mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memenuhi ketenuan Pasal 3Kerjasama ( T1 ) dengan mana Penggugat Rekonepensi telahmembayar, mengurus dan penyelesaian penerbitan SertifikatHak Guna Bangunan atas nama Penggugat Rekonpensi diatasHak Pengelolaan atas nama Tergugat Rekonpensi ( T3 ) ;.

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara Jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986 besertaPenjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di manaPENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan KeputusanPemberhentikan Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT danPENGGUGAT baru mengetahul adanya Keputusan TERGUGATNo. SK. 821.2210 Tanggal 29 Juli 2019 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN JPR.5.

Ketentuan ini MvT disebutsebagai gematigde cummulatie atau kumulasi Sedang;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)ke 4 Kitab UndangUndang Hukum

Fikri, segera setelah putusan diucapkan; Sebilah pisau merek Baton Sword bersarung besi pipa panjang 50 cm(lima puluh cm)barang tersebut dikenal oleh terdakwa; Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksan semua alat bukti yangdiajukan oleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan pasal 182 ayat 1 hurufa KUHAP,pemeriksaan dinyatakan selesai, dan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, padapokoknya dimohonkan kepada pengadilan,agar perkara ini dyatuhkan putusan sebagai berikut: 1.Menyatakan terdakwa

.28/Pdt.G/2017/PA Batgbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahatdari pada memaksakan untuk mempertahankannya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketenuan

bertentangan serta melanggar ketentuan YurisprudensiMahkamah Agung Tanggal 7 Juli 1962 No. 50 K/Sip/1962 yang menyatakanDengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnyaisi suratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidakmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;f Bahwa berdasarkan urian pda huruf e tersebut diatas, maka jelas Majelis HakimTingkat Banding atau Judex Facti juga telah melanggar ketenuan

Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan kepada Kejaksaan NegeriKabupaten Probolinggo, atas penyitaan tersebut, oleh karena Penyitaantermasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen), yang dapatmelanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketenuan Pasal 38 KUHAP,Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari KetuaPengadilan Negeri setempat,karena tanah tersebut tidak ada hubungannyasama sekali dengan Aset Desa Brumbungan dan tida ada hubungan samasekali dengan tindak pidana yang

Dan oleh karena hartatersebut diperoleh selama masa perkawinan berdasarkan ketenuan Pasal 35 ayat(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;Bahwa judex facti telah salah keliru menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku karena menjadikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum untuk menentukan hartabersama, karena berdasarkan ketentuan angka ke5 Penjelasan Umum

Semua barang bukti itu diakui terdakwaterdakwa yang disita dirumahkosannya;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yangdiajukan oleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan pasal 182 ayat 1huruf a KUHAP, pemeriksaan dinyatakan selesai, dan penuntut unum mengajukantuntutan pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada pengadilan, agar perkaraini dijatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI bin. GONJOL pgl. MARDI dan TerdakwaMUHLISIN bin. SUKADI pgl.

Putusan No. 118/Pdt/2017/PT.BINterhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia,sepanjang di Indonesia tidak diketahui tempat tinggalnya yangnyata, maka panggilan disampaikan kepada penuntut umumpada pengadilan yang akan mengadili atau sedang mengadiliperkara yang bersangkutan yang kemudian memberi tanda"mengetahui" pada surat aslinya dan mengirimkan turunannyakepada pemerintah Indonesia untuk diteruskan kepada yangbersangkutan.Sesuai dengan ketenuan tersebut di atas, jika Tergugatbertempattinggal

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014:Pasal 2 ayat (3) :Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertamasegera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman padaproposal dan ketenuan perundangan yang berlaku;Pasal 3 ayat (1):Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaanprogram dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerahyang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman padaketentuan perundangan yang berlaku;b.

penerimahibah berupa uang, atau salinan bukti serah terimabarang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;8) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (sebanyak 3 NPHD untuk8 kegiatan operasional) atas dana hibah bantuan operasionalkegiatan KONI Kota Pekalongan tahun anggaran 2014, antara lainmenyebutkan bahwa :a.NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :Pasal 2 ayat (3) :Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari PihakPertama segera melaksanakan kegiatan denganberpedoman pada proposal dan ketenuan

dari duplik ini;Bahwa selanjutnya mengenai dalil replik Penggugat pada angka 2,mohon dikesampingkan, terutama yang beralasan adanya Tergugatberhubungan dengan wanit alain dan adanya KDRT serta Tergugatmemberikan nafkah yang kurang, hal ini tidak merupakan alasan yangdibenarkan menurut Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sebabapa yang didalilkan Penggugat di dalam alasan gugatan dan di dalamdalil repliknya hanya untuk memenuhi alasan gugatan perceraian akantetapi alasannya tidak sesuai dengan ketenuan

., dan Pasal 1866 KUHPerdata,tetapi karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian yangdisengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagaialat bukti bahkan, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya HukumAcara Perdata Indonesia, halaman 153154 memasukkan descente(pemeriksaan setempat) dan keterangan ahli sebagai alat bukti keenam danketujuh sebagaimana penjelasannya: "Tampaknya ketenuan dalam Pasal 164itu bersifat limtiatif, akan tetapi di luar Pasal 164 HIR tersebut terdapat

;Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat buktisebagaimana Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg., dan Pasal 1866 KUHPerdata,tetapi karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian yangdisengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagaialat bukti bahkan, Sudikno Mertokusumo dalam buknya Hukum Acara PerdataIndonesia, halaman 153154 memasukkan descente (pemeriksaan setempat)dan keterangan ahli sebagai alat bukti keenam dan ketujuh sebagaimanapenjelasannya: "Tampaknya ketenuan

penggugatdipanggil untuk hadir pada tanggal 8 September 2020 dimana Penggugatdipanggil untuk hadir di Jakarta Selatan tempat mutasi Penggugat,sebagaimana pada surat mutasi terhadap penggugat tidaknjelas dan tidakmenerangkan penempatan mutasi terhadap Penggugat di tempat yang baru danpada panggilan kerja yang kedua tersebut dimana surat panggilan kerja padatanggal 8 Septemnber 2020 dan Penggugat wajib hadir pada tanggal 8September 2020 sehingga surat panggilan tersebut terkesan dipaksanakan dantidak sesui dengan ketenuan

Hakim memandang patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000, x 3 bulan = Rp Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai istri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perinciansebagai berikut :2 x 4 bulan upah x Rp 2.814.734,90,1x 2x Rp 2.814.734,90,Penghargaan Masa Kerja x 15 %Rp 22.517.879,2Rp 5.629.469,8Rp28.147.349)x15% = Rp4.222.102,35+Total

126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003) "Bila terjadi perceraian, anak yang masihdi bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orangterdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 91 1/Pdt.G/2018/PA.Jepr.Menimbang, bahwa dalam perkawinan kedua pihak telah dikaruniai duaOrang anak masing masing bernama Xxxxx, lahir 6 September 2006 danXxXxxx, lahir 28 Maret 2011;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi HukumIslam haruf (a) dan (b) serta ketenuan

Ketentuan ini MvT disebutsebagai gematigde cummulatie atau kumulasi Sedang;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)ke 3 Kitab UndangUndang Hukum

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986 besertaPenjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di manaPENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan KeputusanPemberhentikan Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT danPENGGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan TERGUGATNo. SK. 821.2238 Tanggal 30 Oktober 2019 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;5.