Ditemukan 4850 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
9814
  • metode pengukuran untuk volume menggunakanpersamaan trapesium; Bahwa dalam metode Teknik Sipil, tidak ada standar jumlah pengambilansample dalam pemeriksaan hasil pekerjaan; Bahwa konsiruksi pagar dengan pondasi tertentu atau urugan pasir danpemasangan batu kosong, kembali kepada perencanaan apakah diperlukanatau tidak, fungsi urugan pasir dan pemasangan batu kosong fungsinyaadalah untuk peredam getaran dan aliran air; Bahwa untuk memeriksa urugan pasir dan pasangan batu kosong adalahdengan cara digali
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
20563764
  • Tjkpidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana Pasal 12B perbuatan menerimatidak secara eksplisit dicantumkan oleh karena itu harus digali, ditemukan danditetapkan;Menimbang, bahwa keberadaan unsur perbuatan menerima dalam tindakpidana korupsi menerima gratifikasi menurut Adami Chazawi dalam buku HukumPidana Korupsi di Indonesia (2016; 240) disimpulkan bahwa : Pertama, pada frasa kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negaradalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi setiap gratifikasikepada
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
26275
  • ini;Hal 499 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST500e Bahwa saat ini di proyek Hambalang telah terjadikegagalan bangunan pada beberapa bangunan yangada;Ahli berpendapat kegagalan bangunan ini terjadi harus dilinat desainHambalang itu tidak mencukupi atau konstruksinya tidak sesuai denganyang didesain;e Bahwa Ahli pada Proyek Hambalang ditemukan:1) Di daerah Hambalang ada suatu lapisan tanah yang bernamaclayshale;Clayshale itu adalah suatu jenis tanah yang keras tetapi begitudipotong/digali
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
14635
  • Namun diskresi tersebut bukan suatu keharusantapi pilihan;Menimbang, bahwa pendirian PSPD Unpar sejalan dengan ProgramPemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kalteng Barigas (Sehat/kuat).Oleh karena itu perlu digali potensipotensi putra/putri daerah untuk memenuhikebutuhan tenaga kesehatan khususnya untuk daerah Kalimantan Tengah.Maka oleh karena segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik danmatang sesuai dengan aturan yang ada untuk itu, khususnya dalampengelolaan anggarannya, sebagaiman
Register : 04-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 4 Oktober 2017 — 1.AHMAD RIYADI Bin ALIKAYA HASIBUAN 2.RIZAL FAHDANI Bin DJAIN USMAN
25359
  • TSB;- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti kapan kelapa sawit tersebut ditanam dan siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;- Bahwa berdasarkan luasan lahannya yaitu sekitar 0,5 hektar, jadi menurut perkiraan saksi tanaman kelapa sawit yang dirusak tersebut jumlahnya sekitar 70 (tujuh puluh) pohon, namun pohon kelapa sawit yang dirusak tersebut banyak yang sudah tertimbun tanah karena tanah dibagian atas sudah dikupas dan digali, hanya saksi masih melihat ada terdapat sisa beberapa
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
17571
  • Pertanggungjawaban tersebut tidakhanya tergantung pada aturan tertulis, tetapi juga tergantung pada kepatutan danaturan dalam arti luas, yaitu juga untuk aturan yang tidak tertulis, kewajiban hukumtersebut harus digali, yaitu kepatutan dalam menjalankan perusahaan.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
18875
  • Pertanggungjawaban tersebut tidakhanya tergantung pada aturan tertulis, tetapi juga tergantung pada kepatutan danaturan dalam arti luas, yaitu juga untuk aturan yang tidak tertulis, kewajiban hukumtersebut harus digali, yaitu kepatutan dalam menjalankan perusahaan.
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
54378168
  • Misalkan ada perpindahanuang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahantersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan daritindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upayamelawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanyasejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harus semuauang merupakan hasil kejahatan;Bahwa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimilikiAhli
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
35278
  • terperiksa merupakan suatu kewajiban jadi tidakboleh dikesampingkan oleh suatu peraturan atau kebiasaan apalagi adaasas auditu a partem yang menyatakan bahwa semua harus didengarsecara seimbang;Bahwa menurut pasal 52 ayat 1 huruf c jo pasal 57 UU No. 30/2014, jikasuatu pejabat atau badan melakukan fungsi pemerintahan tidak sesuaiprosedur maka akan batal atau tidak dapat dibatalkan;Bahwa audit investigative adalah harus jelas atas nama siapa, jadi harusfokus pada aspek tujuan yang limitative karena akan digali
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
100424559
  • Misalkan ada perpindahanuang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahantersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan daritindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upayamelawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanyasejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harussemua uang merupakan hasil kejahatan;Bahwa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimilikiAhli