Ditemukan 1272 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ularan urasan ulisan unasan
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 22-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 112/PID/2021/PT KDI
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa : RAPPE Bin BAKKA
Terbanding/Penuntut Umum : FEDI ARIF RAKHMAN, SH
78 — 16
  • Bahwa perlulah Terdakwa / pembanding akan menguraikan keadaan diriterdakwa dan ekonomi terdakwa sebagai ulasan singkat atas perkara aquoyaitu:Terdakwa merupakan seorang yang telah berumur senja yaitu menginjak kepala5 atau tepatnya 49 tahun bekerja sebagai buruh tani / petani namun juga padamalam hari berusaha menyambung hidup dengan berjualan minuman kecildisebuah emperan di kota kolaka.Terdakwa bukanlah seorang berada, yang ditengah kondisi pandemic covid19saat ini pekerjaan apapun Terdakwa upayakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-06-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 23 Nopember 2010 — Tutui Adisari, SH;Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
65 — 49
  • ataupun bandingadministratif sehingga upaya hukum sengketa TataNegara langsung dapat diajukan Penggugat lewatGugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta (vide Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ;Maka berdasarkan alasanalasan tersebut diatas terbuktiobyek Sengeta Tata Usaha Negara telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf bUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk dapatdigunakan sebagai alasan diajukan gugatan ini ;Berdasarkan segala uraian dan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. ;
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1093 K/PID.SUS/2013dengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor :017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT.TIMAH (Persero) Tok, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plusPOLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga,brosur dan jadwal pengiriman pupuk ;Pada tanggal
    penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DESSYROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawarandengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor :017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT.TIMAH (Persero) Tok, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plusPOLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus
Register : 14-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN End
Tanggal 31 Mei 2018 — Pemohon:
MARIO FERDINANDUS D. ADJA Alias EDI
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
104 — 151
  • Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenangdibuat sesual prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.6) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon
    Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keoutusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan7) Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 88/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 14 September 2017 —
272 — 203
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksadan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
1.CARLES SITUMORANG Alias AMA HENDRA
2.HORAS TAMBA Alias AMA LUSTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
88 — 27
  • Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para
    Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusanyang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 08-06-2016 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 382/Pid.B/2015/PN Jmr
Tanggal 2 Juli 2015 — CORPRIYONO ONGKO WIJOYO
276 — 105
  • Untuk menjawab hal itu perlu ulasan mendalam dari berbagai Peraturanterkait, karena dalam membaca dan memahami suatu aturanperundangan tidak bisa hanya sepenggal demi sepenggal, akan tetapi8harus secara menyeluruh ditinjau dari berbagai sudut pandang, tentunyadihubungkan dengan Peraturan atau Norma hukum yang bersinggungandengan permasalahan tersebut, sehingga tidak terjadi SALAHMENAFSIRKAN atau SALAH MENERAPKAN = suatu peraturanPerundangan.Terkait dengan masalah Ketenagakerjaan selain merujuk ketentuanterkait
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/PDT.SUS/2009
PT. INDAH PONTJAN; MISIYAH, Dkk.
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimanadalam ulasan tersebut ditulis :Perjanjian Kerja Harian Lepas adalah merupakan LEXSPECIALIS' dari ketentuan (khususnya mengenai) jangka waktusebagaimana tersebut diatas. "Disamping beberapa jenis PKWT tersebut diatas, dalam praktek seharihari, dikenal juga perjanjian kerja harian lepas. PerjanjianPerjanjiantertentu yang berubahubah dalam hal WAKTU dan VOLUME pekerjaanserta (PEMBAYARAN) UPAH yang didasarkan pada KEHADIRAN, dapatdilakukan melalui perjanjian kerja harian lepas tersebut.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 234/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 21 Juni 2017 — MURIADI, Pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal, Dusun Cangkring, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokad pada Law Office%u2019Saifuddin&Partners yang beralamat di Dapurkejambon, RT.04/RW.05, Nomor .25, Kecamatan/Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/BH.PA/2017 tanggal 14 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT; Melawan: 1. MUSTI, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. MUSIAH, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/001, Desa Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II; 3. MIASIH, bertempat tinggal Dusun Kerdon, RT/RW, 004/003, Desa Karangsari, Kecamatan Gunungkidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta, sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III; 4. SUTARMI, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV; 5. SUNARTI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut KM.42, RT/RW, 001/001, Desa Luwuk Ranggan, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT V; 6. MARGIONO, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak Jombang, sebagai TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI; 7. SUDARMANTO, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/ 002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING VII semula PENGGUGAT VII; 8. SUTIKNO, bertempat tinggal Dusun Slepi, RT/RW, 002/001, Desa Keta panrame, Trawas, Mojokerto, sebagai TERBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII; 9. SUHERMIN, bertempat tinggal Jalan Semeru, RT/RW, 004/005, Desa Denanyar, Jombang, sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX; 10.RIWINTONINGTYAS, bertempat tinggal Dusun Jatiganggong, RT/RW RT/RW, 002/002, Desa Jatiganggong, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING X semula PENGGUGAT X; 11.YOYOK BUDI S., bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING XI semula PENGGUGAT XI; 12.NUR ROHMAH, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak, Jombang, sebagai TERBANDING XII semula PENGGUGAT XII; 13.YULIATI, bertempat tinggal Dusun Kebonduren, RT/RW, 014/005, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai TERBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII; 14.JUMADI, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 001/002, Desa Cangkringrandu Jombang, sebagai TERBANDING XIV semula PENGGUGAT XIV; 15.JUMALI, bertempat tinggal Dusun Tamanan, RT/RW, 003/001, Desa Tamanan, Sukomoro, Magetan, sebagai TERBANDING XV semula PENGGUGAT XV; 16.MULYONO, bertempat tinggal Dusun Kebonduren, RT/RW, 014/005, Desa Kampungbaru, Kecmatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai TERBANDING XVI semula PENGGUGAT XVI; 17.MULYADI, bertempat tinggal Dusun Cangkring, RT/RW, 004/002, Desa Cangkringrandu, Perak Jombang, sebagai TERBANDING XVII semula PENGGUGAT XVII; Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
34 — 21
  • (uit voor barr bij vorraad);Berdasarkan semua ulasan dan uraian sebagaimana dalam posita diatasmohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikanputusannya sebagai berikut:PRIMAIR1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan PengadilanNegeri Jombang;. Menyatakan sebidang tanah seluas 2420 m?
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-11-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 761/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : ANWAR Bin MADONG Alias PAPA DEWI Diwakili Oleh : ANWAR Bin MADONG Alias PAPA DEWI
Terbanding/Penuntut Umum : AKBAR BAHARUDDIN, S.H
40 — 31
  • Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atauterbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapaatau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabilamemang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh PenuntutUmum maupun Pengadilan.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 20-05-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2014
Tanggal 20 Mei 2014 — ABDUL KADIR GENERA HARAHAP Serka / 21000012431180 Turmin Tata Usaha Ajendam I /BB
72 — 28
  • ditujukankepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yangberfungsi sebagai hoofdader, dader, mededader atau uitlokkerdari perobuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semuaunsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulisa dantercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatantersebut. barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnyabukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktekperadilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadibahasan serta ulasan
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 10-07-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 10 Juli 2013 — H. TURMUDZI, Hj. MAR’ATUL MAHMUDAH
Melawan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRI
64 — 29
  • Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada17Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatanpelaksanaan putusan ;Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan bukti bukti yang otentik dansempurna, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Kediri berkenanmenyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugatmenyatakan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (uit voor barbij vorraad).Berdasarkan semua ulasan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Bpp
Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon:
KAMALUDDIN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
51 — 13
  • Bahwaapabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, makaseyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkanHal 13 Dari Hal. 43 PUT. 05/PID.PRA/2018/PN.BppBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Krs
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon:
SUHAIRI alias PAK SON
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Probolinggo
173 — 90
  • Oleh karenanyapenyitaan terhadap barang bukti milik Pemohon tersebutmerupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangandengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku ;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut
    berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanHalaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Krs11.Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Juni 2020 — Pemohon:
Dessy Aryani
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor qq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor
126 — 32
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksadan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohondapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PID/2022/PT KPG
Tanggal 23 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUHRI Alias SUHRI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Mawardi
64 — 20
  • Bahwadari ulasan saya (Terdakwa) diatas, sangat tidak adil jika melihat tuntutan JaksaPenuntut Umum terhadap saya (terdakwa) adalah 3 (tiga) Tahun penjara hinggaPutusan Hakim yang ditimpakan kepada saya (Terdakwa) TIDAK ADIL yaknidengan Vonis 3 (tiga) tahun penjara.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Perjudian
Register : 08-07-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 230/PID.B/2015/PN.KBJ
Tanggal 13 Agustus 2015 — -HERMANTO TARIGAN
31 — 6
  • pemasangan palingsedikit Rp.1.000, (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang tersebut keluarmaka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) termasuk modal pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) dan seterusnyaberdasarkan kelipatan pemasangannya, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan,sehingga pemain membeli nomor togel berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 374/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 26 September 2018 — Sunarto lawan Sukirno
34 — 20
  • OBYEKSENGKETA.Disamping hal tersebut, dengan adanya penolakan atau tidak dikabulkannyapenyitaan terhadap OB YEK SENGKETA oleh Majelis Hakim pemeriksa danpemutus perkara aquo ; maka juga dapat diasumsikan bahwasanya secaratidak langsung Majelis Hakim mengakui adanya pelanggaran hukumterhadap konstruksi perikatan hukum sebagaimana disebut P1, P2 dan P3.Atau hal ini setidak tidaknya menunjukkan adanya kontradiksi amar putusanyang dikabulkan dengan penolakan penyitaan OBYEK SENGKETA.Berdasarkan atas ulasan
Pengadilan PA KENDARI
Register : 05-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 067/Pdt.G/2013/PA Kdi.
Tanggal 19 Juni 2013 —
11 — 7
  • rekonpensi meminta uang iddah sebesar Rp.1.000.000,(satujuta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).5 Bahwa Penggugat rekonpensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesarRp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.6 Bahwa Penggugat rekonpensi meminta harta gono gini kepada Tergugatrekonpensi berupa rumah dan tanah yang beralamatkan BTN Kendari Permai BlokKelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.Hal.7 dari 26 hal.putusan Nomor 067/Pdt.G/2013/PA KdiBerdasarkan ulasan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-04-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Mu
Tanggal 14 Mei 2014 — HASRAT RASYID R.S.Pi.M.Si Alias CALA Bin ABD RASYID RAZAK
27 — 8
  • tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 103 tersebut diatas masih dibuka keluasan dankebebasan hakim dalam memilih hukuman apa yang paling cocok dengan kesalahanterdakwa, yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotikasebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga dalam perkara terdakwa,Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang paling sesuai dengan terdakwa adalahpidana badan;Menimbang, bahwa berdasarkan ulasan