Ditemukan 5426 data
243 — 159
Tte21.ribu rupiah ) dari Kepala sekolah kami di SMA LB Negeri Kota TernateSaudara MOCHTAR KARIM pada sekitar bulan Desember tahun 2010bertempat di sekolah kami SMALB Negeri ternate dan saat itu kepalasekolah kami yang mewakili kami menandatangani daftar pembayaran;Bahwa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, saksi menerima DanaTambahan Penghasilan secara sekaligus (Dirapel) yang saksi terimapada bulan Desember Tahun 2010 sebesar Rp. 5.100.000, ( Lima jutaseratus riobu rupiah ), karena saksi merupakan
menandatangani Daftar PembayaranTambahan Pengahasilan baik untuk tahun 2009, tahun 2010, maupuntahun 2011 untuk triwulan (Januari s/d Maret);Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Triwulan ( BulanJanuari, Februari dan Maret ) Tahun Anggaran 2011, dan saksi tidakpernah menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Pengahasilanuntuk tahun 2011 untuk triwulan ;Bahwa yang menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Pengahasilanuntuk tahun 2009 dan 2010 adalah Kepala sekolah SMA LB Negeri KotaTemate Saudara MOCHTAR
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lembaga yang berhak menetapkanmesti BPK, tegasnya;Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada,Zainal Arifin Mochtar, berpendapat bahwa keputusan hakimmenghitung dan menentukan sendiri kerugian negara dalamsuatu tindak pidana korupsi kurang tepat. Sebab, sudah adalembaga tersendiri yang punya kapasitas dan kapabilitasuntuk memastikan apakah ada kerugian negara atau tidak,sekaligus menghitung jumlah pasti kerugian negaratersebut.
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
279 — 591
Sabirin Mochtar, Jabatan Kepala Sub Direktorat Pencegahan danPenertiban, Dit. Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen.PPI;Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUNJKT.8. Hari Sunarto, Jabatan Kasubbag Advokasi Hukum, Biro Hukum;9. Prananto Nindyo Adi Nugroho, Jabatan Kasubbag PertimbanganHukum, Biro Hukum;10.Indra Apriadi, Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring dan EvaluasiTelekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi, Dit.Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen.
229 — 156
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan tahun 2016, NOP : 31.71.050.008.0100135.0, nama wajibpajak : Mochtar H. Bin Mugeni, Alamat : Jl. RS Fatmawati 047 E, JakartaSelatan, bukti P1b, sesuai dengan aslinya ;3. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala DinasPengawasan Pembangunan Kota No. 450/IMB/1982, tanggal 27 Januari1982 terhadap Girik Milik Adat C No. 1540 jo. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.168/Kel. Gandaria Selatan, a/n. H.
446 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota,Achmad Sodiki, Anmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, HamdanZoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, dengan putusan sebagai berikut :Mengadili :Menyatakan :1.
167 — 127
Bahwa Sanwani bin Sadeli ataupun ahli warisannya tidak pernah menguasaitanah tersebutSaksi Fajar Ambadar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Aas Mochtar (Tergugat Il), kerjanya sebagaipengusaha dan dia punya Perusahaan namanya PT.
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
98 — 33
Bahwa, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, dalambukunya Pengantar Ilmu Hukum Buku : Suatu PengenalanPertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung:Alumni, 2000), hlm. 80) menyatakan bahwa HUBUNGANHUKUM adalah HUBUNGAN antara dua atau lebih pihak yangdiatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibatakibathukum tertentu kepada para pihak dalam HUBUNGAN tersebut;12.3.
302 — 246
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwahubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yangdiatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibatakibat hukumtertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut MochtarKusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar IImu Hukum Buku I :Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IImu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlmn. 80;c.
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
TONNY PERMANA
509 — 913
Octavia Alida Mochtar, S.H.;8. Aditya Rini, S.H. (Calon Advokat);9. Alfath Gumilang, S.H. (Calon Advokat);Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Tungga,Ramli & Partners, beralamat di ANZ Tower lantai 25, Jl.Jend.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1064 — 239
ZULFICAR MOCHTAR tentang pemberlakuan SKWP.
Zulficar Mochtar selaku Direktur Jenderal(Dirjen) Perikanan Tangkap;Bahwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, PT.Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) telah melakukan ekspor Benih BeningLobster (BBL) ke Vietnam sebanyak kurang lebih 642.684 (enam ratus empatHalaman 991 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst10.11.12.puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat) ekor BBL denganmenggunakan jasa kargo PT. Aero Citra Kargo (PT.
Zulficar Mochtar, Saksi Edhy Prabowopernah memerintahkan Saksi M. Zulficar Mochtar selaku Direktur JenderalPerikanan Tangkap melalui Whatsapp Call untuk segera menandatangani SuratPenetapan Calon Eksportir untuk 5 (lima) perusahaan antara lain PT. AquaticSSLautan Rejeki, PT. Tania Asia Marina, UD. Samudera Jaya, PT. GrahafoodsIndo Pasifik dan PT.
Zulficar Mochtar menjawab Baik Pak Menteri, sayareview dan tindaklanjuti4.
Zulficar Mochtar untuk membantu perusahaanperusahaan tersebut diatasuntuk mendapatkan izin dimaksud, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim SaksiHalaman 1015 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstEdhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telahmemenuhi unsur melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
607 — 434
., Paraadvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2020, untuk selanjutnyadisebut SCDAGAL ee eeeececccceccccaaeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeaaaeeaeeeseesneteesPENGGUGAT;MELAWAN :PT.
(print out dari sistem): Faktur Pajak No. 040.00019.46100912 tertanggal 31 Maret2019 (print out dari sistem): Faktur Pajak No. 040.00019.46100914 tertanggal 31 Maret2019 (print out dari sistem): Surat Jalan tertanggal 15 Juli 2019 (copy dari asli): Dokumentasi pengembalian barang tertanggal 15 Juli 2019(copy dari asli): Surat Nomor 219.01/NJX19001/HMM/WMA tertanggal 30Oktober 2019 perihal: Pemberitahuan RencanaPengembalian Barang dari Harvardy Marieta Mauren Attorneys at Law kepada Kantor Hukum Mochtar
Ref: 219.01/NJX19001/HMM/WMA Tanggal30 Oktober Perihal: Pemberitahuan Rencana PengembalianBarang dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar kepadaHarvardy Marieta Mauren Attorneys at Law (copy dari asli): Buku berjudul Perbuatan Melawan Hukum: PendekatanKontemporer,yang dikarang oleh Munir Fuady, halaman 143(copy dari asli): Buku berjudul Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dariPerjanjian, Buku II* yang dikarang oleh J.
68 — 48
;Para Advokat pada kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,berkantor di WTC 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II) Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 051/Ext/TMMIN/PoA/XII/2014 tanggal 1Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
531 — 886
Bahwa oleh karena itu, untuk menguji 2 (dua) pertanyaan di atas, perludilakukan interpretasi hukum secara sistematis untuk memperjelas maksuddari ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan.Bahwa menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B.
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
96 — 30
Saksi Syamsul Rijal Bin Mochtar Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan ini terkait denganadanya peristwwa masuknya Para Terdakwa ke area tambang batu bara PT.Mitrabara Adiperdana, Tbk. kKemudian menghentikan operasional alat berat yangsedang beroperasi di area tambang; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018sekitar pukul 10.00 WITA di area tambang yang berada di Desa Tanjung NangaKecamatan
1250 — 4922
Mochtar, SpU.12) 1 (satu) lembar formulir edukasi pasien dan keluargaterintegrasi rawat jalan.13) 1 (satu) lembar identitas pasien an. YANA PRIATNA.14) 1 (satu) lembar surat control an. YANA PRIATNA,tanggal 30 Agustus 2013 oleh dr. Chaidir.15) 1 (satu) lembar surat control an. YANA PRIATNA,tanggal 30 Agustus 2013 oleh dr. Bonar.Resume :2 (dua) lembar resume medis warna merah muda an. YANAPRIATNA.Identitas :1) 1 (satu) lembar identitas pasien rawat inap warna hijauan.
Mochtar.3) 1 (satu) lembar formulir konsultasi an. YANA PRIATNA,tanggal 22 Agustus 2013 oleh dr. Chaidir A. Mochtar.Penunjang :1) 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RSCM an. YANAPRIATNA, nomor lab 830821065, tanggal 21 Agustus2013.2) 2 (dua) lembar hasil laboratorium dari RSCM an. YANAPRIATNA, nomor lab 830821043, tanggal 21 Agustus2013.3) 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RSCM an.
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1488 — 3084
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M., Kewarganegaraan Indonesia,tempat/tanggal lahir, Makassar 8 Desember 1978, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Perum Dayu Permai No. B99,RT/RW. 007/040, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.;Menimbang, bahwa terlepas dari stereotip Mahkamah Partai yangumumnya dinilai mengandung problem dalam soalsoal objektifitas, netralitas danimparsialitas (lihat antara lain Anwar Rachman, Hukum Perselisihan Partai Politik(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), sebagaimana disinggung juga oleh Ahlidari Penggugat atas nama Dr.
ABDUL RASYID, SH
Terdakwa:
AGUS SUTIKNO, SE.
80 — 25
Eep Hidayat Bin P.Oeking (Bupati Subang) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyK/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad(Walikota Bekasi) jo Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo Surat Edaran Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung SebagaiPedoman
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1070 — 426
Mochtar Kusumaatmadja, olehkarenanya adalah adil dan layak Penggugat meminta dan meyakini bahwaGugatan a quo dapat dikabulkan olehKETUA PENGADILAN NIAGA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PADAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT C.Q. MAJELIS HAKIMPEMERIKSA DAN PEMUTUS, JIKA MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Halaman 9 dari 83 PUTUSAN Nomor 25/Pdt.SusHak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst.2.
169 — 134
Zainal Arifin Mochtar, SH.,LLM yang disampaikan dalampersidangan hari Kamis, tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknyapendapatnya tersebut sama dengan keterangan tertulisnya (bukti P37), sebagaiberikut:" bahwa yang berwenang dan bertugas untuk menerbitkan surat tagih PNBPadalah Pejabat Instansi Pemerintah (Menteri/Lembaga Teknis), bukan MentenKeuangan karena dalam hal ini kewenangan dan tugas Menteri Keuanganadalah mengelola PNBP.
170 — 154
Mochtar Rudy,SH., Notaris di Sidoarjo tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Jo. Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI No. AHU20211.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 12Mei 2009 atas akta No. 68 tanggal 22 Desember 2008, Jo.