Ditemukan 5610 data
269 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cerita saksi GASPAR MOLAN)demikian adalah tidak lebin dari memori palsu saksi GASPAR MOLAN(almarhum) tapi kKemudian dikonstatatir Majelis Hakim sebagai fakta hukumyang menjadi dasar menjatuhkan putusan bersalah kepada Para PemohonKasasi adalah suatu yang disamping salah menurut hukum juga merupakanpertimbangan yang sesat hukum.
153 — 142
., sebagai KetuaUmum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah;sebab, jika hanya berdasar pada Putusan Perkara Nomor194/Pdt.G/2015/PN.MTR. yang tidak menimbulkan akibat hukumapapun, maka sudah pasti pemahaman dan penafsiran hukum yangdilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sesat, tidak berdasarhukum dan sangat bertentangan dengan nilainilai kebenaran.
Terbanding/Tergugat I : RIA PUSPITA SARI
Terbanding/Tergugat II : DIBYO SUTIMAN, SH
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS SARI NITIYUDO, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA Kantor Cabang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG
160 — 93
Sedangkan dalil Para Pembanding yang menyatakan MajelisHakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam melihat kejanggalanPerjanjian Kredit yang dijanjikan akan melunasi oleh Terbanding danpelaksanaan putusannya adalah argumentasi yang sesat dan hanyaberdasarkan pada asumsi yang mengadaada sebab tidak berdasarkan suatu faktafakta hukum yang ada ;82.
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
81 — 31
., tanggal 19 Mei2020 aquo adalah merupakan putusan Hakim yang harusdikategorikan sebagai PUTUSAN SESAT.24.Bahwa selanjutnya PEMOHON merasa perlu untuk mengadakanpembahasan menyangkut keberadaan dan keabsahan dari BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
291 — 199
Penggugat dalam posita gugatan angka 23 mengutipPasal 4 PMA Nomor 2 Tahun 1960 yang menyebutkan :Hakhak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapatmembuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPTdicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak gunabangunan,dengan jangka waktu 20 tahun.18.Bahwa Penggugat mengartikan Pasal 4 PMA Nomor 2 Tahun 1960tersebut secara salah sehingga sesat
381 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim PTUN Jakarta (danPTTUN Jakarta) jelas tidak memahami perkara ini dan pertimbanganhukumnya didasarkan pada logika yang sesat (fallacy of reasonings)sebagaimana telah dijelaskan pada butir c di atas, sehingga tidakdapat diterima karena tidak didasarkan pada upaya mencarikebenaran materiil, tapi justru membiaskan perkara ini secaramateriil.
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Pemohon Kasasipercaya bahwa Mahkamah Agung akan selalu berpijak kepada asasasashukum dan perundangundangan yang berlaku' serta benarbenarindependen dari kepentingan pihakpihak tertentu yang hanya berusahamemanfaatkan keberadaan lembaga yudisial, termasuk PHI dan MahkamahAgung untuk mewujudkan kepentingan sesat mereka;ALASANALASAN PENOLAKAN TERHADAP PUTUSAN JUDEXFACTIALASAN PENOLAKAN PERTAMA: JUDEX FACTI TELAHMELANGGAR HUKUM FORMAL KARENA SALAH DALAM MENILAIGUGATAN TERMOHON KASASI TIDAK
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2360 K/Pid.Sus/201 184Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengambil alih pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Ende ternyata justru sesat dan keliru, karenajustru Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara aquo hanya berspekulasi bahwa perbuatan Terdakwa seolaholah (quadnon) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,padahal tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan bahwa Terdakwamulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan dalam sidangpengadilan dengan perbuatannya
77 — 44
;Bahwa TIDAK BENAR jika TERGUGAT telah menyesatkan penegak hukumdan pihak ahli waris lainnya in casu TURUT TERGUGAT I, justru sebaliknyaTURUT TERGUGAT melihat PARA PENGGUGAT bertindak sesat karenamengakungaku sebagai ahli waris (alm) LIM SUN HO (Pewaris) tanpadidukung alat bukti yang cukup ;Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARAPENGGUGAT, dalam pokok perkara angka 18 yang menyebutkan ....TERGUGAT dalam mengajukan permohonan Penetapan Nomor :200/JS/1981 tanggal 24 Maret 1981 tersebut
74 — 40
dimana penggugat mendapatkan 2/3 bagianatau (70 persen) atas seluruh Objek Gugatan Harta bersama ( vide posita angka 4),dan Tergugat mendapat 1/3 atau (30 persen) bagian atas seluruh Objek hartabersama di atas, sebab dalil tersebut tidak berdasar Pasal 97 KHI, janda ataududa cerai masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, bahwa dalil yang di sebutkanoleh penggugat adalah tidak benar dan penggugat memformulasikan Pasal 97 KHImenjadi sesat
Terbanding/Penggugat : PT. Puri Bhumi Wrddhi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit PT. BRI (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAEDY SANTANU
Turut Terbanding/Tergugat III : FLORENCIA IRENA GUNAWAN
133 — 75
., yang merugikanPENGGUGAT (Perbuatan Melawan Hukum), adalah tidak sesualdengan hukum dan merupakan argumentasi yang sesat sertamenyesatkan, hal tersebut dikarena sebagai berikut :20.120.220.3Bahwa Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) No. 16tanggal 13 April 2011, Akta Jual Beli No. 60/2012 tanggal 10September 2012 serta Surat Pernyataan Bersama danPerjanjian, yang mana kesemua aktaakta tersebut dibuatdihadapan dan /atau dilegalisir oleh NOTARIS THOMASSANTOSA WIDJAYA GUNAWAN, SH., adalah dibuat
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelas dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah terkandung semangat itikadbaik dalam pembentukan kesepakatan berdasarkan musyawarah;Bahwa pertimbangan Judex Facti a quo yang kemudian diambil alih olehJudex Juris yang menilai harga tanah hanya berdasarkan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) dengan alasan karena sering atau biasa dipergunakan dalamtransaksi jual beli tanah yang dilaksanakan dihnadapan PPAT sebagai patokanharga tanah sebenarnya adalah pertimbangan yang sesat
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPdengan cara memeriksakan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Psikiateratau Psikiatri forensik atau dokter Spesialis Kedokteran Jiwa agar dapatdiperiksa keadaan jiwanya atau dirawat untuk diobservasi, dan jikakemudian Pemohon Kasasi ternyata menderita penyakit jiwa, ia segeramendapat perawatan, dan jika tidak, ia diserahkan kembali kepada HakimPengadilan Negeri ;Akan tetapi karena persidangan dan cara mengadili perkara a quo telahdilakukan dengan sesat
295 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan dalamkedua gugatan perkara perdata tersebut adalah sama yaitu dengankeliru dan sesat samasama mendalilkan adanya rekayasa, adanyaperbuatan melawan hukum, dan samasama menurut antara lainpembatalan Perjanjian Surat Hutang (Indenture), Sertifikat GlobalNotes, Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement;Bahwa berdasarkan semua alasan dan fakta hukum yang telahdiuraikan oleh Tergugat 10 di atas, maka jelas dan terbukti gugatanHal. 116 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/
hukumdengan gugatan wanprestasi, karena inti gugatan PENGGUGATdalam posita gugatan a quo mendalilkan secara sepihak dan takberdasar adanya perbuatan melawan hukum, namun di dalamposita mendalilkan tuduhan pelanggaran atas perjanjianperjanjian/aktaakta dan di dalam petitum gugatan a quoPENGGUGAT menuntut pembayaran bunga sebesar 6 persen(vide petitum PENGGUGAT butir 11 halaman 66);Hal. 122 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007Bahwa antara posita dan petitum gugatan PENGGUGAT tersebutdi atas sangat aneh dan sesat
Dasar gugatan(posita) dan petitum gugatan dalam kedua gugatanperkara perdata tersebut adalah sama yaitu dengan kelirudan sesat samasama mendalilkan adanya rekayasa,adanya perbuatan melawan hukum dan samasamamenuntut antara lain pembatalan Perjanjian Surat Hutang(Indenture), Sertifikat Global Notes, Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement.Bahwa sehubungan dengan prinsip Nebis In Idemtersebut di atas, dipandang perlu dan sangat mendesakagar Judex Jurist Mahkamah Agung yang memeriksaperkara a quo untuk senantiasa
108 — 44
Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakanPara Tergugat melintas wilayah kampong Muncang, Desa Kamasan KecamatanPutusan No.355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Hal. 49 dari 123Cinangka, Kabupaten Serang, Banten adalah melawan hukum dan melawan haksehingga Para Penggugat sempat melarang Para Tergugat untuk ,melintasikawasan tersebut adalah dalil yang sesat dan keliru besar, karena berdasarkanPasal 27 UU Ketenagalistrikan jo Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Pertambangandan Energi
181 — 147
Bahwa Terbanding / semula Penggugat menolak dengan tegas dalilMDNdalil yang disampaikan Pembanding/ semula Tergugat pada poin1.B.1.2 Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat besertaturunannya, Karena dalildalil tersebut adalah dalildalil pengulanganyang tidak berdasarkan hukum dan sesat lagi menyesatkan;2.1.2.2.Bahwa eksistensi Kesultanan Deli in casu Penggugat dalamperkara a quo jelasjelas memiliki legitimasi dari pemerintahdalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktubdalam
Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahkamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, MENTERI, Badan, Lembagaatau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangBahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, olen karena dalildalil yang disampaikan Pembanding/ semula Tergugat pada poin.B.1.2 beserta turunannya pada Memori Banding dariPembanding/semula Tergugat adalah dalildalil pengulanganyang tidak berdasarkan hukum dan sesat
184 — 144
Putusan Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI1.7.atas wilayah usaha yang menurut Penggugat ditetapkan di dalamKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;KEDUA:Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dalil gugatan Penggugatpada angka 19 keliru dan sesat pikir karena dengan dalil gugatan aquo,Penggugat memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha PerusahaanPerseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yangbersifat menetapkan atau beschikking
124 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUN/2017yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang manaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya memberikanputusan tanpa disertai alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yangcukup dan sempurna maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJawa Timur di Surabaya dengan Nomor 164/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 25Agustus 2016 haruslah dibatalkan;Bahwa, sedangkan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayajuga terdapat cacat Yuridis yang sangat fatal, sesat
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
123 — 273
Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka terbukti dengan sahdan meyakinkan dalildalil gugatan Penggugat sama sekali tidakberdasar, sesat, tidak jelas, tidak tertentu (eenduideljkke en bepaaldeconclusive), kabur (obscur libel), Fakta tersebut mengakibatkan gugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), dan karena ituTurut Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat
Terbanding/Tergugat : FATMAH
60 — 32
AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MERUPAKANPUTUSAN PERADILAN YANG SESAT1)2)3)4)Bahwa amar putusan JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA merupakanputusan peradilan yang sesat, dengan adanya kesesatan fakta (feitelijkedwaling) maupun kesesatan hukumnya (dwaling omtrent hetrecht);Bahwa adanya kesesatan fakta (feitelijke dwaling) berasal dari faktahukum dalam persidangan berupa Bukti T 6 menyebutkan FotoTergugat saat Penandatangan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret2019, sedangkan PENGGUGAT INTERVENSI melalui