dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus

Oleh karenanya,sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah maka hal inimemenuhi asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf Zonder Schuld:atau Actus non facit reum nisi mens sir rea)" ;Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan di mana para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidakmemperoleh keuntungan apapun dari Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada kantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian hal tersebut

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidaktertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian, kecermatan yang hidup dalammasyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti,sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yangadil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus

dengan Nota Dinas Pengajuan dari Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Yuniar BateeBahwa Unsur Setiap orang dalam pasal 3 jika di hubungkandengan kemampuan bertanggung jawab (toerekening svatbaarheid)secara hukum oleh Pemohon Banding (Terdakwa), sudahseharusnya Judex factie memperhatikan dan mempertimbangkanHalaman 120 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PT MDN4.24.1.84.1.94.1.10alasan pembenar yang dapat dilekatkan pada diri PemohonBanding (Terdakwa)Bahwa ada adegium yang mengatakan bahwa "actus

non facitreum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuatorang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. dariadegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanyakesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya(Mensrea) jadi jika perbuatan orang (actus reus) yang memenuhuiunsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, makasikap batin orang tersebut (mens rea) merupakan unsursubyektfnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yangmenentukan

secaraadministratif sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sehingga dengandemikian Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2tersebut telah dinyatakan selesai menurut hukum, ketika Terdakwa 1 danTerdakwa 2 mengembalikan TGR ke kas negara;Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, sebuah tindak pidana yangdilakukan seseorang dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur yang bersifatobjektif/physical atau disebut actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau

Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus

perbuatanperbuatan apa yang memenuhi unsurunsur tersebut;Bahwa ada tiga orang yang tidak dilindungi oleh hukum, yang pertamaadalah orang yang teledor, yang kedua adalah orang yang bodoh dankemudian yang ketiga adalah orang yang terlalu baik hati;Bahwa menurut Ahli dapat jelaskan jika ada dakwaan yang sifatnya kaburdalam artian tidak menguraiakan unsurunsurnya dengan jelas makadakwaan yang dimaksud konsekuensinya yaitu dakwaan tersebut bataldemi hukum;Bahwa dalam hukum pidana itu mengenal istilah actus

utang; Bahwa pihak pertama telah berbohong kepada pihak kedua, karenaapa yang dinyatakan dan dijimin oleh pihak pertama tidak benaradanya, seharusnya tidak ada pihakpihak yang masih punya tagihanutang pada obyek yang dijual tersebut.Bahwa dalam contoh kasus diatas apabila dikaitkan denganketentuan perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378KUHP baik dari unsur objektif maupun subjektif, perobuatan yangdilakukan oleh pihak pertama dilihat dari sisi pertanggungjawabanpidana maka opzet, actus

ratus empat belas juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu seratus sembilan rupiah) selisih jumlah uang yang ditemukanoleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan AnggaranKegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersumberpada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta pendapatan lainnya DesaBojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 danTahun 2019;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus

danmemenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;Menimbang bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terurai diatasdapat juga ditarik petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi yang satudengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lainnya bahwa Terdakwasedari awal sudan mengetahui adanya prosedur pengajuan kredit danHalaman 125 dari 152 Putusan Nomor 49/PID.SUSTPK/2021/PT SBYpersyaratanpersyaratan lainnya yang menyalahi hukum sehingga dapat dinilaiadanya etikad buruk Terdakwa (actus

PutusanPerkara No.08/Pid.SusTPK/2017/PN.KdiMenimbang, bahwa kata "dengan tujuan dalam unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan denganbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsurkesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarnya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya

Disisi lain menurut BurhanDahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI)ketika memberikan pengarahan dalam acarapengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI padatanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskanbahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukanhanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Readan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkandalam hubungannya dengan kepentingan pertahanannegara.

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Alasan pembenar adalah alasanyang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindakpidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara AngloSaxon ;Berdasarkan alasan pembenar sebagaimana penandatangan SuratPerintah Tugas oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD yang didasarkan padaPeraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2009, maka tandatangan tersebut

dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

sebagaimana dimuatdalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa yang perlu dipahami di dalam negara hukum, dikenalprinsip atau azas There is no authority wthout responsibility (tiada kewenangantanpa tanggungjawab), artinya di dalam setiap pemberian kewenangan kepadapejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, 2006);Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihat apakahada unsur mens rea dan actus

PosBanjarmasin.Menimbang, selain actus reus, mens rea juga terdapat pada perbuatanterdakwa. Memang pada awalnya terdakwa diberi tawaran dari Laili selaku ManagerAkuntansi, bukan perintah karena antara terdakwa dengan Laili sederajad, bukanhubungan antara atasan dan bawahan. Di samping itu, terdakwa cukupberpendidikan, yang seharusnya mengerti dan memahami bahwa perbuatan yangdilakukan itu termasuk perbuatan pidana.