Ditemukan 5187 data
279 — 118
akibat pelaksanaanperjanjian;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari GugatanPenggugat, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini timbul akibatperselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam pelaksanaanperjanjian, dan terhadap perselisihan pelaksanaan perjanjian tersebut dapatdiselesaikan melalui Gugatan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Negeriyang berwenang;Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan asas actor sequiturforum rei yang termanifestasi dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien
490 — 237
Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1 Menolak Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ExAequo at Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IImemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa dalam Herzien indlandsch Reglement (HIR
76 — 48
menjadi atas nama oranglain;Bahwa Tergugat menolak permohonan uang paksa (dwangsom) karenabilamana permohonan sita yang diajukan penggugat dikabulkan makapenggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secarapaksa, tanpa perlu lagi membebani Tergugat dengan uang paksa(dwangsom);Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas permohonan Penggugattentang pelaksanaan putusan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad)karena tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180ayat (1) Herzien
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
104 — 61
PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI1.Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan alasanalasan dalamgugatan a quo, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT akan menguraikankewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa danmemutus perkara gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT,Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsh Reglement (HIR)menyatakan tuntutan atau gugatan perdata diajukan di pengadilan tempattinggal si Tergugat;Bahwa dalam hal jumlah Tergugat dalam suatu kasus perdata
58 — 14
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yangberwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggaltergugat.
1.I DEWA NYOMAN BUDI SURYANA, SE
2.I KOMANG WIASA
3.DESAK MADE MURTINI
4.Drs. NYOMAN SUKANADI
5.I PUTU KRISHNA ARTHASASTRA
6.I GEDE SUBADRA
7.NI MADE EPI PUSPA SARI
8.I DEWA MADE BAYU ATMAJA DARMAWAN, S.Kom., M.Cs.
9.DESAK TRI SANTI
10.NI MADE AYU TRISNA SANTHI
11.KADEK DWI JAYA WISEKA
12.GUSTI AYU NYOMAN LISMAWATI
13.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY
14.NUNING INDRIANI
15.HENDRA SAPUTRA
16.FIRMAN AKBAR, SE.
17.DARINI
18.NURYANI WIJAYANTI
19.NANI ARIATI
20.NINING SRININGSIH, S.Pd.M.Pd.
21.ZULIADI, SH.
22.SAHLI
23.HADIMAN SYACHININ
24.EMILLIA ERMASARI
25.ESTI CANDRA PURNAMASARI
26.BAMBANG TRI NUGROHO
27.I GUSTI LANANG MAHENDRA
28.I WAYAN SUDARTA
29.NURKEMAH
30.I KETUT TRI LOKANTARA
31.NI WAYAN DESI ARISANTI
32.RAHAYU SULIATI
33.NURHAYATI
34.ENDANG P. HANDAYANI
35.HILDA FITRIANA, SE
36.ALAN RHAPSODI
37.WAHDIYAT CANDRA
38.IDA AYU KETUT
Tergugat:
1.I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
2.HAJI MUHAMAD IZZUL ISLAM
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
177 — 93
Bahwa adapun dalil Para Pelawan point ke4 yang telah menilai faktamateril Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram Nomor:24/Pdt.G/2017/PN.MTR tanggal 9 Agustus 2017 adalah dalil yang sangatkeliru, tidak semudah yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam memutussuatu perkara Hakim wajib menilai semua peristiwa hukum yang terjadi danmencocokkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalamPasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yaitu: Surat. Saksi.Persangkaan. Pengakuan.
114 — 72
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 danPasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) danProvisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang PermasalahanPutusan Serta Merta dan Provisionil;Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBGmenjelaskan syaratsyarat yang harusdipenuhi hakim dapatmenjatuhkan
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk Cq PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Bandung
Terbanding/Tergugat II : Oey Han Bing
Terbanding/Tergugat III : Oey Tiauw Sioe
122 — 85
Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakankedelapan, Oktober 2008, halaman 299, menjelaskan bahwa derden verzet(Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milikpihak ketiga.Bahwa perlawanan diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR sedangkanperlawanan Pihak Ketiga tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam praktekdapat diterima sehingga yang dijadikan acuan adalah ketentuan yang diaturdalam Rv;Bahwa berdasarkan Pasal 195 (6) Herzien
113 — 36
perkara a quo,sebagaimana persidangan sebelumnya yang mulia majelis hakimpemeriksa perkara ini memberikan kesempatan lagi kepada kuasaTergugat (I), (Il) dan (II1) untuk mempersilahkanmemasukkan/mengajukan eksepsijawaban Tergugat tersebut padapersidangan berikutnya (Sidang tanggal 22102018), disamping itusejalan dengan ketentuan hukum perdata bahwa Tergugat diberihak untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatanPenggugatnya sebagaimana Asas Audi Altream Partem dan jugasebagaimana diatur dalam Herzien
210 — 106
.: 04/2019, PENGGUGAT KONVENSI danTERGUGAT KONVENSI telah menyepakati tempat penyelesaianperselisihan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Karawang;Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) Herzien InlandschReglement (H R) (S. 194144) / Hukum Acara Perdata (selanjutnyadisebut"HIR"), yang mengatur:(4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempatberkedudukan, maka penggugat dapat memasukan suratgugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerahhukum yang adipilth itu;Dengan
Lisnawati
Tergugat:
1.Nyonya Endang Kusumawati
2.Tuan Supriyanto, S.Pd
3.Tuan Joko Arianto
4.Nyonya Darma Yelly
5.Tuan S. Hartoyo, BE
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Turut Tergugat:
6.Tuan Parlin Tambunan, SH.,M.Kn
7.Tuan Hendry Bong, SH
107 — 20
ditolak oleh karena terhadap putusan menghukum pembayaransejumlah uang tidak dapat dijatuhi pula dengan hukuman untuk membayar uangpaksa;Menimbang, bahwa petitum angka 7 yang menyatakan menyatakanputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walaupun adaupaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar baijvoorraad), menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena tidakterpenuhinya syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimanadiatur dalam Pasal 180 ayat (1) Herzien
1.ALWAN NOERTJAHJO
2.SURYATI KOESMADI
Tergugat:
PETRUS EDI SUSANTO
99 — 38
Pradnya Paramita, yang ditandai dengan bukti PI.II1;Fotocopy UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak TanggunganAtas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Cetakan ke1, Tahun 2014, diterbitkan Sinarsindo Comp, yang ditandai dengan bukti PI.II2Fotocopy Herzien Inlandsch Reglement (HIR) berserta komentarnya disusunMr. R. Tresna, dicetak oleh Percetakan Penebar Swadaya, Cetakan ke17,diterbitkan oleh PT.
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
195 — 109
Dalam berbagaiketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur dalamPasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) bandingkandengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), bahwaputusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal olehpihak lawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yangdiakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
690 — 532
diterima.Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SELMenimbang, bahwa didalam UU ARBITRASE (UU no. 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak mengatur tentangtata cara beracara di Pengadilan Negeri dalam hal ada pihak yang mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrasi berdasarkan Pasal 70 UUARBITRASE, sehingga Pengadilan Negeri (harus) memakai peraturan hukumacara perdata yang berlaku di Indonesia, untuk wilayah Pulau Jawa dan Madurayaitu Herzien
EDDI RAMBANG TUA SINAGA
Tergugat:
PT. KONSTRUKSI REVOLUSI INDONESIA
292 — 171
KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM UUNO. 13 TAHUN 1985 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalamGugatannya tanpa terkecuali, kecuali yang diakui kebenarannya olehPenggugat.Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan olehPenggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Ketentuan Pasal 123 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)menyatakan :Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak
258 — 153
Bahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill menolak tegas dalil Penggugat pada71.i2.73.bagian dalildalil halaman (4) angka (7) yang meminta untuk meletakkanSita Jaminan atas barangbarang milik Penggugat pada perkara aquo;Bahwa dalam ketentuan Pasal 226 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)tentang Sita Jaminan (Revindicatior Beslag), kami kutip sebagai berikut :Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengansurat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang di dalamdaerah hukumnya tempat
175 — 88
Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan serta merta Penggugatini adalah ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankandahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika adasurat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlakuuntuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengankeputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti
60 — 36
Bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) Herzien InlandschReglement (H.I.R) yang pada pokoknya menyatakan bahwa upayahukum terhadap eksekusi pengadilan (dalam hal ini PenetapanPengadilan Negeri Stabat dimaksud) adalah melalui upaya hukumperlawanan;5.3.
Terbanding/Tergugat I : Drs. EDDY TJOA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : ATEP MAHMUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AYI DANI KUSNADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : WAHYU RAHMAT
Turut Terbanding/Penggugat V : ENDANG WENDY ZAENUDIN
Turut Terbanding/Penggugat VI : ENANG MUHTAR
Turut Terbanding/Penggugat VII : IMAS HAYATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ENUN WAHYUDIN
Turut Terbanding/Penggugat IX : MAMAT
Turut Terbanding/Penggugat X : YAYAT KURNIA
99 — 88
Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan maka pihak Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yangkalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkatbanding, sehingga Pembanding semula Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkatbanding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan, pasal 1365KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook /BW); Reglemen Indonesia Yang Diperbarui(Het Herzien
Nursin lasuasa
Tergugat:
1.Kartini sigar
2.PT. BHINEKA MANCAWISATA
3.FERY BENSUIL, S.SOS
4.KEPALA KANTOR DESA JAYAKARSA
Turut Tergugat:
Kepala kantor pertanahan kabupaten Minahasa utara
142 — 101
Yahya Harahap yang berjudul HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal134 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 132 Reglement opde Rechtsvorderin (Rv) dapat diajukan kapan saja, sebelum putusanHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Armdijatunkan.