Ditemukan 547 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akata agata ayat agama acara ayati anata ayana alata ayatã adata
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
SAANAH, dkk
Tergugat:
PD DELICO
48 — 14
  • Peraturan Perusahaan merupakan hukum otonom yang berlaku danmengikat secara hukum setelah disahkan oleh Lembaga yang berwenang,oleh karena Peraturan Perusahaan disahkan tanggal 8 September 2020,sehingga tidak dapat berlaku surut untuk mengatur kompensasiHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 110 /Pdt.SusPHI/2021/PN Jkt.Pstpengunduran diri Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayata (2) UU No. 13Tahun 2003 mengatur Bagi pekerja/oburuh yang mengundurkan diri ataskemauan sendiri, yang tugas
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 120/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
Joko Hadi Siswanto
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah Tiga Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota
262 — 150
  • Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negaradisebutkan: (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaaanyang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugatsangat
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 05-08-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA Soreang Nomor 4811/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
  • Perkawinan, (akibat putusnya perkawinan karenaperceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana aaperselisihnan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikeputusan / bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak, biala mana bapak dalam kenyataan tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut), dan Pasal 80 Ayata
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 339/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Bank BTPN PUR Pematang Siantar
Terbanding/Penggugat : Suhendrik
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
73 — 43
  • Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenanganyang diberikan oleh undangundang (ex Jlege) dan bukan berdasarkan janjisebagaimana terdapat dalam APHT.Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayata (2) KUH Perdata merupakan suataupelaksanaan dari Suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahululdengan fiat eksekusi pengadilan.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — VREDDY VS MASIM, DK
87 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., melanggar Pasal 54 Ayata (4) PeraturanKepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah dan;Bahwa pengajuan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensijelas bertujuan untuk mengganggu ketentraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi hal mana merupakan suatu bentuk pelanggaranterhadap hak subjektif orang lain dengan memanfaatkan institusiHalaman 30 dari 43 hal.Put.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 519/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat IV : SASONGKO ADHI NUGROHO
Pembanding/Tergugat V : SANTI
Pembanding/Tergugat VI : PRANYOTO YUDO YUWONO
Terbanding/Penggugat I : SETYO PRABOWO
Terbanding/Penggugat II : HARIYATININGSIH
Terbanding/Penggugat III : TAWANG JAYANTI
Terbanding/Penggugat IV : DJOKO SUSENO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Terbanding/Tergugat I : MARJUKI Bin DARWO
Turut Terbanding/Tergugat II : SUPARMI Binti MATSIRAT
Turut Terbanding/Tergugat III : MUNIRAH ALIAS MUNIJAH Binti MURADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. TELKOMSEL
126 — 91
  • Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.8.
    Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.13.Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum tersebut diatas, makaberdasarkan hukum PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak untukmengajukan tuntutan maupun hak terhadap tanah objek sengketa karenadaluwarsa.
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN KOLAKA Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka
Tanggal 24 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 68
  • Dan hanyalahorang bodoh dan buta hukum sajalah yang dapat mengatakan bahwapembuktian tersebut diatas bukanlah suatu Perjanjian/ Kontrakataupun Kontrak Kerja yang SAH .Jadi ; yang penting harus memenuhi ke4 syarat SAHNYA SUATUPERJANJIAN sesuai KUHPerdata Pasal 1320 ; (vide Point 13 ayata ;Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c. ; dan Point 13 ayat d) ; itulah yangjadi dan SAHDengan demikian terpenuhilah bahwa SPMKSSPMKS dan lampiranlampirannya disebut Perjanjian/Kontrak atauKontrak Kerja yang SAH !
    Adel Berty MSi ; kebijaksanaan BapatiKolaka saat itu dengan Proyekproyek voor financiering (vide Point10 ayata sampai dengan Point 10 ayat x) yang sudah dibayartetapi Point 11 ayat 1 sampai dengan Point 11 ayat 4) yang belumdibayar ; sudah amat dikenal Masyarakat Kabupaten Kolaka ;termasuk beliau. Bahkan semasa pemerintahan Bapak Drs.BUHARI MATTA MSi sebagai Bupati Kolaka selama 10tahun ; :"beliau . ( H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-06-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 5 Desember 2018 — PT DHARMA MULIA, DKK : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
165 — 110
  • Camat Matraman sebagai PPAT dan adanya bukti bahwapenerbitan Sertipikat Objek Sengketa tumpang tindih/overlap denganSertipikat Hak Milik No.02236/Rawamangun dan Sertipikat Hak GunaBangunan No.01558/Rawamangun milik Para Penggugat :> hal tersebut membuktikan bahwa penerbitan Sertipikat ObjekSengketa tanpa ada alas hak, tanpa adanya data juridis dantanpa adanya data fisik yang disyaratkan oleh pasal 23 ayata (1) jo pasal 31 ayat (1) jo pasal 29 ayat (1) jo pasal 29 ayat(3) Ketentuan Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-10-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2230/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 30 April 2018 — Ratih Wahyuningsih Binti Awang Gunawan
24 — 3
  • ;Selain melanggar pasal351 kitab undang undang hukum pidana sebagaiaman gugatan diposita nomor 20, tergugat juga melanggar pasal5 ayatA dan ayatB,melanggar Pasal6Yang menegas kan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal5 hurufa adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit, atau luka berat dan pasal7 yang menegas kan Kekerasan psikissebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan untuk bertindak
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 18-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pts
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
R IMAN PRIBADI, SH
Terdakwa:
1.JAMRIADI ALS ABANG AUN BIN H M ARIP
2.MASDA ALS OCAK BINTI ALM H ABDUL RASYID
105 — 39
  • Namun demikian yang dimaksud Pasal 311 Ayata(1) sehubungan dengan penggalan kalimat yang berbunyi Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisandalam Hal ia dijinkan untuk membuktikan tuduhan nya itu, jika ia tidakdapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangdiketahuinya tidak benar, di hukum karna salah memfitnah denganhukuman penjara selamalamanya 4 tahun. tersebut berlaku jikayang tertuduh tersebut adalah bunyi dalam Pasal 312 Ayat (1),(2)KUHP dan Pasal 313 KUHP
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 66/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
PT TIARA MULYA SEJAHTERA
Tergugat:
Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
124 — 46
  • Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan : 22222222 nn nnn n naoPermohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-06-2012
Putusan PN SORONG Nomor 123/PID.B/2010/PN.SRG
Tanggal 14 Nopember 2011 — - MUCHSIN AL HAMID bin MUHAMMAD AL HAMID
75 — 19
  • tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagidemikian pula sebaliknya ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 ayata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 258/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION (INSA), dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
96 — 49
  • Bahwa untuk keadilan dan menjaga kondisi serta keadaan yang tidakmerugikan Penggugat dan Penggugat Il lebih lanjut, maka sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 67 Ayata (2) UUPeratun, Penggugat dan Penggugat Il mohon penundaan keberlakuanobyek sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12 April2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
240 — 287
  • sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasanalasansebagaimana dikemukakan pada huruf a dan huruf b hal. 1112gugatan;Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
PT. SANDERS BERSAUDARA ABADI diwakili oleh JUNAEDI ABDILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
147 — 88
  • . : 155/G/2018/PTUN.SBY22:(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; Ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 15-06-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 15 September 2016 — KOPERASI LANCANG KUNING MELAWAN KETUA POKJA KONSTRUKSI III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HILIR CV. ZALISTI MANDIRI
90 — 37
  • DALAM PENUNDAAN : === === ==nn nne nen en en ene eee1.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat. 22200 sen nnn nee noeAyat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 313/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Desember 2020 — H. Afrizal A. Lana, berkedudukan di Jl. Kramat Raya KP Ciherang, RT/RW 003/007, Kel. Sukatani Kec. Tapos dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT,SH and ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Kantor hukum SENTOT, SH & Associates Law Firmâ (SAS LAW FIRM), beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, disebut sebagai……. Penggugat I; Lawan: 1. Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai……. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau Mirahde-6/1204/019, Cimpaeun, Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Y.B. Christian Putro S., S.H & Suhono, S.H., para Advokat di Kantor Konsultan Hukum CS Law Office, beralamat dijalan Pengadegan Selatan VII No. 4A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai ……………… Tergugat II; 3. Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai …………sebagai Turut Tergugat I; 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, yang beralamat di Jl. Kartini No. 19, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa-Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad S.F. Habibi dkk, Para Anggota KPU berdasarkan surat tugas Tertanggal 19 Mei 2020, disebut sebagai............Turut Tergugat II; 5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, yang beralamat di Nusantara Raya No. 01, RT 03 / RW. 13, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa-Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusup Kurnia, S.IP, dkk anggota dan staf di Bawaslu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, disebut sebagai...…..Turut Tergugat III;
551 — 225
  • Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayata, bdan c juga berlaku bagi Pengurus Partai;(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melaluisidang Majelis Kehormatan;Bahwa oleh karena diberhentikannya keanggotaan Partai kepadaPenggugat, maka Tergugat Il lah yang berhak untuk ditetapbkan menjadiAnggota DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra untuk menggantikanPenggugat;Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertamaMajelis Kehormatan memutus secara adil membagi masa jabatananggota
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ZAIWARDI
Terbanding/Tergugat : Zams Khosmen Sijabat
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Regional Recovery Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
48 — 31
  • ,tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, karena Ketentuan Pasal 5 ayata,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer SiogiSijabat Finance CV tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugatberhak secara bersamasama, masingmasing untuk membeli, menjual ataudengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hakhak atas barangbarangtidak bergerak, hakhak atas tanah serta hakhak atas perusahaanperusahaan,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat a, b, c, d sebagaimana disebutkandalam perubahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
SISWANTO Als ABI Bin Alm KEK LIONG SIENG .
52 — 2
  • butir yang diduganarkotika jensi pil ekstasi merk S dengan berat kotor 4.931,3 gram, sertadikurangi berat pembungkusnya 52,47 gram dan berat bersihnya 4.878,83gram; 1 (satu) buah tas tentang warna merah merk MAJONG KING dankertas kado;e 1 (satu) buah kotak merk IK YELLOW yang dibalut dengan lakbanwarna kuning kemudian dibungkus dengan kertas kado motif batik;Perbuatan terdakwa SISWANTO Als ABI Bin (Alm) KEK LIONG SIENGsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal132 ayata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 23-02-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2016 — SUWARNA SAPUTRA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk.
102 — 53
  • Pasal 11 ayat (1) dinyatakan : Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Rncana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas(RDTR dan PZ) berwenang, dan selanjutnya pada huruf (f)diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadappelanggar tata ruang : Pemberian sanksi terhadap pelanggaranpemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.Selanjutnya didalam Pasal 670 ayat (2) memberikan kewenangankepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadapbangunan yang melanggar ketentuan zonasi, pada Pasal 670 ayata