Ditemukan 4689 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
70 — 12
70 — 12
Kontrak Aquarius Kalpatarutidak diperpanjang.Bahwa diawal pekerjaan banyak pekerjaan yang rancu. Di RABtidak ada menyebut tembok keliling K.400 tapi di gambar Forkontidak ada.Mutu beton di RAB K.300.Bahwa saksi ada mendapat data ukuran dilapangan. Gambarkontrak (RAB) dengan gambar dilapangan.Bahwa yang tertulis didalam kontrak angka semua bergeser.Misalnya volume galian.Bahwa sering terjadi tebing longsor.
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
166 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
PJAN, ternyataTerdakwa Il tidak jujur kepada Terdakwa I, bila sajaTerdakwa Il jujur maka pasti tidak akan terjadipermasalahan hukum (kesesatan hukum) sampaimenyeret Terdakwa dan Terdakwa Il ke persidangandengan Dakwaan Korupsi ;Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan Terdakwa,PENUNTUT UMUM masih Rancu dengan mana yangAnggaran APBNP 2011 dan mana anggaran APBNtahun 2012.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
400 — 1336
400 — 1336
KPA, PPK, pengadaan barang dan jasa itutanggung jJawab pada Panitia Hasil Pemeriksaan ;Bahwa bentuk alat bukti yang sah itu lengkap persyaratan seperti yangdimintakan dan sahnya apabila ditandatangani ;Bahwa faktur termasuk dalam bukti pengeluaran ;Bahwa kalau seandainya perusahaan belum ada dalam kondisi sabagaimana ditetapbkan pasal 99 ayat (1) atau pasal 101 ayat (1) disini tidakdisebutkan dan ini rancu, kalau Perpres 54 tahun 2010 bisa kenak semuaBLUD ;Apabila Pejabat Pengadaan tidak menyusun
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
236 — 68
236 — 68
KPA, PPK, pengadaan barang dan jasa itutanggung jawab pada Panitia Hasil Pemeriksaan ;Bahwa bentuk alat bukti yang sah itu lengkap persyaratan seperti yangdimintakan dan sahnya apabila ditandatangani ;Bahwa fakturtermasuk dalam bukti pengeluaran ;Bahwa kalau perusahaan belum ada dalam kondisi sabagaimanaditetapkan pasal 99 ayat (1) atau pasal 101 ayat(1) disini tidak disebutkandan ini rancu, kalau Perpres 54 tahun 2010 bisa kenak semua BLUD ;Bahwa apabila Pejabat Pengadaan tidak menyusun HPS, tanggung
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009 Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
177 — 56
177 — 56
Bahwa, kwitansikwitansi yang diperlihatkan di Persidanganadalah benar sedemikian yang ditandatangani dan semuaketerangan Saksi yng benar adalah keterangan Saksi yangterdapat di Persidangan ini mengingat keterangan yang Saksiberikan sewaktu dihadapan Penyidik Saksi berikan dalamkeadaan bingung karena baru pertama kali berhadapan denganPihak Kepolisian dan pada waktu itu Saksi sangat letin karenapekerjaan Saksi sebagai dokter yang sangat padat dan bahasayang dipakai oleh Penyidik waktu itu Sangat rancu
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
287 — 111
287 — 111
pabrikan secara riil, akan tetapi yang ahlilakukan dalam kasus SHS di Departemen ESDM adalah melakukan rekayasaHalaman 581 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.balik dengan membongkar SHS secara terpisah sehingga ahli mendapatkan hargamasingmasing unit dari suplier;Bahwa yang harga pokok produksi yang sebenarnya adalah harga pokokproduksi yang sudah ditambah margin suplier;Bahwa dalam harga pokok produksi sudah termasuk ongkos produksi danahli dalam membuat laporan memang rancu
Departemem ESDM dalam pekerjaanpengadaan dan pemasangan SHS Tahun 2007 dan 2008 tersebut adalah bukansupplier, melainkan hanya membeli dari pihak supplier sebagai pihak yangmemberi dukungan barang, dan harga riil yang dipergunakan sebagai faktorpengurang adalah harga unit SHS yang diberikan oleh ahli dari UniversitasIndonesia, yaitu Ahli Gandjar Kiswanto, padahal di depan persidangan abhliGandjar Kiswanto menerangkan bahwa harga pokok produksi yang dipergunakanoleh ahli Gandjar Kiswanto adalah rancu
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
826 — 2399
826 — 2399
Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 110 ayat (5) huruf c yang berbunyiTambahan Kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil diawal denganmengkonversi dari kontribusi (yang 5% (lima persen) yang akan diaturdengang penjanjian kerjasama antara Gubernur dan Pengembang, saksitidak mengetahuina, maksudnya yang 5% itu apa Pak, yang saksi tahuyang 5% itu dari seluruh lahan kontribusi, Kemudian 15%, kalau yang 5%ini yang mana Pak, Kontribusi yang 5% ini diambil dari mana, saksi tidakpaham itu pak kalimat itu rancu
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi
- Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
259 — 75
259 — 75
Sehingga hal inimenyebabkan barangbarang yang diadakan tidak sesuaidengan kebutuhan (rancu), karena berdasarkanpengamatan Ahli dilapangan barang yang sudahterpasang di gedung (Hambalang) ada yang terpasangbaik ada juga yang belum terpasang, jadi pengerjaanMekanikal Elektrikal yang dilakukan belum sempurna;Bahwa pengertian menjungkir balikan tatanan seharusnyamenurut Ahli Gambar Desain sudah harus ada lebihdahulu baru bisa ditenderkan, baru kemudian dibuat Softdrawing(gambar untuk pelaksanaan), barulahdilaksanakan
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
474 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
474 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diikutsertakannya Terlapor XIII ke dalam uji HV jelas membuathasil uji tersebut menjadi rancu dan tidak valid karena TermohonKeberatan telah mendefinisikan pasar geografis sebagai seluruhwilayah Indonesia;Hasil uji HV yang tidak valid tersebut sebaliknya menunjukkan bahwaharga penjualan minyak goreng sawit curah di pasar Indonesia tidakberbeda dengan ekspor sehingga sebenarnya harga minyak gorengsawit di Indonesia sematamata merupakan bentukan mekanismepasar;Selain itu, kami juga mempertanyakan sedikitnya