Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA ELISABET MORONG, SH
Terdakwa:
Drs. H. KAMRAN HAYA, MM Bin Alm. DANIEL HAYA
6615
  • 3. Satu lembar Berita Acara nomor 00094/Bansos/Kota-B/IV/2007, tanggal 12 April 2007.

    4. Satu lembar Surat Pernyataan (Yayasan Panca Karya Bontang) tanggal 12 April 2007 yang ditanda tangani Drs. KAMRAN HAYA,M.M., WAHYUDIN, S.Pd dan ANWAR, S.Pd.

    5. Satu lembar Resi tanda terima Proposal no. 125 tanggal 4 April 2007.

    11. Satu lembar Register tanda terima LPJ Bansos nomor: 00277 tanggal 31 Desember 2007 tanda tangan yang menerima H. NURDIANSYAH.

    12. Satu lembar Laporan Pertanggung Jawaban nomor 019/YPK-B/BTG/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 yang ditanda tangani ABD. HARIS Dg. PAUJANG dan WAHYUDIN.

    18. Satu lembar Berita Acara nomor: 00843/Bansos/Kota-B/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007.

    19. Satu lembar Disposisi TU pimpinan tanggal 11 Desember 2007 nomor: 400/1316/Sos, isi ringkasan permohonan pencairan Dana dan Ketua Yayasan Panca Karya Bontang untuk pembangunan Kantor Sekretariat.

    20. Satu lembar Telaahan staf dari Kepala Bagian Sosial nomor: 400/1316/Sos, tanggal 11 Desember 2007.

    Satu lembar Berita Acara nomor 00094/Bansos/KotaB/IV/2007, tanggal12 April 2007.4. Satu lembar Surat Pernyataan (Yayasan Panca Karya Bontang) tanggal12 April 2007 yang ditanda tangani Drs. KAMRAN HAYA, WAHYUDIN,S.Pd dan ANWAR, S.Pd.5. Satu lembar Resi tanda terima Proposal no. 125 tanggal 4 April 2007.6. Satu lembar Disposisi TU Pimpinan tanggal 26 Maret 2007 nomor400//267//Sos, isi ringkasan permohonan pencairan dana YayasanPanca Karya Bontang.7.
    danSurat edaran Mendagri Nomor :900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah;Bahwa Bansos Pemerintah Kota Bontang tidak pernah menerimaproposal awal dari Yayasan Panca Karya Bontang, sedangkan yangditerima Bansos Pemerintah Kota Bontang melalui Walikota Bontangadalah proposal pencairan dari Yayasan Panca Karya Bontang. danbantuan Daerah;Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Yayasan Panca Karya Bontangyang mengajukan proposal awal permintaan bantuan Dana BantuanSosial Pemerintah Kota bontang dimana
    Satu lembar Berita Acara nomor 00094/Bansos/KotaB/IV/2007, tanggal 12 April 2007.4. Satu lembar Surat Pernyataan (Yayasan Panca KaryaBontang) tanggal 12 April 2007 yang ditanda tangani Drs. KAMRANHAYA,M.M., WAHYUDIN, S.Pd. dan ANWAR, S.Pd.5. Satu lembar Resi tanda terima Proposal no. 125 tanggal 4April 2007.6. Satu lembar Disposisi TU Pimpinan tanggal 26 Maret 2007nomor 400//267//Sos, isi ringkasan permohonan pencairan dana YayasanPanca Karya Bontang.i.
    Satu lembar Register tanda terima LPJ Bansos nomor:00277 tanggal 31 Desember 2007 tanda tangan yang menerima H.NURDIANSYAH.Halaman 77dari 109 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN Smr12.13.14.15.16.17.18.19.20.Pike22.23.Satu. lembar Laporan Pertanggung Jawaban nomor019/YPKB/BTG/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 yang ditanda tanganiABD. HARIS Dg.
    Menetapkan barang bukti berupa:d.2.10.11.12.13.Satu lembar Bukti Kas Kode Rekening 5.1.5.01.01 Rp 150.000.000,00Satu lembar Keputusan Walikota Bontang nomor466/R/00177/Sosial/IV/2007, tanggal 4 April 2007.Satu lembar Berita Acara nomor 00094/Bansos/KotaB/IV/2007, tanggal12 April 2007.Satu lembar Surat Pernyataan (Yayasan Panca Karya Bontang) tanggal12 April 2007 yang ditanda tangani Drs. KAMRAN HAYA,M.M.
Register : 18-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 22 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DOSTOM HUTABARAT, SH
Terbanding/Terdakwa : CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
16363
  • Siantar Martoba Kota PematangSiantar.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Kabid Kesra Bansos danResos Dinsosnaker Kota Pematang Siantar).Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019sampai dengan tanggal 03 September 2019..
    Se KotaPematangsiantar TA. 2013 tanggal Juni 2013 dimana saksi BARENALIJOYO Sebagai ketua dan saksi ARMANSYAH NASUTION selaku Anggotadan ditindaklanjuti dengan surat perintah tugas Nomor 460/727/DSTK/2013tanggal Juni 2013, dimana dalam kedua surat tersebut tidak tercantumnama terdakwa sebagai Susunan Pengurus Pembentukan KUBE Tahun2013.Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT MDNBahwa terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala bidang KesejahteraanSosial dan Rehabilitasi Sosial Bansos
    Kube Sejati ditanda tangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPematangsiantar Nomor Kep.460/1431/DSTK/2013 tanggal 2 Desember2013 Tentang Penetapan KUBE yang diusulkan utuk dapat Bantuan Tahun2013 yang ditanda tangani tanggal 2 Desember 2013 oleh terdakwa selakuKabid Kesra Resos Bansos Kota Pematangsiantar mengatasnamakan KadisSosial dan Tenaga Kerja yaitu : 1.KUBE Abadi, 2. KUBE Kristal, 3. KUBE K2AAdvertising, 4.
    Kube Sejati ditanda tangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja ;Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT MDN Bahwa berdasarkanSK Kepala Dinas SosialdanTenaga KerjaPematangsiantar Nomor Kep.460/1431/DSTK/2013 tanggal 2 Desember2013 Tentang Penetapan KUBE yang diusulkan utuk dapat Bantuan Tahun2013 yang ditanda tangani tanggal 2 Desember 2013 oleh terdakwa selakuKabid Kesra Resos Bansos Kota Pematangsiantar mengatasnamakan KadisSosial dan Tenaga Kerja yaitu : 1.KUBE Abadi, 2.
    Kube Sejati ditanda tangani olehKadis Sosial dan Tenaga Kerja ;Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT MDNBahwa berdasarkanSK Kepala Dinas SosialdanTenaga KerjaPematangsiantar Nomor Kep.460/1431/DSTK/2013 tanggal 2 Desember2013 Tentang Penetapan KUBE yang diusulkan utuk dapat Bantuan Tahun2013 yang ditanda tangani tanggal 2 Desember 2013 oleh terdakwa selakuKabid Kesra Resos Bansos Kota Pematangsiantar mengatasnamakan KadisSosial dan Tenaga Kerja yaitu : 1.KUBE Abadi, 2.
Register : 17-06-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Ubaidilah, SH
Terbanding/Terdakwa : IWAN IRAWAN L, S.Kom
12958
  • 11 Juni 2008 tentang pengukuhan Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
  • 1(satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 Pebruari 2012 penerimaan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMAN untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk Iwan Cibangun;
  • 1(satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor ; 937/2047/BBS/LS/KEU Nomor SPM : 931/2011/Bansos
    Foto copy buku Tabungan Nomor Rekening Gapoktan;Bahwa setelah permohonan pencairan diterima Gubernur Jawa barat,kemudian Biro keuangan Setda Provinsi jawa barat mengeluarkan SP2DNomor 937/2011/Bansos/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 untukmentransfer dan program penguatan lumbung pangan masyarakat kemasingmasing Nomor rekening Gapoktan di Bank masingmasing melaluipemindah bukuan dari Bank Jabar Banten sebagai bank persepsiPemerintah Provinsi jawa barat;Terdakwa mendapat informasi dana program penguatan
    Foto copy buku Tabungan Nomor Rekening Gapoktan;Bahwa setelah permohonan pencairan diterima Gubernur Jawa Barat,kemudian Biro keuangan Setda Provinsi jawa barat mengeluarkan SP2DNomor 937/2011/Bansos/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 untukmentransfer dan program penguatan lumbung pangan masyarakat kemasingmasing Nomor rekening Gapoktan di Bank masingmasingmelalui pemindah bukuan dari Bank Jabar Banten sebagai bank persepsiPemerintah Provinsi jawa barat;halaman 7 dari 27 halaman putusan No. 26/TIPIKOR
    berupa :1. 1(satu) lembar fotocopy SK Walikota Tasikmalaya No.520/Kep.46Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan LembagaGabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat Kelurahan di KotaTasikmalaya ;2. 1(satu) lembar kuitansi tertanggal 20 februari 2012 penerimaanuang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketua GapoktanAmanah dan kepada A.KOMARUZAMAN untuk pembayaranpengembalian dari Pk lwan Cibangun ;3. 1(satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DP)dari Kuasa BUD 931/2011/Bansos
    Kep.46Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan LembagaGabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tingkat Kelurahan di KotaTasikmalaya;2. 1(satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20Pebruari 2012 penerimaan uang Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMANuntuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk lwan Cibangun;3. 1(satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DariKuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor ; 937/2047/BBS/LS/KEUNomor SPM : 931/2011/Bansos
    .520/Kep.46Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentangpengukuhan Lembaga Gabungan~ Kelompok Tani(Gapoktan) Tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;2. 1(satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 Pebruari 2012penerimaan uang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMANuntuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk IwanCibangun;3. 1(satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor ;937/2047/BBS/LS/KEU Nomor SPM931/2011/Bansos
Register : 24-04-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 3 Juni 2013 — A. SLAMET Bin SAMAAN
4479
  • Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.
    SLAMET Bin SAMAAN selaku Ketua PengurusKelompok Tani Ternak Sapi Potong Lembu Aji berdasarkan Keputusan KepalaDinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan Nomor050/912/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang menjadi Ketua Tim Pengelola /Pelaksana Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBNP2010 tanggal 5 Desember 2010, pada waktu antara tanggal 10 Desember 2010sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktuantara tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2011, bertempat
Register : 18-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 18/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Mam
Tanggal 29 Oktober 2014 — KUSMAYADI HALIM
9787
  • Mamuju Utara TA 2011 yang15bertanggung jawab dalam penyaluran dana Bansos Keagamaan pada pada bulanAgustus 2011 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2011 bertempat di RuangPola Kantor Bupati Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    Halijah, S.Ag.lrasdianaRosnianaRahmawatiIdawatiEwinZaenabSyarifah HusaimahRismaNaniRita Setelah dibentuk panitia penyaluran dana bansos, dan terdakwa selaku KabagKesra meminta persetujuan bagian hukum mengenai usulan namanamapenerima dana insentif, setelah disetujui Kemudian diajukan ke Bupati MamujuUtara untuk ditandatangani, Setelah mendapatkan namanama dari para Camatselanjutnya Panitia tersebut membuatkan daftar penerima dana bansoskemudian kami mengusulkan ke Bupati namanama yang dari camat
    Kecamatan Duripoku SebesarKecamatan Sarudu SebesarKecamatan Baras SebesarKecamatan Lariang SebesarKecamatan Tikke SebesarRaya SebesarKecamatan Dapurang SebesarKecamatan Bulutaba SebesarKecamatan Pedongga SebesarKecamatan SebesarPasangkayu SebesarKecamatan SebesarBambalamotuKecamatan BambairaKecamatan Sarjo Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.30.000,Rp.30.000,Rp.25.000,Rp.40,000,Rp.30.000,Rp.15.000,Rp.10.000,Rp.15.000,Rp.25.000,Rp.40,.000, KusmayadiHalim hanyamemerintahkan kepada panitia penyaluran dana bansos
    Halijah, S.Ag.lrasdianaRosnianaRahmawatiIdawatiEwinZaenabSyarifah HusaimahRismaNaniRita Setelah dibentuk panitia penyaluran dana bansos, dan terdakwa selaku KabagKesra meminta persetujuan bagian hukum mengenai usulan namanamapenerima dana insentif, setelah disetujui kKemudian diajukan ke Bupati MamujuUtara untuk ditandatangani, Setelah mendapatkan namanama dari para Camatselanjutnya Panitia tersebut membuatkan daftar penerima dana bansoskemudian terdakwa selaku Kabag Kesra Kab.
    ;37Bahwa penyerahan dana bansos untuk Insesntif pegawai syara dan gurumengaji pandita dan pendeta dilakukan di kantor Bupati yang di hadiri olehterdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai uang yang di terima olehpenerima bantuan Insentif tersebut;Bahwa penerima bantuan dipanggil satu persatu dan uang tersebut sudahdimasukan dalam amplop;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.
Putus : 27-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — Drs. H. BASRAN YUNUS, M.M
7446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 26 PK/Pid.Sus/2015dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD ~ sebesarRp1.200.000.000,00;Pada saat penyerahan cek CB 639906 sebesar Rp19.700.000.000,00tersebut Terdakwa, Khairudin, S.P., bin Syahruji Hadis dan saudari Siti Aidi(Bendahara Bansos) menandatangani bukti kas tanpa Nomor sebesarRp19.700.000.000,00, cek tersebut kemudian diterima oleh Khairudin, S.P.
    Nomor 26 PK/Pid.Sus/201554) Surat tanda setoran uang tunai Rp950.000.000,00 terkait pengembalianDana Bansos untuk GBD;55) Buku Band 12 bulan Juli dan Desember 2005;)56)Buku Band 12 bulan Juli Agustus 2006;57)Barang bukti tambahan:a.Tambahan pengembalian Saksi Hermain D yang terdiri dari : 1. SuratTanda Setoran (STS) tanggal 19 Desember 2008 sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 2.
    BASRAN YUNUS, M.M.,) menyampaikan bahwadana Bansos pada APBD Perubahan tahun 2005 belum cair, namunSaksi Drs. Samsuri Aspar tetap meminta bantuan kepada Terdakwamaupun Saksi Hj. Siti Aidi, S.Sos., M.M., agar supaya dibantu untukmemberikan panjar terlebih dahulu kepada Saksi Boyke Andre Norizaselaku Koordinator alat band untuk 18 grup band di 18 kecamatan yangtelah ditunjuknya;Bahwa terkait dengan hal tersebut, Terdakwa H. BASRAN YUNUSdengan Saksi Hj.
    BASRAN YUNUS, M.M., menyampaikankepada Saksi Setia Budi bahwa ke2 (dua) permohonan tersebut belumdianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2005, sehingga belum dapatmembantu, Saksi Setia Budi tetap mendesak dengan alasanpermohonanpermohonan ini sangat mendesak sekali, sehinggabermaksud meminjam dana talangan dari Dana Bansos nanti akandimasukkan dan dianggarkan dalam ABT (APBD Perubahan) 2005Hal. 105 dari 113 hal. Put.
    Dan, peranan Terdakwa Drs.Samsuri Aspar terbukti pula, yakni : memberikan disposisi danperintah yang dijadikan dasar dicairkannya dana bantuan sosial(Bansos) tersebut, hanya dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat)tahun.
Putus : 05-05-2017 — Upload : 17-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 5 Mei 2017 — Markus Sasi
7522
  • uang penggantisebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (satu)Tahun 3 (tiga) Bulan.Menyatakan barang bukti berupa ; Ph >10.11.12.13.14.15.Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 2013Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2103Buku Pengelolaan Dana Bantuan SosialDokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19 /DISTAN / 2013, tanggal 08 April 2013Dokumen Tanda Terima dana BANSOS
    Puluh Juta Rupiah )Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 299 / PSP / Vill / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 326 / PSP / KX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah )Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MENYABONG denganNomor : 01 / POKTAN MYBG / 2011, tanggal 10 Januari 2011Tanda Terima dana BANSOS
    Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM,tertanggal 20 Maret 20136. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP /PPK / Ill/ 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna danSarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang denganKelompok Tani SEADAM, tertanggal 20 Maret 20137. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok TaniSEMADAM, tanggal 20 Maret 20138.
    Puluh Juta Rupiah )Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 299 / PSP / VIIl / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 326 / PSP / K / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah )Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MENYABONGdengan Nomor : 01 / POKTAN MYBG / 2011, tanggal 10 Januari 2011Tanda Terima dana BANSOS
    Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 300 / PSP / VII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesarRp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )Hal 40 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR39.40.Al.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 326 / PSP / XK / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah )Tanda Terima dana BANSOS
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — SUKIMAN ALIAS KIKI ( Terdakwa)
8122
  • Bahwa yang sifatnya pembangunan fisik ada di bahas di badan perencanaanpembangunan daerah kab natuna sedangkan belanja hibah, bansos dansubsidi tidak pernah di bahas di badan perencanaan pembangunan daerahkab natuna yang mana hibah bansos dan subsidi tersebut dibahas di BPKADkab natuna. Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota DPRD Kab natuna pada tahun 2012ada mempunyai atau tidak dana aspirasi yang diberikan kepada masyarakatkab natuna.
    yang diberikan kepada anggota DPRD Kab Natuna yang manajumlah keseluruhan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah daerahkepada anggota DPRD Kab Natuna adalah saksi sudah lupa berapajumlahnya dan yang mengatur mengenai dana bansos tersebut diatur dalam49permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah danHibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal22.Bahwa pada tahun 2012 organisasi GAPESTRA ada mengajukan proposalke pemerintah daerah Kab natuna untuk
    Bahwa terhadap dana bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah kabnatuna kepada penerima dana bansos bahwa pemerintah daerah tidak adamembuat tim untuk mengawasi tentang dana bansos tersebut.
    pada tahun 2012 pemerintah daerah kabnatuna atau TAPD kab natuna ada menganggarkan dana bansos tetapi untukpenganggaran dana bansos kepada anggota DPRD Kab natuna saksi tidaktahu apakah TAPD ada menganggarkan dana bansos atau tidak yangdiberikan kepada anggota DPRD Kab Natuna dan ketentuan tersebut diaturdalam permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian danahibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja daerah pasal 22.Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun
    2012 kelompok organisasigapestra ada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahumengenai dana bansos yang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKDKab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapesira tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acaradari hasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD untuk pembahasan APBD kab natuna
Putus : 08-01-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2862 K/PID.SUS/2018
Tanggal 8 Januari 2019 — ABIDIN HAJI SULAIMAN Alias ABIDIN
6745 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2862 K/PID.SUS/201813)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)Surat Nomor 170/DK.UMKM/2/X1/2013 tanggal 28 November 2013perinal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap :Surat Nomor 42/DK.UMKM/BARANURI/2/II/2014 tanggal 19Februari 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan DanaTahap Il yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKMKabupaten Ende;Surat/KUD/BARANURI Nomor 15/DK.UMKM/BARANURI/II/2014tanggal 1/7 Februari 2014 perihal Permohonan RekomendasiPencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis
    Koperasidan UMKM Kabupaten Ende;Surat Nomor 318/DK.UMKM/2/VIII/2014 tanggal 08 September2014 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap Ill yangditujukan kepada Ketua KUD Baranuri Kabupaten Ende;Berita Acara Rapat Anggota KUD Baranuri dan Daftar Hadir RapatAnggota dalam keadaan kosong tanggalnya;Permohonan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu PelaksanaanNomor 09/CV.TCT/E/X1I/2013 tanggal 14 Desember 2013;Dokumen Addendum tentang Perpanjangan Jangka WaktuPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana
Putus : 29-08-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — SARMILI bin H. SANI
147135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BKU 440 s/d 46122 berkaslengkap 55 Proposal beserta kuitansi tanda terima bansos 22 berkas lengkap Halaman 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2018 kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 619 s/d 640 56Proposal beserta kuitansi tanda terima bansoskemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 11037 berkaslengkap 57Proposal beserta kuitansi tanda terima bansoskemasyarakatan bulan Mei 2010No.
    Nopember 2010 451/200/Agm/Kesra AsliLAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAANUsulan Bansos Dari Anggota Dewan DPRDProp. Kalsel TA. 2010 Yang AsliUntuk Amprahan Ke6NO NO. NOTA DINAS TANGGAL FRAKSI Nama anggota Dewan1 2 3 4 51. 451/206/Agm/Kesra 8 Nopember 2010 PBR Drs. H. Riduan MS2. 451/187/Agm/Kesra Oktober 2010 PBR Ir. Burhanudin3. 451/204/Agm/Kesra Agustus 2010 PBR H. Muhidin4. 451/174/Agm/Kesra 02 Nopember 2010 PBR H. Asmara Yanto, SH5. 451/176/Agm/Kesra Juli 2010 PBR H.
    MH Sda Sda Laporan Bansos 201010. H. Ali Badrun Sda Sda Proposal Masyarakat yg ditujukanke Gubernur11. Safaruddin, SH. MH Sda Sda Arsip SPJ12. Safaruddin, SH. MH. Sda Sda Laporan bansos 2010 banjarmasin13. Buku Tanda Terima Sda Sda Nota dinas alokatif f. Demokrat14. H. Achmad Bisung Sda Sda Rancangan kebijakan umumperubahan APBD tahun anggaran201015. H. Achmad Bisung Sda Sda Rancangan Prioritas dan flaponanggaran sementara perubahanAPBD tahun anggaran 201016. Desa Puduk Kec.
    untuk TA 2010 yang ada di Biro Kesra seluruhnyaRp27.500.000.000,0 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dikurangkandengan dana Bansos yang disalurkan sesuai ketentuan pemberian dana Bansos diBiro Kesra dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 040 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 dan dikurangkan dengan pajak PPNmaka selisihnnya menjadi kerugian kKeuangan negara;Bahwa dana Bansos yang disalurkan tetapi tidak ada laporan pertanggungjawabanpenggunaan/pertanggungjawaban
    Hinggaakhir tahun 2010 para penerima bantuan belum/tidak pernah membuat laporanpertanggungjawaban kepada Gubernur atau Kepala Biro Kesra;Bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyaluran dana Bansos yaituseharusnya permohonan dana Bansos disampaikan kepada Gubernur melaluiSekda atau c.q. Kepala Biro Kesra. Sebelum menindaklanjuti permohonan bantuanhibah Bansos, maka terlebin dahulu wajid membentuk Tim Penilai guna melakukanpenelitian/oengecekan persyaratan, dan sebagainya.
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — YOHANES DEDY,SE.,M.Si.,
11354
  • DPASKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September2012.Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh UniversitasPalangka Raya, yaitu :16.4.1...
    Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingantentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :20.3.1.Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/XV2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta danOrganisasi Swasta dan Organisasi KemasyarakatanHal. 53 dari 225 Hal.
    Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLKHibah dan Bansos, yaitu :22.4.1.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.22.5.
    DPASKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September2012.Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh UniversitasPalangka Raya, yaitu :16.4.1.16.4.2.Penyaluran Tahun Anggaran
    Tahun 2011:18.7.1.1 SPM Nomor : 214/SPMLS(BTL Bansos)/PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011senilai Rp. 3.000.000.000,18.7.1.2 SP2D Nomor : 214/SP2DLS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011senilai Rp. 3.000.000.000,18.7.1.3 Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek.BIN cabang Palangka Raya Norek.00000441 0130.0000021 an. Dana HibahProg. Studi Pendidikan Dokter.18.7.2.
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
209279
  • Siantar Martoba Kota Pematang Siantar.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Kabid Kesra Bansos danResos Dinsosnaker Kota Pematang Siantar).Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019.2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 s/dtanggal 03 September 2019.3.
    Kube Sejati ditandatangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja PematangsiantarNomor Kep.460/1431/DSTK/2013 tanggal 2 Desember 2013 Tentang PenetapanKUBE yang diusulkan utuk dapat Bantuan Tahun 2013 yang ditanda tangani tanggal 2Desember 2013 oleh terdakwa selaku Kabid Kesra Resos Bansos KotaPematangsiantar mengatasnamakan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja yaitu : 1.KUBEAbadi, 2. KUBE Kristal, 3. KUBE K2A Advertising, 4.
    PELAWI, jabatannya adalahKepala Bagian Kesra Bansos Resos Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPematangsiantar, dan menurut saksi CH. PELAWI pejabat yangberwenang didalam mengurus bantuan KUBE CAHAYA MANDIRI, bahwasetelah menerima surat pangilan pertama dari Polisi, sSaksiHalaman 82 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Mdn.memberitahukan kepada suami saksi tentang panggilan itu, kemudianbersama suaminya, saksi mendatangi rumah CH.
    tugasKabid Kesra Resos dan Bansos.Bahwa SK pengukuhan KUBE yang ditandatangani oleh Kabid KesraResos Bansos Dina sosial dan tenaga kerja Kota Pematangsiantar, haltersebut tidak melanggar aturan hal tersebut dibenarkan kalau adapendelegasian secara resmi kepada Kabid Kesra Resos Bansos KotaPematangsiantar, dan ia harus bertanggungjawab sehubungan bantuanstimulan tersebut karena tugasnya, saksi menjelaskan nama nama 20KUBE berikut identitasnya, jenis usaha dan alamat KUBE sebagaipenerima bantuan tersebut
    ;Menimbang, bahwa terdakwa Chasils Pelawi Alias CH Pelawi, selakuKepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Bansos DinsosnakerPematang Siantar, diberikan tugas pokok sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 39 ayat (2) Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 28 Tahun 2011,yang merumuskan : Bidang Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi melaksanakansebahagian tugas dibidang kesejahteraan, bantuan sosial dan rehabilitasi.
Register : 14-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Maret 2016 — Pidana Korupsi - GATOT PUJO NUGROHO - EVY SUSANTI
12111288
  • . ; 1072 (dua) tembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang AdaDalam Buku APBD 2014. ; 1082 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/AktaPid.Sus. TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksaPermohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWANPANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikankuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH.
    Perbuatan para Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut: 0 20 2s ne nno noeBahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan Penyelidikandugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial(BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) diPemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat PerintahPenyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor:PRINT31/N.2/Fd.1/03/2015, selanjutnya pada tanggal 19 Maret
    ;Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan DirekturPenyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print69/F.2/Fd.1/01/2015 tanggal 19 Maret 2015, pada tanggal 20 Maret 2015Kejaksaan Agung mengeluarkan surat permintaan keterangan nomor:B767/F2/Fd.1/03/2015 dan surat nomor B768/F2/Fd.1/03/2015, yangditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi SumateraUtara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatanDana Bantuan Sosial (BANSOS) Tahun Anggaran 2009 s/d 2011
    Pattimura Medan Baru untuk menandatangani surat kuasa kepadaOTTO CORNELIS KALIGIS dan Rekan, terkait gugatan ke PTUNMedan mengenai pengujian kKewenangan Kejaksaan Tinggi SumateraUtara sesuai dengan Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaanterjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS),Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JUNAIDI, S.Sos (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU W, SH., MH (JPU)
10051
  • SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat KeputusanWalikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru tamanPendidikan AlQuran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan SuratHal 20 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.
    SAMAD selaku Kasubag Bansos pada BagianKesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasidengan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam pada saat saksi JAMIAT akan mengajukan permohonanbantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudianhasil dari koordinasi yang dilakukan saksi ABD.
    Samad selakuKasubag Bansos Kesra yang mewakili Pemko Batam.Bahwa kemudian saksi Abd. Samad selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yangberbarengan dengan transfer uang insentif ke rekening KecamatanBatu Aji sebayak 2 (dua) kali di dalam Tahun 2011.Bahwa saksi selaku Ketua BMGTPQ Kec.
    Samadselaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam.Bahwa selanjutnya saksi juga meminta Deden selalu berkoordinasidengan Abd Samad melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut.Bahwa setelah disetujui kemudian diarahkan oleh Abd. Samadselaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam untukmembuka rekening Bank bagi Pengurus Kota dan Kecamatan BMGTPQ.Bahwa selanjutnya setelah nomor rekening tersebut dibuat kemudiandiserahkan kepada Abd.
    Tpg.penerima hibah mengajukan proposal kepada Bagian Umum SekdakoBatam.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasiproposal tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesrauntuk dimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kabag Bansos bagian Kesramenyerahkan proposal tersebut kepada bagian Keuangan SekdakoBatam untuk dibahas di tim anggaran.Bahwa
Register : 22-02-2016 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS
Tanggal 2 Maret 2015 — H.ANDI MUALLIM,SH.,MSi
7331
  • Anwar Beddu dalamkaitannya dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah: Dalamputusan Hakim Tingkat Pertama, pihak pihak yang terkait denganpencairan dana Bansos tersebut adalah Drs. Anwar Beddu, Terdakwa aquo, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP. Sedangkan dalamputusan Hakim Tingkat banding, pihak pihak yang terkait denganpencairan dana Bansos tersebut adalah Drs. Anwar Beddu, Kepala BiroKeuangan dan Kepala Biro KAPP..
    Anwar Beddu maupun Penuntut Umum menerima dan mengakuibahwa khusus Terdakwa a quo Andi Maullim, SH, M.Si tidak terlibat dalamkasus dana Bansos tersebut..
    Muhammad SaidKarim, SH, MH yang menyatakan:Dalam kasus Bansos ini, lebin dahulu ada proses hukum dan telah adaputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenan dengankasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos Pemprov. Sulsel danterdakwanya yang diajukan waktu itu adalah Drs. Anwar Beddu sebagaiBendahara. Kemudian kapasitas putusan sudah berkekuatan hukum tetapbahkan sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan NegeriMakassar.
    ANDI MUALLIM,S.H., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukanverifikasi Proposal Permohonan Bansos tersebut ....dst.Selanjutnya83Selanjutnya pada halaman 145 bait pertama yang menyatakan Suratpermohonan bantuan Dana Bantuan Sosial dengan lampiran proposalkegiatan tersebut dilakukan verifikasi oleh Kepala Biro Keuangan SaksiDrs. H. Muh Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP atasnama SaksiDrs. H. A.
    Faktanyabahwa, tidak ada satupun pertimbangan hukum dan alat bukti yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikanbahwa Terdakwa a quo telah melakukan perbuatan tindak pidanadalam kasus dana Bansos tersebut.Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya PenyalahgunaanWewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut pendapatAhli Prof. Dr.
Register : 16-04-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 9 Mei 2018 — ABDULLAH, SE.
5538
  • S.Pt.MMmeminta dana tersebut untuk dicairkan dan diberikan kepada dirinya gunakeperluan kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial,sehingga Terdakwa ABDULLAH, SE mengeluarkan kwitansi penerimaansejumlah uang yang bersumber dari anggaran belanja bansos yang tidakdirencanakan sejumlah 21 (dua puluh satu) kwitansi dan menyerahkan danatersebut secara tunai kepada Kepala Badan M. AYYUB Y. S.Pt.MM dengantotal sebesar Rp. 7.280.000.000,, dengan rincian sebagai berikut :1.
    Kwitansi tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah).Sedangkan sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 703.000.000, (tujuh ratus tigajuta rupiah) oleh Terdakwa ABDULLAH, SE disimpannya ke rekeningBendahara sedangkan dana sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) olehTerdakwa ABDULLAH, SE disimpan tunai dalam brangkas Bendahara.Bahwa pada kenyataanya Dana Bansos Yang Tidak Direncanakan TA 2016yang telah dicairkan olehTerdakwa ABDULLAH, SE dan diberikan kepadaKepala Badan M.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - Drs. ANANG BAKHRANIE
940
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 350 s/d 372 23 berkas Lengkap39. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 326 s/d 349 24 berkas Lengkap40. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 303 s/d 325 23 berkas Lengkap41. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 281 s/d 302 22 berkas Lengkap42.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1439 K/PID.SUS/2010
Tanggal 4 Agustus 2010 — TAUFIK FADILLAH
6240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1015/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1848/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank Jabar Cabang Utama Bandung nomorrekening : 001 023357 100 atas nama SMAN 8 (Drs. Dhana SuryanaYasin) Bandung tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.(2) SMAN 18 Bandung :a.
    Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1017/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1849/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank BNI Bandung nomor rekening : 0073633824 atas nama SMAN 18 Bandung (Dra. Epon Kurniasih) tanggal29 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.(3) SMAN 19 Bandung :a.
    Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1016/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1850/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank Jabar Cabang Utama Bandung nomorrekening : 001 0020247648 atas nama SMAN 19 Bandung (Drs.Warya Zakarilya, M.Pd.) tanggal 28 Mei 2008 sebesarRp.250.000.000,00.(4) SMAN 22 Bandung :a.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH.,MH. Bin H. DARKANI SEMAN
15734
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 350 s/d 372 23 berkas Lengkap39. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 326 s/d 349 24 berkas Lengkap40. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 303 s/d 325 23 berkas Lengkap41. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 281 s/d 302 22 berkas Lengkap42.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Register : 29-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2887 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 April 2018 — Sharifa
24851626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 3 UU Tipikor. ... [Selengkapnya]
  • No. 2887 K/Pid.Sus/2017seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiahkoma sembilan puluh sembilan sen) sesuai Laporan Hasil AuditBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SR20/PW20/05/2015 tanggal 30 Juni 2015; Bahwa Terdakwa selaku Bendahara USBSMK Kesehatan Buton,Kabupaten Buton dalam pekerjaan bantuan Pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMK Baru melakukan penyimpangan dana yaituDana Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima SMKN 2 LasalimuSelatan
    memberi pinjamanyang akan dikembalikan manakala SMK Kesehatan Butonmemperoleh dana dari Pemerintah;e Bahwa pengukuran terhadap hasil pekerjaan unit sekolah baruSMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang dilakukan oleh Ahli dari DinasPU Kabupaten Buton diperoleh hasil nilai bangunan hanyaRp1.156.828.185,01 (satu miliar seratus lima puluh enam juta delapanratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah komanol satu sen) dari Anggaran Belanja yang ditetapkan (berupa DanaBantuan Sosial atau Dana Bansos
    oleh Terdakwa sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.171.814,99(lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapanratus empat belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) akibatpengambilan dana oleh Terdakwa, kualitas bangunan buruk, volumebangunan kurang dan lainlain; Bahwa walaupun bertujuan membantu biaya operasional sekolahdan bukan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, perbuatanTerdakwa yang mengambil/memperhitungkan pelunasan pinjamandari Dana Bansos