Ditemukan 4724 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13045
  • Bahwa Hakim dalam menentukan hak asuh anak di dalampersidangan akan memastikan siapakah yang merawat anak dari kecilmelalui keterangan para saksi, dan biasanya mengenai hak asuh ini akandijatuhkan kepada pihak Ibu/ istri dengan bersumber pada Yurisprudensiterkait hak asuh anak, kecuali apabila alasan pengajuan perceraian adalahistri selingkuh atau berzina.
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
7301298
  • Alasan hakim dalam penanganan perkara URIP TRIGUNAWAN menurut media massa supaya berat hukumannya menurutahli salah, penegakan hukum harus menggunakan pengetahuan hukumpidana dan hukum pidana cantolannya adalah Pasal 24 ayat (1) UUD1945 menegakkan hukum dan keadilan ;Halaman 153dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBglUntuk mempertegas permasalahan tersebut adalah pasal 284 KUHPmengenai delik zina, zina harus berpasangan karena tidak mungkin lakilaki / wanita saja yang berzina dan yang satu
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 697/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
RIDWAN
7424
  • Penggugat merasa berzina selama menikah 28 tahunberjalan. Dimana kedua saudara kandung tergugat juga samzamempunyai istri muslimHal. 256 dari 4 halaman berita acara Nomor : 697/Pdt.P/2019/PN. TNG, yang sampai saat ini hidup rukun dan damai selama 32 tahun.Penggugat juga sering bermesra mesraan dengan pria laindidalam posting foto dengan katakata yang tidak sepantasnyasebagai istri sah dari tergugat.
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
807343
  • 5 ayat (1)dan Penyelanggara Negara yang disuap dikenakan Pasal 5ayat (2), sehingga dengan demikian khusus Pasal 5 ayat (1)dan Pasal 5 ayat (2) tidak berdiri sendiri yang artinyaseseorang Penyelenggara Negara tidak mungkin dikenakanPasal 5 ayat (2) kalau tidak ada orang dijatuhi pidana Pasal 5ayat (1), Kecuali kalau diikuti ajaran percobaan sehingga kalautidak ada orang yang menyuap seorang PenyelenggaraNegara tidak bisa dikenakan Pasal 5 ayat (2);Bahwa Selain itu Pasal 5 tersebut seperti orang berzina