Ditemukan 5507 data
96 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang UndangNomor 2 tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertuliskepada kedua belah pihak melalui Surat Nomor 567/2097/HISyaker/V1/2014 tanggal 22 Juni 2015; Bahwa terhadap anjuran tersebut pekerja melalui PUK SPKEPSPSI PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor 024/B/PUKSPKEP/SPSI/K/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal JawabanAnjuran yang isinya menyatakan menerima isi anjuran, sedangkanpihak perusahaan PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor04/KPS/V1/2015/80.8 tanggal 29 Juni 2015 perihal
Agung Nomor 137 K/Pdt.Sus.PHI/2016, tanggal 30 Juni 2016, diberitahukan kepada Para PemohonKasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, diajukanpermohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Maret2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor04
115 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAIDURI MOKHRAMdan Kolonel Laut (KH) SAIMIN MADIJANTO,B.Sc yang masingmasing selaku unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud diatas telah menyetujuipenggunaan/ pengelolaan dana belanja DPRD dan Belanja SekretariatDPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyetujui dan membuatSurat Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor04/DPRD/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Kedudukan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2003 dan
BAIDURI MOKHRAM dan Kolonel Laut(KH) SAIMIN MADIJANTO, B.Sc yang masingmasing selaku unsurpimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggaradimaksud diatas telah menyetujui penggunaan/ pengelolaan dana belanjaDPRD dan Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara denganmembuat Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor04/DPRD/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Kedudukan KeuanganHal. 72 dari 284 hal. Put.
Pembanding/Tergugat VII : Aris
Pembanding/Tergugat III : Hadi Siswanto
Pembanding/Tergugat I : Yohanes Malliweng
Pembanding/Tergugat VI : Samsuddin
Pembanding/Tergugat IV : Luther Lando
Terbanding/Penggugat : Saifuddin Fogo
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Teluk Bayur
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah Rinding
Turut Terbanding/Tergugat V : Sabino
92 — 59
hukumsertatidakmempunyai kekuatan mengikat;Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakanpenggugat sebagaimana dikemukan diatas maka PengadilanNegeriTanjung Redeb tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara inikarena sah atau tidaknya sahnya SuratKeteranganPenguasaan danPemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor01/GS/KLRD/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 atas nama YohannisMalliweng dan Surat Keterangan Penguasaan danPemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor04
57 — 15
Pemberdayaan194Masyarakat danPemerintahan DesaKabupaten SarolangunTahun Anggaran 2010tanpa tanggal bulanFebruari 2010.2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 75 Tahun2010 tanggal 5 maret 2010 tentang Penetapan PenunjukanPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran danBendahara Barang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010.Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun Nomor04
50 — 9
pertama Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 06April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai suratpernyataannya tertanggal 19 Januari 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri BandungNomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgtanggal 06Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor04
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
364 — 302
KeberatanBahwa PPK telah mengirimkan usulanPenetapan Sanksi Daftar Hitamkepada Penggugat melalui Whats APP dan email tanggal 28 desember 2019, dengan tujuan agar Penggugat sesegera mungkin mengetahui dan dapatmenanggapi ataupun mengajukan keberatan tentang adanya usulanPenetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam kepada perusahaanpenggugat, namun Penggugat baru menyampaikan keberatan atas UsulanPenetapan Sanksi Daftar Hitam melalui suratnya Nomor04/S/KHAWS&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
709 — 480
jelas alasan Para Penggugatyang tidak mengetahui Kebenaranya mengenai adanya ObjekGugatan karen Tergugat tidak pernah mengirimkan, dan menunjukanObjek Gugatan kepada Para Penggugat sebagai Pihak yang dituju;Bahwa perlu diketahui pula oleh Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraTata Usaha Negara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,bahwa sebelum Gugatan Aquo diajukan, PARA PENGGUGAT telahterlebih dahulu menempuh Upaya Administratif dengan Keberatanyang telah PARA PENGGUGAT sampaikan melalui Surat Nomor04
98 — 25
Dalam hal Menetapkan Pemenang LelangBahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, Suku Dinas Kesehatan Kota AdministratifJakarta Selatan mengumumkan Pelelangan Umum Nomor 03/PPBJ/SDKJS/ALKES/VIII/2011 untuk pengadaan Alat Kesehatan ; disusul dengan Pengumuman Nomor04/PPBJ/SDKJS/ALKES/ VIII/2011 tentang Syaratsyarat pEndaftaran PesertaLelang dan Jadwal Pelaksanaannya,selanjutnya pada tanggal 14 September 2011diterbitkan Berita Acara Rapat Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor08/PPBJ/SDKJS/ALKES/IX/2011
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
257 — 158
Pembangunan Jalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan Jawa Km32+000 Sd Km 35+000 Antara MojokertoSepanjang LintasSurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat), Nomor04/SPMK/JGMS4/PPJT/BTPJT/IV/2021, Tanggal 23 April 2021b. Pembangunan Jalur Ganda Jalan Ka Lintas Selatan Jawa Km35+000 Sd Km 37+800 Antara MojokertoSepanjang LintasSurabayaSolo (Tender Tidak Mengikat), Nomor05/SPMK/JGMS5/PPJT/BTPJT/IV/2021, Tanggal 23 April 2021c.
84 — 62
/G) sesuaiSPMLS terlampir dengan nilai sebesar Rp. 109.625.142,00 (seratussembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh duarupiah);25) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor04 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011;26) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor06 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran2011;27) 1 (
/G) sesuaiSPMLS terlampir dengan nilai sebesar Rp. 109.625.142,00 (seratussembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh duarupiah);halaman 315 dari 351 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG25) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor04 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011;26) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor06 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan
371 — 128
Dengan demikianADDENDUM AKAD MURABAHAH NOMOR 87 tidakbertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.
MELANI SH
Terdakwa:
ABDUL MUNIR, S.Sos.I Bin SAHARI
78 — 33
lima puluh ribu rupiah),sesuail dengan Laporan Hasil Audit Nomor : SR2342/PW06/5/2014Tanggal 1 Desember 2014.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganterdakwa ABDUL MUNIR, S.SosI Bin SAHARI yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Renah Lebar Jaya yang berada di Desa Renah LebarKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang berdirisejak tanggal 02 November 2006 atas dasar Akta Notaris dengan Nomor04
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
553 — 340
menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam prosespenyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam prosespenuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo.pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objekpraperadilan dan lembaga hukum yang berwenang mengujikeabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dansegala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalahLembaga Praperadilan.Banhwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor04
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kas DaerahKabupaten Mojokerto;Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Terdakwa Iltersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan padatingkat kasasi ini masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor04/Pid.Sus.PK/2016/PN.Sby, Juncto Nomor 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby, JunctoNomor 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby.
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
129 — 66
Rantai Damai II, Nomor 2, TDM Kupang NTT berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor04/PDT.SK/1/2021/PN Olm tanggal 21 Januari 2021;Menimbang, bahwa Tergugat XXVI datang menghadapMenimbang, bahwa Tergugat XXXIll telah dipanggil secara sah danpatut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita AcaraPanggilan Nomor ..............., tanggal ...................., tap!
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
451 — 619
Gubernur Kepala Daerah Tingkt Lampung dengan surat Nomor04/PL/II/1983 tanggal 25 Maret 1983 tentang pengembalian statustanah milik adat lima keturunan, tetapi surat tersebut tidakditanggapi;11.Bahwa setelah lima tahun penyelesaian permasalahan tanah miliklima keturunan ini stagnan dan tidak tuntas, ternyata kKemudian ParaTergugat menerbitkan:a.
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untukmenutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut dikenakan subsidair 2 (dua) tahun penjara;Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua juga telah keliru memberikan kesimpulanpada Amar putusan yang berbunyi :"*Memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 Nomor04
32 — 7
ULPSKPD 0909.Petikan Bupati Banjar Nomor : 821.2 003 BKD tanggal 9 Januari 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKDP) Tahun Anggaran 2011 No.DPPA SKPD : 2.05 01 012102 52.Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Nomor07 Tahun 2011. tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil PekerjaanPengadaan Barang dan Jasa dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenBanjar Tahun Anggaran 2011.Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Nomor04
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Sri Jaurianty, ST., MT Diwakili Oleh : YUNITA SABAN, SH.MH
139 — 60
Laporan Bulanan 03 Nomor04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/X1I/2015 tanggal 29 November 2015periode 02 Nopember 201529 Nopember 2015 ;98. Laporan Bulanan 04 Nomor05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015periode 30 Nopember 2015 20 Desember 2015 ;99. Dokumentasi pembangunan Water Front City kota NamleaTahap (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 ;100.
169 — 59
PEL. 2005/2006 INFAQ KEL.RISYANTO Rp. 5.000.000,, PROYEK RENOVASIRUANG, tertanggal Juli 2005, (Sesuai dengan aslinya);Halaman 45 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2017/PN DPK71.72.73.74.75.76.77.78.Bukti P71Bukti P72Bukti P73Bukti P74Bukti P75Bukti P76Bukti P77Bukti P78Berupa bukti fotocopy Surat Keterangan Nomor04/Ket.YPI.AF/VII/2005, tertanggal 20 Juli 2005, (sesuaidengan aslinya);Berupa bukti fotocopy Surat kepada Pengurmus MajelisTalim lbulobu Y.P.1 ALFALAH, tertanggal 10 Januan2005