Apabila terjadipermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat seperti diatas tidakpernah ada penyelesaian secara tuntas;b. Tergugat sering marah, dan kalau marah Tergugat meninggalkantempat kediaman bersama;c. Tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulanSeptember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempattinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl.Teuku Umar, Gg. Garuda 00, Br.

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izin edar; - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

dengankesalahan terdakwa; 22220 21Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama proses persidanganperkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa tahananyang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; Menimbang, didalam perkara aquo, disamping terdakwa diancamkan dengan pidanapokok beberapa pidana penjara, juga diancamkan dengan pidana denda secara komulatif,maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas

bersangkutan; MENGADILI:e Menyatakan terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izinedar;e Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BINJAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidanadenda sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabilapidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

Kpn21) Bahwa kesiapan PENGGUGAT untuk menyelesaikan kesepakatan jualbeli obyek sengketa dengan cara melunasi sisa pembayaran harga jadi JUALBELI OBYEK SENGKETA yang di bayarkan pada saat penandatanganan AktaJual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah hukumkabupaten Malang;22) Bahwa PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Kepanjen di Kabupaten Malang untuk menghukum dan memerintahkanTERGUGAT untuk memenuhi dan melaksanakan Perjanjian jual beli obyeksengketa sampai tuntas

obyeksengketa sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu Milyar tiga ratus lima puluh jutaRupiah);6) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGATdalam perkara ini;7) Menyatakan total pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGATmaupun melalui bayar tunai serta transfer ke rekening TURUT TERGUGAT 2dengan total penerimaannya sebesar Rp. 760.000.000 (Tujuh ratus enam puluhjuta Rupiah);8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk memenuhi danmelaksanakan Perjanjian jual beli obyek sengketa sampai tuntas

tujuan dari suatu) hukum khususdalam kasuS perceraian seperti diatur dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mempersempitperceraian karena perkawinan adalah ikatan atauperjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telahterjadi perdamaian diantara suami isteri, tujuan danprinsip Undangundang Perkawinan telah dijalankan denganbaik, oleh karena itu) Majelis Hakim berpendapat bahwapersetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding telah mengakhiri perselisihansecara tuntas

bukti tranterdakwa kwitansi dan surat perjanjian); 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy bantuan hukum (voucher bukti tranterdakwa, invoice dan kwitansi) Rp. 1.430.000.000; 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher giro dan bukti tranterdakwa leasing kendaraan; 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher bukti tranterdakwa dan invoice desain interior 2012-2013; 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir rekening escrow USD IDR Bank BRI tahun 2012; 5. 1. 1 (satu) bundel asli hasil uji tuntas

Hal ini diperlukan untuk penjualan ke BUMD Kabupaten Sampang; k.Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT Indonesia Power perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat konsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang, pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksana penjualan

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampang pada tanggal 20 April 2010; d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan Gas kepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMDSampang pada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwapemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

SANTI melakukan uji tuntas terhadap calon mitra berdasarkanpermintaan dan perintah dari PT. GSM yang dilakukan sejak 17 Maret 2010 sampaidengan 9 April 2010 ;e Bahwa PT. SANTI melakukan uji tuntas calon mitra hanya berdasarkan data administrasi daricalon mitra yang diperoleh dari PT. GSM ,danuji tuntas yang dilakukan PT SANTI masihtahap awal, PT.

SMP sebagai pengelola alokasi gasbagian negara adalah wewenang Bupati ; Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah 40% PTGSM dan 60% PT ASA, di samping itu, PT GSM sendiri tidak termasuk dalam 9 (sembilan)perusahaan yang dilakukan uji tuntas ;Bahwa setelah dipenuhi syarat formal bahwa perusahaan pengelola gas bagian negara adalahBUMD, dengan melampirkan Perda pembentukan BUMD PT SMP, maka sesuai usulan dariBupati Sampang, BP Migas mengeluarkan keputusan bahwa BUMD

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

XXXXXXXXXX, sekarang terjadi salingsikut menyikut di antara mereka bersaudara demi harta.12.Bahwa dari 3 ( tiga ) permohonan penetapan yang diajukan oleh ParaTergugat tersebut yang hanya sebagiansebagian, tidak menyeluruh dantidak tuntas, yaitu:e Permohonan Penetapan No. 02/Pdt.P/2013/PA.JP tentang penetapanahli waris dari almh. XXXXXXXXXX, dane Permohonan Penetapan No. 055/Pdt.P/2014/PA.Bks tentangpenetapan ahli waris sah dari alm.

Oleh karena itu dalam mengajukanpermohonan penetapan ahli waris diperlukan kejujuran pemohon, tidakada yang disembunyikan, dan penetapan yang dimohonkan tidak bolehsebagiansebagian, harus menyeluruh dan tuntas sehingga tidakmenimbulkan masalah/pertengkaran di antara para ahli warisdikemudian hari.Tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris tersebut olehPara Tergugat adalah untuk kepentingan mengurus tabungan Pewaris(almh. XXXXXXXXXX) di Bank BNI.

XXXXXXXXXX memiliki ahli warislain selain Tergugat Il dan Tergugat Ill, sehingga penetapan yangdikeluarkan adalah penetapan yang menyeluruh, tuntas dan tidakmenimbulkan persoalan/pertengkaran di antara para ahli waris dikemudian hari sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

XXXXXXXXXX, yang juga berhak atas harta bersama tersebut.Penetapan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 29 Oktober 2014 Nomor0087/Pdt.P/2014/PA.Bks tersebut dapat digunakan sebagai alat buktipersangkaan (vide Pasal 1886 KUH Perdata) bahwa permohonanpenetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Tergugat kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat Reg Perkara No. 02/Pdt.P/2013/PA.JPyang hanya memohon penetapan ahli waris sebagiansebagian, tidakmenyeluruh dan tidak tuntas, yaitu: memohon penetapan ahli waris darialmh

Saksi hanya diceritakan olen Penggugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Februari tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengajukanperceraian ke Pengadilan Agama Wonogiri namun tidak tuntas karenaTergugat tidak mengucapkan ikrar talak;Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak adakomunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah

sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak Saksi ketahul;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Februari tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan Saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat tinggalnamun Saksi sering melihat mobil Tergugat di wilayah Wonogiri;Halaman 5 dari 12 halamanPutusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Wng Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengajukanperceraian ke Pengadilan Agama Wonogiri namun tidak tuntas

Akan tetapi lebin daripada itu bahwa penentuan cakupansubjek gugatan digantungkan pada sifat dan keterkaitannya dengan objekgugatan sehingga gugatan tersebut akan dapat diselesaikan atau diputuskansecara menyeluruh, tuntas, dan mengikat;Menimbang bahwa dalam hal ini atas gugatan yang objeknyamenyangkut benda tetap (in casu tanah), maka yang dapat digugat dalam suatugugatan hak atas tanah tidaklan sematamata hanya orang yang melakukanperselisihan hukum dengan Penggugat ataupun orang yang nyatanyata

daripada itu, bahwa untuk menemukanatau mengukuhkan kedudukan hukum atas suatu objek sengketa, maka semuapihak yang dirasa menguasai hak atas objek sengketa tersebut secara melawanhukum atau yang memberikan hak itu (apakah pejabat Kepala Desa, Camat,dan sebagainya) ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah itu yang menjual,menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya), haruslah ditarik sebagai pihakpihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek sengketatersebut bersifat menyeluruh, tuntas

mengikat pihakpihak tersebut,demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akan bisaditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkupcakupan dan kadar kualitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihakpihak tersebut;Menimbang bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaselain Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan melakukan jual belitanah objek sengketa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka untukmenyelesaikan perkara ini secara menyeluruh, tuntas

,Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dan Benyamin Manufandu dan/atau ahiwarisnya tidak ditarik sebagai pihak sebagai Turut Tergugat didalam perkara ini,maka untuk dapat memastikan apakah tanah yang dijual oleh BenyaminManufandu kepada Darmadji adalah lokasi tanah berdasarkan pengukuran petaskets pembagian tanah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nabire secara sahmenurut hukum maka gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yangdigugat, yang telah menghalangi penyelesaian perkara ini Secara menyeluruh,tuntas

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN NabMenimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian diatas yang dinubungkandengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, maka sesuaidengan prinsip bahwa putusan dalam suatu perkara perdata harus dapatmenyelesaikan suatu permasalahan antara para pihak secara tuntas

BRI Cabang Selong selambat lambatnya pada tanggal 2 Juli 2020;Pasal 4Bahwa kami Pihak Pertama (I) dengan ini menerima dengan baik dan senang hatipemberian hak/bagian Mas kawin (Mahar) tersebut serta dengan ini PihakPertama (Il) menyatakan membebaskan Pihak Kedua (II) dari segala bentukgugatan dan tuntutan hukum baik secara Perdata maupun secara Pidana;Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara Pihak Pertama(1) dan Pihak Kedua (Il) tersebut di atas telah dinyatakan selesai dengan tuntas

Bahwa PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telahselesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa antar PARA PIHAK;. Bahwa perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, sertasegala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia;.

Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motorpengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat, sedangkanHalaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Padt.G/2017/PN TmgTergugat akan membantu dalam mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)pemegang STNK sepeda motor pengganti sebelumnya.Pasal VIBahwa dengan telah dilakukan pembayaran dan penyerahan sepeda motorpengganti tersebut, maka semua permasalahan terkait dengan Perkara initermasuk tidak terbatas pada Pelelangan sepeda motor jaminan telah selesaidan tuntas

selanjutnya dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA salingmenyatakannya secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun, sehinggadengan ini pula kedua belah pihak menyatakan bahwa antara yang satu terhadappihak yang lainnya tidak akan ada gugat menggugat dan atau tuntut menuntut lagidalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal tersebut diatas, baik sekarang maupun yang akan datang;Pasal 7Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa permasalahan initelah selesai dengan tuntas

Tanggal 18 September 2007 makaPengadilan Tinggi Agama berpendapat ternyata Pengadilan Agama Banyumas belummemeriksa secara detail dan tuntas terhadap harta gonogini berupa penggunaan hasilpenjualan tanah pekarangan dan penghasilan Pemohon sebagai seorang Pegawai NegeriSipil sebagaimana dikehendaki pasal 163 HIR dan pasal 1865 Kitab UndangundangHukum Perdata ; Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Agama Semarangmemerintahkan Pengadilan Agama Banyumas untuk membuka kembali persidangandengan

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/PDT.G/2006/PN.BTM;Bahwa mengenai izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 yang didalilkan olehPengugat sebagai dasar pengelolaannya sesuai angka 5 gugatannya telahdiperkarakan, telah dibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusan Nomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan PengadilanTinggi Riau Nomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo. PutusanPengadilan Negeri Batam (Putusan PN Batam) Nomor 15/Pdt.G/ 2006/PN.BTM,dalam perkara antara PT.

Lagoi Internasional yang kemudian dibatalkanmelalui Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990telah dibahas tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang padahalaman 78 alinea 3 Putusannya menyebutkan:Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tentang pembatalan sebagianhak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatanmelawan

Surat Perintah Pembebasan Tanah/Pemindahan Penduduk Asii;Analisa Dampak Lingkungan oleh Lamtek Universitas Indonesia Jakarta;Bahwa mengenai dokumendokumen tersebut telah diperkarakan, telahdibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusanNomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan Pengadilan Tinggi RiauNomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo.

Lagoi Internasional yang kemudian sebagian dibatalkan dengan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000 dikarena Tergugat II tidakmampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai penerima alokasilahan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran UWTO;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990dan pengalokasian lahan kepada Tergugat III telah dibahas tuntas oleh MajelisHakim Pengadilan

Firdaus RegencyB12 A Jombang dinyatakan selesai ((berakhir) dengan tuntas;Pasal 6Dengan telah selesaianya permasalahan ini KEDUA BELAH PIHAK dengan inimengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan membgerikan pembebasan (aquit et de charge) satu sama laindari segala tuntutan hukum;Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani denganitikad baik dari kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanyapaksaan atau tekanan dari pihak manapun

Para Pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan seluruh perrmasalahansecara tuntas dan sepenuhnya, berikut setiap dan semua perselisihan lainbaik yang terjadi sekarang maupun pada waktuwaktu lain yang timbul dariatau sehubungan dengan, dan setiap serta semua hal yang berkaitandengan permasalahan hukum diantara Para Pihak.PASAL 2KEWAJIBAN PARA PIHAK2.1.

YANG SAH DAN MENGIKATPara Pihak Sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakandokumen yang sah dan mengikat dan dapat digunakan sebagai dasarbagi Pihak Pertama maupun Pihak Kedua untuk mengakhiri semuasengketa (perkara) hukum yang terjadi antara Pihak Pertama dan PihakKedua.Perjanjian Perdarnaian ini juga mempakan dokumen yang sah danmengikat bagi Para Pihak, yang memberikan hak kepada Pihak Pertamauntuk menuntut pemenuhan kewajiban Pihak Kedua apabila Pihak Keduatidak memenuhi kewajiban secara tuntas

kekuatan hukum tetap;Bahwa karena dalildalil gugatan Penggugat sangat kuat dan didasarkanpada bukti yang sah maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusandalam perkara a quo dinayatakan dapat lebin dahulu walaupun ada verzet,banding dan kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan objek sengketa dengan dasar tanda pembelian tuntas

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut:Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telahmemberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2008/PN Wip., tanggal 11 November2008 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;Menolak eksepsi Turut Tergugat:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan objek sengketa dengan dasar tanda pembelian tuntas

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan hal tersebut (membuat SPP,SPJ dan LPJ dalam kegiatan pembangunan tersebut yang belum tuntas)tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau yanglainnya dari Kepala Desa Terdakwa RIYANTONO BIN TUGIYO. Bahwaterkait program kegiatan bidang pembangunan PemdesSumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab.

Jombangantersebut yang belum tuntas dikerjakan dengan rincian sesuai RABDesasepanjang 280 m (2 sisi) dengan nilai anggaran senilai Rp.132.256.200, dan hanya dikerjakan sepanjang 94 m (2 sisi) dengandiding 0,5 m dan tinggi pondasi 0,3 m dengan konsitruksi pasangan batubelah belum terdapat plesteran/siaran senilai Rp. 40.562.760, sehinggaterdapat kelebihan bayar senilai Rp. 91.693.440..

Paving, Drainase, TPT danperawatan atau rehab kantor Balai Desa yang bersumber dari DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terhadap kesemuakegiatan pembangunan tersebut tidak tuntas dikerjakan atau bahkan adayang tidak dikerjakan.

Bahwa pada beberapa program kegiatan bidang pembangunantersebut pengerjaannya belum tuntas dikerjakan bahkan ada yang tidakdikerjakan sama sekali, akan tetapi telah dilakukan penarikan anggaranatau dalam arti lain telah dilakukan pencairan anggaran terhadap kegitanbidang pembangunan tersebut. Terkait kegiatan bidang pembangunan Ds. Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Bahwa terhadap pekerjaan bidang pembangunan telah dibuat SPJ danLPJ dengan laporan pekerjaan telah tuntas 100%. Bahwa terkait kegiatan bidang pembangunan Desa Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhirdengan tuntas;d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;e.

yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaituHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.DpkPenggugat dan Tergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dantelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataanyang menurut Penggugat dalam Guagatan a quo yaitu Surat PemyataanTertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis HakimPerkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yangdisengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telahberakhir dengan tuntas

Nomor:110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu HutangPiutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, PerkaraNomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yang menurut Penggugatdalam Guagatan a quo yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor:110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yang disengketakan dalamPerkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhir dengan tuntas

Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat danTergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yangHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpkmenurut Penggugat dalam Guagatan a quo yaitu Surat PernyataanTertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis HakimPerkara) Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yangdisengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telahberakhir dengan tuntas

perkaraNomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu HutangPiutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, Perkara Nomor:110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde), Akta Pernyataan yang menurut Penggugat dalam Gugatan a quoyaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yangdisengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhirdengan tuntas

= Rp.898.800.000, (delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratusribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh ParaTergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;Bahwa karena Tergugat 7 mempunyai profesi lain sebagai broker ataujual beli tanah, maka Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yangsangat kuat kalau Tergugat 7 akan mengalihkan /memindahtangankanObyek Sengketa, sehingga melalui surat gugatan ini Para Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong

harus dihukum untuk mengembalikan ataumenyerahkan Obyek Sengketadalam keadaan kosong tanpa syaratdanbila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu : POLRI, TNIdan/atau Pol PP;Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankanamar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakimberkenan menghukum Para Tergugatuntuk membayar denda paksa(dwangsoom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

MUDAHRI (T7) adalah pembelliyang tidak beritikad baik sehingga tidak layak untuk dilindungi secarahukum;Menyatakan sebagai hukum, akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan hilangnya hak ParaPenggugat atas keberadaan Obyek Sengketa seluas : 8.988 M2,sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebanyakRp. 100.000, x 8.988 M2 = Rp. 898.800.000, (delapan ratus sembilanpuluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secaratunai, lunas dan tuntas

oleh Para Tergugat secara tanggung rentengkepada Para Penggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril yangdialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 898.800.000, (delapan ratussembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang harusdibayar secara tunail, lunas dan tuntas oleh Para Tergugat secaratanggung renteng kepada Para Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yangdiletakkan atas Obyek Sengketa beserta semua tanaman yang adadiatas Obyek

Sengketa;Menghukum Tergugat 7 dan/atau siapapun yang mennguasai danmendapatkan hak atas Obyek Sengketa untuk menyerahkan ObyekSengketadalam keadaan kosong tanpa syaratdan bila perlu denganmenggunakan kekuatan alat Negara yaitu : POLRI, TNI dan/atau Pol PP;Menghukum Para Tergugatuntuk membayar denda paksa (dwangsoom)dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh ParaHalaman 21 dari 38 halaman Put.