Ini adalah fitnah dan kebohongan pemohonuntuk memelintir permasalahan yang sebenarnya.Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil pemohon dalam repliknyapada butir 8, yang mengakui secara telak bahwa Pemohon telah1810.11.menjual mobil Toyota Rush produksi tahun 2010 secara sepihak ketikaPemohon sedang dalam perkara pidana KDRT di kepolisian tanpaada persetujuan dari pihak Termohon dan Pemohon dengan entengdan gampangnya minta untuk tidak mengungkitungkit harta tersebut.iePadahal jelas sekali disebutkan

Aurellie Kezie dan Surat Laporan Tindak Pidana KDRT terhadapPenggugat dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telahmemenuhi maksud Pasal 285 R.

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

VER/21/IV/2019 tanggal April 2019 bukanlah alat bukti yang berdirisendiri tetapi berkaitan dengan keterangan saksi6 yangatas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum telahdibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan telahdiberikan di bawah sumpah dibacakan ulang di depanpersidangan serta barang bukti lainnya.Bahwa keterangan para saksi dan barang bukti lainnyatermasuk surat Visum Et Revertum (VER) yang di keluarkanoleh Rumah Sakit TK Il Kesdam Iskandar Muda, HasilPemeriksaan Psikologis tindak pidana

KDRT atas namaC.H.A.P Nomor : 357/P2TP2A/690/2019 yang terlampirdalam berkas perkara, setelah diadakan pemeriksaansecara cermat dan seksama, maka berdasarkan Pasal 172dan Pasal 177 UndangUndang RI nomor 31 tahun 1997tentang Peradilan Militer, termasuk dalam alat buktipetunjuk.Bahwa sistem pembuktian dan alatalat bukti padaperkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selainberpedoman pada hukum acara pidana umum yang terdapatdalam KUHAP juga memedomani hukum acara khusus yangdiatur tersendiri

Bahwa 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan PengadilanMiliter IIl12 Surabaya Nomor 40K/PM.III12/AD/IV/2016 tanggal27 April 2016 atas nama Terdakwa Serda Agus Susilo NRP21100104650789 adalah bukti kalau Terdakwa sudah pernahmelakukan tindak pidana KDRT kepada Saksi1.

Namun setelah Penggugat keluar daritahanan Kejaksaan Negeri, Penggugat Ingkar janji dan ingin melawanTergugat dalam sidang pidana KDRT. Dalam Persidangan, ketika MajelisHakim menanyakan, JPU menyampaikan, bahwa JPU sengaja memisahberkas perkara menjadi dua, KDRT dan Kekerasan terhadap anak dalamHalaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor 0247 /Pdt.G/2016/MS.Bna24.25.berkas dan persidangan lainnya.

Sebelumnya Tergugat telah sangat jelas menyebutkan dasarhukum, yang salah satunya yaitu Putusan MA RI No:1070k/Sip/1972,maka dapat Tergugat simpulkan bahwa Penggugat sangat berambisisehingga penggugat melupakan dan mengabaikan aturanaturan hukumHalaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor 0247 /Pdt.G/2016/MS.Bna26.27.28.29.yang berlaku, sehingga apa yang menjadi alasan Penggugat sangat tidakberalasan sama sekali untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini ;Bahwa setelah proses Pidana KDRT dan Penggugat

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa padaawalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Saksidengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekcokandan perselisihan pendapat danTerdakwa meninggalkan rumah sejaktanggal 24 Nopember 2014, yang selanjutnya Saksi melaporkanTerdakwa ke Denpom V/4 atas tindak pidana KDRT dan perkaranyasudah diputus oleh Pengadilan Militer IIl12 Surabaya.ts Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan perjaradalam masa

Bahwa sebelumnya setelah Terdakwa selesaimelaksanakan pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan 20 (dua puluh) hari di lemasmil MakassarHal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45K/PM III18/AD/VI/2021karena melakukan tindak pidana KDRT terhadapistrinya Sdri.

Bahwa sebelumnya setelah Terdakwa selesaimelaksanakan pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan 20 (dua puluh) hari di lemasmil MakassarHal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45K/PM III18/AD/VI/2021karena melakukan tindak pidana KDRT terhadapistrinya Sdri.

keluarga Pemohon (tante Hj.Muliati) yang saat itu merawatanak kami dengan alasan bahwa Termohon akan melaksanakan perjalanan dinaskantor (ke Jakarta), namun setelah dikonfirmasi keteman kantor Termohonternyata Termohon tidak ada dinas kantor ke Jakarta.Tidak benar jika Termohon tidak pernah mencemarkan nama baik Pemohon.Pencemaran nama baik kepada Pemohon dilakukan oleh Termohon denganadanya surat laporan polisit Termohon No.LP/408/X/2016/Sek.Ujung BuluTanggal 3 oktober 2016 tentang dugaan tindak pidana

KDRT saat itu Pemohonlangsung ditetapkan sebagai Tersangka yang surat penetapannya langsungHal 9 dari 57 hal.

Bukti Tertulis TermohonHalaman 15 / 45 Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bm1) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272021907070015, tanggal 10September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, telah diberi meterai dan telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (T.1);2) Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Damai Dalam KasusTindak Pidana KDRT, tanggal 24 September 2018, telah diberi meteraidan tidak ada aslinya, lalu

Perbuatan pidana melakukan kawin ganda tanpaizin terjadi jauh sebelum tindak pidana KDRT terjadi sehingga bukanbentuk pengulangan. Justru harus sebaliknya kami berharap danmemohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa adanyaputusan Hakim disiplin dhi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan seluruh nafkahyang diminta Penggugat Rekonvensi, padahal nafkahnafkah tersebut wajibmenurut hukum agama maupun menurut hukum Negara bagi suami/orangtua anak, tidak memenuhi dapat dituntut perdata maupun pidana (KDRT),sehingga tidak beralasan hukum jika Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensimenyatakan keberatan terhadap gugatan nafkah madhiyah, iddah, mutahmaupun nafkah dua orang anak, apalagi dirinya adalah lelaki yang hebat,seorang polisi aktif yang energik

Fotokopi Tanda Bukti Lapor Tindak Pidana KDRT,Nomor : TBL/5/II/2013/SPKT Bireuen, tanggal 13Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResor Bireuen, bermaterai cukup dan sesuai aslinya(Bukti P.2) ;Hal 31 dari 56 Hal Put. No. 171/Pdt.G/2013/MSBir32Il. Bukti SaksiSaksi :(Bukti P.3) ;3. Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah, tanggal 30November 2009, bermaterai cukup dan sesuai aslinya.

XxXxXxxxxxxx Tanjung atas peristiwa Pidana KDRT yang dilakuka24Terlapor atas diri Pelapor. Bukti tersebut telah diberi cap pos danselanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4.5. Fotocopy berita acara serah terima Jabatan dari Drs. xxxxxxxxxx TanjungMM.Mpd selaku Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi cap pos dan selanjutnya olehKetua Majelis diberi tanda dengan P.5.6.

Bukti P.8dalam bahasa Asing (Inggris) dan P.8.1. terjemahan bukti P.8 kedalam bahasaIndonesia oleh Muhammad Hikmat Gumelar (Authorized & Sworn Translator),telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yangdikeluarkan oleh Penjabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa Tergugattelah dilaporkan telah melakukan tindak pidana (KDRT).Hal. 40 dari 47 halaman Put No. 0060 /Pdt.G/2020/PAJTMenimbang, bahwa bukti P.9 s/d P. 12 berupa Prin Out, namunkebenarannya tidak didukung oleh

Bahwa mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mutah yangdituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakantidak bersedia memberikan karena selama ini Tergugat Rekonvensisering memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi, meskipunTergugat Rekonvensi sudah jadi Tersangka dalam kasus Pidanapersinahan dan kasus Pidana KDRT.2. Bahwa mengenai nafkah untuk dua orang anak, TergugatRekonvensi memahami tanggungjawabnya sebagai seorang suami,Hal. 48 dari 54 Hal.

Bahwa sesuai dengan bukti T4, T5, T6 keterangan saksi Mawardi, bahwa benarterjadi tindakan kekerasan Pemohon terhadap Termohon, dan Termohon telahMelaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Tampan atasdugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon,dan sampai dengan saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangkadalam perkara tindak pidana tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi xxx,Saksi xxx dan Saksi xxx, bahwa benar setelah perkara ini didaftarkan diPengadilan

kami tetap pada tuntutankami semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012.Duplik Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya dan menyatakan bahwaDakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RINomor : 23 tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun2004, secara hukum tidak ada satu unsurpun yang dapat membuktikan Terdakwa telahmelakukan perbuatan tindak pidana

KDRT.