Ditemukan 5175 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS CV. DIMAS MOTOR;
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in casu ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal Halaman 47 dari 128 halaman.
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai /egal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 06-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 73
102 — 73
Majid dan Abidintidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari denganargumentasi hukum bahwa penetapan bagian waris terhadap AmaqAmbit (Suami), Ambit, A.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
3473 — 3015 — Berkekuatan Hukum Tetap
3473 — 3015 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagian petita atau petitum yang berisipermohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yangmerupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagianposita gugatan, sehinggga apa yang ada dalam bagian petitum harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka apabiladikaitkan dengan Gugatan Penggugat Konpensi, maka ditemukan faktabahwasanya Gugatan Penggugat Konpensi kabur (obscuur libel!)
Register : 04-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 115/PDT/2019/PT SMG Tanggal 8 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat : CAROLINE FAUSTINA ALIAS GWIE TJIE HIAN
Terbanding/Penggugat : TEGUH KOOSLARTO
96 — 57
Terbanding/Penggugat : TEGUH KOOSLARTO
96 — 57
menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Terbanding semulaTergugat tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut: Bahwa Pembanding/ Terbanding pada prinsipnya kurang sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbanganhukum dan amar putusannya kurang mencerminkan rasa keadilanmelampoi apa yang diminta (ultra petita
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.JS Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 44
164 — 44
Registrasi B3839 SIX atas nama Sunardi), terhadap buktibukti atas harta peninggalanPewaris yang disengketakan tersebut, Pihak Tergugat I, Il, Ill dan IV dipersidangan secara formil tidak membantah, karena itu) Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;Ptsn No.300/Pdt.G/2019/PA.JS. hal 120 dari 135 halMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan azas hukum acara bahwaPengadilan tidak akan mengabulkan terhadap apa yang tidak diminta atau tidakboleh melampau wewenangnya (ultra petita), dalam
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016 Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; S.S. melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.S. melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
434 — 1717 — Berkekuatan Hukum Tetap
434 — 1717 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Melampaui Batas Wewenang (Ultra Petita/Ultra Vires);1.Bahwa, dalam amar putusan Nomor 6 Judex Facti Pengadilan NegeriGresik menyatakan bahwa sertipikat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasitidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah, incasu SHGB milik Pemohon Kasasimasuk ke dalam kategori KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN incasuKepala Kantor Pertanahan, sehingga menjadi kKewenangan absolut dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutussengketa
bertentangan satu sama lainnya), terlebih lagipertimbangan hukum a quo telah nyata bertentangan dengan faktafakta dipersidangan, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara a quoberkenan untuk menolak atau mengesampingkan pertimbangan a quo;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiIll/Tergugat IIl/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Judex Facti Melampaui Batas Wewenang (Ultra Petita
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
135 — 52
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
135 — 52
Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
641 — 375
641 — 375
sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 49
99 — 49
kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.