Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnyatertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar Kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legalentity tidak pernah diajukan oleh jaksa
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S = melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 140 halaman.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah Halaman 49 dari 188
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — MASENAH, DKK VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2712628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017 yangdimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan para penggugat/Terbanding;DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat/pembanding seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA; Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);Bahwa Majelis Hakim dalam Amar Putusannya sudah melakukanUltra Petita
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
14941
  • ., setelah mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan perkara aquo, dan berbeda pendapat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Upah Proses yang tidak dituntut olen ParaPenggugat kepada Tergugat dalam Petitum Gugatannya, tidak dapatdikabulkan karena Ultra Petita, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 178ayat (2) dan (3) HIR yang melarang Hakim memutus melebihi apa yang dituntutdalam Petitum ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti dan saksi Para Penggugatdan Tergugat
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S = melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum. Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Halaman 52 dari 144 halaman.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Halaman 49 dari 1388 halaman.
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
16171
  • bahwa BPN sudah mendapat pendelegasianwewenang berdasarkan wilayah kerja itulah dia bisa mengambil keputusandan kalau ada pihak yang dirugikan mestinya pihak yang dirugikanmenggugat BPN ;Bahwa menurut ahli secara hukum tata negara diperkenankan ketikapemohon memohon kepada Pejabat TUN dalam hal ini BPN untukmembatalkan satu sertipikat sementara dalam jawabannya dari BadanPejabat TUN yakni BPN yang dibatalkan itu ada tiga jadi melebihi dari apayang dimohonkan, jadi dalam peradilan ada istilah Ultra Petita
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
131105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.S.melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa Halaman 48 dari 140 halaman.
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5524
  • mempunyaikekuatan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa letakLokasi Sumur Gas bumi Suban 4 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan secara hukum bahwa lokasiSumur Gas Bumi Suban 4 berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, adalah tidakberlebihan serta tidak merupakan pengabulan atas sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan(ultra petita
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiPO6), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 12-10-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PTA MATARAM Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Mtr
Tanggal 1 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : MOHAMMAD YAMIN, S.T, BIN H.MOH.SYUKURDI
Terbanding/Penggugat : SUSIANTI BINTI MUHIRIM
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (BNI) KANTOR CABANG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
10251
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pembagian telah melampau kewenanganya (Ultra petita) karena membagi harta bersama dengan prosentase 60% untuk isteri dan 40% untuk suami dengan menilai peran dan jasa masing-masing, padahal sebuah pembagian secara prosentase dengan mempertimbangan kehendak masing-masing dengan alasan jasa masing masing harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan menguraikan posisi, nilai atau jasa dalam sebuah
alasan hukum yang uraikan dalam posita yang jelas dan dicantumkan pada sebuah permintaan dalam petitum yang jelas, sehingga pada putusan tanpa ada permintaan dari Penggugat atau Tergugat maka hal tersebut termasuk dalam kategori ultra petita dan melampaui batas tuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, oleh karenanya harus dinyatakan dibatalkan.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
197178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan Halaman 48 dari 139 halaman.