Ditemukan 4907 data
64 — 43
Melakukan peninjauan secara visual mengenai kondisi kesempurnaan serta cacad yangtimbul.c.
H.M. ZEN ALAYDRUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.Mas'ud Madohura
2.Sulistyaningsih
3.Rizkykah Anggriani
4.Ari Wahyudi Ramadhan
5.Marwin Tinundong
216 — 122
Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara1.Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan Tata Usaha Negaramengadili dikarenakan pada perkara ini masih di lakukanya upayaadministratif pada Kantor Pertanahan Kota Palu mengenai PembatalanSeritipikat Karena Cacad Hukum Administratif dan belum sampai padatahap putusan;Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) UndangUndang No. 51 tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengadilan baruberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataHalaman
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Drs H YANTO RIYANTO Bin KUSNADI Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : EVIE ELIVIA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SITI AES KURAESIH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : SOPAR SITORUS,SH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Penggugat : ASEP DANI RAMDANI
Terbanding/Tergugat VII : KIMING
Terbanding/Tergugat I : R SONNY FRINADI Alias DEDEN Bin EDI KUSNADI
Terbanding/Tergugat II : NENENG YUNIKAWATI ANDRIANY
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Turut Tergugat I : INDRI KRISNA WARDHANI,SH ,MKn Binti MOCH RUHIAT
62 — 105
Menyatakan Jual beli antara tergugat dan tergugat II sebagaimanaAkta jual beli No 40/2015 tertanggal 01 Juni 2015 dihadapan NotarisINDRI KRISNA WARDHANI,SH ,MKn dan Jual beli antara tergugat IIdengan Tergugat Ill sebagaimana Akta Jual Beli No. 294/2015 tanggal18 Nopember 2015 dihadapan Notaris SOPAR SITORUS,SHdinyatakan batal tidak sah,cacad Hukum dan tidak mempunyaikekuatan ;.
1.LALU MOHAMMAD RASYIDI,SH
2.REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
IWAN KURNIAWAN
63 — 40
maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinyaunsur setiap orang, dalam hal ini adalah subyek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampuHalaman 87 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrmempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yangdiduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kemampuanbertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum TerdakwaIWAN KURNIAWAN yang diajukan ke persidangan ini, menuruthemat majelis Terdakwa tidak cacad
WAWAN SETIAWAN Direktur Utama PT Murni Jaya Sempurna
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Dago
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN KPKNL JAKARTA I
3.PT BALAI LELANG STAR
4.HENNY NURBAENY
5.LIM JOHAN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
267 — 143
Pasal 1491 : Penanggungan yang menjadi kewajiban penjualterhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu : pertama,penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;kedua, tiadanya cacad yang tersembunyi pada barang tersebut atausedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalanpembelian itu.c.
81 — 12
perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah selaku Ketua KoperasiKelapa Sawit Rakyat Bina Sejahtera.3. terdakwa membenarkan seluruh identitasnya didepan persidangan.4. terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terdakwaYADI SUPRAYOGI Alias GARENGadalah orang pribadi (orang perorangan)yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, terdakwaYADI SUPRAYOGI Alias GARENGtidak cacad
49 — 15
Artinya cacad mengenai asalusulnya.23 Bahwa dikarenakan pembelian kayukayu oleh Tergugat III dilaksanakandengan itikad baik, maka sepatutnya transaksi pembelian kayukayu dimaksuddilindungi oleh hukum sebagaimana kaidah hukum dalam YurisprudensiMahkamah Agung R.I.
77 — 123
Putusan No. 82/G/2012/PTUNBDGPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanahdan AsasAsas Umum Pemerintah Yang Baik Khususnya AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Kepastian Hukum sertapetitum gugatan pada Point VIII yang berisi tuntutan terhadapPengujian obyek sengketa apakah terdapat cacad hukum dalampenerbitannya agar dapat dinyatakan batal atau tidak sahkarena telah bertentangan dengan Peraturan Perundanganundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintah YangBaik Khususnya Azas Asas
Nursin lasuasa
Tergugat:
1.Kartini sigar
2.PT. BHINEKA MANCAWISATA
3.FERY BENSUIL, S.SOS
4.KEPALA KANTOR DESA JAYAKARSA
Turut Tergugat:
Kepala kantor pertanahan kabupaten Minahasa utara
132 — 94
Adapun pihak tersebut yakni berdasarkan gugatan penggugatdalam posita 2 halaman 3 yang mana pihak dari ahli waris dariAlmarhum SABINDO LASUASA dan NURIAH DURMIAS. tidakdimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo ;a.3 Bahwa dengan demikian setelah dicermati dan dipahami maksuddan tujuan dari pihak Penggugat sangatlah jelas gugatan dimaksudmasih cacad formil atau adanya pihak yang belum dilibatkan dalamperkara aquo, untuk itu Turut Tergugat memohon kepada MajelisHakim kiranya menolak gugatan Penggugat
98 — 69
Oleh sebab itu Jual Beli tersebut Cacad Hukumdan Harus Batal Demi Hukum.Bahwa setelah TERGUGAT Il IMTERVENSI mengetahui bahwaSHM No. 191/Rawa Barat, yang semula atas nama TERGUGAT IlINTERVENSI sudah diganti atas nama EVIE CHANDRA, makaTERGUGAT II INTERVENSI mengajukan gugatan di PengadilanNegeri Jakarta Barat, yang teregister dalam perkara perdata No.Halaman 68 dari 129 halaman.
88 — 36
2018/PT BDG10.sekarang menjadi atas nama : H SUBARI PRIANGGODO BIN ASOKAdan EVIE ELIVJA tergugat II dalam keadaan Kosong tanpa bebandari apapun kepada P enggugat;Menyatakan J ual beli antara tergugat I dan tergugat Il sebagaimanaAkta jual beli No 40/2015 tertanggal 01 J uni 2015 dihadapan NotarisINDRI KRISNA WARDHANISH ,MKn dan J ual beli antara tergugat Idengan Tergugat III sebagaimana Akta J ual Beli No. 294/2015 tanggal18 Nopember 2015 dihadapan Notars SOPAR SITORUS,SHdinyatakan batal tidak sah,cacad
107 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan PemerintahKota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal PunguanSianipar, Anak, Boru, Bere, lbebere Simpang dua dan Simarimbunkota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan PemerintahKota Pematangsiantar kepada panitia natal LVRI Markas Cab.Korps Cacad Veteran RI Simalungun/ Pematangsiantar sebesarHal
Korps Cacad Veteran RI Simalungun/Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah)tanggal (kosong) Desember 2007.1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuanganPemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia PerayaanNatal MudaMudi Kelurahan Tojai Baru sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuankeuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PanitiaPerayaan Natal MudaMudi Jalan Persada KotaPematangsiantar sebesar
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
410 — 316
hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bertindakselaku Para Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan penilaian hukumterkait apakah Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objeksengketa;Menimbang, bahwa meskipun yang dituju adalah Perguruan TinggiUniversitas Indonesia sebagai badan hukum yang mengelola bidangakademik dan non akademik secara otonom terkait penerbitanPemberhentian anggota MWA tahun periode 20142019 danPengangkatan anggota MWA tahun periode 20192024, dan yangdinyatakan cacad
PAULUS RADITYA PRABA
Tergugat:
1.YAKUB SULISTYO
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
3.Kepala Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
152 — 21
dan harusdianggap sah dan kemudian dikarenakan Tergugat melakukanperbuatan buruk tanpa itikad baik yaitu terutama dengan melakukanperbuatan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu. melakukanperbuatan pesertipikatan kelima sertipikat obyek sengketa tersebutatas nama Tergugat padahal seharusnya dapat mensertipikatkankelima objek sengketa menjadi atas nama Gereja Bethel IndonesiaAmbarawa Jemaat Yerikho.Oleh karena itu maka perbuatan pesertipikatan yang dilakukanTergugat tersebut jelasjelas mengandung cacad
173 — 92
paraPenggugat telah menyerahkan 93 (sembilan puluh tiga) bukti surat dan menghadirkan5 (lima) orang saksi, Tergugat juga telah menyerahkan 17 (tujuh belas) bukti suratdan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensimenyerahkan 60 (enam puluh) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materimateri eksepsiyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakimeksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacad
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
112 — 49
Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya ;Menimbang, bahwa mengenai pembatalan Hak atas tanahNegara diatur dalam pasal 1 angka (14), Pasal 3 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; pasal 1 angka (14)pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 535 K/TUN/2016ada ijin terlebin dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional adalahtidak diakui, cacad administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukumterhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Belongkut atas nama PTBelunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor, 1984/1992tanggal 16061992:Bahwa pelanggaran hukum mengenai Peralihan hak kepemilikan HakGuna Usaha PT Belunkut ini yang tidak pernah didaftarkan KantorPertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan atau perbuatan peralinan hakhak
HADEMAN, SH
Terdakwa:
ASTARI TAPUN, SPd. MPd.
122 — 107
., yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia di bawah 16tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Astari Tapun,S.Pd.M.Pd., dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapipertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggapsebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa Terdakwa
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
241 — 159
Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 9 Tahun 1999, tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara DanHak Pengelolaan.Pasal 106 ayat (1)Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.Pasal 108(1) Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis(2) Permohonan pembatalan hak
68 — 41
No. 115/G/2012/PTUNBDGkhususnya ; asas kecermatan formal ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraianpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat danberkesimpulan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa secara prosedural dan substansialmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku danjuga Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),khususnya Asas Kecermatan Formal, sehingga penerbitan objeksengketa a quo mengandung cacad yuridis oleh karenanyaterhadap