Ditemukan 836 data
120 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thoby Mutis (mantan RektorUniversitas Trisakti) ;Dg Dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan selainpelanggaran ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang UndangNo. 20 Tahun 20038, juga pelanggaran ketentuan Pasal 264ayat (1) ke 1 dan Pasal 228 KUHP. Proses penyidikansudah berjalan cukup lama dan alot, sudah memeriksabeberapa orang saksi, 2 (dua) orang ahli, surat buktidan bahkan sudah sampai pada tingkat prapenuntutan danoleh Jaksa / Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi DKI sudahmelakukan P.19 ke 4 ;3.
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1604 K/Pid/20038. 4 (empat) lembar foto copy KTP an. Dasiman H. Udin dan H.Mukri ;9. Kartu NPWP No. 02214640/9/Bina Sejahtera ;10. Surat Pendaftaran Perusahaan an. H. Mukri tanggal 5 Maret 1999;11. TDUP No. 0104/1001TDUP/B/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 an.H. Mukri (Bina Sejahtera) ;12.Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BinaSejahtera tanggal 19 Februari 1999 ;13.
35 — 2
sekurangkurangnya selama 4 (empat) bulan;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, hanyamengetahui dengan pengetahuannya sendiri tentang Tergugat yang malasbekerja, sering tidurtiduran di rumah, kedua orang saksi tersebut secarabersesuaian juga menerangkan tentang Penggugat telah berpisah rumah denganTergugat yang merupakan akibat hukum (recht gevolg) yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaedah HukumYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/20038
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, yang terincisebagai berikut: Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun2008 ; Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)UU No.13 Tahun 2003 Uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 20038 ;" Upah selama tidak dipekerjakan (sejak bulan September s/d bulanJanuari 2005) agar dibayar 100% ;8.3. Pengusaha PT.
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
upahPenggugat masih tetap disediakan oleh Penggugat kedalam kaspembayaran gaji/upah dan tetap akan dibayarkan;Demikian juga halnya dengan Mediator dalam Surat Anjurannya, yangdiluar Kewenangannya telah keliru dan semberono telah mengambilsuatu kesimpulan yang salah dan fatal, sebagaimana terlihat dariuraian pertimbangan dan kesimpulan dari Mediator yang jelas salingbertentangan, berikut kutipannya:Pertimbangan Mediator:Bahwa PHK yang dilakukan belum memenuhi syarat dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dumasari Niagatama Tahun 2002 (tanggal 16 Oktober 2002dan tanggal 21 Mei 20038) ;Perjanjian Kontrak Nomor : 11/ProyekDAK/IX/2002 (Pihak Pertama)dan Nomor : 38/LP/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 24 September 2002antara Proyek Reboisasi dan Penghijauan Kabupaten Kuantan Singingidengan CV. Limo Pawang, dalam Paket Pengadaan Patok, Ajir, GubukKerja dan Papan Nama ;SPMU CV. Limo Pawang tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 dantanggal 03 Desember 2002 ;SPMU CV.
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
danauntuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenKepulauan Mentawai Tahun 2003 oleh Terdakwa : Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan HasilPemeriksaan Khusus Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai(Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadipenyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN,SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 20038
No.217 K/Pid.Sus/20091) Kegiatan BOP SDMI, SLTP / MTsN, SMK, Ranting Dinas, PengadaanBuku, DPP Guru TK Tahun 20038 ;1) Dinas Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar Rp.1.186.499.000,2) Pemotongan dana BOP Rp.1.186.499.000,3) Jumlah Rp. 372.000.000,4) Dikurangi Setoran atas hasil Pemeriksaan BadanPengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp. 139.200.000,5) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 232.800.000,2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti Tahun
94 — 22
Undang Undang No. 13 Tahun 20038, tentangketenaga kerjaan yang menyatakan Perusahaan adalah setiap bentuk badanusaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuanatau milik badan hukum, baik untuk swasta maupun milik negara yangmempekerjakan pekerja/ouruh dengan membayar upah atau imbalan dalambentuk apapun.
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK General Manager No.116.K/481/WKSKT/2003, tanggal 14November 20038, tentang penjatunan hukuman disiplin;b. SK Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi PT. PLN(Persero) No.012.KJ472fDir/2004, tanggal 5 April 2004 tentangpenguatan hukuman disiplin pegawai;4.10. Surat Pernyataan Agustin tanggal 4 Pebruari 2003;4.11.Surat Pernyataan Agustin tanggal 24 Maret 2003;4.12.
264 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3365 K/Pdt/20038. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggunguang secara tunai sejumlah kerugian yang diderita oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :a) Biaya transport dari rumah ke kantorPT.
113 — 32
karena tidak berdasarkanprosedur dan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam undangundang ketenagakerjaan ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan PHK kepadaPenggugat secara nyatanyata merupakan tindakan yang bertentangandengan hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayarhakhak Penggugat berupa pesangon 4 (empat) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13 Tahun 20038
54 — 31
DUTA BUMI ADI PRATAMA) mempunyai hakmilik berupa tanah berdasarkan jual beli dengan PAIJO RIYO SUMARTAdibuat dan dihadapan Notaris PPAT ENDANG MURNIATI, SH tahun 20038 ;2. Tanah milik Paijo Riyo Sumarta didasarkan pada Leter C Desa Nomor 1507/Kentungan RT 02 RW.21 Pakembinangun, Kabupaten Sleman, dengan luas675 m? Persil Nomor 41 Kelas S IV dengan batasbatas : Utara : Ny.
99 — 224
Energy Management Indonesia (Persero) yangtermasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadapnya berlakuUndangUndang Nomor 19 Tahun 20038, Anggaran Dasar, danketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
17 — 4
Bahwa Penggugat dr/ Termohon dk memohon agar hak asuh ketiga anakbernama :3.1.Renaldi Putra Subekti, Lahirdi Garut tanggal 1 Juli 2001 ;3.2.Farely Putri Subekti, Lahirdi Loksemawe Aceh 14 Juni 20038 ;3.3.Meutia Kansa Putri Subekti, Lahirdi Langsa Aceh, 12 Juni 2005 ;Jatuh kepada Termohon Dk/ Penggugat Dr sebagai ibu kandungnya.
87 — 6
No. 1377/Pdt.G/2019/PA.Bi3.Fajar Dewata Anastri Ambodho, lahir 12 Desember 20038 ;4.
187 — 47
tentangPerlindungan Anak yaitu Bab Ketentuan Umum khususnya dalam pasal 1ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalamkandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalamPersidangan bahwa saksi korban masih tergolong sebagai anak yangdibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor747/DKCS.KK/2003 atas nama Army Muskananpola, yang menerangkanbahwa korban lahir di Kupang tanggal 6 Desember 20038
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1825 K/Pid/20038. Perpanjangan Penahanan Kota ke oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 2 Juni 2003 sampai dengan 1 Juli 2003 ;9.
6 — 0
SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah ibu kandung Pemohon, Termohon bernama isteriPemohon;e Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 20038;Hal.9 dari 30 hal.Put.No.0812/Pdt.G/ 2015/PA.PtkBahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorangtua Termohon sekitar 7 tahun, kemudian
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
65 — 33
hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
20 — 13
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan