Ditemukan 518 data
25 — 8
., AdvokatPenasihat Hukum, Law OfficeHN & Parnerts, beralamat dikantor Perwakilan Jalan MedanBanda Aceh Simpang Meunasah Dayah LB KecamatanLhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Tertanggl 1 Februari 2021, untukselanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;melawanXXXX, NIK 11081445087200001 tempat dan tanggal lahir, Kebayakan, 5Agustus 1972, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan Sl,Guru (PNS), tempat tinggal di Dusun XXXX Gampong XXXXKecamatan XXXX
61 — 52
V dengan dibantu orangorang suruannya,dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum ; Bahwa dengan masih berlangsungnya gugatan di Pengadilan NegeriDemak Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Dmk, maka tidak sepatutnya Tergugat IlHalaman 4, Putusan No. 560/PDT/2016/PT SMG.10.11.melakukan lelang hak tanggungan tanpa Fiat Eksekusi dan atau Eksekusiberdasarkan Putusan Pengadilan, karena bertentangan dengan peraturanyang berlaku, hal ini sesuai risalah lelang Nomor: 1190/2014 tertanggl
285 — 113
KH Mas Mansyur Kav. 35 Tanah Abang Jakarta Pusat 10220;- 1 (satu) buah kartu Mega Pass dengan nomor kartu 421408293000 5253;- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor : 6019004507991576;- 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor : 788014 tertanggal 02 Juli 2014 senilai Rp. 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor : 686927 tertanggl 02 Juli 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);- 1 (satu) buah asli buku Paspor No.
Sudirman Park Tower B No. 16 BA Jl.KH Mas Mansyur Kav. 35 Tanah Abang Jakarta Pusat 10220;1 (satu) buah kartu Mega Pass dengan nomor kartu 4214082930005253;1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor : 6019004507991576;1 (satu) lembar Cek BNI Nomor : 788014 tertanggal 02 Juli 2014senilai Rp. 4.210.000.000, (empat milyar dua ratus sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor : 686927 tertanggl 02Juli 2014 senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);1 (satu) buah asli buku Paspor No.
220 — 84
,SHHalaman1 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpkdan Agus Firman Panjaitan,SH Para Advokat, Pengacara& Penasihat Hukum pada TIM Pembela PemudaPancasila Kota Depok, yang beralamat di JalanBoulevard Raya, Ruko Cluster Arcade Blok B.12, GrandDepok City (GDC), Kelurahan Tirtajaya KecamatanSukmajaya, Kota Depok berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggl 28 Agutus 2019, yang telah dididaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depoktanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 534/SK/Pdt/2019/PNDpk, untuk selanjutnya disebut
Terbanding/Tergugat : PT. Pelayaran Bintang Putih
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Surabaya Pelleting Companyyang
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Cunningham Lindsey Indonesia
171 — 127
Kuning yang terdapat pada 4 (empat) kontainertelah layu dan berubah warna.Bahwa berdasarkan uraian pada butir 11 diatas, maka atas haltersebut Turut Tergugat sebagai Tertanggung mengalami kerugiankeuangan (financial loss) akibat rusaknya Yellow soybeans/KedelaiKuning yang berada dalam 25 kontainer milik Tergugat sebanyak666.160 MT dan selanjutnya Turut Tergugat mengajukan tuntutanganti kerugian atas kerugian yang dialami terhadapcarrier/pengangkut yaitu Tergugat berdasarkan surat Claim DamageCargo tertanggl
87 — 22
AL.203/278/17/131/14 dari Kementrian PerhubunganDirektorat Perhubungan Laut tertanggal 7 Maret 2014 beserta data Crew List danPasport sebagai lampiran, bukti P12; Foto copy Surat Pernyataan (Statemen Letter) dari Pelawan tertanggal 16 Pebruari 2016, bukti P13;Foto copy Putusan Perkawa No. 182/Pdt.G/2015/PN.Sby tertanggl 8 Juni 2015yang diperoleh dari Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti P14;Foto copy satu Bundle Laporan Keuangan Terlawan yang diserahkan kepadaPelawan dalam bahasa
47 — 11
Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi anggota RindamIll/Slw ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana desersiyaitu. meningalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandankesatuan tertanggl 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 9September 2010 atau selama 52 (lima puluh dua) hari daridaftar absensi Rindam III/Slw..
38 — 6
H.Mohamad Enoch dengan nomor perkara182/Pdt.G/2009/PN.Bdg tertanggl 4 Juni 2009 tersebutpara Terlawan penyita. telah mengajukan sita jaminan(Consertavoir Beslag) terhadap onjek tanah dan rumahatas harta milik klien kami dan suaminya, sebagaimanapenetapan sita jaminan No. 182/ PDT/G/2009/PN.Bdgtanggal 14 Desember 2009 ;.
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 73
., M.H. sebagai Mediatoruntuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi berdasarkanpenetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Rgt tertanggl 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaiantersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang dibacakan Penggugattersebut terdapat perubahan dikarenakan adanya salah penulisan, yaitu pada dalilgugatan Penggugat pada poin 16, poin
90 — 34
DALAM POKOK PERKARA2.1.2.2.2.3.Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalildalil Tergugat I, II danV dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegaskebenarannya;Bahwa Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan mewakili untuk danatas Nama Tergugat , Tergugat II dan Tergugat V, yang disampaikanserta di tandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II danTergugat V sebagaimana Kuasa Khusus tertanggl 22 September2020 (terlampir dalam berkas perkara).
110 — 41
dengan batasbatassebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggl 29 Desember2011 yang di perbaiki dengan perbaikan gugatan tertanggal 19 April 2012,melainkan yang benar adalah tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugatyang tercatat dalam buku rincik Percil No. 35 DII Kohir No. 12 CI seluas 3,25Ha (32.500 M7) dan Percil No.9 DII Kohir No.12 CI seluas 1,60 Ha (16.000 M7?)
40 — 6
Bukti P3 3 oe... 40403 Bukti P3 : Fotocopy Surat tanda terima ;4 Bukti P4 : Fotocopy buku tabungan atas nama Penggugat ;5 Bukti P5 : Fotocopy slip setoran tertanggal 19 November 2012 ;6 Bukti P6 : Fotocopy Surat keterangan sakit tertanggal30 Januari 2013;7 Bukti P7 : Fotocopy Surat keterangan sakit tertanggal15 Februari 2013 ;8 Bukti P8 : Fotocopy surat keterangan sakit tertanggl 01 Maret2013 ;Menimbang, bahwa selain dari buktibukti surat tersebut diatas pihak Penggugat jugatelah mengajukan saksisaksi
71 — 30
Foto Copy Surat tanda Terima Jaminan berupa sertifikat an.Amat Damsuki, dengan yang menyerahkan Delan dn yangmenerima Nurlaila ,A.Md , tertanggl 29 Agustus 2008, bertandaP.2; 22222 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn. Foto Copy Akad Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat,Amratani Group sebagai Pihak Pertama dan Amat Damsukisebagai pihak kedua, tertanggal 4 September 2008, bertandaP.3;. Foto Copy Surat dari PT.
107 — 36
telah dicocokan dengan aslinya, yangselanjutnya diberi tanda BuktiPhotocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2008/360,tertanggal 28 Oktober 2010, telah dicocokan dengan aslinya, yang selanjutnya diberitanda BuktiPhotocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2008/360,tertanggal 31 Januari 2012, telah dicocokan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tandaPhotocopy dari Asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 2008/360,tertanggl
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
60 — 18
selanjutnya mohondisebut sebagai TERGUGAT.2.Pengurus Wilayahn AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara,beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 144, PasarMerah, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara, untuk selanjutnya mohon disebutsebagai TURUT TERGUGAT.PENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggl
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Haryanta
118 — 43
Menolak secara keseluruhan pembelaanyang diajukan olerh Penasehat hukumTerdakwa tertanggl 27 Juli 2020b. Menerima seluruh uraian pembuktian unsurdalam surat tuntutan Oditur Militer dantanggappan Replik terhadap pembelaan TimPenasehat hukum Terdakwa.C.
134 — 74
;Fotocopy Data Pesangon/DPLK atas nama DWI SEPTA PRASETYAtertanggal 17 April 2014, print out asli, diberi tanda T.9 ;10.Fotocopy Perhitungan Hak Karyawan Yang Terkena PHK karena Tidak AdaFormasi di PT.Era Permata Sejahtera ,print out asli, diberi tanda T.10 ;Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Smg.11.Fotocopy Surat Tertanggal 13 Februari 2014 nomor: 007/LOHVEPS/IV/2014perihal Jawaban tentang perhitungan Hak PHK dqan DPLK, sesuai print out,diberi tanda T.11 ;12.Fotocopy surat tertanggl
268 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selakuPenerima Kuasa;Bahwa oleh karena itu, secara formil administrasi dan dalampraktek beracara di Indonesia, Surat Kuasa tertanggl 23 Agutus2010 yang ditandatangani oleh Agnes Lee Beng Lee alias LeeBeng Hoat, selaku Pemberi Kuasa dan oleh Nico ValentinoPanggabean,S.H., selaku Penerima Kuasa, tidak bisadipergunakan di wilayah hukum Indonesia.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu Surat Jual Beli Tanah tertanggl 10 Juli 1961tersebut demi hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;Bahwa di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961, yaitu SuratJual Beli Tanah antara Abdussyukur A Razak pewaris Para Tergugat 20sampai dengan 27 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampaidengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang = 500 meter dan lebar =225 meter, dan pejabat yang mengetahui jual
447 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.50/Menhut 11/2009, tertanggl 27 Juli 2009tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 15 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal16 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan, maka oleh karena itu PeraturanMenhut RI No.