Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

Terdakwa, saksi Freddy Lumban Tobing dan Singgih Wibisonoadalah orangorang yang ikut dalam perencanaan dan ikut dalam pelaksanaanpengadaan tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan penyertaan (dee/lneming)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dalam perbuatanperbuatan Terdakwadalam perkara ini.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan

Sehingga telah terjadi apa yang disebut sebagai perbarengan (concursusrealis) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

sengajadilakukan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telahdiuraikan diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapatbahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yangbersamasama melakukan tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Unsur Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan terbukti menurut hukum; Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 232Ad. 6 Unsur Perbarengan

Tajang HS bersamasama dengan Drs.Whisnu Purnomo selaku Account Officer pada BRI CabangSomba Opu tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.41.800.000.000, (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur perbarengan perbuatan sebagai perbuatan yang berdirisendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Team PenasihatHukum

wilayah hukum Pengadilan Negeri Utarayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukanperbuatan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan fakturpajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau buktisetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,sebagai Wakil.Kuasa,pegawai dari Wajib Pajak,atau pihak lain yangmenyuruh lakukan,yang turut serta melakukan,yang menganjurkan, atauyang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yangmerupakan perbarengan

Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq PT PLN (Persero),perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perouatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal ketika Terdakwa menjabat sebagai Manager Area diYogyakarta, pada bulan Januari 2012, pada saat itu, semua

Yogyakarta,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut : Sebagai Manager Area Yogyakarta, Terdakwa mempunyai tugas

Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016denda dan hak memilih dan dipilin sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa BARNABAS SUEBU telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan perbarengan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BARNABAS SUEBU dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak

Petunjuk;e.Keterangan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwalamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda terhadapPemohon Peninjauan Kembali harus diperberat dengan alasan:1) Pemohon Peninjauan Kembali Telah melakukan beberapatindak pidana korupsi (perbarengan) dan menimbulkankerugian Negara yang sangat besar (Kesimpulan yang kelirudan sudah dibahas dalam memori Kesimpulan yang keliru dansudah dibahas dalam memori peninjauan kemballi ini);2)

DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan seperti yangtertuang dalam faktafakta hukum yang telah diuraikan dimuka, telah terbukti terdakwaBachrum SURAATMAJA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanHalaman 243 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgRakyat Lembaga Pembiayaan Kecamatan Pancoran Mas (PD.

diserahkan oleh Saksi NOVIANI kepadaHalaman 248 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgTerdakwa Bachrum SURAATMAJAsetiap kali pembaharuan Surat PerjanjianKredit (SPK).Menimbang, bahwa dari uraian pertibangan tersebut di atas telah ternyata saksiBunyaminbersama Terdakwa Bachrum SURAATMAJA, beserta beberapa pihak yangnamanya telah disebutkan telah melakukan suatu perbuatan dan menikmati hasil ddaripencairan kredit tahap sampai IX sesuai fungsinya masingmasing, maka unsur DalamHal Perbarengan

SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul ASASASAS HUKUMPIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA Penerbit AhaemPetehaem Jakarta1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388:Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:1.

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388 :yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan Ciriciridari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul ASASASAS HUKUMPIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA Penerbit AhaemPetehaemJakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388:Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:1.

., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa,mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan dengan rencana terlebin dahulu merampas nyawa orang lain dandalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok

Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam), Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaiorang melakukan, menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukanperbuatandengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalampembukuan atau dalamproseslaporan, maupundalamdokumen atau laporankegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbarengan beberapaperbuatan

melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini yaitu Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 10tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan danketentuanperaturanperundangundanganlainnya yang berlakubagi Bank, perbarengan

.7.Melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harusHalaman 188 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PIkdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua menjuntokandengan Pasal 65 KUHPidana, yakni melakukan beberapa perbuatan yangmasingmasingnya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalamrangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,apakah ada perbarengan

;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yangdisebut dengan meerdaadsche samenloop atau concursus realis, yang rumusanPasalnya berbunyi Dalam Gabungan beberapa perbuatan, yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri dan masingmasing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yangsejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa meerdaadsche samenloop atau concursus

Menyatakan Terdakwa DADANG SUGANDA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang RINomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana DakwaanKumulatif KEDUA Alternatif Pertama;3.

Ketentuan penerapan pasal 65 KUHP untuk Tindak PidanaPencucian Uang :Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 12461247menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkandengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimanadiuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalamkurun waktu tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5Februari 2020 telah melakukan perbarengan (gabungan) beberapaperbuatan pidana terkait tindak pidana pencucian uang yang masingmasing perbuatan mana

Unsur Perbarengan Perbuatan Pidana.Bahwa selanjutnya PEMBANDING/TERDAKWA akan menguraikanpertimbanganpertimbangan dalam Dakwaan Kedua alternatif Pertama yangbertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:a.

Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang Perbarengan/Penggabunganbeberapa tindak pidana yaitu melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan.Bahwa oleh karena PEMBANDING/TERDAKWA telah membuktikan bahwaDakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua dan unsur delik utama dalamPasal 3 TPPU tidak terpenuhi maka ketentuan Pasal 65 UU Tipikor tentangperbarengan/penggabungan beberapa tindak pidana yaitu melakukanbeberapa

Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwaika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan ataupengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurunganpengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmemandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akandisebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatanserta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimanadalam hal ini pemerintah sedang

Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makantempo tahunan.Menimbang bahwa perbuatan perbarengan tindakan berlanjut, apabilaperbuatanperbuatan itu. masingmasing merupakan~ kejahatan ataupelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai tindakan berlanjut.Menimbang bahwa jumlah seluruh dana yang bersumber dari ADD padaDesa Paren Tahun Anggaran 2014 yang telah dicairkan oleh DPKAD/BPKADKab.

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1989sampai sekarang pada Fakultas Hukum Universitas sebagai Dosen ;Bahwa keahlian Ahli mencangkup beberapa bidang hukum pidanakarena Ahli mengajar mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam bidang studiPengantar limu Hukum, Hukum Pidana, P3TP (Percobaan,Perbarengan, Poging Tindak Pidana), Tindak Pidana didalam KitabUndangUndang Hukum Pidana, Tindak Pidana diluar Kitab Undangundang Hukum Pidana

No. 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan

Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1. Setiap orangMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Ad. 1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanMenimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung dimanaseseorang melakukan beberapa perbuatan, perobuatanperbuatan mana berdiri sendiridan masingmasing merupakan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan pidana yangberupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan atau pelanggaranmana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, khususnya

pemerintah yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010 denganancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 550 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraianuraian tersebut diatasmaka unsur Perbarengan