Ditemukan 519 data
113 — 42
Tatiek Sri Djatmiati , S.H., M.S.
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 227
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,dalam buku Argumentasi Hukum (2009:25) menyatakanbahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabattata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usahanegara dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.
PT. CIPTA HUTAMA MARANTI
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
783 — 587
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P10 diperoleh fakta hukum bahwabadan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Nomor:540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT.
YULIA FITRIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO
Intervensi:
Endang Retna Juwita
576 — 312
TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S., yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa, yang bisa menjadi Penggugat adalah siapa saja atau setiaporang, artinya bisa individu atau badan hukum perdata yang haknyadirugikan karena terbitnya suatu peristiwa.
571 — 390
Tatiek Sri Djatminaiti,52.53.SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5Juni 2015, Garden Palace Surabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
Tatiek Sri Djatminati,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5Juni 2015, Garden Palace Surabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
292 — 563
Hadjon dan Tatiek SriDjatmiati dalam buku Argumentasu hukum (2009) sebagaimana yangdikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam majalah konstitusi halaman 18,mengatakan asas Contrarius actus dalam hukum administrasi negaraadalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya. Artinya apabila ada kekeliruan atau kekhilafan,keputusan TUN ini dapat ditinjau Kembali.
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
685 — 445
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 diperoleh fakta hukum bahwa badanatau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objek Sengketa berupaKeputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.002/DESDM /IX/2012, Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Industri Tambang Utama, tanggal 12 September2012;Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 dan P11 juga diperoleh fakta bahwalokasi wilayah izin usaha pertambangan
1.LALU JULIANTO,SH.
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
1.PUJI RAHAYU alias MAMI SELA
2.AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA
3.FERRY FERDIANSYAH alias FERY
628 — 482
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, terdapatbeberapa tipe penyelsaian konflik norma atau pertentangan normaberkaitan dengan penerapan asas; Bahwa asasasas preferensi hukum tersebut yaitu :1) Asas lexsuperior derogat legi inferiori, artinya undangundang yang lebihtinggi mengalahkanmenyampingkan undangundang yang lebihrendah; 2) Asas lex specialis derogat legi generali, artinyaundangundang yang bersifat knusus mengalahkan/menyampingkanundangundang yang bersifat umum; 3) Asas lex posteriori derogatHalaman
115 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkanketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai denganketentuan yang berlaku untuk itu; Kedua, aspek prosedur, berarti bahwaHalaman 49 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/201514.19.16,17.ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yangdisyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga,aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidakada " Error in re",(Linat Philipus M Hadjon dan Tatiek
148 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dan Tatiek SriDjamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Cet, ke5, 2009).Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan pencabutan sebuah peraturan ataukeputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan pembentuknya.Asas Subsidairitas yang berarti apabila terjadi kesalahan di dalamhukum administrasi, maka sesuai dengan teori legal drafting bermaknamaka urutan proses hukumnya adalah proses hukum administrasi,hukum perdata, mediasi dan terakhir
170 — 118
Tatiek SriDjatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium MembedahUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.k 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. SanterSitorus, SH., MH.
Tatiek Sri Djatminati,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015,Garden Palace Surabaya.k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
330 — 238
Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden PalaceSurabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr.
Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden PalaceSurabaya;. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr.
239 — 193
Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, GardenPalace Surabaya.k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, GardenPalace Surabaya.1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015.1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor ...
PRAMBANAN DWIPAKA BANGUN MITRA PERSADA JO diwakili oleh IR. DJAJA CHRISTANTO
Tergugat:
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA
Intervensi:
PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II
552 — 282
TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menerangkan terkait konsep Berita Acara (BA) dan konsepKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
102 — 116
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam bukuArgumentasi Hukum (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. LutfiChakim dalam tulisannya Contrarius Actus yang dimuat dalam MajalahKonstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yangmenerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukHalaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDNmembatalkannya.
1.DR. BAHARUDDIN,MBA,MM,
2.ROMI RAMDON GINANJAR
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG
459 — 512
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum(2009) menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya, maka Majelis Hakim berpendapatTergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objeksengketa
191 — 103
Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink dan J.B.J.M.
92 — 23
Aura tama dandirekturnya yaitu ibu Tatiek Sugihartiningrum ;Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan.22. HASANUDIN Bin H.
TATIEK SUGIHARTININGRUM, MT Binti SUMANGGI, menerangkan: Bahwa dalam proyek irigasi kembang janggut pada tahun 2010 saksi ditunjukselaku konsultan perencana untuk proyek pekerjaan irigasi kembang Jangguttersebut, dan perusahaan yang saksi gunakan adalah PT. Auramatra JayaEngineering ;81Bahwa kedudukan saksi yaitu selaku Direktur utama PT. Auramatra JayaEngineering dan dasar penunjukannya adalah melalui sistem pelelangan padakantor Dinas PU Kab.
PT. CETARA BANGUN PERSADA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
315 — 684
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 diperoleh fakta hukum bahwabadan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objekSengketa berupa Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.018/DESDM/III/2014,Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT.Cetara Bangun Persada adalah Bupati Morowali;Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 dan P18 juga diperoleh faktabahwa lokasi wilayah ijin
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000, ;SPM No.4793/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilaisebesar Rp. 101.700.000, ;SPM No.4794/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengannilai sebesar Rp. 138.000.000, ;SPM No.4795/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas