Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus artus ahtus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
135 — 39
  • Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sbysaksi Ajeng Ria Ariyanti bahwa Terdakwalah yang mengisi Slip Penarikan, memintapassword Kode Akun BOO2 kepada saksi Elisa Rahardiyani, meminta PasswordKode Akun PCO1 kepada para Pinca yang menjabat saat itu serta memerintahkepada saksi Ajeng Ria Ariyanti untuk mencairkan dana yang dimaksud, bahkanTerdakwa selaku Penyelia Dana dengan menggunakan User ID BOO99 bisamemindahbukukan nasabah deposito yang tidak mempunyai rekening tabungan keRekening Penampungan (RP) Deposito sehingga actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
76 — 94
  • Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum,nisi mens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does notmake a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan danChristopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act doesnot make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones danCard, 1998:55).
    Jika iamelaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatanmelawan hukum (Sudarto 1987 : 153); Sesuai dengan ajaran daaddader strafrecht alasan penghapus pidana dapatdibedakan menjadi a)b)Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yaitu alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengantindak pidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus diNegara Anglo saxon.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 7 September 2015 — ABDUL MAJID Bin AINI A.S
50 — 18
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan ataukedudukannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi - HERLAND bin OMPO
189 — 88
  • Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, DakwaanSubsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana (criminal act, actus reus)dan kesalahan (schuld, gult) atau pertanggung jawaban pidana
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
295 — 88
  • bahwa ada janji, dikasih pangkatnanti akan digaji dengan uang yang ada di bank swiss, orang desa yangHalaman 191 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrtidak tahu apa di kasih pangkat, dengan retorika seorang raja, dikasihpangkat seperti itu, digaji, itu bagi orangorang tertentu, tentunya inimendorong mereka, punya prestise, punya gaji, dan itu semua kalaudalam bahasa hukum, dari bujuk rayu, rangkaian kebohongan karenamemang ternyata tidak ada uang di bank Swiss, kontek seperti itukemudian actus
    syarat pertama niat, motif sebagai pendukung unsur sengaja,Halaman 260 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrpara pelaku sama baik, pleger atau pelaku materiil dan doen pleger,sama stratanya kemudian ada kerja sama fisik kalau mau dicontohkankongkritnya misal seorang diperkosa oleh tiga orang itu niatnya sama,motifnya sama, unsur sengaja juga terpenuhi , satu orang pegangtangan, satu orang pegang kaki, satu orang melakukan, jadi ada kerjasama fisik disamping mens reanya ada kerja sama juga actus
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN PALU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 31 Mei 2018 — Drs. SUARDI, A.pt.,M.Si, dk
110 — 9
  • ., di bawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagaiberikut :Bahwa pertanggungjawaban secara pidana itu harus memenuhi actus reus (Perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf / pembenar), danmemiliki mens rea (kesalahan) unsur pembuat ;Bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan;Bahwa Tim PHO juga harus bertangungjawab secara kolektif ;Bahwa jika terjadi pembiaran terhadap laporan maka termasuk lalai, dan lalaitermasuk kesalahan;Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkannya.Halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri
95 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus,rechtsdwaling dan feitelijke dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidakdapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan rurkum) fetfelijfa dwelling(kesehatan fakta).In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
139 — 50
  • Ssekretaris Desa) dan saksi ENDANG CASMITA(Tim Pelaksana Kegiatan), pengakuan Terdakwa DASEWAN HUSIEN binIMING tanpa disertai bukti yang cukup, demikian pula dipersidangan tidak dapatdibuktikan secara sah, menurut Majelis Hakim tidak dapat mengurangi bebandan tanggungjawab Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING atas kewajibanmembayar uang pengganti yang dijatuhnkan kepada Terdakwa DASEWANHUSIEN bin IMING;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
514 — 295
  • strategis dan rawan praktik KKN.Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi, Kartu Tanda Pengenal Pejabat jugamerupakan varian dari Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa suatu KTUN untuk berakhirnya berdasarkan masa berlaku, danberakhirnya adalah saat adanya pencabutan Kartu tersebut, sedangkan untukmenentukan syarat penetapan KTUN sesuai atau tidak, maka adakewenangan PTUN untuk dapat diuji di sana, dan untuk menentukankeabsahan suatu keputusan maka menjadi kewenangan pada PTUN.Bahwa ada asas contrarius actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
894 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • ., LL.M, Ph.Dtentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian Perkara Korupsimenyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegakhukum harus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat(mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidanakorupsi. Seliain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidikdianggap memperkaya orang lain atau korporasi.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
70 — 45
  • Adanya unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ACHMAD NIRZA
310 — 152
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalamHalaman 79 dari 133 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckrmelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 29 Juni 2015 — LUKMAN BIN HATIMA
361 — 10
  • logam tersebut yang seutuhnya;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukumPutusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN MsbHal. 98 dari 152(actus
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
RONY SAHRONI
248 — 338
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalammelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakanbagian dari kesalahan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 20 Mei 2014 — CANDRA DARUSMAN Bin H. RUSMAN ARSEN
36 — 22
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan137secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertaiperbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2013 — DEVI SANTANA als UDEP
116 — 58
  • Pasal 56 ke1 KUH Pidana dan Dakwaan II : pasal 5 ayat (1)Undangundang No.8 Tahun 2010;Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana (criminal act, actus reus) dankesalahan (schuld, gult) atau pertanggung jawaban pidana (liability mens rea, ontuerekeningvaatbaarheid);Hal.103 dari 138 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM
66 — 33
  • Ada lima kesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus, rechtsdwalingdan feiteliike dwaling.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
118 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M,Ph.D tentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian PerkaraKorupsi menyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukumharus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea)dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggapmemperkaya orang lain atau korporasi.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
203 — 67
  • demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yangtelah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi.Menimbang, bahwa untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapatdimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, makaperlu melihat sejaunh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindakpidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanyaHalaman 138 dari 190 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptkniat jahat (mens area) dan perbuatan jahat (actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
87 — 18
  • Jadi Pasal 3 lebin pada actus reus nya; Bahwa ketentuan perundanganundangan yang terkait dan dapat dikenakanterhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi; Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK mengandung unsurunsursebagai berikut:Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smga.