Ditemukan 633 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : meris meri merek maria merah merti merie merita meria menit mirit meret
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 0133/Pdt.G/2018/MS.SGI
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 8
  • Fotokopi Certificate of Merit Kukkiwon Cup Indonesia tahun2015 atas nama Bagus Aditya Pratama, tanggal 2122 November2015 yang dikeluarkan oleh President of Universal TaekwondoIndonesia Profesioanal. Bukti surat tersebut telah diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuaidan telah dinazegelen (Bukti P.14.2);3.
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 474/Pdt.G/2014/PA.Smd.
Tanggal 15 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 3
  • af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid32 11326hichaf1dbchaf37lochf1 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid32 11326charrsid9849297 hichaf1dbchaf37lochf1 ;par listtextpardplainltrpar s39 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO lochaf3hichaf3dbchaf37insrsid32 1 1326charrsid9849297 lochaf3dbchaf37hichf3 'b7tab hichaf 1dbchaf37lochf1 Bahwa system yang digunhichaf1dbchaf37lochf1akan dalam Evaluasi Penawaran adalah Sistem Nilai (Merit Point Sistem). rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid32 11326 hichaf1dbchaf37lochf1
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Ir.H. AMRIZAL Bin ABDUL MUNAF
68 — 26
  • Jumlah (A+B) Rp. 7.000.000.700,Dibulatkan Rp. 7.000.000.000, Bahwa dari 7 (Tujuh) rekanan yang melakukan/memasukkan penawaran laludiadakan evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi terhadap penawaranyang masuk oleh Panita/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diLingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir TahunAnggaran 2006 pada Penawaran Pelelangan Pengadaan Kapal Pengawas DinasPerikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dimana evaluasi penawarandilakukan dengan sistem Merit
    AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut Saksi paraf dan tanda tangani,Saksi baca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalahbenar keterangan Saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa dan diancam ;Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia lelang dalam proyek pengadaan kapalpengawas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir ;Bahwa tugas panitia lelang adalah sebagaimana dalam SK penunjukan panitialelang ;Bahwa metode pelelangan yang digunakan adalah Merit
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
JUARMAN, S.Sos.M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
115 — 60
  • bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenangdiatur dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbunyi:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan PemerintahNomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural dinyatakan bahwa PNSdiberhentikan dari Jabatan Struktural karena adanyaperampingan organisasi;Terkait dengan adanya PNS yang "turun eselon" hal ini dapatdijelaskan bahwa dengan penerapan sistem merit(pendayagunaan PNS berdasarkan kompetensi) dan di sisi lainadanya ketentuan mengenai semacam "masa jabatan" bagiPNS/ASN yang menduduki "Jabatan Struktural", sebagaimanasecara eksplisit dan implisit
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2015Upayaupaya yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam pengelolaankepegawaian ke depan dan untuk mengantisipasi/ mengimbangi adanyaperampingan struktur OPD (pegawai "turun eselon" atau tidak lagimenduduki Jabatan Struktural) antara lain adalah:a.Pada prinsipnya pengelolaan kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)pasca pemberlakuan Perda Nomor 3 Tahun 2014 adalah sesuaidengan sistem manajemen kepegawaian berdasarkan UU ASN,yaitu berdasarkan pada penerapan sistem merit, yang menjadikanaspek
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
239 — 88
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 182/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
55 — 30
  • Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASNdi Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit danberkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian diinstansi masingmasing ;ii. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepadaHalaman 16 Putusan Nomor : 182/G/2019/PTUNMDN.Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masingmasing;Iv.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 47
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
140 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengalihan StatusAnggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama permohonanPemohon secara substantif tidak terdapat pertentangan hukum justrumemberikan kaidah hukum pelengkap dalam mewujudkan merit system untukpenempatan SDM sesuai dengan profesionalis dan keahlian tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 71/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.
Tergugat:
BUPATI SITUBONDO
385 — 344
  • dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenangdiatur dalam Pasal 54 Undangundang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagaiberikut:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum Pencurian
Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-08-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Pts
Tanggal 13 Desember 2016 — MAULANA Bin ABDUL MAJID
53 — 15
  • Kapuas Hulu.Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pontianak dan Saksimengetahui kejadian pencurian tersebut setelah dihubungi oleh ALBINA SANTAmelalui sarana handphone yang memberitahukan kejadian pencurian tersebutkepada Saksi.Bahwa barangbarang yang hilang menurut keterangan istri Saksi antara lainrokok dengan berbagai merk, beberapa bungkus minyak goreng, beberapa pisaucukur merk GILLETTE, kartu perdana, beberapa korek api dengan merit TOKAIdan KOKKAI, 1 (satu) set speaker Komputer,
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-06-2014 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA TARAKAN Nomor 301/Pdt.G/2014/PA Trk
Tanggal 6 Oktober 2014 — Penggugat dan Tergugat
20 — 1
  • af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid32 11326hichaf1dbchaf37lochf1 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid32 11326charrsid9849297 hichaf1dbchaf37lochf1 ;par listtextpardplainItrpar s39 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO lochaf3hichaf3dbchaf37insrsid32 1 1326charrsid9849297 lochaf3dbchaf37hichf3 'b7tab hichaf 1dbchaf37lochf1 Bahwa system yang digunhichaf1dbchaf37lochf1akan dalam Evaluasi Penawaran adalah Sistem Nilai (Merit Point Sistem). rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid32 11326 hichaf1dbchaf37lochf1
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 6/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 —
94 — 139
  • sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,mengatur:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretarisdaerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
87 — 95
  • tentangAparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 54: 222222 n2n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisjendral/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural,sekretarus daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
305 — 156
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonsiruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat(2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
181 — 63
  • Berwenang, dalam Pasal 54UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga Negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
330 — 159
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat(2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag. ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
134 — 91
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang mengatur : (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenanganHalaman 65 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor: 269/G/2018/PTUNJKTpembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang diKementerian, Sekretaris jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, SekretariatLembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 32/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. JURIL CHARLY ONTHONI, M.Si
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
210 — 93
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 12/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
1.SINAR AWALLUDIN
2.LA ODE HASIRU, S.ST
Tergugat:
BUPATI MUNA
256 — 117
  • dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut: 1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural,Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit