Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
152 — 62
  • Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikatHak Milik Nomor 197/Sei Mencirim dan turunannya sampaimenjadi Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim, danpendaftaran peralihan Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirimmenjadi atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuaidengan kewenangan dan prosedur menurut ketentuanhukum yang yang berlaku dengan berpedomansepenuhnya pada Undang Undang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, jo.131Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
601 — 517
  • unggul, jadi varietas jagung yang sudahkita hasilkan yang Bima 1 sampai dengan Bima 20 kemudian ada HJ danJH;Halaman 90 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa kami juga bertugas untuk menghasilkan benih sumber;Bahwa benih sumber ini maksudnya adalah kalau di hibrida itu namanyaketuanya, ada benih jantan dan ada benih betina sebagai induknya;Bahwa kami bermitra dengan produsen benih, jadi produsen inilah yangakan memproduksi benih;Bahwa label benih tadi berwarna kuning dan turunannya
    Turunannya tadi ada investigasi, ada audit ataspenyaluran SPP, dan ada audit penghitungan kerugian keuangan negara.Beda antara audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara inidiatur dalam perka BPKP nomor 17 tahun 2017 itu dijelaskan bedanyaantara audit investigasi dengan audit penghitungan kerugian negara, kalauinvestigasi murni yang membuat auditnya adalah auditor. auditor yangmemeriksa semua bukti dari awal sampai dengan adanya indikasipenyimpangan sampai dengan indikasi kerugian keuangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
328 — 228
  • Prinsip tersebut termuat dalam Undang Undangnomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagaiketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan ;Mengacu pada hal tersebut , maka setiap pengeluaran harusdidasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenangdan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah danseluruh bukti bukti tersebut dapat dicerifikasi oleh pejabat yangbertanggungjawab/berwenang untuk melakukan verifikasi /pengujian;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
581 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014diandalkan Penggugat dalam memberikan pendapat mengenaikeabsahan perjanjian menurut hukum Indonesia sebelummenandatangani dan terikat pada Peranjian Indenture berikutseluruh rangkaian perjanjian terkait dan turunannya (accessoir)maka secara logis Penggugat tidak akan bersedia menandatanganidan terikat pada perjanjianperjanjian penerbitan Surat Hutangtersebut apabila pendapat hukum Penasihat Hukum Penggugatmenyatakan adanya quod non rekayasa atau penyelundupanhukum terhadap
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2205/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 26 Februari 2015 — RICHARD PALARO HUTAJULU als RICHARD
91 — 14
  • Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa iadalam keadaan sehat baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
132 — 44
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait + denganpengelolaan Keuangan Negara; Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pembagian Keuangan Negara itu dibagi menjadi kewenangan danpembagian wilayah, dan Keuangan Negara itu ada dalam wilayah politikKeuangan Negara dan adminitratif Keuangan Negara Keuangan Negara itu antaraYudikatif dan Eksekutif dalam pembentukan UU, aspek adminitratif nya adalahmengatur
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2206/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 26 Februari 2015 — M.SYAM ARIEF FAISAL,SE alas FAISAL Bin ARIFIN NUR
60 — 7
  • Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa iadalam keadaan sehat baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
117 — 126
  • Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi.b. pasal 130 ayat (2): Dalam hal ULP belum terbentuk ataubelum mampu melayani' keseluruhan kebutuhanPengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presidenin, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untukmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa prosedur/ ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuantenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagaiPanitia Pengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
109 — 32
  • Muchtar Adam melalui ULP;Bahwa mekanisme pelelangan pasca kualifikasi sistem gugur yang sayamaksud dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan/konstruksi dalampembangunan pasar pontolo tahap II adalah berdasarkan Perpres 54Tahun 2010, dan perubahannya, serta aturan turunannya (saat ituperubahan ketiga dan keempat), dimana metode kualifikasinyamenggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, serta metode evaluasinyadengan sistem gugur;Bahwa mekanisme yang digunakan dalam proses seleksi ini adalah metodePasca
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
122 — 15
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait + dengan pengelolaan Keuangan Negara;Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pembagian Keuangan Negara itu dibagi menjadi kewenangan danpembagian wilayah, dan Keuangan Negara itu ada dalam wilayah politikKeuangan Negara dan adminitratif Keuangan Negara Keuangan Negara itu antaraYudikatif dan Eksekutif dalam pembentukan UU, aspek adminitratif nya adalahmengatur
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
100 — 32
  • Aceh Selatan Tahun 2016sudah sesuai dengan prosedur dan perundangundangan yang berlaku yaitusesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya danPeraturan Kepala LKPPRI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk TeknisPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa CV.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 11-06-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 47-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — TRI JUWANTO SERTU Nrp.31960341220676. dkk 5 orang
210 — 138
  • Bukankah perkara ini merupakanperkara pembantuan yang bersumber dari perbuatan yangdilakukan oleh Saksi14 (dalam perkara lain) yang disidangkansecara terpisah, namun tetap memiliki keterkaitan yang sangaterat dengan perkaraperkara turunannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
352 — 200
  • Artinya, bahwa para Bendahara tersebut harus melakukanberbagai pengujian untuk memastikan kebenaran pengeluaran dimaksudBahwa Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapatdipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusunatas dasar buktibukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukkannya.Prinsip tersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentangPengelolaan PerbendaharaanMengacu pada hal tersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
136 — 32
  • Oleh karena itumaka pengurusan dana PT POS dilakukan secara korporasi dan oleh karenaitu maka semua ketentuan ketentuan yang mengatur serta prinsip prinsipdalam pengelolaan dana perseroan terbatas yaitu UU Perseroan Terbata, UUBUMN dan peraturan perundangan lain sebagai turunannya ;Bahwa terkait kegiatan bisnis/proyek yang tidak ada dalam RKAP PT POSmaka pengelolaannya tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara yang menyebutkan Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat peraturan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2019 — FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR
261 — 100
  • Hak Guna Bangunan No. 17/Sarolangun dan Hak GunaBangunan No. 18/Sarolangun segala sesuatu dalam arti kata yang seluasluasnya antara lain mendirikan bangunan bangunan rumah diatas kavelingtersebut dengan biaya dari yang diberi kuasa sendiri termasuk mengeloladan menjaminkannya ;bahwa benar pelepasan hak tersebut tidak disertai dengan pembayaran olehKPNPEMKASA kepada Pemda Sarolangun, sehingga atas Hak Pakai No.1/Sarolangun belum tercatat adanya pemecahan asset menjadi SertifikatHak Pakai No. 5 dan turunannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
144 — 30
  • ketersediaansuku cadang, serta fasilitas layanan purna jual, pelatinan dan tenaga ahliterhadap pabrik mini pengolahan kelapa sawit PTKI Medan, tidak adadiberikan oleh pabrikan.Terdakwa menjelaskan bagaimana kronologisnya sehingga PT ANDAYASAyang membuat gambar perencanaan untuk pembangunan pabrik MiniPengolahan Kelapa Sawit di PTKI Medan tahun 2013, sebagai berikut: Bahwa pada awal pengajuan anggaran dimana kepala PTKI Medan yaituTerdakwa MANSYUR ingin membawa PTKI Medan menuju kompetensisawit dan turunannya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
MARTEN Anak dari ASAY
138 — 26
  • Pendahuluan tentang Pengertian UmumPoint C ayat (7) menyebutkan Swakelola adalah kegiatan PengadaanHalaman 110 dari 309 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBarang / Jasa dimana pekerjaannya Direncanakan, Dikerjakan, danatau Diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan yang menggunakan DanaDesa dengan menggunakan Alat Berat untu kegiatan tersebut makaBerdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentangPedoman Tata cara Barang / Jasa didesa yang turunannya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
98 — 20
  • swakelola berdasarkan Peraturan KepalaLKPP pada Lampiran Bab Pendahuluan tentang Pengertian UmumPoint C ayat (7) menyebutkan Swakelola adalah kegiatan PengadaanBarang / Jasa dimana pekerjaannya Direncanakan, Dikerjakan, danatau Diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan yang menggunakan DanaDesa dengan menggunakan Alat Berat untu kegiatan tersebut makaBerdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentangPedoman Tata cara Barang / Jasa didesa yang turunannya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
131 — 105
  • dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara;Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal angka 1; Bahwa dengan lahirnya paket UndangUndang bidang keuangan Negara yangterdiri dari UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, danUndangUndang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundangundangandan turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
277 — 101
  • Prinsip tersebut termuat dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkanpada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaranharus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh buktibukti tersebut dapatdiverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukanverifikasi/pengujian;Bahwa untuk menjamin terselenggaranya