;Adapun unsure actus reus nya adalah bertentangan dengan ketentuanyaitu pasal 54 ayat 1 PP 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah berbunyi : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atauyang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, serta PergubNo.33 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemungutanretribusi pelayanan, dan SK Direktur RSUD Nomor821/0928/RSUD/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentangPembagian

dalam artian pembuat harus menghendaki(WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN)akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah(mens rea) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentukperbuatan (actus reus) dari pelaku.

atasPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 20114 Tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Perseroan Terbatas pada pokoknya terdapat kKewenangan Tergugatuntuk mencabut surat keputusan berupa Pengesahan/Persetujuan/PemberitanuanPenerimaan Perubahan Anggaran Dasar perseroan apabila ada perubahan dataperseroan, (vide Pasal 32) hal ini sejalan dengan asas contrarius actus

Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danHal. 118 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.menentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertilien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.

/PT.MKSaset pribadi atau atau aset perusahaan agar dapat memberangkatkanJemaah umroh, akan tetapi sebaliknya Hamzah Mamba malah membelilagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada padaRekening P.T; ABU TOUR yang dikelola oleh terdakwa Kasim Sunusi.Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukansuatu perbuatan pidana adanya Mens Rea yaitu sikap bathin daripelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus

Mirza Nasution,SH.M.Hum membuktikan dirinya dipersidangan tidak mampumenjelaskan asas hukum yang sangat penting didalam ilmuAdministrasi Negara yaitu asas presumtio iustae causa serta asascontratius actus. Padahal asas ini merupakan asas yang sangatberkaitan erat sebagai alat untuk menentukan apakah sebuahkeputusan pejabat Administrasi Negara masih berlaku atau tidak.Bagaimana mungkin ahli bisa menjelaskan tentang objek surat yangmasih berlaku atau tidak sedangkan ianya tidak paham asas ini.C.

FIG denganmempertimbangkan dan menjatuhkan pidana seolaholah perbuatan PemohonKasasi II/Terdakwa dimaksud adalah atas nama pribadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telahmelakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak membuktikan adanya motif (mensrea) untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian PT.BRI (Persereo), Tbk;Dalam hukum pidana asas Actus non facit reum nisi mens sit rea (suatu perbuatantidak dapat membuat

Asas actus non facit reum nisi mens sit rea diterapkan untuk menegakanasas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan);Menurut Prof.Dr. Worjono Projodikoro, S.H., suatu perbuatan yang dilarang barudapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh si pelaku jika si pelaku memilikiHal. 287 dari 356 hal. Put. No.1019 K/Pid.Sus/2014niat untuk melakukan tindak pidana tersebut (Wirjono Projodikoro, AsasAsasHukum Pidana di Indonesia, PT.

dijatuhnkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, makademi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan; Halaman 188 dari 195 = Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus

Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).

Korupsi secara bersamasama;Bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannyaterutama dalam perkara a quo dengan menguatkan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya terutama terkait dengan unsurunsursecara bersamasama adalah sangat tidak beralasan hukum jika berdasarpada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (videputusan halaman 247248) karena:1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikanniat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus

Mirza Nasution,SH.M.Hum membuktikan dirinya dipersidangan' tidak mampumenjelaskan asas hukum yang sangat penting didalam ilmuAdministrasi Negara yaitu asas presumtio iustae causa serta asascontratius actus. Padahal asas ini merupakan asas yang sangatberkaitan erat sebagai alat untuk menentukan apakah sebuahkeputusan pejabat Administrasi Negara masih berlaku atau tidak.Bagaimana mungkin ahli bisa menjelaskan tentang objek surat yangmasih berlaku atau tidak sedangkan ianya tidak paham asas ini.C.

Korupsi, yang melanggar Pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaanSubsidair telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum baik yangberupa perbuatan (actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya

dipidana.Bahwa unsur secara melawan hukum ini juga bersifat sebagai elemen delik samaseperti unsur Ssetiap orang, yang agar unsurnya dapat dibuktikan, harusdibuktikan terlebin dahulu delik inti dari suatu pasal, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor yang elemen inti deliknya adalah melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara.Bahwa unsur secara melawan hukum ini erat kaitannya dengan doktrin mengenaiasas actuS

unsure melawan hukum iniberdasar faktafakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukumdan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inimerupakan sifat dari perbuatan (actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertaiperbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya

Putusan Nomor 332 K/PID/2017Banding/Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintaipertanggungjawaban pidana, oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana, menyuruhmelakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana,menganjurkan tindak pidana ataupun membantu terwujudnya suatutindak pidana;Bahwa actus reus maupun mens rea sebagai unsur pembentuktindak pidana tidak melekat dan tidak terdapat pada diri maupunperbuatan Pemohon Banding/Terdakwa, oleh

Sesuai dengankaidah actus reus non nisi mens rea.Bahwa jika suatu tindakan memenuhi ketentuan dalam hukumadministrasi selama memenuhi unsurunsur dalam UU Tipikormaka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tipikor. Dalamhal perbuatan tersebut termasuk tipikor dan tindkj pidana lainmaka berlaku asas asas systematische specialiteit, yang berlakuadalah hukum yang dominan. Atau alternative eendaadschesamenloop.

tindak pidana lain yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. yang dilakukan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidanamenurut hukum Indonesia.Bahwa perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pada Pasal 3 dapat dilihat dariSikap batin pelaku untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan,Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmbsedangkan Pasal 4 dapat dilihat dari actus

Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danmenentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertiiien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertaiperbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya