Bukaka );Bahwa sepengetahuan saksi nominal pembayaran per invoice dalamvoucher bank yang diajukan oleh terdakwa tersebut ratarata sebesar Rp.40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) adapun kerugian yang dialamioleh perusahaan dengan adanya voucer bank fiktip yang dibuat olehterdakwa tersebut sebesar Rp. 2 Milyar lebih, besaran uang tersebutdiketahui setelah perusahaan mengaudit pengeluaran pada proyek JABIL02 ( pembuatan pabrik di dearah Gedebage, Bandung dengan custemerHalaman 36 Putusan Nomor 707/

70 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa Dana bantuan khusus tersebut prosesnya lebin kurang selama 6(enam) bulan, dan dari dana tersebut juga termasuk untuk pembayaransejumlah hutang atau tunggakan pembayaran kepada sejumlah media;Bahwa Pembayaran tunggakan yang dikeluarkan untuk pembayaran media,Rakyat Bengkulu (RB), Radar Utara yang dibayarkan selama tunggakanuntuk 2 (dua) tahun dengan dana lebih kurang Rp. 56.000.000,(lima puluhenam juta rupiah);Bahwa untuk pemerintah Dearah

saya sebagai Bupati Kepala Daerah,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 yangtelah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerahyaitu : Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; Mengajukan rancangan Perda ; Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRDmenyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepadaDPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; Mengupayakan terlaksanannya kewajiban Dearah

TteBahwa Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPMLS) yaknisebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:1.Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukanSurat Permintaan Penyediaan Dana kepada Karo Keuanganselaku Pejabat Pengelola Keuangan Dearah;Atas permintaan tersebut Karo Keuangan selaku PejabatPengelola Keuangan Dearah menerbitkan Surat Penyediaan Dana(SPD);Selanjutnya

Neraca Tahun 2006 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006,Cata ;Bahwa disamping itu data yang digunakan oleh TIM Auditor BPKuntuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelesaian kerugiankeuangan dearah tersebut adalah berdasarkan:Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 1168 K/PID.SUS/2017a. Laporan Hasil Penelusuran Selisin Kurang Kas Kabupaten AcehTimur Tahun 2006, Nomor 030/LHP/2009 tanggal 14 Desember2009 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenAceh Timur;b.

Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;3.

Jawa Tengah Nomor : 593.7/l, tanggal 17 Januari 1986yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Dearah Tingkat JawaTengah, perihal persoalan tanah bantaran blok Bleberan dan K.Rembet Kabupaten Dati II Brebes dan Tegal;e Bukti T15 berupa tembusan surat dari Koordinator Cabang DinasPekerjaan Umum Daerah Tingkat jateng Wilayah Pekalongan diTegal Nomor : 593.7/I, tanggal 17 Mei 1986 yang ditujukan kepadaBapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati Jawa Tengah diSemarang, perihal mohon bantuan penyelesaian

dua puluh tiga) lembar lampiran Keputusan Gubernur Lampung NomorG/671/V1.02/ HK/2017 tanggal 22 Desember 2017;Barang Bukti Nomor 95: 1 (satu) lembar surat Bupati Lampung TengahNomor 900/820/B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentangpenyampaian Rancangan KUAPPAS T.A 2018 beserta lampirannya 1 (satu)lembar foto copy Agenda Pembahasan APBD T.A 2018;Barang Bukti Nomor 96: 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatanantara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DewanPerwakilan Rakyat Dearah

Kabupaten Lampung Tengah tentang KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018;Barang Bukti Nomor 97: 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatanantara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DewanPerwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahT.A 2018;Barang Bukti Nomor 98: 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir RapatPersiapan Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.A 2018 tanggal 17 Oktober2017

(dua puluh tiga) lembarlampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/671/VI.02/ HK/2017 tanggal22 Desember 2017;Barang Bukti Nomor 95: 1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor900/820/B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaianRancangan KUAPPAS T.A 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copyAgenda Pembahasan APBD T.A 2018;Barang Bukti Nomor 96: 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antaraPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanRakyat Dearah

Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018;Barang Bukti Nomor 97: 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antaraPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanRakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018;Barang Bukti Nomor 98: 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat PersiapanPembahasan KUA PPAS dan APBD T.A 2018 tanggal 17 Oktober

/Kep.983 Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kotadi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019khusus sepanjang Huruf D Diktum Ketujuh yang berbunyi dalam halpengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UpahMinimum Kabupaten/Kota di Dearah Provinsi Jawa Barat tahun 2020sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengusaha dapat melakukanperundingan Bipartit bersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah

Seluma Propinsi Bengkulu.1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec. Seluma Kab.Seluma Prov.

Geonet Infimedia.2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen diDesa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ProvinsiBengkulu.1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec.

No. 126 PK/PID.SUS/2015terhadap tanah seluas 50 hektar telah terjadi peralinan tanah dariDAVID CANDRA kepada Pemerintah Dearah KabupatenPelalawan dengan tata cara dan skema pembayaran menurutketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturah Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggarandan menurut Pasal 19 Ayat (2) Peraturah Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sumbersumberpembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain prinsipsaling menguntungkan;Sehingga

Aceh Utara tahun 2017 berjumlah Rp736.920.000, (tujuh ratus tigapuluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bersumber dariAPBN tahun 2017 yang tercantum dalam DPA SKPD Badanpengelolaan keuangan dearah Kab.Aceh Utara dengan KodeRekening:4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dengan uraian kegiatan BelanjaBantuan Keuangan Kepada desa/Gampong (DD); Bahwa pengiriman dana desa Gampong Alue Buket KecamatanLhoksukon Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 dengan jumlah anggaranyang di Tranfer oleh Pemerintah Kab

INDRA JAYAPANDIA, MT dan IRWAN SURANTA SEMBIRING, MT.1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 640/123/SP/PPK.PSPA/PU/2012tanggal 04 September 2012, dengan lampiran : (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kostruksi :Pembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Dearah Kab. Madina Nomor :640/123/SP/ PPK.PSPA/PU/2012 tanggal 04 September 2012 yang di tandatangani oleh untuk atas nama penyedia CV.

Kembar Putratama Nomor27/CV.KP/VII/PEN/2012 tanggal O09 Juli 2012 perihal penawaran pekerjaanpembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Dearah Kab. Madina. 1 (satu) lembar foto copy Uraian Daftar Kuantitas Dan Harga yang dibuat olehKontraktor CV. Kembar Putratama ZAINAL ALPISAHRIN, S.Sos tanggal 09 Juli2012. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran Nomor Bond12.01.12.01593.C.13.01.0 tanggal 09 Juli 2012. 4 (empat) lembar foto copy Uraian Daftar Kuantitas Dan Harga yang dibuat olehKontraktor CV.

INDRA JAYAPANDIA, MT dan IRWAN SURANTA SEMBIRING, MT.3. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor640/123/SP/PPK.PSPA/PU/2012 tanggal 04 September 2012, dengan lampiran(tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket PekerjaanKostruksi : Pembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Dearah Kab.Madina Nomor : 640/123/SP/ PPK.PSPA/PU/2012 tanggal 04 September2012 yang di tanda tangani oleh untuk atas nama penyedia CV.

Kembar Putratama Nomor27/CV.KP/VII/PEN/2012 tanggal 09 Juli 2012 perihal penawaran pekerjaanpembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Dearah Kab. Madina.1 (satu) lembar foto copy Uraian Daftar Kuantitas Dan Harga yang dibuatoleh Kontraktor CV. Kembar Putratama ZAINAL ALPISAHRIN, S.Sostanggal 09 Juli 2012.1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran Nomor Bond12.01.12.01593.C.13.01.0 tanggal 09 Juli 2012.4 (empat) lembar foto copy Uraian Daftar Kuantitas Dan Harga yang dibuatoleh Kontraktor CV.

M.Si selaku Sekretaris Daerah KabupatenBanggai bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian AdministrasiPertanahan Sekretariat Dearah Kabupaten Banggai bersamasamadatang dikantor Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH. M. Knmembuat Akta Notaris Nomor 252 untuk menguatkan dokumendokumen yang dibuat sebelumnya terakit proses penyelesaian ganti rugilahan dengan posisi HASANUDIN DATU ADAM sebagai pemegangakta dan SYAHRIAL LABELO, SH.

M.Si selaku Sekretaris Daerah KabupatenBanggai bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian AdministrasiPertanahan Sekretariat Dearah Kabupaten Banggai bersamasamadatang dikantor Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA, SH. M. Knmembuat Akta Notaris Nomor 252 untuk menguatkan dokumendokumen yang dibuat sebelumnya terakit proses penyelesaian ganti rugilahan dengan posisi HASANUDIN DATU ADAM sebagai pemegangakta dan SYAHRIALLABELO, SH.

Tommy Gumilar karenasamasama pegawai Rumah Sakit Umum Dearah (RSUD) Sidoarjo,kemudian sekitar tahun 2003 saksi dipindah diruang perawatan danlama saksi tidak ketemu kemudian saksi ketemu dr. Tommy lagiketika saksi wisuda Sl Keperawatan dan juga pada kesempatanlainnya dr.

Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupatenSragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentangPenjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keiauangan Dearah KabupatenSragen Pasal 5 mengatur uraian tugas Kepala BPKD Kabupaten Sragen antaralain : Membantu Bupati dalam

mengkoordinasikan, menyelenggarakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang administrasi pengelolaankeuangan daerah.Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBDMengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerahMelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupatenSragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentangPenjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keiauangan Dearah

menyelenggarakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang administrasi pengelolaankeuangan daerah.Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBDd Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerahe Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.1 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola KeuanganDaerah kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19196Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan PengelolaKeiauangan Dearah

DPA) wajib diserahkan kepadamereka dikarenakan DPA tersebut merupakan panduan dalam pelaksanaanprogram kegiatan dalam satu tahun anggaran;Bahwaterkait tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag PenyusunanProgram dan Pelaporan, dimana setelah DPA dibagikan kemudian saksimembuat laporan bulanan terhadap penyerapan anggaraan, berdasarkanLaporan Keuangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran MARIAROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa, lalu saksi serahkan kepada BagianAdministrasi Pembangunan Sekretariat Dearah

OO KelurahanTamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdampak ParaPenggugat berupa ancaman hilangnya hak atas perumahan, hakkepemilikan dan hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selakuMasyarakat Terdampak; Bahwa sebagaimana dalam lampiran Analisa Dampak Lingkungan(Andal) Hal 210 Pemrakarsa hanya melampirkan surat keteranganasset dearah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanahatau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Keputusan Badan

Braja Mulia berlaku tanggal 30 Juli 1998 yangdikeluarkan Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Bogor, serta adanyabukti P191 yakni Surat Perintah Kerja tanggal dibuat dan ditandatangani olehWalikota Madya Kepala Daerah Tngkat II Bogor tanggal 18 Agustus 1993, untukpelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembangunan kembali kioskiosBlok III & Blok IV Pasar Anyar/Pasar Kebon Kembang di Jalan Dewi Sartika danJalan Nyi Raja Permas Kotamadya Dearah Tingkat II Bogor serta adanya buktiP192 Perihal Surat

SUFIATUN sebagai Bendahara PengeluaranBahwa saksi tidak tahu tentang proses temuan BPK RI pada bagian Umum Sekertariat Dearah Kab.Bangkalan hingga dapat ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.3,2 Milyar:Bahwa proses untuk pengajuan SPP dan SPM kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada KepalaBagian Umum Setda Bangkalan yaitu awalnya Ibu Ermi memerintah Sdr.

SUFIATUN sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses tentang adanya temuan BPK RI pada bagian UmumSekertariat Dearah Kab.