2014,tanggal 14 Agustus 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PANASONIC GOBEL INDONESIA, beralamat di Jalan DewiSartika, Cawang II RT 003/12, Jakarta 13630;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52240/PP/M.XIB

Putusan Nomor 816/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52240/PP/M.XIB/15/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP343/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 27 April 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh BadanTahun Pajak 2008 Nomor 00046/406/08/092/10 tanggal 25 Juni 2010, atasnama: PT Panasonic Gobel

Kredit Pajak Rp (9.933.007.731,00)5. jumlah Pajak Yang Masih Harus/Lebih Dibayar Rp (1.406.274.031 ,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52240/PP/M.XIB/15/2014, tanggal 30 April 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1996/PJ./2014,tanggal 14 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 30 April 2014 harusdibatalkan;B.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 30 April 2014 yang menyatakan:mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP343/WPJ. 19/BD.05/2011 tanggal 27April 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Badan TahunPajak 2008 Nomor 00046/406/08/092/10 tanggal 25 Juni 2010, atas nama:PT Panasonic Gobel Indonesia, NPWP 01.069.413.1092.000, beralamat diJalan Dewi Sartika, Cawang Il RT 003

54334/PP/M.XIB/16/2014

Putusan Pengadilan : Put.54334/PP/M.XIB/16/2014Pajak NomorJenis Pajak : Pajak Pertambahan NilaiTahun Pajak : 2010Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding terhadapPajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2010 sebesar Rp523.246.817,00;Menurut Terbanding : bahwa penerbitan Keputusan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Menurut Pemohon

PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp (1.008.367.298,00)Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah MajelisXI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua,I Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 13 Agustus

Putusan Nomor 4488/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor086565.12/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding

Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKPKB) Nomor00009/203/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.dDesember 2010 dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Bandingdengan Jumlah PPh yang kurang dibayar/seharusnya tidak terutang menjadiNihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor086565.12/2010/PP/M.XIB

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU2530/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006055.99/2018/PP/M.XIB

Jumlah Kredit Pajak (PPh LB) Rp3.758.011.484,00;Apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal pemeriksa Perkara a quo berpendapatlain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006055.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3944/PJ/2020, tanggal 5 Oktober 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010335.13/2018/PP/M.XIB

Jumlah Sanksi Administrasi6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010335.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02904/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 September 2018tentang Keberatan

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2165/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086571.16/2010/PP/M.XIB

Oktober2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB) Nomor00063/207/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013 masa pajak Juli 2010 danmengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dengan Jumlah PPNyang kurang dibayar/seharusnya tidak terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086571.16/2010/PP/M.XIB

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3936/PJ/2020, tanggal 5 Oktober 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010336.13/2018/PP/M.XIB

Jumlah Sanksi Administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010336.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02905/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 September 2018tentang Keberatan

Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta 10350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58506/PP/M.XIB/16/2014 Tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58506/PP/M.XIB/16/2014 Tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 309 /B/PK/PJK/2016 Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP197/WPJ.19/2012 tanggal 6Maret 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 53.063.234,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58506/PP/M.XIB/16/2014 Tanggal 15 Desember 2014 diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 08 Januari 2015 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1137/PJ./2015 Tanggal16 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan

KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalah :Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.965.132,00 yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.e Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.58506/PP/M.XIB

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.58506/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.58506/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP197/WPJ.19/2012 tanggal 6 Maret2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan

Thamrin Kav. 22Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, 10350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58498/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHalaman

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58498/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58498/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014, atas nama PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58498/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 ini masihdalam tenggang waktu) yang diijinkan oleh UndangUndangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktuHalaman 8 dari 50 halaman.

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58498/PP/M.XIB/16/2014tanggal 15 Desember 2014 harus dibatalkan;V.

Putusan Nomor 1999/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69571/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor

Putusan Nomor 1999/B/PK/PJK/201 7Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69571/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69571/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69571/PP/M.XIB/ 16/2016 tanggal 30 Maret 2016, atas nama PT Axis TelekomIndonesia c.q.

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69571/PP/M.XIB/16/2016tanggal 30 Maret 2016 harus dibatalkan.V.

Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3786/PJ/2019, tanggal 11 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002986.99/2018/PP/M.XIB

Membatalkan untuk selurunnya Keputusan Tergugat NomorKEP02636/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 2 Oktober 2017, KeputusanTergugat Nomor KEP00583/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 9 Maret 2018,dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/107/12/057/17, tanggal 24Januari 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002986.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 84688/PP/M.XIB/12/2017 yangdiucapkan tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84688/PP/M.XIB/12/2017 yang diucapkan tanggal 19 Juni 2017;Dengan Mengadili Sendiri3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;4.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84695/PP/M.XIB/12/2017 yangdiucapkan tanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84695/PP/M.XIB/12/2017, yang diucapkan tanggal 19 Juni 2017;Halaman 3 dari 8 halaman.

dan Banding, Direktorat Jenderal Pajakdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU8/PJ/2021,tanggal 6 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008126.25/2019/PP/M.XIB

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008126.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00474/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 9 Mei2019 tentang Keberatan

jabatan, Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU11/PJ/2021tanggal 6 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008129.25/2019/PP/M.XIB

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008129.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67715/PP/M.XIB

Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN PemohonBanding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak April 2010 yang seharusnyaadalah sebagai berikut: UraianMenurut Wajib Pajak(Rp) Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan12.046.635.266,00 Dikompensasikan ke masa berikutnya12.030.343.553,00 PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67715/PP/M.XIB

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67715/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 04 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1409/PJ./2016 tanggal 18 April 2016, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 29 April 2016, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan.atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untukkegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkanseluruhnya;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67715/PP/M.XIB

/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 harusdibatalkan.KesimpulanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67715/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2149/B/PK/PJK/201 7Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP276.K/ WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52524/PP/M.XIB/16/2014, tanggal14 Mei 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52524/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 20 November karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71819/PP/M.XIB/15/2016, tanggal22 Juni 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkaitsengketa a quo.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71819/PP/M.XIB/15/2016 tanggal 22 Juni 2016 terkait sengketa a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.

Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67719/PP/M.XIB

Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN PemohonBanding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2010 yangseharusnya adalah sebagai berikut: Uraian Menurut WajibPajak(Rp)Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 21.392.760.321,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 21.392.724.768,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67719/PP/M.XIB

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67719/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2016, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1405/PJ./2016 tanggal 18 April 2016, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 29 April 2016, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan.atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untukkegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkanseluruhnya;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67719/PP/M.XIB

Oleh karena itu, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.67719/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016harus dibatalkan.KesimpulanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67719/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP281.K/WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang

Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur,alamat korespondensi: Jalan Teluk Betung Nomor 36, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragihselaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB

Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 yangseharusnya adalah sebagai berikut: Menurut WajibUraian Pajak(Rp)Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 38.559.332.877,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 38.543.503.797,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67725/PP/M.XIB

35.360.935.470Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 15.829.080Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 38.559.332.877PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (38.543.503.797)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 38.543.503.797Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 0Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN yang masih harus/lebih dibayar Rp 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67725/PP/M.XIB

pokoknya sebagai berikut:Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:* Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa PajakFebruari 2011 sebesar Rp1.463.925.956,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB

/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 harusdibatalkan;Ill. .Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP285.K/WPJ.14/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00149/207/11