Ditemukan 5426 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.TOMAN RAMANDEY, SH 2.PARDI MUTALIB, SH 3.DANUR SUPRAPTO. SH 4.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: RUSLIA HADI Alias LIA
243159
  • Tte21.ribu rupiah ) dari Kepala sekolah kami di SMA LB Negeri Kota TernateSaudara MOCHTAR KARIM pada sekitar bulan Desember tahun 2010bertempat di sekolah kami SMALB Negeri ternate dan saat itu kepalasekolah kami yang mewakili kami menandatangani daftar pembayaran;Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima DanaTambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terimapada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000, ( Lima jutaseratus riobu rupiah ), karena saksi merupakan
    menandatangani Daftar PembayaranTambahan Pengahasilan baik untuk tahun 2009, tahun 2010, maupuntahun 2011 untuk triwulan (Januari s/d Maret);Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Triwulan ( BulanJanuari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011, dan saksi tidakpernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Pengahasilanuntuk tahun 2011 untuk triwulan ;Bahwa yang menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Pengahasilanuntuk tahun 2009 dan 2010 adalah Kepala sekolah SMA LB Negeri KotaTemate Saudara MOCHTAR
Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/PID.SUS/2012
Tanggal 7 Desember 2015 — BAMBANG SETIAWAN
6133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembaga yang berhak menetapkanmesti BPK, tegasnya;Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada,Zainal Arifin Mochtar, berpendapat bahwa keputusan hakimmenghitung dan menentukan sendiri kerugian negara dalamsuatu tindak pidana korupsi kurang tepat. Sebab, sudah adalembaga tersendiri yang punya kapasitas dan kapabilitasuntuk memastikan apakah ada kerugian negara atau tidak,sekaligus menghitung jumlah pasti kerugian negaratersebut.
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
279591
  • Sabirin Mochtar, Jabatan Kepala Sub Direktorat Pencegahan danPenertiban, Dit. Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen.PPI;Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUNJKT.8. Hari Sunarto, Jabatan Kasubbag Advokasi Hukum, Biro Hukum;9. Prananto Nindyo Adi Nugroho, Jabatan Kasubbag PertimbanganHukum, Biro Hukum;10.Indra Apriadi, Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring dan EvaluasiTelekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi, Dit.Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen.
Register : 07-03-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 14 Juni 2017 — 1. H. MUCHTAR bin MUGENI, 2. HERIYANTOMO THENG, 3. Ny. RASHMEE MAHESH LALMALANI, 4. Ny. WIENARSIH WALOEYO, 5. Ir. SIGIT BUNTORO, 6. DHEERAJ MOHAN ASWANI, 7. Ny. ANG ING TUAN, Lawan 1. GUBERNUR DKI JAKARTA, 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, 3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, 4. WALI KOTA JAKARTA SELATAN, 5. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 6. CAMAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU, 7. CAMAT KECAMATAN CILANDAK, 8. LURAH KELURAHAN GANDARIA SELATAN, 9. LURAH KELURAHAN PULO, 10. LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN,
229156
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan tahun 2016, NOP : 31.71.050.008.0100135.0, nama wajibpajak : Mochtar H. Bin Mugeni, Alamat : Jl. RS Fatmawati 047 E, JakartaSelatan, bukti P1b, sesuai dengan aslinya ;3. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala DinasPengawasan Pembangunan Kota No. 450/IMB/1982, tanggal 27 Januari1982 terhadap Girik Milik Adat C No. 1540 jo. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.168/Kel. Gandaria Selatan, a/n. H.
Putus : 01-10-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 1 Oktober 2015 — Drs. MELANTHON MANURUNG
44650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota,Achmad Sodiki, Anmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, HamdanZoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, dengan putusan sebagai berikut :Mengadili :Menyatakan :1.
Register : 09-09-2009 — Putus : 15-06-2010 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1445/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2010 — RAKHMAT JUNAIDI Lawan 1. PT. CEMPAKA SURYA KENCANA, 2. AZIZ MOCHDAR 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
167127
  • Bahwa Sanwani bin Sadeli ataupun ahli warisannya tidak pernah menguasaitanah tersebutSaksi Fajar Ambadar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Aas Mochtar (Tergugat Il), kerjanya sebagaipengusaha dan dia punya Perusahaan namanya PT.
Register : 24-02-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
9833
  • Bahwa, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, dalambukunya Pengantar Ilmu Hukum Buku : Suatu PengenalanPertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung:Alumni, 2000), hlm. 80) menyatakan bahwa HUBUNGANHUKUM adalah HUBUNGAN antara dua atau lebih pihak yangdiatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibatakibathukum tertentu kepada para pihak dalam HUBUNGAN tersebut;12.3.
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
302246
  • Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwahubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yangdiatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibatakibat hukumtertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut MochtarKusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar IImu Hukum Buku I :Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IImu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlmn. 80;c.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 34/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
TONNY PERMANA
509913
  • Octavia Alida Mochtar, S.H.;8. Aditya Rini, S.H. (Calon Advokat);9. Alfath Gumilang, S.H. (Calon Advokat);Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Tungga,Ramli & Partners, beralamat di ANZ Tower lantai 25, Jl.Jend.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1064239
  • ZULFICAR MOCHTAR tentang pemberlakuan SKWP.
    Zulficar Mochtar selaku Direktur Jenderal(Dirjen) Perikanan Tangkap;Bahwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT.Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) telah melakukan ekspor Benih BeningLobster (BBL) ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (enam ratus empatHalaman 991 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst10.11.12.puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat) ekor BBL denganmenggunakan jasa kargo PT. Aero Citra Kargo (PT.
    Zulficar Mochtar, Saksi Edhy Prabowopernah memerintahkan Saksi M. Zulficar Mochtar selaku Direktur JenderalPerikanan Tangkap melalui Whatsapp Call untuk segera menandatangani SuratPenetapan Calon Eksportir untuk 5 (lima) perusahaan antara lain PT. AquaticSSLautan Rejeki, PT. Tania Asia Marina, UD. Samudera Jaya, PT. GrahafoodsIndo Pasifik dan PT.
    Zulficar Mochtar menjawab Baik Pak Menteri, sayareview dan tindaklanjuti4.
    Zulficar Mochtar untuk membantu perusahaanperusahaan tersebut diatasuntuk mendapatkan izin dimaksud, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim SaksiHalaman 1015 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstEdhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telahmemenuhi unsur melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
607434
  • ., Paraadvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2020, untuk selanjutnyadisebut SCDAGAL ee eeeececccceccccaaeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeaaaeeaeeeseesneteesPENGGUGAT;MELAWAN :PT.
    (print out dari sistem): Faktur Pajak No. 040.00019.46100912 tertanggal 31 Maret2019 (print out dari sistem): Faktur Pajak No. 040.00019.46100914 tertanggal 31 Maret2019 (print out dari sistem): Surat Jalan tertanggal 15 Juli 2019 (copy dari asli): Dokumentasi pengembalian barang tertanggal 15 Juli 2019(copy dari asli): Surat Nomor 219.01/NJX19001/HMM/WMA tertanggal 30Oktober 2019 perihal: Pemberitahuan RencanaPengembalian Barang dari Harvardy Marieta Mauren Attorneys at Law kepada Kantor Hukum Mochtar
    Ref: 219.01/NJX19001/HMM/WMA Tanggal30 Oktober Perihal: Pemberitahuan Rencana PengembalianBarang dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar kepadaHarvardy Marieta Mauren Attorneys at Law (copy dari asli): Buku berjudul Perbuatan Melawan Hukum: PendekatanKontemporer,yang dikarang oleh Munir Fuady, halaman 143(copy dari asli): Buku berjudul Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dariPerjanjian, Buku II* yang dikarang oleh J.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
6848
  • ;Para Advokat pada kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,berkantor di WTC 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II) Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 051/Ext/TMMIN/PoA/XII/2014 tanggal 1Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.
Register : 25-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps
Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
531886
  • Bahwa oleh karena itu, untuk menguji 2 (dua) pertanyaan di atas, perludilakukan interpretasi hukum secara sistematis untuk memperjelas maksuddari ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan.Bahwa menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B.
Register : 25-06-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mln
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
9630
  • Saksi Syamsul Rijal Bin Mochtar Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan ini terkait denganadanya peristwwa masuknya Para Terdakwa ke area tambang batu bara PT.Mitrabara Adiperdana, Tbk. kKemudian menghentikan operasional alat berat yangsedang beroperasi di area tambang; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018sekitar pukul 10.00 WITA di area tambang yang berada di Desa Tanjung NangaKecamatan
Register : 27-07-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — DEDI SUPRIADI BIN OMAN RAHMAN
12504922
  • Mochtar, SpU.12) 1 (satu) lembar formulir edukasi pasien dan keluargaterintegrasi rawat jalan.13) 1 (satu) lembar identitas pasien an. YANA PRIATNA.14) 1 (satu) lembar surat control an. YANA PRIATNA,tanggal 30 Agustus 2013 oleh dr. Chaidir.15) 1 (satu) lembar surat control an. YANA PRIATNA,tanggal 30 Agustus 2013 oleh dr. Bonar.Resume :2 (dua) lembar resume medis warna merah muda an. YANAPRIATNA.Identitas :1) 1 (satu) lembar identitas pasien rawat inap warna hijauan.
    Mochtar.3) 1 (satu) lembar formulir konsultasi an. YANA PRIATNA,tanggal 22 Agustus 2013 oleh dr. Chaidir A. Mochtar.Penunjang :1) 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RSCM an. YANAPRIATNA, nomor lab 830821065, tanggal 21 Agustus2013.2) 2 (dua) lembar hasil laboratorium dari RSCM an. YANAPRIATNA, nomor lab 830821043, tanggal 21 Agustus2013.3) 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RSCM an.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
14883084
  • ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M., Kewarganegaraan Indonesia,tempat/tanggal lahir, Makassar 8 Desember 1978, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Perum Dayu Permai No. B99,RT/RW. 007/040, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.;Menimbang, bahwa terlepas dari stereotip Mahkamah Partai yangumumnya dinilai mengandung problem dalam soalsoal objektifitas, netralitas danimparsialitas (lihat antara lain Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), sebagaimana disinggung juga oleh Ahlidari Penggugat atas nama Dr.
Register : 12-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — Penuntut Umum:
ABDUL RASYID, SH
Terdakwa:
AGUS SUTIKNO, SE.
8025
  • Eep Hidayat Bin P.Oeking (Bupati Subang) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyK/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad(Walikota Bekasi) jo Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo Surat Edaran Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung SebagaiPedoman
Register : 15-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1070426
  • Mochtar Kusumaatmadja, olehkarenanya adalah adil dan layak Penggugat meminta dan meyakini bahwaGugatan a quo dapat dikabulkan olehKETUA PENGADILAN NIAGA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PADAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT C.Q. MAJELIS HAKIMPEMERIKSA DAN PEMUTUS, JIKA MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Halaman 9 dari 83 PUTUSAN Nomor 25/Pdt.SusHak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst.2.
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
169134
  • Zainal Arifin Mochtar, SH.,LLM yang disampaikan dalampersidangan hari Kamis, tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknyapendapatnya tersebut sama dengan keterangan tertulisnya (bukti P37), sebagaiberikut:" bahwa yang berwenang dan bertugas untuk menerbitkan surat tagih PNBPadalah Pejabat Instansi Pemerintah (Menteri/Lembaga Teknis), bukan MentenKeuangan karena dalam hal ini kewenangan dan tugas Menteri Keuanganadalah mengelola PNBP.
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Oktober 2014 — WU YUEE VS SOETIKNO GUNAWAN DKK
170154
  • Mochtar Rudy,SH., Notaris di Sidoarjo tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Jo. Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI No. AHU20211.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 12Mei 2009 atas akta No. 68 tanggal 22 Desember 2008, Jo.