45 hari kalenderdan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;e Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over(Penyerahan Lapangan) ;e Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersamadengan SIGIT PUJI HARJO, ST. dan JUMALI, SH.dalam

Paulus Lotulung, SH.dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang tanggal 6 10 Oktober 2009, yangmenyatakan bahwa Pejabat TUN penerima mandate meskipun Pejabat tersebutmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, secara hukum ta tidak dapatdidudukan sebagai Tergugat. Tergugatnya tetap pada si pemberi mandat ;5.

dahulu olehPengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas sejalan denganputusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor :11 K/AG/1979,Tanggal 13desember 1979 menyatakan:Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masihterkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasukkewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenanganperadilan umumBahwa menurut pendapat (Dokrin) M.Yahya Harahap,SH.Dalam

Setiawan, SH.dalam bukunya yang berjudul "Pokokpokok Hukum Perikatan" , cetakankelima penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagaiberikut:1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidupdalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;2.

dengansengaja telah mengesampingkan dan mengabaikan faktafakta terkaitdengan penyelesaian permasalahan hukum mengenai gugatanperceraian, laporan polisi, masalah hutang piutang dan pembagian hartabersama yang diperoleh/timbul selama perkawinan yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat I, dimana penyelesaian permasalahanyang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah dituangkandalam Akta Perdamaian Nomor 56, Tertanggal 28 Nopember 2017yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH.Dalam

Wiyono, SH.dalam Buku Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;Sedangkan untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu

Tidak perlu adanya suatu perundingan untukmerencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itubaru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itudilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar ;Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Loebby Loeqman, SH.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan TindakPidana yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor: 15/K/Kr/1970menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam

Diperjualbelikan (dari Pemilik Tanah, saksi Nyoman Mustiara, SH), Copy SERTIFIKAT HAK MILIK (atasTanahTanah yang Diperjualbelikan), dan Copy BukuTabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.C) Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada saksi Nyoman Mustiara, SH;d) Surat Setoran Pajak (SSP) PotonganPPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember 2010 senilaiRp190.718.182,00 atas nama saksi Nyoman Mustiara, SH,SH.Dalam

Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada saksi Nyoman Mustiara, SH;d) Surat Setoran Pajak (SSP) PotonganPPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember 2010 senilaiHal 65 dari 265 Putusan Pidana NO. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN DpsRp190.718.182,00 atas nama saksi Nyoman Mustiara, SH,SH.Dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tersebutPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakanbahwa yang bersangkutan

SERTIFIKAT HAK MILIKHal 209 dari 265 Putusan Pidana NO. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN Dps(atas TanahTanah yang Diperjualbelikan), dan Copy BukuTabungan (Nomor Rekening), dan Copy NPWP.Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010tanggal 20 Desember 2010 atas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada Saksi NYOMAN MUSTIARA,SH;Surat Setoran Pajak (SSP) PotonganPPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 20 Desember 2010 senilaiRp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Saksi NYOMANMUSTIARA, SH, SH.Dalam

BATAVIA LANDmengakibatkan Reputasi Diri dari Penggugat Rekonvensi DEVITAURISA, SH. di Kalangan Sesama Pengusaha serta di KalanganDunia Usaha & Perbankan menjadi RUSAK, begitu pula selanjutnya,dengan : Di Gugatnya Penggugat Rekonvensi DEVI TAURISA,SH.dalam Perkara Perdata Nomor : 1093/Pdt.G/ 2019/PN.JKT.SELATAN,Halaman 65 dari 87 Halaman Putusan Nomor : 60/PDT/2021/PT DKI32.tanggal 18 Desember 2019 memberikan kesan yang mendalamkepada Sesama Pengusaha & kepada Kalangan Dunia Usaha &Perbankan serta

Dengan demikian, Obyek Sengketa telahmemiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan ;Bersifat Final: Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, SH.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I,beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ituharus benar sudah merupakan

Jika benar bahwa Tergugat membeli rumahdari pembagian harta warisan, lalu mengapa akad kredit di hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris SAID AHMAD, SH.Dalam surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan dengan No.1.951/2005, Tergugat membebankan sertifikat HGB No. 414 kepadaBank Tabungan Negara (BTN), yang dalam klausul surat kuasamembebankan hak tanggungan tersebut, pada halaman 1menerangkan bahwa menurut keterangan dari Tergugat (AchmadMarsuly) sendiri dihadapan PPAT / Notaris tersebut

ANDI HAMZAH SH.dalam bukunya KORUPSI DI INDONESIA DAN PEMECAHANNYA penerbitPT GRAMEDIA JAKARTA 1984 halaman 105106, pada pokoknyamenyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukanbahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat ataumempunyai kedudukan ;w Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kasus Terdakwa dalamperkara ini, ada tidaknya penyalahgunaan wewenang haruslah diukurdengan tujuan pemberian wewenang dalam pencairan

Andi Hamzah, SH.dalam bukunya "delikdelik tersebar di luar KUHP", Pradya Paramita,1995, hal. 139 140 menyatakan, bagi seorang Jaksa, membuktikanunsur menguntungkan sendiri" (baca : Pasal 1 ayat (1) Sub b UndangUndang No. 3 Tahun 1971) lebin mudah membuktikan dari padaunsur "memperkaya diri sendiri (pada Pasal 1 ayat (1) Sub a UndangUndang No. 3 Tahun 1971). Dr.