kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padangyang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang ternyata tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Adan Para Tergugat C adalah menyangkut harta pusaka tinggi dansehubungan dengan penyelesaian sengketa mengenai harta atau tanahulayat atau pusaka tinggi di Minangkabau mengenai apa yang disebutdengan lembaga Kerapatan

Adat Nagari yaitu suatu lembaga kerapatan darininik mamak yang telah ada diwarisi secara turun temurun sepanjang adatdan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisinansako dan pusako termasuk perselisihan mengenai harta atau tanah ulayatatau tanah pusaka tinggi;Bahwa dengan demikian penyelesaian sengketa harus terlebihdahulu dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari, sehingga gugatan ParaPenggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau premature;Halaman 13 dari 15

Bukti P. 1 dan P.9 ini dikuatkan juga oleh bukti P. 4 berupa Surat PernyataanPencabutan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari Ulakan, yangmanaberdasarkan bukti P.4 ini Kerapatan Adat Nagari Ulakan menyatakan LabaiLauf dan Labai Jaba merupakan inyik kontan dari Buyung Tadangsebagaimana yang terdapat dalam ranji tanggal 20 Januari 2015 (bukti P.9).Dengan demikian bukti P.9 ini telah memenuhi syarat formil dan materilhukum pembuktian;.

Fakta hukum ini juga dikuatkan oleh bukti P. 6 berupa Berita Acaradari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan tanggal 18 Mei 2015, bukti P. 7berupa Surat Pernyataan dari masyarakat yang diketahui oleh KorongKampung Galapung yang berdasarkan bukti tersebut terbukti objek perkaramerupakan milik kKaum Para Pemohon Kasasi, sedangkan Para Tergugat 1tidaklah seharta sepusaka dengan kaum Para Pemohon Kasasi;4. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimanamestinya.

Kerapatan Adat Nagari adalahpengelola Nagari dalam masyarakat hukum adat, mempunyai kewenangan/hak untuk mengurus masyarakat setempat termasuk masalah sako danpusako, dan juga mempunyai kewenangan membuat keputusan.

Oleh karena bukti ini dikeluarkan oleh Kerapatan AdatNagari Ulakan. Surat bukti ini dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi ParaPemohon Kasasi yaitu Sudirman gelar RKY.R. Mangkuto selaku Ketua KANHalaman 33 dari 41 hal. Put.

Keterangan saksi Tergugat initelah terbantahkan oleh keterangan saksi para Pemohon kasasi yangmemberikan keterangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnyayaitu Ali Umar selaku urangtuo Kampung Galapung, Abu Zaman GelarLabai adalah saksi sepadan objek perkara dan sekaligus labai/oemukaagama di Kampung Galapung, Saksi Sudirman gelar RKY.R Mangkutoselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, Anmad gelar BagindoPlg BY. Umek atau BY.

O ...sssssssesssssesssssssessneseesneeseens bin P. std.2,f, 4,111.13bDiNEE 22. eeeeeeeeeeneeetenereeneeeees eeneneenneanenenseeneneaneanee . di depan, aigang gp eggadilan Agama/Mahkamah Syar lyah/Kerapatan Qadi aguaanewenSyuuEUeeuneNewEENNNuNNeUEEENEEON NTSpada hari a...61a2 tanggaljJTalak yang dijatuhkan :1 Talak yang keberapa odaski2 Qabladdukhul atau BaNbridukh,; At ti:234 3. Isteri dalam keadaan Sod, bow! ANA 5 heft ,atau haidh4.

D/Ins/117/1975SURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAK4NO. veseeeneeeneeseseneseeseeessenseosseessenseessenseoes 197Ketua Pengadilan Agama *) diedengan ini menerangkan bahwa :NamaTgl. lahir/Umur Pekerjaan Alamattelah menjatuhkan talak atas isterinya: NamaTgl. lahir/Umur Pekerjaan Alamat DUD ciieciieninccieennrenniwnnreneweneneninnrenennernniwerneNeinJo. 4uir.A3G,L.riDANE oo. ce cee e ee eeee sense ee ee eeeeeeeeeee seen seen seen eeeeeeeeeeneesdi depan sidang Pengadilan Agamailah Syar'iyah/Kerapatan

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Teluk Kabung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari TelukKabung Nomor : 01/SK/KANTK/IV2007 tanggal 20 April 2007 tentang PembentukanTim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uapdi Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari Teluk Kabung KecamatanBungus Teluk Kabung untuk mendampingi tim dari Pemerintah Kota Padang tentangpembebasan tanah untuk lokasi PLTU Teluk Sirih.Adapun susunan panitianya

RAJONAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung telahmengakibatkan negara dalam hal ini PT.

Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung,Fatiyuddin selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan kepada Basri Dt.Rajo Nan Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung untuk membantuTim 9 (sembilan) sehingga Basri Dt.

Oleh karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarapdan yang menguasai wilayah disana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) TelukKabung, maka Fatiyuddin selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuankepada Basri Dt.

Pada tanggal 01 Juli2008 uang masuk kembali kerekening Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebanyakRp.2.900.000.000, (dua koma sembilan milyar rupiah) tetapi yang akan dibagikan tapiHalaman 133 dari 171 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014.

Bahwa, pada saat penyelesaian di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)Talaok dihadiri oleh Ketua KAN Samsurizal, Sekretaris Kasman danDatuak Manih selaku anggota, serta Para Penggugat, Para Tergugatdan JISAR. Dalam penyelesaian ini Tergugat 1 mengakui adanya(jalan pitih emas sebanyak 5 (lima) mas dan 500 sukat padi).

Penggugat tersebut, Para Tergugat pada persidangan hari Kamistanggal 25 Juni 2015 telah pula mengajukan Duplik secara tertulis, yang padapokoknya Para Tergugat masih tetap pada Jawabannya semula;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Para Penggugattelah mengajukan sejumlah alat bukti, yakni bukti Surat berupa:1.Fotokopi Ranji Kaum Dahnuir, Suku Melayu, tertanggal 10 Januari2015, yang dibuat oleh Dahnuir sebagai Mamak Kepala Waris, yangditandatangani oleh Penghulu Suku Melayu, Ketua Kerapatan

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talaok,Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 01/SK/KANTLBY/IIV2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus (Ketua danSekretaris) Kerapatan Adat Nagari Talaok, tertanggal 8 Maret 2015,yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P5;6. Fotokopi Keterangan Tukuk Tambah, tertanggal 11 September 1950,yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P6;7.

Adat Nagari (KAN) Nagari Talaok;e Bahwa, yang menjadi objek sengketa antara Para Pihak adalah masalahtanah sawah dan parak yang terletak di Nagari Talaok, KecamatanBayang, Kabupaten Pesisir Selatan;e Bahwa, permasalahan antara Para Pihak pernah diupayakanpenyelesaiannya di Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun tidak berhasildan tidak tuntas karena tidak mencapai titik temu dan kesepakatan;e Bahwa, tanah objek perkara yang berupa 1 (satu) bidang parak, memilikibatasbatas sepadan yakni: Sebelah Utara

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka suku Melayu; Sebelah Barat berbatas dengan jalan; Sebelah Timur berbatas dengan tanah pusaka Melayu;e Bahwa, terhadap tanah sawah piring ke2, Saksi hanya mengetahui batassepadan disebelah Barat yakni tanah pusaka suku Melayu, sedangkanbatasbatas lainnya, Saksi tidak ingat lagi;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objekperkara berupa sawah tersebut;e Bahwa, tanah objek perkara menurut Para Penggugat ketika perkara inidisidangkan di Kerapatan

Foto copy Surat Kerapatan Adat nagari Pelangai (KAN) tanggal 21 Januari2016 Nomor 06/KANPEL/S.KEP/I/2016, diberitanda P.4 ;Foto copy Akta Jual Beli, diberitanda P.5 ;Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda P.6 ;Foto Copy kwitansi tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda P.7 ;ONOFoto copy surat Kepala Kepolisian Sektor 2 X 11 AnamLingkung tertanggal19 Februari 20179. foto copy Surat Proces Verbal10.

Adat Nagari Pelangai serta diketahui oleh 2 (Dua) OrangSaksi.Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda P.4berupa Foto copy Surat Kerapatan Adat nagari Pelangai (KAN) tanggal 21 Januari2016 Nomor O6/KANPEL/S.KEP/I/2016 yang menerangkan Kerapatan AdatNagari Pelangai telah memutuskan untuk memberikan persetujuan penguasaanatau memiliki tanah Objek Perkara kepada Penggugat Djunar dan terhadap suratBukti yang bertanda P.4 tersebut ditetapkan dan ditanda tangani oleh Ketua danSekretaris

Kerapatan Adat Nagari Pelangai.Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengandemikian bukti P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5 saling berkaitan dan bersesuaian satusama lainnya sehingganya merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht) dan dapat dijadikanbahan pembuktian dan pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan dalamPerkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda P.6berupa Foto Copy Surat

Adat Nagari.Menimbang, bahwa jika ditelaah secara Hukum Adat Minang kabau yangberlaku pernyataan suatu kaum didalam suku terhadap Harta Pusaka TinggiKaumnya haruslah dinyatakan oleh seorang mamak Kepala Waris dan diketahuioleh Penghulu Pucuk suku serta seluruh anggota didalam kaumnya dan diketahuijuga oleh Kerapatan Adat nagari namun didalam Surat Bukti yang bertanda T.IT.llL2 dan TITIl.3 tersebut tidak diketahui oleh mamak kepala warisnya dan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/

Junar dan oleh karena tidak ada lagi anak perempuan yang akanmewarisi dari Objek perkara tersebut maka Tanah Objek Perkara dikuasai oleh Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Pnn Halaman 48 dari 56Penggugat Djunar hal ini bersesuaian dengan surat Bukti Penggugat yangbertanda P.1,P.2 tentang Penguasaan tanah Objek perkara oleh Penggugat Djunar .serta hal ini juga bersesuaian dengan surat Bukti yang bertanda P.4 yangmenerankang kerapatan Adat Nagari Pelangai telah menerbitkan surat

Majo Dirajo mengurus SuratsuratAlas Hak untuk mensertifikatkan seluruh tanah Objek Perkara pada tahun2006 tersebut, yang bersangkutan menyatakan dan menyampaikan kepadaKetua Kerapatan Adat Nagari Jaho (Masri Habib Dt. Majo Bosa) bahwaseluruh tanah tersebut tidak akan diperjualbelikan dan tidak akan dialihkandalam bentuk perobuatan hukum apapun kepada pihak lain yaitu kepadaorang di luar dari kaum atau suku yang bersangkutan;Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.

MajoDirajo itulah maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho bersediamenandatangani Suratsurat Alas Hak yang bersangkutan, sehingga padatahun 2006 diterbitkanlah sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah ObjekPerkara oleh Tergugat X a.n Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo;Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakniketerangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIBDT.

Majo Dirajokepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Jaho sewaktu mengurus SuratsuratAlas Hak untuk pengurusan sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah ObjekPerkara, maka Ninik Mamak pasukuan Sikumbang, Tim Peradilan Adat danPengurus Kerapatan Adat Nagari Jaho Kec.

Pandak pernah mengajukankeberatan ke kantor BPN Tanah Datar; bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, sewaktu itu Tergugat mau menjual tanahnya kepada pihak ketiga, waktu itu Kerapatan AdatNagari menyarankan kepada pihak Sikumbang untuk menjemputTergugat ke Duri dan dibawa pulang kampung untuk mencabut kembaliSurat Kuasanya, kalau tidak Penggugat akan menjalankan denganproses hukum, dan pada saat itu Tergugat tidak ada pulang kampung

Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tanggal10 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X3;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X KotoKabupaten Tanah Datar tanggal 30 Maret 2015, telah disamakan denganaslinya diberi tanda T.X4;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X KotoKabupaten Tanah Datar tanggal 24 Maret 2015, telah disamakan denganaslinya diberi tanda T.X5;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN

Penggugat:
1.Afrijon
2.Busman
3.Yandri
Tergugat:
NURUL AULIA NISA
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie
2.NURHAYATI
3.Bambang H, Pgl. Kacip

dalil gugatannya :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa HakimTingkat Pertama telah keliru) dan salah dalam menilai danmempertimbangkan surat surat bukti maupun keterangan saks isaksiyang diajukan para penggugat didepan persidangan :Menimbang, bahwa surat bukti Produk PI dan produk P.7merupakan Ranji keturunan Kaum Maruhun Engku Mudo DatukPanduko Marajo, dengan perbedaan Produk P. dibuat/diterangkan olehMamak kepala Waris dalam kaumnya, dan diketahui oleh Wali NagariBatu Balang dan Ketua Kerapatan

Adat Nagari ( KAN ) Batu Balangserta kepala suku melayu, ber tertanggal 15 Juli 2012 , sementaraproduk P.7 ditanda tangani lang sung oleh Maruhun Engku Mudo DatukPanduko Marajo dan dibenarkan oleh Wali Nagari Batu Balang,bertahun 1966 ;Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau Ranjiketurunan suatu kaum dibuat oleh Mamak kepala Waris sebagai lakilakitertua di dalam kaum yang bersangkutan , logikanya mamak itulah yangmengetahui anggota kaumnya , dengan turutnya diketahui oleh pihaklain dan kerapatan

BSmenyampaikan apaapa yang sudah kami bicarakan dengan ZULFAN(Selaku Mamak dari ILDEKA PUTRA), beliau sangat marah dan kamimalah disambut dengan ancaman dan katakata kasar dan diamenyatakan jika tidak senang silahkan Saudara untuk mengadu.Berhubung usaha secara damai dan kekeluargaan tidak kami dapati daripendekatan yang kami lakukan terhadap Para Tergugat A, maka pada tanggal10 Januari 2013 secara tertulis kami menyampaikan permasalahan ini kepadaPengurus Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, selaku

Atas pengaduan kami tersebut Pengurus Kerapatan Adat NagariTanjung Bonai sudah 2 (dua) kami memanggil kami kedua belah pihak keKantor Kekerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai untuk mencari jalanpenyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan.

Namun pihak Tergugat Atetap pada pendiriannya yaitu tidak bersedia menyelesaikan masalah ini secaradamai dan kekeluargaan.Berhubung usaha perdamaian yang sudah difasilitasi oleh Pengurus KerapatanAdat Nagari Tanjung Bonai antara kami Penggugat dengan Tergugat A jugatidak tercapai, maka Pengurus Kerapatan Adat Nagari Tanjuang Bonai sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku menganjurkan kepadakami jika kami Penggugat masih juga ingin untuk penyelesaian masalah iniharus ditempuh jalur hukum

Fotokopi surat kerapatan adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan LintauBuo Utara tentang kesimpulan rapat, nomor: 01/KAN/TB2013 tanggal 2Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberimeterai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda T.A.3;4. Fotokopi surat keterangan pinjam meminjam tanggal 29 April 2004, yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,untuk selanjutnya diberi tanda T.A.4;5.

Rajo Kakando.Bahwa, saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat menguasai tanahobjek perkara;Bahwa, saksi tidak pernah mendengar berita perihal tanah objek perkaratergadai;Bahwa, khusus sawah Galuang pernah diselesaikan Kerapatan AdatNagari (KAN) Tanjung Bonai pada tahun 2012. Saat itu, yang mengaduadalah Syukri Dt. Majo Kando, sedangkan yang diadukan adalah Rustamdkk. Saksi tahu hal tersebut, berdasarkan surat masuk ke KAN yangdikirimkan oleh Syukri Dt. Majo Kando.

Penggugat:
YASISRA
Tergugat:
1.SABARUDDIN
2.YOSEP RIZAL
3.RABIATUN
4.FERI EFENDI
5.SUWARNI IZAM
6.KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI BULUH
7.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

Rajo Mansue dan Roslan Onsu atas perkara perdata yangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDG13.dimenangkannya, agar rumah Orang Tua Penggugat bernama Djaminartidak dieksekusi.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Naggalotanggal 20 Januari 2010 tentang Penanggung Jawab Penguasaan HartaKekayaan Nagari Tanah Ulayat Nagari Nanggalo, dan bukanlah tanah kaumPenggugat yang didasarkan atas surat tanggal 10 Januari 1984,sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.Oleh

Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT PDGMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk kepentingan Banding, Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya mengemukakansebagai berikut:Keberatan Pertama: Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan Negeri tersebuttelah salah dan keliru bila Penggugat harus menarik Kerapatan

sertamencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan PutusanPengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Pnn tanggal 29 Januari 2018dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ternyata tidak ada halhalyang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan bahwaGugatan Penggugat kekurangan Pihak yang digugat yaitu seharusnya LembagaKAN (Kerapatan

Abuzar sudah pernah dicoba dilakukan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tapi perdamaian tidak tercapai karena H. Abuzar tidak bersedia berdamai;halaman 23 dari 38 halamanPutusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Prm, Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Terdakwa II. SAHRIL Pgl. SAHRIL : Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersamadengan para terdakwa lainnya telah menebang tanaman milik saksi H.

Abuzar sudah pernah dicoba dilakukan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tapi perdamaian tidak tercapai karena H. Abuzar tidak bersedia berdamai; Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Terdakwa III. ALI USMAN Pgl. ALI: Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersamadengan para terdakwa lainnya telah menebang tanaman milik saksi H.

Abuzar sudah pernah dicoba dilakukan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tapi perdamaian tidak tercapai karena H. Abuzar tidak bersedia berdamai; Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Terdakwa IV. SATRIADI Pgl. SAT : Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa bersamadengan para terdakwa lainnya telah menebang tanaman milik saksi H.

Abuzar sudah pernah dicoba dilakukan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tapi perdamaian tidak tercapai karena H.

Abuzar sudah pernah dicoba dilakukan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tapi perdamaian tidak tercapai karena H. Abuzar tidak bersedia berdamai;Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari H. Abuzar sebelum menyuruh tukangsinsaw untuk menebang tanaman milik saksi H. Abuzar tersebut;Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyuruh saksi Zulfahmi Pgl. Zul untukmenebang tanaman milik saksi H.

PertanahanKabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TKIl Pesisir Selatan;2) Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mel1996, Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 01/V/PH/BPN1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;3) Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei1996, Mengetahui dan telah dicatat dalani Dahar Nomor 02/V/PH/BPN1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;4) Surat Pemyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/PenghuluSuku Dalam Kerapatan

Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek yaitu dengan tidak digugatnya, Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang karena Tergugat Fjuga diberi oleh Ninik Mamak tersebut dengan surat pemyataan penyerahantanah ulayat Nagari Lunang tertanggal, 10 Maret 2008 yang diserahkan olehNinik Mamak Yang Nan Delapan diketahui oleh Wali Nagari Lunang danjuga di ketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Lunang sudah memberitaukankepada PT Sukses Jaya Wood tapi pihak PT Sukses Jaya Wood tidakmengindahkan pemberitahuan

Nomor 2348 K/Pdt/2016persetujuan Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang dan mendapat suratpenyerahan atas tanah ulayat tersebut dikeluarkan pada Tahun 2008langsung dari Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang dan diketahui olehWali Nagari Lunang dan juga ikut mengetahui Kerapatan Adat NagariLunang;5.

karena sudah mengambil/menggarap areal lahan milik Penggugat yang dikenal Hak Guna UsahaNomor 8 tahun 2013, Majelis Hakim yang Mulya perbuatan melawan hokumdi sini Adalah tidak tepat buat kami Tergugat, kalau setahu Tergugat yangdikatakan melawan Hukum= adalah merugikan orang lain tanpasepengetahuan orang tersebut jadi Tergugat tidak pemah merugikanPenggugat karena Tergugat menggarap tanah ulayat Nagari atas perintahNinik Mamak Nan Delapansuku Nagari Lunang dan diketahui oleh WaliNagari Lunang dan kerapatan

Regina (kakak dari ibuTergugat Ill), perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa selanjutnya kedua tersebut pada saat sekarang dikuasai olehTergugat II dan Tergugat III, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebutdapat dikwalifisir sebagai perouatan melawan Hukum;Bahwa dengan tidak adanya itikad baik para Tergugat untuk menyelesaikansengketa tersebut, selanjutnya pada tahun 2010, Penggugat memintapenyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai,Kecamatan

Dengan faktafakta tersebut di atas, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai, agar Tergugat Syamsir Yasin, Cs, mengosongkan tanahmilik pusaka Penggugat Rusniman, Cs; Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai agar Tergugat Syamsir, Csmengembalikan seluruh tanah harta pusaka milik Katap yang selama inidikuasai oleh nama tersebut diatas kepada ahli waris Katap (Rusniman,Cs) sebagai Penggugat; Kerapatan Adat nagari (KAN) Ampang Pulai menyimpulkan agarTergugat mengembalikan tanah harta pusaka Penggugat

Rusniman, Csdan apabila Tergugat minta tebusan tanah tersebut dapatdimusyawarahkan dengan Penggugat Rusniman, Cs; KAN Ampang Pulai menolak seluruh permohonan Tergugat; Kepada Bapak Kepala Nagari serta ninik mamak Ampang Pulai dapatmembantu kelancaran, apabila Penggugat Rusniman, Cs membuat suratpernyataan (alas hak) atas tanah tersebut;Bahwa walaupun telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai dengan mengeluarkan keputusan, tapi para Tergugat tetapsaja tidak mau melaksanakan ini

Guna menghindari halhal yag tidak diharapkan dari persengketaan tersebut, maka kaumPenggugat telah meminta bantuan penyelesaiannya ke Kerapatan AdatNagari Gurun Panjang dalam bulan April 2012, namun belum memberikanhasil sebagaimana diharapkan.e Ironisnya setelah Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang mengakhiripersidangannya mengenai persengketaan ini pihak Rosman (anak pr Tipuk)/Tergugat 7 telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat 8 yangditandai dengan penebangan pohonpohon kelapa dan

Padang Pariaman tanggal 15 September 2014, telah dibubuhi meteraisecukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan BuktiT.1,2,4,5,6,7,8,9,10VI ;10.Fotocopy Ranji/silsiian keturunan Taduah Suku Mandailing Desa KampungGadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2021,tertulis dibuat oleh Kepala Waris tapi tidak ada nama dan tidak ada ditandatangani, ditandatangani oleh Penghulu Suku Mandailing Mujahidin, tertulis disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV

Angkat Padusunan tapitidak ada ditandatangani, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala DesaKampuang Gadang Amri Maldi, telah dibubuhi meterai secukupnya, sesuaidengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VII ;11.Fotocopy Sketsa gambar, yang tidak ada tandatangan aparatur pemerintah danaparatur Kerapatan Adat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya,selanjutnya disebut dengan Bukti T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VIII ;Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di

Bandaro Putiahdengan bukti para Tergugat yang diberi tanda T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VIl berupa Ranji/silsilah keturunan Taduah Suku Mandailing Desa Kampung Gadang KecamatanPariaman Timur Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2021, tertulis dibuat oleh Kepala WarisHalaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn.tapi tidak ada nama dan tidak ada ditandatangani, ditandatangani oleh Penghulu SukuMandailing Mujahidin, tertulis di sahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) IVAngkat Padusunan tapi tidak ada

Gadang, Amir Hosen Dt.Bandaro Putiah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Hakim memahami benar Penggugat 1 yaitu Syarifudin adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalamkaum Para Penggugat, karena Bukti bertanda P1 berupa Ranji tersebut dalampenerbitannya telah memenuhi syarat hukum, sebagaimana pertimbangan diataskaitannya dengan tentang persyaratan suatu Ranji dapat dinilai secara hukum diantarayang pada pokoknya yaitu Pengadilan tidak dapat meyakini adanya pertalian darahjika dibuktikan

Bandaro Putih sebagai Ketua Kerapatan Adat (KAN) IV AngkekPadusunan Kecamatan Pariaman Timur, serta diketahui oleh Amri Maldi sebagaiKepala Desa Kp.

objek perkara setelah dikuasai oleh Tergugat I di tahun 2001dijual kepada Tergugat II dengan nilai sebanyak Rp. 18.000.000, (delapanbelas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pada hal objek perkaraadalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, atas perbuatan Tergugat I denganTergugat II dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum ;Bahwa objek perkara terjadinya jual beli antara Tergugat I denganTergugat II, atas bantuan dari Turut Tergugat, selaku penghulu suku Melayudan juga sebagai Ketua Kerapatan

dibangun (satu) buah rumah olehTergugat II ;Bahwa di atas objek perkara juga telah ada tanamantanaman kerasyaitu cengkeh, kelapa dan lainlain oleh Tergugat II ;Bahwa setelah terjadinya jual beli objek perkara tersebut oleh TergugatI dengan Tergugat II, atas suruhan dari Tergugat I, Tergugat I mendatangiPenggugat dan memberi Penggugat uang sebanyak Rp. 3.000.000, dan uangtersebut tidak diterima oleh Penggugat, dan juga mengajak Penggugat untukberdamai ;Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Kerapatan

Datuk, dan Bustanudin;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang ranji keturunan Siti Ramai dan P2 tentangSurat Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Keras serta SaksiBustaman yang pada pokoknya menerangkan permasalahan diantara merekaadalah mengenai tanah yang terletak di Desa Koto Keras, Kecamatan PesisirBukit dengan luas 20 m x 25 m, berbatas di sebelah barat dengan Sadimin,timur dengan Tengku Marah Bustamim, utara dengan jalan desa,

Saminit, tanah tersebut dahulunya adalah tanah basah sekarangmenjadi tanah kering, yang mengerjakan tanah sengketa adalah zamzanidengan Tergugat , Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa,menurut lembaga kerapatan adat desa koto keras harus dibagi jadi 2 (dua) H.lorahim cs.