Ditemukan 5172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã penita pekita perita petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 27-08-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 71
  • tanah pada obyek sengketa tersebut, tidak ada dan tidakdimasukkan didalam gugatan Penggugat, dan tidak meminta agar 10 (Sepuluh)rumah dan toko diselesaikan oleh Majelis hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan lebih kurang 10 (Sepuluh)buah rumah dan toko tersebut yang berdiri diatas tanah obyek sengketadidalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidakjelas dan tidak sempurna, dan majelis hakim tidak boleh menyelesaikan perkaramelebihi dari permintaan Penggugat (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
250 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berlaku Efektif pada 1 Januari 1993Menurut TerbandingBahwa Tax treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon BandingBahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yangsebelumnya pada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon(Ultra Petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
233 — 214
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
39 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
127 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya ;Bahwa ketentuan Pasal 151, 152, dan Pasal 155 ayat (1) UU No.13Tahun 2003 mewajibkan pengusaha melakukan PHK setelah mendapatpenetapan dari Lembaga PPHI;Bahwa oleh karena terbukti Judex Facti salah dalam menerapkan hukummaka beralasan bagi Judex Juris untuk menerima dan mengabulkanpermohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dengan menyatakan JudexFacti telah salah menerapkan hukum;HAKIM WAJIB MENGADILI ATAS SEGALA BAHAGIAN GUGATANDAN AZAS NON ULTRA PETITA
    hal.Put.Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2015Para Penggugat dalam surat Gugatannya ................. , makaberdasarkan Pasal 82 UU No.2 tahun 2004 Mejelis menyatakan GugatanPenggugat sudah kadaluarsa, oleh karena itu haruslah ditolak.Bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikan eksepsidaluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat PHI dalam perkara a quo yangmenyatakan Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa berdasarkanPasal 82 UU No.2 Tahun 2004 merupakan Putusan yang Ultra Petita
    ,oleh karena Tergugat dalam Jawaban tidak pernah menyampaikaneksepsi daluarsa Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004;Dalam azas hukum Acara Perdata, hakim bersifat pasif dan tidak bolehmengabulkan lebih daripada yang dituntut;Bahwa Putusan yang Ultra Petita dalam Putusan tingkat PHI dalamperkara a quo, semakin memberi kesan seolaholah Majelis Hakimberpihak kepada Termohon Kasasi dalam memutus perkara a quo;Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung yang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
105 — 54
  • Dan apabila terdapatperintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampaui bataskewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;8.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 26-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 697/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2018 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk >< DEDI ROVIANTO CS
115 — 78
  • Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim putusan a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah melanggar asas pokok dalam hukum acara perdata yaitu hakimbersifat pasif dan memberikan putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
474 — 752
  • berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari3 arbiter, maka 1 arbiter dipilin oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihakA, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke3 dipilih olehkedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksisaksi atau buktidimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diingnkan olehpihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agarputusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitumdan tidak ultra petita
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
159 — 116
  • Dan dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa hakim yang mengabulkantuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harusdinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetanggad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — PT. TREND VALASINDO VS GUBERNUR BANK INDONESIA
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sementaramerupakan kewajiban hukum untuk memeriksa, mempertimbangkan danmengadili ulang perkara a quo secara seksama;Bahwa, akibatnya Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar untuk dapatmenilai dan menguji putusan yang dikeluarkan oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyulitkan PemohonKasasi untuk melakukan pembelaan atas hakhaknya berupa keadilandan kebenaran atas objectum litis;Karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah melanggar asas NON ULTRA PETITA
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 4 April 2017 —
67 — 57
  • Slwnyatakan ditolak maka terhadap Petitum ke1 gugatan Penggugat ini harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat selainada tuntutan Primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraian sepanjang tidakkeluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam perkaraa quo maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yangberlaku sehingga tidak menjadi ultra petita;Menimbang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN NEGERI DEPOK RI cq
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
43 — 23
  • Hal inilah yangdikenal dengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
225 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding:Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) (PBDR) baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding:Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-04-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 20 September 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) ; 1. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, dkk
100 — 48
  • Tuntutan Penggugat melebihi batas yang diatur dalam UndangUndang (Ultra petita)Bahwa selain memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atautidak sah, Penggugat, dalam butir 3 petitumnya, halaman 14, jugameminta halhal sbb.:3.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bau
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
7.Rahmat Hidayat
8.Nuriati
9.Susanto Safi
10.Ampoli
11.Jufri
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Baubau Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Cq Kepala Sekolah SD Negeri2 Wajo Kota Baubau
2.Pemerintah Kabupaten Buton
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau
234 — 89
  • obyeksengketa kurang lebih 1 (satu) are saksi dengar berkisar hampirRp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dihubungkan dengan positagugatan Penggugat, Penggugat point 28 a dan 28 b, harga tanah obyeksengketa permeter persegi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).Walapun berdasarkan keterangan para saksi dari pihak para Penggugat hargatanah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) permeter persegi, Majelis Hakimakan menggunakan harga yang minta oleh para Penggugat supaya tidakmenjadi ultra petita
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
132 — 69
  • Bahwa apabila hendak dipaksakan maka Pengadilan NegeriMaumere dikhawatirkan akan membuat putusan ultra petita,kecuali dalam nomor gugatan yang berbeda, karena antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Ill tidak ada hubungan hukumdengan PENGGUGAT untuk memutuskan apa yangkewenangannya dan berdasarkan pembagian peradilan.4. Bahwa oleh karena itu mohon Gugatan PENGGUGAT untukdinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menyangkutpembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkunganperadilan yang berbeda;B.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.JUNAEDI HUTASUHUT
2.SALIM CERKAS HASIBUAN, S.H.
3.THONY ARITONANG, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
152 — 57
  • Bahwa bila diperhatikan antara pokok perkara dengan petitumPenggugat I, Il dan III terdapat ultra petita, didalam pokok perkaratersebut hanya merupakan rangkaian administrasi kepegawaianPenggugat , Il dan Ill sehingga yang dipersoalkan didalam pokokperkara tidak mengandung permasalahan yang diinginkan PenggugatI, Il dan Ill dalam Petitum dan tidak ada sama sekali kolerasinya antarapokok perkara dengan petitum Penggugat , II dan III sehingga antarapokok perkara dengan petitum Penggugat , II dan III
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Nopember 2010 — 1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, dkk vs SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG a.n BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DARMAWATI, TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI,
140 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam menyelesaikan perkara aquo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada dasarnya tidak cermat dan tidakteliti atau juga tidak sama sekali mempelajari berkas perkara, sehinggadalam memutus perkara a quo, salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengansyaratsyarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yangberlaku/pelanggaran penerapan hukum), dan atau putusannya tidakmengandung rasa keadilan, dan atau telah melampaui batas wewenang(ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — ALVEN STONY bin H. TUBRI
119 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghitung sendiri kerugiannegara dalam hal ini dana entertain padahal secara terang benderangberdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jambi tidak adamenemukan penggunaan dana entertainment yang digunakan olehPemohon PK (Vide: Bukti Laporan Pemeriksaan BPKP), jelaslahmembuktikan Judex Facti telah berperan sebagai Penuntut Umumsekaligus sebagai auditor yang jelasjelas merupakan domein badannegara yakni Kejaksaan, BPKP maupun BPK dan ini telah melampauikewenangannya dalam mengadili (Ultra Petita