Ditemukan 4988 data
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
317 — 304
T5 :Bukti T6 :Bukti T7 :Bukti T8 :Bukti T9 :Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99, tanggal 17 April 2018, perhal: Koordinasi bersama terkaitpengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi darifotokopi); Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
170 — 78
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yangada
267 — 250
Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luarikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil;Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 4 dan angka 6 serta Pasal 10 angka 2dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menentukan:Pasal 3Setiap PNS wajib
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yangmenyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secarasederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untukperson yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipilyang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeriyang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yangdilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnyaHal. 75 dari 87 hal. Put.
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
181 — 119
Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilYang dalam hal ini selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung JabungTimur memberikan kuasa kepada Rifki Septino, S.H., M.H., Tengku Ardiansyah,S.H., M.H. dan Mohammad Akbar Husni, S.H., M.H.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Ichwan Bachtiar
162 — 45
Putusan Nomor 140K/PM III12/AD/X1/2020uang kemudian pada bulan Maret 2018 tanpa seijinKaur Um dan Komandan Terdakwa menjual BBMDukungan Intensitas Triwulan kepada orang sipilyang tinggal di sekitar wilayah Dodiklatpur yaitu :1) Untuk MT88 (bensin) jumiah 2000 liter Terdakwajual kepada ;a) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awarawar Kec. Asembagus, jumlah 1.300 liter denganharga Rp 5.000, per liter total = Rp 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah);b) Pak Helmi alamat Ds.
Tejo Budi Wibowo
Tergugat:
Tantiono
Turut Tergugat:
1.Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia I
112 — 17
BankIndonesia, sehingga tidaklah tepat jika Penggugat menyamakanlembaga keuangan/bank dengan orang/perorangan, karena posisiKreditur yang adalah bank/perbankan memiliki posisi yang kuatpadadebitordebitor yang merupakanmasyarakatawami/sipilyang memiliki posisi dan daya tawar yang lemah serta cenderungmenerima apa saja yang diajukan oleh bank/perbankan termasukbesaranbunga sertabank/perbankanmemang sudah menjadimain job (kerjaan utama) untuk menghimpun dana pihak ketigadan menyalurkannya, sedangkan
177 — 2
Hendri Firmansyah(Saksi5) saat diinterogasi oleh Saksi dan Sertu ArmanSugara Pane (Saksi2) menangkap 5 (lima) orang sipilyang akan memesan Narkotika jenis sabu kepada Sadr.Hendri Firmansyah (Saksi5) antara lain:a. Sdr. Reyhan Ramadan, alamat Kubu Gadang KotaPayakumbuh.b. Sdr. Erik Nando, alamat Kubu Gadang KotaPayakumbuh.c. Sdr. Joni Eka Putra, alamat Pulutan Tanjung PatiKabupaten 50 Kota.d. Sdr. Mikel, alamat Ketinggian Sari Lamak Kabupaten 50Kota.e. Sdr.
138 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Setiap orang yangdisangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depanpengadilan wajib dianggap tidak bersalan sebelum ada putusanpengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperolehkekuatan hukum tetap;Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 secara tegas dinyatakan Dengan tidak mengesampingkanketentuan peraturan perundangundangan pidana, Pegawai Negeri Sipilyang
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
208 — 151
Putusan Perkara No.34/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiTenaga Ahli Sipil, 1 orang dengan latar belakang pendidikan minimal S2 Sipilyang berpengalaman di bidangnya, dengan pengalaman minimal 3 tahun. Tenaga Pendukung ada 5 (lima) orang, yaitu :a.b.C.d.Pembantu Peneliti : 1 (Satu) orangTenaga Administrasi : 1 (Satu) orangOperator Komputer : 1 (Satu) orangTenaga Lapangan : 2 (dua) orangUntuk Kegiatan Penelitian DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terminal di Kab.
memiliki sertifikatkompetensi penyusun dokumen amdal;Tenaga Ahli Fisika/ Kimia/Biologi/Kesehatan Masyarakat, 1 orang denganlatar belakang pendidikan minimal S2 Ahli Kesehatan Masyarakat yangberpengalaman di bidang Studi Lingkungan dengan pengalaman minimal 3tahun.Tenaga Ahli Transportasi, 1 orang dengan latar belakang pendidikan minimalS2 Transportasi yang berpengalaman di bidang Tansportasi denganpengalaman minimal 3 tahun.Tenaga Ahli Sipil, 1 orang dengan latar belakang pendidikan minimal S2 Sipilyang
memiliki sertifikatkompetensi penyusun dokumen amdal;Tenaga Ahli Fisika/ Kimia/Biologi/Kesehatan Masyarakat, 1 orang denganlatar belakang pendidikan minimal S2 Ahli Kesehatan Masyarakat yangberpengalaman di bidang Studi Lingkungan dengan pengalaman minimal3 tahun.Tenaga Ahli Transportasi, 1 orang dengan latar belakang pendidikan minimalS2 Transportasi yang berpengalaman di bidang Tansportasi denganpengalaman minimal 3 tahun.Tenaga Ahli Sipil, 1 orang dengan latar belakang pendidikan minimal S2 Sipilyang
59 — 39
98dan untuk memenuhi permintaan tersebut, secara bertahap saksiSOEMARDI kemudian menandatangani dan menerbitkan sejumlah305 (tiga ratus lima) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) danSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar yang tidak adaanggaran dan pekerjaannya dari Biro Otonomi Daerah danKerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, bertindak seolaholahsebagai Kuasa Pengguna Anggaran padahal yang bersangkutanbukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Yayan Zaelani, S.Sos
Tergugat:
Bupati Karawang
570 — 981
bukti T22, Penggugat mengajukan surat tanggal 9 Juni 2020 yang ditujukankepada Bupati Karawang tentang Permohonan Ijin Untuk Dapat Masuk Kerjadan Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawangsambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide buktiP3 = bukti T23);215.Bahwa atas bukti P3 = bukti T23, Tergugat menjawab dengan KeputusanBupati Karawang Nomor: 800/Kep.1584/BKPSDM/2020 Tanggal 16 Juni 2020tentang Izin Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipilyang
1023 — 1194
Seri P 702988selama 24 tahun dengan baik kalau dari pertama kali sudah ada cacatproduksi yang diakibatkan oleh kesalahan desain atau rancangan ataukesalahan manufaktur atau pembuatannya.Tentang persyaratanpersyaratan keamanan (safety regulations)64.65.Setiap pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia harus memenuhipersyaratanpersyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sipilyang diatur dalam Regulasi Keselamatan Penerbangan Sipil/CASR (CivilAviation Safety Regulation) termasuk mesin sebagai
69 — 39
pada saat saksi berhasil mendekat pintu depan rumah kapolsekberteriak Andi lewat pintu belakang saja karena kalau lewat pintu depanHalaman 53 dari 94 Halaman Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.SDNnanti mereka masuk semua adapun Kapolsek mengetahui saksi telahberada disana karena saksi sempat memanggil dari luar.Bahwa saksi pergi kearah belakang bersama Ikang Saputra menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
166 — 94
bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai NegeriSipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuanuntuk bulan dan tanggal lahir masingmasing dua digit;b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yangmenunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, denganketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkanjenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang
215 — 60
UMAR HS tidak memiliki usaha lain selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Kepala BAKUDA Kota Pangkalpinang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi di persidangan, AlmarhumDrs.
120 — 29
Undangundang, pengertian undangundang disini termasuk peraturanper Undangundangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lainlain (videDarwan Prinst, SH Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit PT.CitraAditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PenuniutUmum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
278 — 99
dugaanbarang tersebut diduga barang illegal berasal dari NegaraTimor Leste yang dimasukkan ke Indonesia, terhadapkejadian ini Unit Intel Kodim 1605/Belu telah melakukanpemeriksaan singkat terhadap pemilik barang Saksi1sebagai bahan laporan kepada pimpinan Komando Atas.Bahwa ketka Terdakwa tiba di area samping halamandan diduga memasuki rumah Saksi1 tidak diawalidengan identtas din dan identitas kesatuan terlebihdahulu' sera tidak menunjukkan surat perintahpenggeledahan serta penangkapan kepada warga sipilyang
230 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitumelakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukanpemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka imporlainnya, telah memberikan bantuan asistensi kepada Yusran Arief
HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telahmenerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratusdua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan2005 berikut suratsuratnya, dari Yusran Arief selaku Pemilik PT.
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
193 — 44
BPJS Kesehatan pada RSUD Batubarasetelah dibayarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan cabang Tanjung Balai tidakditetapkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) melainkan tetap disimpan direkening penampung RSUD Batubara pada Bank Sumut, dimana hal tersebutbertentangan dengan PP58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal57 ayat 2 ditentukan : bendahara penerimaan wajib menyetor seluruhpenerimaan ke RKUD selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja;Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang