SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak September 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 789.256.057= Rp 631.404.846= Rp = 157.851.211= Rp 15.785.121bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan Rp 79.272.699Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak September 2006 adalah sebesar Rp343.211.072,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN

Ismail jumlah penerimaanRp6.068.900,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 10/4632, Tanggal 20 Oktober2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaanRp62.522.500,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 11/5403, Tanggal 8 November2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaanRp7.322.700,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 12/5403, Tanggal 30 November2005, Nomor Kontrak 7501 a.n. Drs.

Ismail jumlah penerimaanRp32.729.200,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 12/5360, Tanggal 21 November2005, Nomor Kontrak 6505 a.n. Drs. Ismail jumlah penerimaanRp33.914.500,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 13/5558, Tanggal 25 Desember2005, Nomor Kontrak 7501 a.n. Drs. Ismail Jumlah penerimaanRp132.200,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 03/1112, Tanggal 5 Juli 2006,Nomor Kontrak 7011 .n. Ors.

Nur Mahmudah jumlahpenerimaan Rp24.691.250,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/4462, Tanggal 5 Oktober2008, Nomor Kontrak 7001 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp21.109.000,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 08/4463, Tanggal 5 Oktober2008, Nomor Kontrak 7002 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp39.552.625,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5030, Tanggal 20 Oktober2008, Nomor Kontrak 7001 a.n.

Nomor 259 K/Pdt/201434.35.36.37.38.39.Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 07/3989, Tanggal 20September 2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlahpenerimaan Rp3.869.200,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nohnor BPE 08/4581, Tanggal 5 Oktober2009, Nomor Kontrak 5102 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp3.869.000,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5150, Tanggal 20 Oktober2009, Nomor Kontrak 5102 a.n.

Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp8.192.000,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/5195, Tanggal 21 Oktober2009, Nomor Kontrak 7005 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp14.761.650,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 09/ 5182, Tanggal 21 Oktober2009, Nomor Kontrak 6004 a.n. Nur Mahmudah jumlah penerimaanRp11.191.500,00;Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor BPE 11/6076, Tanggal 20November 2009, Nomor Kontrak 7002 a.n.

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakFebruari 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2008 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp565.675.522,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP797/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakFebruari 2008 menjadi sebesar Rp569.807.194,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor:114/ASA/PJK/XT/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Bandingperhitungan PPN yang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalahRp0,00/NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp824.171.922,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm SuratBanding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukanoleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam suratpenetapan No.31/KEP/KPUBTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPenetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rinciansebagai berikut :a.Lasalimu1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT La Ode Alirman = 718, 2.Kasim, SH. H. Sumardin, S.lp, M. Kes = 2.063, 3. H.

Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yangditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasiuntuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,Hal. 3 dari 23 hal. Put.

No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mawasangka Tengahdan Mawasangka Timur yang dijadikan dasar perhitungan suara olehTermohon dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan oleh Termohon sehingga cacat secara hukum;Terdapat 8 orang pemilih yang masih di bawah umur yang melakukanpencoblosan, di Kelurahan Bambonaulu Kecamatan Gu 5 orang, 2 orangdi Desa Lalibo dan 1 orang di Desa Langkomu Kecamatan MawasangkaTengah sedangkan di TPSTPS lainnya

Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan olehTermohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUDBTN/2006 tanggal 1Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

;Bahwa yang dimaksud dengan hasil perhitungan suara adalah penjumlahansurat Suara yang sah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuanPasal 95 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 PP NO.6Tahun 2005;Hal. 18 dari 23 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena memasuki usia pensiun terhitung 1 Maret 2022;
3. Menyatakan upah Penggugat sebagai dasar perhitungan hak kompensasi sebesar Rp. 4.816.921,17(empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah);

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

keuntungan atau penghasilan dari PLMHASIL KELUARGA yang terakhir yaitu perhitungan tertanggal 29 April2004, Tergugat sudah tidak membuat rincian perhitungan lagi atausetidaktidaknya dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui lagiHalaman 7 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI!

Bahwasurat perhitungan tertanggal 8 Juli 1996 jika benar quod non tidak pernahada selama H.B.Mappeaty (alm) dan H.Muhamad Tang masih hidup danbaru. diketahui oleh TERGUGAT ketika tibatiba keluarga PARAPENGGUGAT memberikan foto copy surat perhitungan tersebut kepadakeluarga H.B.Mappeaty (alm).PERHITUNGAN ANTARA H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATYTERTANGGAL 8 JULI 1996, JIKA SEANDAINYA BENAR QUOD NON,TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN31.

Bahwa selain diduga keras surat rekayasa, perhitungan antaraH.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty, seandainya benar quod non,tidak jelas mengenai perhitungan apa dan mengenai apa, sebagai contohpoin nomor 7 tertulis perhitungan PLM Hasil Keluarga waktu di bawaH.M.Tang ( membuktikan H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeatysebagai pegawai/nahkoda) tertera angka Rp.107.163.931,, tidak dijelaskanperhitungan waktu di bawa H.Muhamad Tang membawa apa dan dari manahasil perhitungan tersebut, kemudian poin

MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT40.

Mengapa PARA PENGGUGAT tidakmendalilkan perhitungan antara tahun 1986 s/d tahun 1990 dan tahun 1990s/d tahun 1997 ?

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis Rp 663.989.486.000Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 7.620.429.056,00bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapatdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat(1) huruf

Menyatakan perjanjian bersama perhitungan kompensasi pensiundipercepat dan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja adalahtidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 305 K/Padt.SusPHI/2020Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCIIVYADM2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sar. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

,tertanggal 15 Maret 2017;Menyatakan pendaftaran perjanjian bersama perhitungan kompensasidan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum pada daftardibawah ini:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 12 dari 19 hal. Put.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjianjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat antara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. BudiWinarsih Nomor 717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44936/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Kernel Oil,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor: 009216 tanggal 30 Desember 2010 pos. tarif1513.21.0000 dengan Tarif Bea Keluar 13,5%, Harga Ekspor USD 1.502,00

BeaKeluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakpemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran,dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuanpabean ekspor ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanyakekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluaryang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, HargaEkspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 009216 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan BeaKeluar a quo.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Para Penggugat dan Tergugatmemenuhi Panggilan Sudinakertrans Jakarta Selatan, danSudinakertrans Jakarta Selatan meminta perhitungan versi ParaPenggugat untuk disampaikan pada pertemuan tanggal 31 Oktober2018;30. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Para Penggugat menyerahkancontoh hasil perhitungan kepada Sudinaker Jakarta Selatan.

Menyatakan Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat dan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja adalahTidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;b. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Bandi Sudarsono No: 507/HCII/ADM/2017;c.

Menyatakan Pendaftaran Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi danPerjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat adalah Tidak sah dan batal demi hukum pada daftar dibawah ini:a.Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Janiwati Br. Sitepu No: 707/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT. Sucofindo (Persero) dengan Sdr.

Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Bandi Sudarsono No: 507/HCIl/ADM/2017;c. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sdr. Hendri Nedi Junaedi No: 702/HCII/ADM/2017;d. Peranjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepat antaraPT Sucofindo (Persero) dengan Sadr. Moh. Nafir No: 712/HCIII/ADM/2017;e.

Desa Nomor : 05 tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------------------- PERATURAN DESA APBD:-------------------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------- PERATURAN DESA PERHITUNGAN

APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des

/Per.Des/2013 tanggal ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Tahun Anggaran 2013; Perjanjian Sewa Menyewa Kios Desa Sendangrejo;-- PERATURAN DESA PERHITUNGAN APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : 08 /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan

Desaa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 06/Per.Des/2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011; LPJ ADD :------------------------------------------------------------------------------ Foto Copy Realisasi Alokasi Dana Desa

data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktupaling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain : Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izindari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal8 Januari

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/2016Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan MenteriKeuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk);Bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yangdilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeansudah benar

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodikditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan),PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenaipengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut : PEB Nomor 009220 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT Penyerahan BKP Dan/Atau JKP adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya

PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan perhitungan yang utama adalah :1.

Koreksi positif atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan

Tahun 2008 (Laporan Auditor HLB Hadori) sebesar Rp. 4.990.282.150.tidak dilakukan koreksi saat dilakukan pemeriksaan oleh DirektoratJenderal Pajak.Melihat urutan diatas sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 (selama 4tahun) terdapat tidak konsistennya dalam pemeriksaan pajak sehingga dilakukankoreksi atas pemusnahan tersebut.Sehingga dengan demikian perhitungan pajak yang menurut Putusan PengadilanPajak C/Q Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.

PPN Kurang bayarKelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Pasal 15(2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 74.699.859.937,Rp. 555.205.956.705,Rp. 205.520.850,Rp. 630.111.337.492,Rp. 0.Rp. 630.111.337.492.Rp. 10.092.192.282.Rp. 32.605.542.539,(Rp. 25.280.909.165,)Rp. 7.324.633.374,Rp. 2.767.558.908.Rp. 0,Rp. 2.767.558.908.Rp. 2.767.558.908,Rp. 5.535.117.816,Sedangkan menurut perhitungan kami, perhitungan SKPKBT Pajak

Permata Hijau Pasaman dan KUD Kapar padatanggal 22 April 1998 (fotocopy yang telah dilegalisir):2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201765.66.67.68.puluh delapan rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 (fotocopy yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201765. 2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201773.74.79.76.ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal15 Maret 2012(fotocopy yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret 2012 dariPT.

(delapan ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribuenam ratus empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 16 Juli2012 (fotocopy yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2012 dariPT.

mengajukan Permohonan Uji Materiil a quoadalah terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a danPasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dankeberatan beberapa pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangkedudukannnya lebih tinggi antara lain Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan

Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telahmempertimbangkan prinsipprinsip yang tersebut dalam Pasal 68 ayat(2) yaitu ada 6 (enam) prinsipprinsip perhitungan dan penetapan tarif airminum, karena dasar penetapan tarif air minum yang dilakukanTermohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,sehingga alasan Para Pemohon ini juga haruslah ditolak;Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan

tarif air minumyang sudah ditetapbkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan danPenetapan Tarif Air Minum;Bahwa pembebanan biaya administrasi yang timbul dari pemasanganbaru maupun penyambungan diatur dalam Keputusan Direksi PDAMTirta Mayang Kota Jambi sehingga tidak ada kaitannya denganHalaman 21 dari 43 halaman.

melampaui 4% (empatperseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;Bahwa perhitungan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM TirtaMayang Kota Jambi, dengan formula perhitungan berdasarkan UMP ProvinsiJambi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.600.000,00 x 4% = Rp.104.000,00,sehingga besaran kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak bolehmelebihi dari Rp.104.000,00 (seratus empat ribu Rupiah), atau artinyaHalaman 39 dari 43 halaman.

Menyatakan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 45)bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku untuk umum,;3.

Al Amin):Uang pesangon dan hakhak lainnya: No Uraian Perhitungan Jumlah1 Pesangon Rp2.750.000,00 x 3 bulan x 2 Rp16.500.000,002 Penggantian Hak Rp16.500.000,00 x 15 % Rp 2.475.000,00Jumlah Rp18.975.000,00 selisih upah dengan upah PKL Uraian Perhitungan JumlahRp2.750.000,00 Rp2.350.000,00 Rp400.000,00 x 30 Rp12.000.000,00= Rp400.000,00 bulan Halaman 2 dari 10 hal. Put.

Nomor 1081 K/Pdt.SusPHI/2020Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan: No Uraian Perhitungan Jumlah1 JHT BPJS TK 3,7% x Rp2.750.000,00 x 30 bulan Rp3.052.500,00 uang penggantian hari libur sesuai denganPasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan: No Periode Masa Perhitungan JumlahKerja1 02082016 s/d 4/30 x Rp2.750.000,00 x 30 bulan Rp11.000.000,0028022019 Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar:Rp45.027.500,00 (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) secara tunai dan sekaligus

Invanto Sihombing):Uang pesangon dan hakhak lainnya: No Uraian Perhitungan Jumlah1 Pesangon Rp2.467.500,00 x 5 bulan x 2 RP24.675.000,002 Penghargaan Rp2.467.500,00 x 2 Rp 4.935.000,00Masa Kerja3 Penggantian Hak Rp29.610.000,00 X 15 % Rp 4.441.500,00Jumlah Rp34.051.500,00 Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan: No Uraian Perhitungan Jumlah 1 JHT BPJS TK 8,7% x Rp2.467.500,00 x 30 bin Rp2.738.925,00 Uang penggantian hari libur sesuai denganPasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan: No Periode Masa

Emon Satria) :Uang pesangon dan hakhak lainnya: No Uraian Perhitungan Jumlah1 Pesangon Rp2.700.000,00 x 6 bulan x 2 Rp32.400.000,002 Penghargaan Rp2.700.000,00 x 2 Rp 5.400.000,00Masa Kerja3 Penggantian Hak Rp37.800.000,00 X 15 % Rp 5.670.000,00Jumlah Rp43.470.000,00 Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan:No Uraian Perhitungan Jumlah1 JHT BPJS TK 3,7% x Rp2.700.000,00 x 30 bulan Rp2.997.000,00 Uang penggantian hari libur sesuai denganPasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan: No Periode Masa Kerja

Perhitungan Jumlah1 30042013 4/30 x Rp2.700.000,00 x 30 bin Rp10.800.000,00s/d 28022019 Yang harus. dibayar Tergugat kepada Penggugat Ill sebesar:Rp57.267.000,00 (lima puluh tujun juta dua ratus enam puluh tujuh riburupiah) secara tunai dan sekaligus;4.

BPKP terhadap kerugian Negara tidak dapatdibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umumlayak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Jaksa PenuntutUmum telah nyatanyata tidak dapat membuktikan surat dakwaan yang dibuatterkait dengan hasil perhitungan ahli BPKP maka pertimbangan hukum Hakimtingkat banding mengenai kerugian Negara dan uang pengganti denganpertimbangan bahwa sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkansebesar jumlah perhitungan akhir

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaannya disebutkan nilai kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP sebesarRp376.376.341.60 dalam surat tuntutannya menjadi sebesar Rp169.553.134.35ternyata Jaksa Penuntut Umum merubah nilai kerugian Negara berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang

perlu diperiksa karena tSak ada guna cukup dengan berpatokanpada keterangan saksi ahli BPKP sudah membuat keyakinan Majelis Hakimmeskipun telah terjadi kesalahan perhitungan oleh saksi ahli seperti halnya dalamperkara ini yang nyatanyata terjadi kesalahan pengukuran dan perhitungan sehinggalayak menurut hukum untuk dilakukan pengukuran dan perhitungan ulang oleh pihakyang berkompeten dengan melibatkan tenaga ahli yang lain sebagaimana keterangansaksi ahli BPKP di persidangan ;Bahwa fakta persidangan

juga terbukti berdasarkan keterangan saksi ahli BPKPbahwa perhitungan kerugian Negara yang dihitung tersebut belum termasukHal. 41 dari 38 hal.

Rp376.376.341.60menurut versi ahli BPKP berkurang menjadi sebesar Rp169.553.134.35 sehinggamenurut fakta persidangan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehsaksi ahli BPKP dan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan JaksaPenuntut Umum adalah perhitungan yang salah dan keliru tidak sesuai faktapersidangan ;7 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding pada halaman 53putusan Pengadilan Tinggi Sultra dengan menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan tingkat banding tidak sependapat

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :