Ditemukan 824 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nop noor novi nono nona no.a no.b no.i no.l no.c no.hp no.pk no.po
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbh
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JUSMAN Als PAK DAENG Bin HALI
305 — 63
  • P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.TPI
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 10
  • Mawardi Nur,No.P.05636248 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KepalaKepolisian Daerah Sumtra Barat Direktur Lalu Lintas, bermeterai cukup,telah dinazegelen dan sesuai dengan salinan aslinya (P.14);Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.908/Pdt.G/2019/PA. TPIBahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksisaksiakan tetapi Penggugat tidak menghadirkan saksisaksinyaBahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat mengajukanalat bukti surat berupa :1. Fotokopi Kartu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — TEDUNG SIAHAAN, dkk
444 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kawasar hutan telah ditetapkan dengan KeputusanMenteri"Bahwa apabila ketentuan Peraturan Menhut RI No.P.50/Menhut II1/2009, tertanggal 27 Juli 2009diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
    Pasal16 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan, maka Peraturan Menhut RI No.P.50/Menhut II1/2009, tertanggal 27 Juli 2009 tersebutsangat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi diatasnya, dimana jelas dan tegas di dalam Pasal 15 Undang UndangNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
136 — 56
  • danPasal2g hanya dikenakan Provisi, sendangkan;Bahwa Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (I),ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan peraturan Pemerintah;Bahwa Praturan Pemerintatr No. 12 tahun 2014 tentarrg jenis dantariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku padalingkungan Kementrian Kehutanan RIBahwa dengan Pembentukan PP No.I2 tahun 2014 yang berlaku dilingkungan Kementrian Kehutanan, maka Kementrian kehutananPerlu untuk menerbitkan Praturan Kementrian Kehutanan RI,No.P
    P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman;Menimbang, bahwa selain putusan Nomor41 P/HUM/2011 juga di ajukanpermohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Nomor 62P/HUM/2013 dengan amar sebagai berikut1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN KIP
Register : 29-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2015 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA
206 — 143
  • Bagian inimemuat informasi penggunaan Sistem Silvikultur dalam Areal IzinUsaha yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.11/MenhutII/2009 jo. No. P.65/MenhutII/2014 dimana didalamnya menggambarkan pengaturan produksi hasil hutan,pembuatan jalan serta kegiatan pembinaan yang apabila dibukaakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ; Bab Ill. Rencana Pemanfaatan (RKUPHHKHT) Sub Bab B.
Pengadilan PN TUBEI Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN TUBEI Nomor 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub
Tanggal 1 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.YOGIE VERDIKA, SH.,MH
2.ERWIN NUR ISKANDAR, SH.MH
Terdakwa:
Rully Yance Billy Syaputra Bin M.Hasbi
402 — 29
  • Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan sesuai denganpasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/MenlhkII/2015 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasaldari hutan alam jo Peraturan Menteri kehutanan Np.P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, tentang perubahan atas peraturan MenteriHalaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub Lingkungan Hidup dan kehutanan Hasil Hutan kayu yang berasal darihutan alam;Bahwa, kegiatan Penebangan dan pengangkutan hasil
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 20 Juni 2017 — YUSRANI BIN H. AMIR (ALM)
413 — 14
  • PT.II/BPHP.XI3/2017 tanggal 27Februari 2017;Bahwa dasarnya adalah UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b dan PermenLHK No.P.43/MenLHkKSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan PermenLHKNo. P.60/MenLHK/Setjen/Kum/I/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sertaPermenLHK No.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus
Register : 14-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 126/Pid.Sus-LH/2020/PN Kla
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
M. IKBAL HADJARATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.ERYADI Bin IDRUS EFENDI, Alm.
2.BUDI Bin SARIMIN
101 — 23
  • liarannya adalah dengan membawa burungburung yang adadi dalam keranjang dan kardus ke Lokasi Register 3 Gunung Rajabasa Way Kalam,KPH VIII Gunung Rajabasa kemudian burungburung tersebut dikeluarkan daridalam keranjang dan kardus lalu dilepaskan secara bergantian dan dalammelakukan pelepas liaran barang bukti tersebut dibuatkan Barita Acara dan didokumentasikan;Bahwa dasar saksi melakukan pelepas liaran barang bukti satwa liar berupaburungburung tersebut adalah Pasal 42 ayat (1), (2), (8) Permen LHK No.P
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 775/Pid.B/LH/2020/PN Pbr
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SYAFRIL,SH
Terdakwa:
MITHA DIANA Binti SULUNG
313 — 43
  • IYAL Bin ISMAIL jugadapat ditangkap pada tempat tersebut.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintanh Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telah diubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang
    RI No. : 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 16-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Siswanto bin Sukamto
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1019 K/PID.SUS/20101 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 Nopember 2002 ;1 (satu) lembar Surat Bukti Pengantar No. 561/P/2002 tanggal 21November 2002 ;1 (Satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002 ;Dikembalikan kepada Badan Pengelolan Keuangan Daerah (BPKD)Kabupaten Kutai Kartanegara;1 (satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006sebesar Rp. 50.000.000.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 147/Pid.Sus.LH/2018/PN Slw
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
NUR WAHYU BINTARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
SOLIKHAN alias NANANG Bin KUSNAN
383 — 3
  • Perum Perhutani) diatur dalam ketentuanPermenhut Nomor P.42/MenhutII/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.42/Menhutll/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-01-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309 K/PDT/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — ZULKARNAINI DT RAJO LABIEH, DK. VS DULMAN, DKK.
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekarangberalamat pada RT.001 RW.008 Kelurahan SeberangPadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sesuaidengan KTP No: P.1371042192;Sahadatul Saadyah,BSC (Tergugat 1.3), umur dan alamatyang tercantum dalam surat gugatan tidak sesuai denganyang sesungguhnya, dimana Sahadatul Saadyah berumur41 tahun, suku Malayu, sejak tahun 1993 dan keluarganyasudah pindah alamat (domisili), sekarang beralamat di GangPusara No.81 RT.001 RW.004 Kelurahan Parak LawahPulau Aie Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang,dengan KTP No.P
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
144 — 94
  • Bahwa titik koordinat pada posita gugatan angka 13 halaman 6,tidak jelas sumber nya, dan berdasarkan PERMENLHK RI No.P.6/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016, Pasal 2 Balai Pemantapan KawasanHutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan,penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan dataperubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan,penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaianpenggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi Sumber dayaalam
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Kehutanan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Slw.
Tanggal 27 Juli 2017 — SUWARDI Bin SUHADI
384 — 8
  • Perum Perhutani) diatur dalam ketentuanPermenhut Nomor P.42/MenhutI/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.42/MenhutIV2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
Pengadilan PN MEDAN
Register : 23-09-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 452/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 26 Mei 2015 —
47 — 9
  • Karya Padan Mandiri,alamat dan tempat usaha Komplek Perumahan VillaGading Mas 3 Blok P No.P.4/5 Kelurahan Harjo SariKecamatan Medan Amplas Kota Medan selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 22222o ooSetelah membaca berkas perkara ; Setelah mendengar keterangan pihakpihak yang berperkara ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan tanggal 26 September
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Nopember 2014 — YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI
36 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar KayuOlahan Lelang (DKOL), maka terbukti perobuatan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengangkutan kayukayu olahan adalah sah dan memilikidokumen yang lengkap;20.Bahwa pengaturan mengenai FAKO karena tidak termasuk dalam halyang di atur oleh UndangUndang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,sehingga merupakan pengecualian yang diatur oleh Pasal 35 PeraturanMenhut No.P.35/MenhutIl/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2015 — TOFA MA’ARIF Bin MAHIJO
16 — 6
  • Sedangkan dasar penunjukan sayasebagai ahli dalam pemeriksaan ini berdasarkan surat perintahKepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng nomor522.3.208/737/Dishut tanggal 2 Oktober 2014.Bahwa Tata Usaha Kayu dan Tata Cara Peredaran Hasil Hutan yangbenar adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhutll/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang telah diubahberdasarkan Permenhut no : P.63/MenhutII/2006 tanggal 17Oktober 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dariHutan Negara atau juga
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-11-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BEKASI Nomor 1802/Pid/B/2010/PN.Bks.
Tanggal 25 Nopember 2011 — AHMAD SYARIF Bin SUWARGI
152 — 24
  • No.P U T US A N1802/Pid/B/2010/PN.Bks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana secara biasa pada Peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraPara TerdakwaI.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-08-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 281 / Pid.Sus. / 2013 / PN.YK
Tanggal 19 Nopember 2013 — HARI WIBOWO Bin. IMAM TOHARI
41 — 1
  • A4 sebesar Rp.111.611.000,- (seratus sebelas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);-------------------------------------------------------- - 1 (satu) lembar aplikasi Bank Syariah Mandiri transfer No.P.1273535 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);----------------------- - 1 (satu) bandel Surat/Akta Perjanjian Jual Beli Perumahan Puri Hegar No. 006/PH-APP/2007 tanggal 06 oktober 2007;----------------------------- - 1 (satu) bandel Addendum Perjanjian Jual Beli No.001/Add/PH-APP/X/
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SINTANG Nomor 266/Pid.B/LH/2018/PN Stg
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.HERMAN HASAN alias MAN bin HASAN
2.JENGGO bin SAHRIN
3.HERMAN bin MIAT
365 — 18
  • MIAT telah melakukan aktivitaspenebangan tanpa ijin sejak bulan April tahun 2018 dan baru 5 (lima) hari melakukanpenebangan yang mana para terdakwa hanya sebatas mengetahui lokasiHalaman 3 dari 23, Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2018/PN Stgpenebangan tersebut adalah di daerah Selalai Kecamatan Tempunak KabupatenSintang.Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian kuranglebih adalah sebagai berikut:Atas Penerimaan PSDH (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI no.P