Ditemukan 477 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/Pid/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — HANDOKO SALIM Alias ALIANG;
5539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim. Hakimdidakwa menjadi sumber ketidakpastian hukum antara lain karena tidak adaHal. 47 dari 71 hal. Put. No. 1294 K/Pid/2016konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum antara lain adalahkepastian menurut hukum. lagilagi, penerapan hukum dihadapkan pada halhalyang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain.
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1811/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8224
  • Bahwa selama 1 tahun terakhir ANAK tinggal dengan TERGUGAT,TERGUGAT sering mendapatkan teror, ancaman, kecaman dan perlakuantidak menyenangkan dari keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT; seperticontohnya ancaman, tindakan pemukulan dan pengrusakan yangdilakukan oleh paman, ibu dan adik TERGUGAT di rumah TERGUGAT,ancaman dan katakata kotor, pencemaran nama baik yang dilakukan olehadik TERGUGAT atas perintah ibu TERGUGAT lewat media sosial danpesan online, pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan olehPENGGUGAT
Register : 14-04-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 208/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 15 Nopember 2016 — AGEN SIMBOLON Bin JAKEUS SIMBOLON
21973
  • Kemerdekaan berpendapat dalam tekanan,Jika kritik dan kecaman dibalas pemenjaraan. Penggalan Edisi: Dari Kata JadiPenjara, Tayang Rabu, 25 Pebruari 2015 di Metro TV). Keadilan jadi barangsukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Apa karena hidup orangkecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal merekatersisa jadi catatan kaki.Betapa gawatnya ketika hukum telah kehilangan nyali.
Putus : 20-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 20/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. SERVASIUS KABU, Dkk
7740
  • bencana angin topan di wilayah Kecamatan Mapitara,Doreng, nita Lela dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka daribulan Januari s.d MaretTA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;14) Kuitansi tanggal O1 Juni 2009 untuk Bantuan Emergencykorban bencana alam gunung api egon dalam wilayah KabupatenPts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 15 dari 168 halaman16Sikka dari bulan Maret s.d Mei TA. 2008 sebesarRp206.353.000,00;15) Kuitansi tanggal O01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korbanbencana kebakaran rumah tinggal di Kecaman
    Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korbanbencana kebakaran rumah tinggal di Kecaman Palue, Lela,Nita, Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikkadari bulan Januari s.d. Mei tahun anggaran 2008 sebesarRp115.900.000,00;16. Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korbanbencana Abrasi, banjir dan tanah longsor di kecamatanPaga, Mego, Tanawawo dan megapanda dalam wilayahKabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Mei TA. 2008sebesar Rp115.900.000,00;17.
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
6329
  • Melakukan pembukuan rekening dengan specimen Ketua dan seluruhFasilitator Kecaman yang bertugas.b. Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM.c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.Halaman 57dari 84,Putusan No, 162/Pid. SusTPK/2015/PN. Bdgd. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karawang melaluiKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.Tanggung jawab : Ketua UPK bertanggung jawab kepada MAD ( MusyawarahAntar Desa) Kec.
Putus : 26-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)
5728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim . Hakim didakwamenjadi sumber ketidakpastian hukum antara lain karena tidak ada konsistensi dalampenerapan hukum. Kepastian hukum antara lain adalah kepastian menurut hukum lagilagi, penerapan hukum dihadapkan pada halhal yang pada tingkatan tertentubertentangan satu sama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapatbertentangan dengan tuntutan kepastian hukum.
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
10251802
  • .> Pernyataan Penggugat telah menimbulkan reaksi keras dan massifterhadap Institusi KPAI, baik berupa kecaman, sindiran, maupunolokolok, bukan hanya dari publik di dalam negeri tetapi juga dariluar negeri, yang mengakibatkan citra KPAI menjadi buruk dantercoreng serta menurunkan' kepercayaan publik terhadapkredibilitas KPAI sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahsecara independen berdasarkan amanat UndangUndangPerlindungan Anak.> Dari sudut pandang ilmu pengetahuan (science), pernyataanpenggugat
    ada yang tidak setuju tidakapaapa dan tidak harus diberhentikan sebagai komisioner;Bahwa dalam kasus Penggugat ini melihat juga masuk ke mediainternasional dan ini adalah hal yang biasa dan menjadi viral dan sekarangtidak ada batas wilyah karena media sosial juga sudah internasional;Bahwa Ahli juga mengikuti perkembangan di medsos IG;Bahwa menurut Ahli sebagai pejabat publik seharusnya ketika membuatstatemen ke publik haruskah mempertimbangkan bahwa hal tersebut akanmenjadi sesuatu yang menjadi kecaman
Register : 19-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
591513
  • Judgement dibedakan menjadi dua, yaitu personaljudgement yang terdiri atas admiration (kekaguman) atau criticism(kecaman), dan moral judgement yang terdiri atas praise (pujian) ataucondemnation (menyalahkan);d.Attitude yang terakhir adalah Appreciation.
Register : 04-11-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 15 April 2015 — - Drs.BURHANUDIN,M.Pd.
109222
  • uangnyadikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) ;Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milikpemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas10 Are seharga Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta17.18.19.37rupiah) dan baru bayar menitip uang sebesar Rp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) ;Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milikpemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancarRRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecaman
    uangnya16.17.18.dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) ;Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milikpemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas10 Are seharga Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) dan baru bayar menitip uang sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) ;Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milikpemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancarRRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecaman
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
30031853
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • masyarakat Indonesia namun tetap ditolak oleh MA (videbukti P8 dan bukti P9).10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasikasus yang menimpa dirinya kepada Komisi Yudisial (KY) di mana KYtelan menemukan kejanggalan dan pelanggaran etik hakim serta membuatrekomendasi sanksi kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatannamun Mahkamah Agung mengabaikannya (pemberitaan media massaakan menjadi bukti).Bahwa terhadap sikap MA yang mengabaikan rekomendasi KY telahmendapat kecaman
Putus : 26-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Ir. H. Zukhairi, MM Bin Gafuri Arsyad
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi ada pula kecaman lain terhadaphakim. Hakim didakwa menjadi sumber ketidakpastian hukum antara lain karenatidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum antara lainadalah kepastian menurut hukum. Lagilagi, pbenerapan hukum dihadapkan padahalhal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. TuntutanKeadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastianhukum .
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
305165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • P.14.9 Tanda Tangan Menunjukan bahwa adanya penolakan olehpenolakan rencana warga dukuh Ngerang tambakromo danpendirian Pabrik penghasilan per 1 tahun di tanah garapansemen beserta menunjukn bahwa kehidupan masyarakatevaluasi ekonomi sangat tergantun pada lahan pertanian danterhadap lahan lebih dari cukup untuk menghidupigarapan oleh kebutuhan seharihari.masyarakat dukuhNgerangtambakromoP.14.10 Foto Copy KTP Menunjukan bahwa adanya penolakan olehmasyarakat kecaman Mayarakat di Kecamatan Tambakromo
Register : 20-04-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
12061
  • rupiah) merupakanhasilHalaman 85 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sbymonitoring dan evaluasi yang telah kami laksanakan bersama dengan TimKecamtan Wonorejo;Bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 14Mei 2019 dengan dasar surat nomor 140/167/424.324/2019;Bahwa awal mula permasalahan tersebut diketahui dari Hasil Monitoringdan Evaluasi rutin yang dilakukan tim Kecamatan dengan nomor surat900/3/0424.324/19 pada tanggal 02 Januari 2019 kepada 15 Desa yangtermasuk wilayan Kecaman
Putus : 27-03-2006 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14PK/PID/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — PANDE NASORAHONA LUBIS
230145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bankbank debitur,khususnya yang telah di BTOkan, apalagi yang di BBOkanseperti BDNI, logikanya pasti lebih mengonsentrasikandirinya pada penanganan musibah besar yang menimpamereka ketimbang mengurus pendaftaran kewajibankewajiban mereka ;Bahwa SKB yang sangat rancu tersebut telah melahirkanbegitu banyak kecaman dan komplain, baik dari pihakPerbanas sendiri maupun dari pihak International MoneteryFund (IMF), hingga akhirnya berbuntut ditanda tanganinyaFrankfurl Agreement oleh Pemerintah Indonesia
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
5433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi ada pula kecaman lain terhadap Hakim. Hakimdidakwa menjadi sumber ketidakpastian hukum antara lain karena tidak adakonsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum antara lain adalahkepastian menurut hukum. Lagilagi, penerapan hukum dihadapkan padahalhal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. Tuntutankeadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutankepastian hukum.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAMMAD ILHAM ROSSADY bin (alm) BAMBANG KUSNUN; ABDUL MAJID bin ABDULLAH;
171136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi ada pula kecaman lainterhadap Hakim. Hakim didakwa menjadi sumber ketidak pastian hukum antara lain Karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastianhukum antara lain adalah kepastian menurut hukum. lagilagi, penerapanhukum dihadapkan pada halhal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satusama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangandengan tuntutan kepastian hukum.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
9236
  • PLN PROKITRING JATENG & DIY (Persero);Bahwakeadaan lapangan pada saat dilakukan inventarisasi tanaman tidak kondusif dan beradadibawah darurat akibat pemaksaan dan desakan warga yang bersifat anarkis;Bahwa pada saat pemaksaan dan desakan yang dilakukan oleh warga diketahui dan dilihat olehKepolisan Polsek Klaten;Bahwa Pihak Kepolisian tidak bisa mengambil tindakan tegas dikarenakan jumlah warga yangmelakukan pemaksaan dan ancaman sangat banyak;Bahwa pada saat terjadi gejolak dan kecaman antara tim